BPBD Kab Tebo: Tidak Ada Lagi Karhutla, Peralihan Cuaca Kemusim Hujan Namun Masih Intensitas Rendah

www.duasatu.net    5.11.26    Comment   

BPBD Kab Tebo: Tidak Ada Lagi Karhutla, Peralihan Cuaca Kemusim Hujan Namun Masih Intensitas Rendah

Sekretaris BPBD Kab Tebo, Ahmad Rony/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi menyatakan, bahwa intensitas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sudah tidak ada lagi. 

Hal tersebut disampaikan oleh kepala pelaksana melalui sekretaris BPBD Kab Tebo, Ahmad Rony, terkait Karhutla memang hingga saat ini kita masih melakukan perpanjangan terhadap status siaga sampai akhir bulan November 2026.

" Dari intensitas kejadian terhadap Karhutla memang sampai saat ini sudah tidak ada lagi dilapangan. Namun lanjut Rony, berdasarkan data dari Sipongi titik api terpantau nol di Kab Tebo.

Secara total untuk saat ini belum kami rekap semua, yang jelas hari hotspot yang ada di Kab Tebo terpantau kosong," kata Rony, ditemui dikantornya, Kamis 5 November 2026.

Lebih jauh ungkap Rony, untuk peralihan cuaca, prediksi dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika (BMKG) Prov Jambi, bahwa di Kab Tebo telah masuk musim penghujan diakhir Oktober atau mengalami kemunduran di awal November 2026.

Lanjut Rony, seperti yang kita rasakan saat ini memang sudah masuk musim hujan namun dari sisi intensitas dan durasi masih dianggap rendah. 

Sementara itu jelas Rony, terhadap tinggi muka air (TMA) sungai Batanghari, kami sudah berkoordinasi dengan balai wilayah sungai sumatera (BWSS) VI termasuk pemantauan dilapangan ada beberapa titik pantau yang ada di Kab Tebo. 

" Sampai saat ini kondisi TMA sungai Batanghari berada dalam kondisi aman belum berpengaruh terhadap kehidupan dan kehidupan masyarakat. 

Ungkap Rony, yang menjadi perhatian sekarang dialiran sungai Batang Tebo, terakhir kami berkoordinasi dengan pihak Kecamatan, khusus dialiran sungai Batanghari sudah mengalami TMA terhadap banjir namun dari sisi permukiman masyarakatnya belum. 

"Prediksi BMKG kata Rony lagi, kita sudah masuk musim hujan, dari sisi intensitas dan durasinya masih belum signifikan, yang jelas tetap bersiap-siap segera, dari BPBD khususnya sudah melakukan koordinasi internal terkait kedepannya," ucapnya.

Reporter

ARDI

Transparansi Dana BLUD RSUD STS Tebo Disorot KI Jambi: Tak Bisa Asal Berlindung di Balik Pasal 17 UU KIP

www.duasatu.net    5.11.26    Comment   

Transparansi Dana BLUD RSUD STS Tebo Disorot KI Jambi: Tak Bisa Asal Berlindung di Balik Pasal 17 UU KIP

Gambar: Ilustrasi

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Polemik transparansi pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin (RSUD STS) Kabupaten Tebo kembali mendapat perhatian.

Kali ini, Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi secara resmi memberikan tanggapan atas surat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Tebo terkait keterbukaan informasi pengelolaan dana BLUD rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Tebo tersebut.

Melalui surat Nomor S.221/KIP-JBI/XI/2026 tertanggal 4 November 2026, yang ditandatangani Ketua KI Provinsi Jambi, Ahmad Taufiq Helmi, S.P., M.Sos., C.Med., ditegaskan bahwa informasi mengenai pengelolaan keuangan BLUD pada prinsipnya merupakan informasi publik.

"Informasi mengenai kebijakan penempatan dana, alokasi anggaran, perencanaan, pengelolaan, realisasi, dan pertanggungjawaban keuangan BLUD pada prinsipnya harus terbuka, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian penegasan KI Jambi dalam surat tersebut.

Penegasan itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), khususnya Pasal 1 angka 2 serta Pasal 9, 10, dan 11.

