Media Online : www.duasatu.net

News

Pemerintah

Hukrim

 


Advertorial

Video

Kamis, 17 April 2025

Sidang Pembacaan Gugatan Citizen Lawsuit, KPK Mohon Sidang Secara E-Court

Foto: Ist

JAMBI,DUASATU.NET- Gugatan Citizen Lawsuit terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang di lakukan oleh 3 warga negara Indonesia terus berlanjut di pengadilan negeri Jambi, Rabu 16 April 2025.

Pada Gugatan Citizen Lawsuit dengan jadwal agenda pembacaan gugatan oleh penggugat di laksanakan di ruangan sidang Ruang Candra Pengadilan Negeri Jambi.

Pantauan media ini sidang dibuka oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi Hendra Halomoan, S.H, M.H sebagai hakim ketua.

Sebelum penggugat membacakan gugatan, hakim ketua membacakan surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahwa KPK tidak bisa ikut sidang secara langsung di karenakan kebijakan pemerintah tentang efesiensi anggaran.

Namun, KPK akan mengikuti semua proses persidangan secara E-Court/Online. Dan meminta waktu 3 (tiga) Minggu untuk menjawab Gugatan para Penggugat.

Selanjutnya penggugat di persilahkan hakim membaca Gugatan, melalui kuasa hukum penggugat Dr. M.Azri, S.H, M.H membacakan objek Gugatan adalah berita acara pemeriksaan dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb atas Terdakwa Apif Firmansyah dan Berita Acara Pemeriksaan dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb atas Terdakwa Sufardi Nurzain, Elhelwi dan Gusrizal terkait dengan belum di lakukannya Proses Hukum terhadap Agus Rubiyanto Dkk yang telah melakukan Penyuapan kepada Zumi Zola melalui Dody Irawan (Kadis Pekerjaan Umum Provinsi Jambi periode tahun 2016-2017), Arfan (Plt Kadis Pekerjaan Umum Provinsi Jambi periode 29 Agustus-November tahun 2017) dan Apif Firmansyah (Ajudan Pribadi/tangan kanan Zumi Zola) sebagai sumber uang suap ketok palu APBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018. (ARD

Perseteruan Pemdes Mangunjayo dan BPD Dimediasi Sekda Tebo, Begini Jadinya

Pemdes dan BPD Mangunjayo selepas mediasi di ruang rapat Sekda Tebo/foto: redaksiduastu

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Penjabat (Pj) Sekretaris daerah (Sekda) Tebo Sindi, pimpin mediasi perseteruan antara pemerintah desa (Pemdes) dan badan permusyawaratan desa (BPD) Mangunjayo Kecamatan Tebo Tengah yang menyebabkan belum terlaksananya musyawarah desa (Musdes) untuk menetapkan RPJMDes, RKPDes dan APBDes tahun 2025.

Kades Mangunjayo,Ketua BPD, Sekdes, Kaur keuangan, perangkat desa, dinas PMD dan pihak terkait hadir dalam mediasi di ruang Sekda, Kamis 17 April 2025.

Selepas mediasi Ketua BPD Mangunjayo Ahmad Abdul Basit kepada wartawan menyatakan sepakat untuk menjalankan mekanisme sesuai arahan Sekda Tebo, segera melaksanakan Musdes, pembahasan APBDes tahun 2025.

Soal perseteruan yang terjadi selama ini, ungkap A Basit, ada beberapa persoalan mekanisme terlewatkan, tentang aturan dan tahapan," katanya.

Tahun 2024 yang lalu lanjut A Basit, pihaknya tidak di libatkan dalam pelaksanaan APBDes perubahan,selain itu banyak pembangunan yang perlu di evaluasi belum di laksanakan Kades," imbuhnya.

" Kita masih menunggu dari Pemdes katanya akan rapat internal dulu. "Yang jelas kami BPD dalam satu minggu ini menunggu perkembangannya seperti apa, kita akan kordinasi dengan dinas PMD dan Sekda bagaimana petunjuk selanjutnya,"ucap A Basit. 

Sementara Kades Mangunjayo Ikhsan usai mediasi berterimakasih kepada Sekda Tebo telah memanggil kami untuk mediasi yang kesekian kalinya. " Sebenarnya bagi kami mediasi ini sudah muak, karena tidak ada keputusan sampai keluarnya surat peringatan (SP3), mediasi lagi. 