Informasi Tidak Bisa Sembarangan Dirahasiakan

Dalam surat tersebut, KI Jambi juga menjelaskan bahwa tidak seluruh informasi yang dikuasai badan publik dapat dikecualikan begitu saja.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 19 UU KIP serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, penetapan informasi yang dikecualikan wajib melalui mekanisme Uji Konsekuensi.

Artinya, apabila terdapat informasi keuangan BLUD yang dinyatakan rahasia, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus memiliki dasar hukum dan pertimbangan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.

KI Jambi bahkan menegaskan bahwa Pasal 17 UU KIP tidak dapat dijadikan alasan untuk serta-merta menolak permohonan informasi tanpa melalui prosedur pengecualian yang sah.

SMSI Bisa Tempuh Sengketa Informasi

Tidak hanya menegaskan kewajiban transparansi, KI Jambi juga menjelaskan mekanisme hukum apabila badan publik tidak memberikan informasi sebagaimana mestinya.

Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID apabila permohonan informasi tidak ditanggapi dalam jangka waktu yang ditentukan.

Apabila keberatan tidak mendapat tanggapan atau pemohon tidak puas terhadap jawabannya, sengketa informasi dapat diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi sesuai prosedur dan tenggat waktu yang berlaku.

Pengelolaan Dana BLUD Menyangkut Kepentingan Masyarakat

KI Jambi turut menegaskan bahwa informasi mengenai alokasi anggaran, rencana pendapatan, sumber dan penggunaan anggaran, laporan realisasi keuangan, serta pertanggungjawaban pengelolaan dana BLUD pada prinsipnya dapat diakses masyarakat.

Hal ini dinilai penting karena dana BLUD dikelola untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga masyarakat berhak mengetahui perencanaan, penempatan, pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawabannya.

Meski demikian, informasi tertentu yang secara sah memenuhi ketentuan pengecualian tetap dapat dilindungi melalui mekanisme Uji Konsekuensi.

Surat KI Provinsi Jambi tersebut menjadi rujukan penting bagi SMSI Kabupaten Tebo dalam melanjutkan upaya mendorong keterbukaan informasi pengelolaan dana BLUD RSUD STS Tebo.

Kini, perhatian tertuju pada bagaimana pihak RSUD STS Tebo menindaklanjuti prinsip keterbukaan informasi sebagaimana ditegaskan Komisi Informasi Provinsi Jambi, khususnya terkait kebijakan penempatan dan pengelolaan dana BLUD yang menjadi sorotan SMSI. 

Sementara itu, Wakil Ketua SMSI Kabupaten Tebo, Hafizan Romy Faisal, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi atas respons cepat terhadap surat SMSI Tebo.

"Kami sangat mengapresiasi respons cepat KI Jambi. Semoga penegasan ini menjadi perhatian serius RSUD STS Tebo dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BLUD," ujar Romy. 

Redaksi

Komisi Informasi Lakukan Visitasi Monev Keterbukaan Informasi PUblik 2026 Ke Ombudsman Jambi

www.duasatu.net    5.11.26    Comment   

Komisi Informasi Lakukan Visitasi Monev Keterbukaan Informasi PUblik 2026 Ke Ombudsman Jambi

Foto: dok Ombudsman Prov Jambi

JAMBI,DUASATU.NET- Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi menerima kunjungan Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi pada hari ini, Rabu, 4 November 2026. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka visitasi dan presentasi tahap Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026.

Tim penilai dari Komisi Informasi Jambi dipimpin langsung oleh Wakil Ketua KI Jambi, Al Munawar. Agenda utama dalam visitasi ini adalah mendengarkan presentasi dan pemaparan komprehensif terkait implementasi pelayanan serta keterbukaan informasi publik yang disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Jambi, Saiful Roswandi.

Dalam paparannya, Saiful Roswandi menjabarkan berbagai inovasi, komitmen, dan strategi yang telah diterapkan oleh Ombudsman Perwakilan Jambi dalam menjamin hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses. Pemaparan tersebut merupakan bagian penting dari indikator penilaian Monev KIP 2026 untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Selain menjalankan fungsi pengawas pelayanan publik, Ombudsman juga menerima permohonan informasi dari beberapa pihak. Sebagai Lembaga Negara, kami juga berkewajiban menyediakan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku," sebut Saiful.

Wakil Ketua KI Jambi, Al Munawar, beserta tim penilai turut memberikan tanggapan serta menggali lebih dalam terkait sistem pengelolaan dan pelayanan informasi (PPID) yang berjalan di lingkungan Ombudsman Jambi. Visitasi ini tidak hanya menjadi instrumen penilaian, tetapi juga sebagai ruang pembinaan untuk terus mendorong peningkatan kualitas keterbukaan informasi di institusi pelayanan publik.

"Melalui evaluasi ini, diharapkan sinergi antara Komisi Informasi dan Ombudsman Jambi dapat terus diperkuat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang informatif, transparan, dan akuntabel di Provinsi Jambi," ujar Al Munawar.

Redaksi

Tindaklanjuti Laporan Penyerobotan Lahan Marzuki di Kunangan, Penyidik Polres Tebo Olah TKP

www.duasatu.net    4.11.26    Comment   

Tindaklanjuti Laporan Penyerobotan Lahan Marzuki di Kunangan, Penyidik Polres Tebo Olah TKP

Penyidik Satreskrim Polres Tebo, olah TKP lahan milik Marzuki didampingi kuasa hukumnya/foto: Ist

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Tindak lanjuti laporan dugaan penyerobotan dan perusakan tanaman kelapa sawit milik Marzuki didesa Kunangan, Kecamatan Tebo Ilir, penyidik Satreskrim Polres Tebo, turun kelokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), terkait dengan pemasangan pipa gas berdiameter 6 inci milik PT Motnd'Or Oil Tungkal Ltd melibatkan PT Olindo Nusa Surya, Selasa 3 Oktober 2026.

" Hari ini kami mendampingi penyidik, terkait dengan laporan yang telah kami sampaikan ke Polres Tebo, untuk melakukan olah TKP terhadap objek perkara yang dilaporkan sudah dicek oleh pihak kepolisian, tentang adanya dugaan penyerobotan dan perusakan batang sawit,"ujar kuasa hukum Marzuki, Leonardus Siahaan dan Adlinsyah. 

Ungkap Leo, saksi-saksi dari pihak klien kita Marzuki semuanya hadir, dalam agenda perjalanan kami menemukan beberapa orang saksi lagi yang pada intinya pada tahun 2015/2016 sudah ada pergantian pemilik tanah yang bernama AL, oleh penjual tanah bernama Hadirin. 

Lanjut Leo, namun tiba-tiba pada tahun 2026, AL, mengakui lahan ini dibeli dari Hadirin belum diganti rugi. Padahal tanah ahli waris anaknya Hadirin sudah mengakui bahwa bapaknya menjual tanah seluas 2 hektar,"tegasnya.

Reporter

ARDI

1751 PPPK Paruh Waktu Kab Tebo Lakukan Masa Perpanjangan Kontrak Periode Tahun Kedua 2027

www.duasatu.net    4.11.26    Comment   

1751 PPPK Paruh Waktu Kab Tebo Lakukan Masa Perpanjangan Kontrak Periode Tahun Kedua 2027

Gbr: Ist

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Terkait masa perpanjangan ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, berakhir pada 30 November 2026,"ujar kepala badan kepegawaian dan pelatihan sumber daya manusia (BKPSDM) melalui Kabid pengadaan pembinaan dan penilaian kinerja aparatur (P3KA), Ariyanto, di temui dikantornya Rabu 4 November 2026.

" Kita sudah mengirimkan surat edaran Bupati, untuk segera mengumpulkan kembali berkas perpanjangan untuk periode tahun kedua,"lanjutnya.

Dikatakan Ariyanto, total keseluruhan untuk PPPK paruh waktu di Kabupaten Tebo, berjumlah sekitar kurang lebih 1751 orang, hingga saat ini sudah hampir 90 persen mengumpulkan berkas perpanjangan. 

" Mungkin dalam dua hari ini berkas perpanjang ASN PPPK paruh selesai," katanya lagi. 