" Kami tadi pengennya, ujung dari SP3 itu akhirnya seperti apa. "Tapi pak Sekda minta jangan lagi di pikirkan yang lain-lain, kalau perlu Pemdes dan BPD baik-baik kedepannya, karena harapan masyarakat kepada pengurus desa cukup besar demi pembangunan. 

" Atas permintaan Sekda, hasil putusan mediasi, kami menyepakati. "Tapi kalau dari Pemdes belum, kami minta waktu untuk rapat, yang hasilnya nanti akan di laporkan ke Sekda," jelas Ikhsan. 

Selain itu lanjut Ikhsan, dia masih mempertanyakan apabila orang yang mengemban aturan dan perundang-undangan sudah mendapat SP3, dan kita akan rapat terlebih dulu untuk meminta pendapat kepada yang lebih senior dari kami bagaimana yang terbaik untuk kedepannya. (ARD

Rabu, 16 April 2025

Perkiraan Dampak Kebijakan "Tarif Baru Trump" Terhadap Sektor Pariwisata

Oleh: Thamrin B. Bachri

Presiden AS Donald Trump beberapa waktu yang lalu menerapkan secara luas tarif baru yang akan menghantam berbagai produk dari berbagai negara. Di antara tarif yg diterapkan antara lain 10% baseline untuk partner dagang, 25% untuk mobil2 impor, dan tarif resiprokal (reciprocal tariff adalah kebijakan perdagangan dimana suatu negara menetapkan bea bea masuk terhadap produk suatu negara lain yg setara dengan dengan tarif yg diterapkan oleh negara tersebut terhadap profuk negara yang pertama), untuk paling sedikit 50 negara atau mencapai hampir 50%. 

Kebijakan seperti ini biasanya dihadapi dengan kebijakan subsidi untuk barang barang ekspor atau bea masuk anti dumping, negosiasi dan lainnya. 

Bagaimana Perkiraan Dampak Kebijakan Tarif ini Terhadap Sektor Pariwisata?

Kebijakan Tarif Baru Trump (Trump New Tariff) tentu secara tidak langsung berpengaruh terhadap sektor pariwisata karena dengan semakin tingginya harga-harga dan naiknya ongkos ongkos dapat menyebabkan turunnya "propensity to travel" dan menurunnya "consumers confidence" serta kegagalan rencana perjalanan (disrupting travel) termasuk perubahan prilaku pelaku perjalanan serta sentimen ekonomi, walaupun kebijakan tarif tersebut tidak langsung dikenakan pada tarif pesawat, kamar hotel maupun perjalanan wisata (tours). 

Efek berantai (the knock-on effects) dari kebijakan tarif Trump tersebut sangat signifikan mendorong harga-harga menjadi tinggi. Hal ini berpengaruh pada melemahnya kecenderungan melakukan perjalanan(propensity to travel) dan menyebabkan menurunannya tingkat penghunian kamar (TPK), ad infinitum. Tingginya harga-harga tersebut menyebabkan destinasi kita menjadi mahal apalagi wisatawan domestik kita yang sangat peka degan harga atau kecenderungan wisatawan untuk mempertimbangkan faktor harga dalam memilih destinasi (price sensitive) sangatlah tinggi. 

Perkiraan Dampak Terhadap Hotel.

Tentu di samping menurunnya tingkat penghunian kamar (TPK), hotelier akan menghadapi pembengkakan biaya di dua area, yang pertama adalah biaya konstruksi baru dan biaya untuk fixture dan equipment. Tarif yang dikenakan pada bahan bangunan seperti baja akan mendorong tingginya biaya konstruksi, Skift Research mencatat dalam US Hotel Supply Outlook: Akan Terjadi Perlambatan Konstruksi Baru Pada Tahun 2025. 

Strategi Dalam Hadapi Krisis.