Dari jumlah ASN PPPK paruh waktu tersebut kita belum kita lihat apakah diantaranya ada yang mengundurkan diri atau seperti apa tergantung dari usulan organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing," ungkap,"Ariyanto.

Tahap berikutnya kata Ariyanto, untuk berkas perpanjangan ASN PPPK paruh waktu akan di sampaikan melalui sistem ke BKN juga surat Bupati. 

" Progresnya mudah-mudahan dalam bulan ini perpanjangan ASN PPPK paruh waktu sudah clear karena tidak ada jeda, masa berakhir sampai 30 November 2026 dan 1 Desembernya sudah berkontrak semuanya,"ucap Ariyanto. 

Reporter

ARDI

Gubernur dan Kajati Dukung Program News Room Jaga Desa SMSI Jambi, Mukhtadi: Media Punya Tanggung Jawab Merawat Desa

www.duasatu.net    4.11.26    Comment   

Gubernur dan Kajati Dukung Program News Room Jaga Desa SMSI Jambi, Mukhtadi: Media Punya Tanggung Jawab Merawat Desa

Poto bareng Pokja News Room Jaga Desa SMSI/foto: doi SMSI Prov Jambi

JAMBI,DUASATU.NET- Pengurus Kelompok Kerja (Pokja) News Room Jaga Desa Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Jambi resmi dilantik, Senin (2/11/2026), di Rumah Dinas Gubernur Jambi.

Pelantikan dilakukan Ketua Umum News Room Jaga Desa Pusat yang juga Ketua Umum SMSI Pusat, Drs. Firdaus, M.Si. Kegiatan tersebut dihadiri langsung Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., serta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi Sugeng Hariadi, S.H., M.H., selaku Dewan Pembina.

Hadir pula Sekretaris Jenderal SMSI Pusat H. Makali Kumar, Ketua ABPEDNAS Provinsi Jambi Adhi Putra Siaga beserta jajaran, Ketua PWI Provinsi Jambi H. Ridwan Agus Depati, Direktur Pengembangan SMSI Pusat Dhea Virza, Ketua PWI Kota Jambi Irwansyah, serta perwakilan kantor berita Antara, TVRI dan RRI.

Pelantikan juga dihadiri para ketua SMSI kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, Ketua Forum Pemimpin Redaksi, sejumlah kepala desa, dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Firdaus menjelaskan News Room Jaga Desa dibangun melalui sistem jejaring terintegrasi dari tingkat pusat hingga daerah. Jaringan tersebut diharapkan mampu mendeteksi berbagai persoalan yang muncul di desa melalui media monitoring, sehingga dapat dicarikan solusi sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.

“Dari News Room Pusat, ada koordinator Pokja News Room di tingkat provinsi, kemudian di tingkat kabupaten/kota. Program ini dibentuk untuk mengurai berbagai persoalan yang muncul di tingkat desa agar tidak sampai masuk ke ranah hukum,” ujar Firdaus.

Ia menegaskan, keberadaan News Room Jaga Desa bukan untuk menakut-nakuti kepala desa maupun perangkat desa. Sebaliknya, program ini hadir untuk memberikan saran, edukasi, dan informasi yang dapat membantu mengoptimalkan pembangunan desa bersama pihak Kejaksaan.

Menurut Firdaus, berbagai informasi dan persoalan yang berkembang di desa nantinya terhubung dalam sistem nasional melalui jaringan Pokja News Room Jaga Desa yang tersebar di seluruh Indonesia.

Gubernur Jambi Al Haris menyambut baik pelantikan tersebut.

Ia menyatakan Pemerintah Provinsi Jambi siap mendukung keberadaan News Room Jaga Desa agar program pembangunan di desa berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan.

Al Haris menilai program pembangunan desa perlu diawasi dan dijaga agar tidak terjadi penyimpangan maupun kesalahan dalam pengelolaan. Karena itu, edukasi kepada kepala desa dan perangkat desa juga menjadi hal penting.

“Kita menyambut baik. Semoga dengan telah dilantiknya pengurus News Room Jaga Desa, pembangunan di desa dapat diawasi dan diluruskan bila ada yang salah. Yang paling nyata perlu diawasi dan dibina yakni pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih,” kata Al Haris.

Sementara itu, Kajati Jambi Sugeng Hariadi menilai News Room Jaga Desa dapat membantu Kejaksaan memperoleh informasi langsung dari lapangan, terutama terkait persoalan, kendala, perkembangan, maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan desa.

Menurut Sugeng, keberadaan jejaring informasi ini penting untuk memperkuat kolaborasi antara media, ABPEDNAS, dan Kejaksaan dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa.

Ia menyebut di Provinsi Jambi terdapat dua lokasi yang memiliki Kacabjari, yakni Nipah Panjang di Tanjabtim dan Muara Tembesi di Batang Hari. Karena itu, jaringan News Room Jaga Desa diharapkan dapat membantu memperluas arus informasi mengenai kondisi dan kebutuhan desa.

Sugeng juga mengapresiasi pelantikan Pokja News Room Jaga Desa SMSI Jambi. Menurutnya, kelompok kerja tersebut dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung pendampingan dan literasi hukum bagi aparatur desa, mencegah penyimpangan pengelolaan dana serta aset desa, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan.

Ketua News Room Jaga Desa SMSI Provinsi Jambi, Mukhtadi Putranusa, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi tersebut di Provinsi Jambi.

Ia menegaskan, amanah tersebut bukan sekadar jabatan atau struktur organisasi, melainkan tanggung jawab bersama untuk ikut menjaga desa, memperkuat keterbukaan informasi, serta mendorong pembangunan desa yang lebih baik.

Menurut Mukhtadi, desa memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Berbagai program pemerintah dijalankan dari desa, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga penguatan ekonomi.

Karena itu, desa membutuhkan pendampingan, pengawasan, dan informasi yang benar. News Room Jaga Desa diharapkan mengambil peran melalui kekuatan jaringan media yang dimiliki SMSI.

“Dengan kekuatan jaringan media tersebut, kami siap menjadikan News Room Jaga Desa sebagai pusat informasi, edukasi, dan publikasi berbagai program pembangunan desa di 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi,” ujar Mukhtadi.

Ia mengatakan, informasi mengenai program Jaga Desa harus sampai kepada masyarakat, tidak hanya berhenti di lingkungan pemerintah maupun aparat penegak hukum.

Disisi lain, kepala desa dan perangkat desa juga harus mendapatkan pemahaman yang benar mengenai aturan, sehingga dapat bekerja dengan tenang selama menjalankan tugas sesuai ketentuan.

“Pada saat yang sama, masyarakat juga berhak mendapatkan informasi yang terbuka tentang pembangunan dan penggunaan dana desa. Inilah keseimbangan yang ingin kita bangun,” katanya.

Mukhtadi juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jambi, Kajati Jambi, Ketua SMSI Pusat beserta jajaran, serta Ketua ABPEDNAS Provinsi Jambi dan seluruh pengurus yang telah mendukung terbentuknya News Room Jaga Desa di Jambi.

Ia berharap organisasi tersebut menjadi wadah kolaborasi yang mampu memperkuat hubungan antara media, pemerintah desa, masyarakat, dan aparat penegak hukum.

“Membangun desa bukan hanya tugas pemerintah. Menjaga desa juga bukan hanya tugas aparat penegak hukum. Media pun memiliki tanggung jawab untuk ikut merawat desa melalui informasi yang sehat, mencerdaskan, dan membangun,” pungkasnya. 

Redaksi

Bakeuda Tebo Beberkan Capaian Pendapatan Daerah dan PAD Serta Serapan APBD Hingga 30 Oktober 2026

www.duasatu.net    3.11.26    Comment   

Bakeuda Tebo Beberkan Capaian Pendapatan Daerah dan PAD Serta Serapan APBD Hingga 30 Oktober 2026

Kepala Bakeuda Kab Tebo, Hendry Nora/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Kepala badan keuangan daerah (Bakeuda) Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Hendry Nora, menyatakan bahwa sampai dengan 30 Oktober 2026 pendapatan daerah sudah tercapai sebesar Rp. 840.842.461.661,79 atau 88,92% dan sementara itu khusus pendapatan asli daerah (PAD) sudah tercapai sebesar Rp.130.701.807.442,79 atau 86,30%.