Dalam situasi krisis seperti ini pihak hotel mapun industri pariwisata lainnya hendaklah memahami bahwa biasanya akan terjadi pergeseran dalam pergerakan wisatawan seperti pada masa Covid yang lalu yaitu pergeseran perjalanan dari long-haul ke short-haul atau dari domestik ke lokal sebagai secondary marketnya. Karena itu, hendaklah tetap memberikan harga yg sesuai dengan kualitas, ciptakan kreatifitas dan inovasi produk, menambah nilai produk misalnya menyiapkan trolley untuk anak balita di lobi hotel, sedapat mungkin menggunakan produk lokal, dan terus menjaga hubungan yang baik dengan para tamu serta sosialisasikan kenaikan harga jauh hari sebelumnya. Selanjutnya, seluruh SDM harus beretika promosi dan berprilaku sustainable untuk meningkatkan daya saingnya.

Akhirnya, indutri pariwisata harus senantiasa optimis seperti yang dikatakan Chris Hemmeyer, managing director of Thayer Ventures a major US-based Travel and Hospitality Fund: "Short term is uncertain but Long term is not"

Penulis: Alumnus Dept Hospitality & Tourism  University of Wisconsin, USA.

Tenaga Akhli Gubernur Jambi bidang pariwisata.

Gubernur Al Haris: Tol Jambi-Palembang Urat Nadi Perekonomian Jambi

Dari kiri, Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH/foto: Diskominfo Pemprov Jambi

SEBAPOJAMBI,DUASATU.NET- Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH menyampaikan bahwa Tol Jambi-Palembang urat nadi bagi perekonomian Provinsi Jambi terutama memperlancar logistik. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur Al Haris saat Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI dalam rangka meninjau Tol Jambi-Rengat dan Tol Jambi-Palembang, bertempat di Kantor Gerbang Tol Muaro Sebapo, Kabupaten Muaro Jambi, Senin (14/04/2025) siang.

"Jalan Tol Jambi-Palembang merupakan urat nadi bagi perekonomian kami. 

Posisi Jambi di tengah Pulau Sumatera akan sangat mendukung kelancaran logistik. Oleh karena itu, percepatan pembangunan jalan Tol Palembang-Jambi sangat kami harapkan. Kendati terdapat beberapa kendala, kami optimis pembangunan akan segera terwujud. Kami berharap dapat segera merasakan dampak positif dari selesainya jalan tol ini, khususnya dalam hal peningkatan konektivitas dengan Palembang," ujar Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris juga menyebutkan pembangunan Tol Jambi Rengat juga sangat penting dalam perekonomian di Provinsi Jambi. Akan tetapi Tol Jambi Rengat ini punya kendala.

"Kendala utama kami adalah kepadatan jalur logistik dari Riau ke Jambi, khususnya dari Rengat. 

Wilayah Rengat merupakan penghasil sawit utama, sehingga lalu lintas domestik sangat tinggi. Untuk mengatasi hal ini, kami mengusulkan pembangunan Jembatan Batanghari 3 guna meningkatkan aksesibilitas," sebutnya.

"Survei lokasi telah dilakukan dan hasilnya menunjukkan kelayakan proyek. Tim kami akan segera menindaklanjuti rencana ini. 

Pembangunan Jembatan Batanghari 3 sangat krusial karena Jembatan Batanghari yang ada saat ini sudah mengalami kerusakan dan tidak mampu menampung volume lalu lintas yang ada. Dengan selesainya jembatan ini, akses internet di wilayah tersebut juga akan meningkat," lanjutnya.

Lebih lanjut, Gubernur Al Haris menekankan pentingnya Tol Jambi-Palembang mengingat ketergantungan Provinsi Jambi pada Sumatera Selatan, khususnya dalam hal produksi beras.  

Hal ini disebabkan rendahnya produktivitas pertanian di Jambi akibat keterbatasan lahan persawahan. Minimnya infrastruktur pendukung mengakibatkan waktu tempuh perjalanan mencapai 10-12 jam, bahkan lebih lama jika terjadi kemacetan.

"Kendala mobilitas putra-putri kami yang akan kuliah di Jakarta, termasuk waktu tempuh dan biaya transportasi yang tinggi, diperparah oleh kemacetan yang berjam-jam dan potensi kenaikan harga kebutuhan pokok secara tiba-tiba, seperti beras.  

Hal ini berdampak signifikan terhadap biaya hidup.  Jika logistik lancar, harga-harga akan otomatis turun.  Ini sesuai dengan hukum ekonomi. Mohon kesediaan Bapak untuk meninjau data kami terlebih dahulu," ungkapnya.

Selanjutnya Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw mengatakan, rencana Pemerintah Pusat perlu di komunikasikan secara efektif kepada Pemerintah Daerah. 