Hendry Nora melanjutkan, dari sisi serapan belanja, pemerintah kabupaten (Pemkab) Tebo sampai 30 Oktober 2026 baru mencapai Rp.746.079.907.617,87 atau 66,98 %. 

Hal ini menurut Hendry Nora, di karenakan kegiatan yang bersumber dari dana spesifik masih berproses untuk pemenuhan syarat salur dan menunggu jadwal salur berikutnya dari pemerintah pusat dan Provinsi ke daerah.

Untuk dana desa (DD) tahun 2026, ujar Hendry Nora, penyalurannya ke desa sudah mencapai Rp.38.714.689,00 atau 99 % dari total pagu sebesar Rp.38.973.168.000,00. 

Lanjutnya, saat ini pemerintah desa (Pemdes) sedang melakukan proses input pada aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) agar bisa terserap seluruhnya. 

" Kemudian untuk alokasi dana desa (ADD) sedang dilakukan proses untuk tahap II setelah desa selesai perubahan APBDes  Tahun 2026. 

" ADD sudah realisasi Rp.37.402.372.278 atau 71% dari pagu Rp.52.947.870.100," tulis Hendry Nora melalui pesan whatsapp, Senin 2 November 2026.

Reporter

ARDI

Saiful Roswandi Resmi Dilantik Sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi

www.duasatu.net    3.11.26    Comment   

Saiful Roswandi Resmi Dilantik Sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi

Saiful Roswandi secara resmi dilantik sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi/foto: Ombudsman Jambi

​

JAMBI,DUASATU.NET- Saiful Roswandi secara resmi dilantik sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi pada Senin, 2 November 2026. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Nuzran Joher, dengan khidmat dan dihadiri oleh Anggota Ombudsman RI, Gubernur Jambi, Forkopimda, serta undangan lainnya. Kegiatan ini diselenggarakan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi.

​Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi penguatan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Jambi. Dalam amanatnya, Ketua Ombudsman RI, Nuzran Joher, menekankan pentingnya menjaga integritas, independensi, dan sinergi kelembagaan guna memastikan kehadiran negara dalam memberikan pelayanan yang prima dan bebas dari praktik maladministrasi di seluruh lapisan pemerintahan daerah.

"Kehadiran Ombudsman diharapkan dapat memastikan agar kehadiran negara, berupa pelayanan publik yang berkualitas, dirasakan masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas sederhananya adalah pelayanan yang mudah murah dan cepat," sebut Nuzran

​Sebagai Kepala Perwakilan yang baru dilantik, Saiful Roswandi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemenuhan standar pelayanan publik dan memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat luas.

​"Fokus utama kami ke depan adalah memperkuat upaya pencegahan maladministrasi dan mempercepat penyelesaian laporan masyarakat. Kami ingin Ombudsman Jambi hadir lebih dekat, tidak hanya sebagai pengawas yang tegas, tetapi juga sebagai ruang bagi seluruh Kanti Jambi untuk menyuarakan hak-hak mereka atas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel," ujar Saiful Roswandi.

​Untuk mewujudkan hal tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Jambi akan terus mengoptimalkan sinergi ketiga pilar utamanya, yakni fungsi Pencegahan maladministrasi, Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) yang responsif, serta Pemeriksaan yang objektif dan tuntas. Pendekatan pengawasan juga akan terus disesuaikan dengan kebutuhan zaman, termasuk pemanfaatan ruang-ruang digital dan kampanye kreatif agar pemahaman mengenai anti-gratifikasi, benturan kepentingan, dan anti-maladministrasi dapat diterima dengan mudah oleh seluruh elemen masyarakat.

​Dengan kepemimpinan yang baru, Ombudsman RI Perwakilan Jambi berharap dapat menjalin kolaborasi yang lebih erat dengan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, perguruan tinggi, serta masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Provinsi Jambi yang bersih dan berkeadilan.

Begini Penuturan Tiga Kepala OPD Penerima Banpres Untuk Penanganan Karhutla di Kab Tebo

www.duasatu.net    2.11.26    Comment   

Begini Penuturan Tiga Kepala OPD Penerima Banpres Untuk Penanganan Karhutla di Kab Tebo

Gbr: Ilustrasi

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Kepala badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Joko Ardiawan, mengatakan, bahwa berdasarkan hasil rapat zoom yang kami ikuti pada Jum'at 30 Oktober 2026 kemarin, bahwa untuk penggunaan bantuan presiden (Banpres) disesuaikan dengan surat edaran menteri dalam negeri (SE Mendagri) tertanggal 23 Oktober 2026.

Penggunaan Banpres tersebut untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang ada di Kab Tebo, untuk mengalokasikan atau menggunakan dana tersebut yang intinya sesuai dengan SE, untuk operasional penanggulangan Karhutla, pengadaan Sarpras, alat pelindung diri (APD) atau pakaian pemadam kebakaran,"ujar Joko, ditemui dikantornya, Senin 2 November 2026.

" Kemudian lanjut Joko, pengadaan selang ada juga kendaraan operasional yang kita adakan untuk penanganan Karhutla di Kab Tebo pada tahun ini. Selain itu power suplay atau water tank, kemudian mobil juga kendaraan roda dua untuk patroli dan monitoring penanganan Karhutla serta antisipasi dapat digunakan buat tahun-tahun mendatang. 

BPBD sendiri sudah diperintahkan untuk menganggarkan dengan alokasi dana sekitar Rp6,6 milyar, kita harapkan sesuai surat perintah atau SE yang sudah di edarkan dengan harapan dapat menangani kejadian Karhutla di Kab Tebo dalam waktu singkat dan cepat serta tetap mengutamakan keselamatan keamanan dari personil yang ada terkait penanganan Karhutla di Kab Tebo,"ucap Joko. 

Sementara itu selain BPBD, kepala dinas (Kadis) pemadam kebakaran dan penyelamatan (Damkarmat), Riswan Pasaribu menuturkan, terkait Banpres untuk Kab Tebo ada beberapa OPD yang dapat bantuan, salah satunya ialah Damkar. 

" Untuk kita dinas Damkar, dialokasikan sebesar Rp2,3 milyar, dari anggaran itu ungkap Riswan, akan dibelikan satu unit armada water suplay, kendaraan bermotor roda dua, dan alat-alat yang di perlukan untuk dilapangan seperti selang dan lain-lain. 

Riswan menegaskan, bahwa Damkar juga masuk dalam Tim Satgas Karhutla Kab Tebo, jadi memang kita siaga selalu untuk menangani Karhutla disamping tugas kita diluar permukiman. 

" Kalau untuk realisasi Banpres harus selesai dalam tahun ini, tidak boleh lagi ada pembayaran di tahun 2027, harus di selesaikan dan kita upayakan dalam dua bulan ini,"tegas Riswan. 

Selain BPBD dan Damkarmat Kab Tebo, penerima Banpres untuk penanganan Karhutla, ialah dinas kesehatan (Dinkes) Kab Tebo. Kadinkes Tebo Riana Elizabeth menjelaskan, bahwa untuk Dinkes kita mendapatkan anggaran Banpres sebesar Rp1 milyar yang akan kita gunakan untuk membeli obat-obat inspeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Kemudian vitamin, tabung oksigen beserta  regulator dan selang oksigennya. 

" Kita juga akan beli oksigen yang fortable bisa langsung dipakai dan di bawa kemana-mana. Riana berharap semoga dengan adanya bantuan ini kebutuhan masyarakat terpenuhi, karena memang kemarin kasus ISPA kita sempat meningkat. 

Dengan adanya bantuan ini kita beli obat-obat ISPA, tabung oksigen, harapannya kebutuhan masyarakat terpenuhi. Namun untuk pelaksanaan Banpres ini, kami masih menunggu petunjuk setelah pergeseran ini menunggu petunjuk selanjutnya, pada prinsipnya kami siap," pungkas Riana. 

Reporter

ARDI

Hearing Bersama OPD Bahas APBD 2027, Waka DPRD Tebo Bilang TKD Tahun Depan Berkurang Lagi

www.duasatu.net    2.11.26    Comment   

Hearing Bersama OPD Bahas APBD 2027, Waka DPRD Tebo Bilang TKD Tahun Depan Berkurang Lagi

Wakil ketua I DPRD, Ihsanuddin, SP/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) hari ini Senin 2 November 2026 melakukan hearing dengan Komisi 1, 2 dan 3 dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam rangka pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2027.

Melalui Wakil Ketua (Waka) 1 DPRD Tebo, Ihsanuddin menjelaskan, bahwa hari ini merupakan hari pertama kita melakukan pembahasan APBD Tebo tahun 2027, yang akan dilaksanakan selama dua hari. 

Meski demikian anggarannya masih dalam kondisi efisiensi namun kawan-kawan OPD tetap serius mengikuti untuk mendalami pembahasan APBD 2027, karena ini terkait dengan kebutuhan masyarakat,"imbuh Ihsanuddin. 

Ihsan menyebutkan bahwa transfer ke daerah (TKD) dari pusat masih sama seperti tahun sebelumnya mengalami penurunan diangka 30 s/d 40 persenan," ungkapnya. 

Lanjut Ihsan, meski TKD menurun, yang jelas untuk pelayanan publik kepada masyarakat harus tetap berjalan, kita juga menekankan kepada OPD tetap berjalan seperti biasa jangan gara-gara efisiensi pelayanan terhadap masyarakat berkurang. 

" Walaupun TKD dari pusat berkurang, namun seperti dalam bentuk fisik melalui dana dari APBN cukup besar juga yang masuk ke Kab Tebo,"kata Ihsan. 

Reporter

ARDI

Inspektorat Kab Tebo Ekspose Internal Hasil Audit DD Sungai Rambai Tahun 2025

www.duasatu.net    2.11.26    Comment   

Inspektorat Kab Tebo Ekspose Internal Hasil Audit DD Sungai Rambai Tahun 2025

Inspektur Kab Tebo, Nafri Junaidi/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, terhadap dana desa (DD) Sungai Rambai, Kecamatan Tebo Ulu, tahun anggaran 2025, dipastikan telah rampung. 

Berkaitan dengan hal tersebut kepala Inspektorat Kab Tebo, Nafri Junaidi, usai mengikuti hearing organisasi perangkat daerah (OPD) di gedung dewan perwakilan rakyat (DPRD) Tebo, menyatakan, bahwa audit DD Sungai Rambai telah rampung. 

" Untuk permasalahan desa Sungai Rambai, internal kita di Inspektorat sudah melakukan ekspose dan saat ini tinggal melakukan beberapa perbaikan dari hasil ekspose tersebut,"ujar Nafri Junaidi, Senin 2 November 2026.

Nafri Junaidi melanjutkan, setelah di lakukannya ekspose ini, untuk penyempurnaan laporan, dalam waktu dekat kita akan ekspose lagi dengan pihak Polres Tebo,"tegasnya.

Sambung Nafri, hasil audit yang di lakukan oleh Inspektorat ini adalah DD Sungai Rambai tahun 2025,"pungkasnya singkat.

Reporter

ARDI

Rp10 Milyar Banpres Sudah di RKUD Kab Tebo Saat Ini Sedang Proses Pergeseran Ke OPD Penerima

www.duasatu.net    2.11.26    Comment   

Rp10 Milyar Banpres Sudah di RKUD Kab Tebo Saat Ini Sedang Proses Pergeseran Ke OPD Penerima

Kepala Bakeuda Kab Tebo, Hendry Nora/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo, Provinsi Jambi melalui badan keuangan daerah (Bakeuda) memastikan bantuan presiden (Banpres) untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) senilai Rp10 milyar sudah berada di rekening keuntungan umum daerah (RKUD). 

Kepala Bakeuda Kab Tebo Hendry Nora melalui pesan whatsapp, Senin 2 November 2026, memastikan bahwa Banpres untuk penanganan Karhutla keuangannya sudah masuk senilai Rp10 milyar ke RKUD. 

Namun untuk saat ini keuangan Banpres tersebut sedang dalam proses untuk di lakukan pergeseran ke OPD penerima Banpres. Antara lain BPBD, Damkarmat dan Dinkes,"tulis Hendry Nora singkat. 

Reporter

ARDI