Meskipun rencana awal mencakup wilayah Merlumg, permintaan Pemerintah Daerah untuk fokus pada area prioritas terdekat lebih diutamakan, mengingat solusi tersebut sudah mampu mengatasi permasalahan yang ada saat ini. 

“Dengan demikian, fokus pada rencana prioritas ini akan mempercepat penyelesaian masalah dan meminimalisir kebutuhan waktu dan anggaran yang signifikan.  Hal ini dinilai krusial untuk mengatasi kemacetan yang ada,” katanya. (ARD)

Segini Anggaran Yang Disiapkan Untuk Pengadaan Randis Baru Bupati dan Wabup Tebo

Foto: Istimewa

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Pemkab
Tebo memastikan menyiapkan unit kendaraan dinas (Randis) baru untuk jabatan Bupati dan Wakil bupati (Wabup) Tebo, yang dianggarkan melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) murni tahun 2025 dengan nilai lebih kurang dua miliar rupiah dan saat ini tengah dalam proses.

Pengadaan unit Randis baru untuk Bupati dan Wabup Tebo tersebut di akui oleh pelaksana tugas (Plt) kepala badan keuangan daerah (Bakeuda) Hendry Nora melalui sambungan telpon, Rabu 16 April 2025.

Hendry Nora menuturkan, bahwa type dan jenis pengadaan unit Randis baru tersebut akan dikoordinasikan dengan Bupati dan Wabup. Meski demikian, dia tidak menjelaskan secara pasti nilai anggaran masing-masing.

Namun kata Hendry Nora, untuk mobil dinas 01 anggarannya diatas 1 miliar rupiah sedangkan untuk 02 dibawah 1 miliar,"ungkapnya.

Berkaitan pengadaan Randis baru Bupati dan Wabup Tebo, kepala bagian (Kabag) perlengkapan Setda Tebo, Sukiman, ditemui dikantor Bupati, Rabu 16 April 2025 mengatakan, pihaknya cuma mengusulkan anggarannya. 

Untuk jenis dan type Randis baru yang dibeli oleh Pemkab Tebo, kami tidak berwenang menentukannya,tergantung Bupati dan Wabup maunya mobil jenis, type apa. " Kalau prosesnya sudah kita ajukan ke pengadaan barang dan jasa (PBJ) untuk di input di sistem," ucap Sukiman. 

Sesuai ketentuan dan speknya, kata Sukiman, Randis baru untuk Bupati dan Wabup di lihat dari Cubical Centimeter (CC) nya, untuk Bupati tidak melebihi 3000 CC dan Wabup diatas 2000 CC. " Secepatnya Randis baru ini kita adakan, paling lambat bulan depan sudah ada.

Sementara menurut informasi, Randis baru Bupati Tebo jenisnya Toyota Alphard senilai 1,7 miliar, untuk Wabup Toyota Fortuner senilai 765 juta rupiah. (ARD)

Selasa, 15 April 2025

Wartono: Saya Tidak Tau Kalau Ada Isu Kursi Pimpinan DPRD Tebo Dari PDI-P Bakal Dicopot

Ketua DPC PDI-P Kab Tebo, Wartono Triyan Kusumo, SE, MH/foto: dok redaksiduastu

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Menanggapi dinamika politik yang terjadi terkait isu pimpinan DPRD Tebo dari partai PDI-P bakal di copot, Ketua DPC PDI-P Kabupaten Tebo Wartono Triyan Kusumo angkat bicara. 

Berkembangnya isu kursi pimpinan DPRD Tebo yang saat ini di jabat oleh Ihsanuddin bakal di copot, Wartono mengaku saat di hubungi melalui sambungan telpon tidak tau, karena saya kan tidak di dalam, jadi tidak tau kinerjanya seperti apa, nanti dalam rapat baru kita minta laporannya," ujarnya, Selasa 15 April 2025.

Wartono menyebut, rencananya kami nanti akan melaksanakan rapat, sekaligus membahas kenapa bisa ada isu itu,"katanya.

" Iya rencananya nanti mau rapat di DPC PDI-P, akan kita tanya apa benar ada isu itu, katanya tidak kompak dengan fraksi, selain itu yang saya baca tidak memperjuangkan anggota, apa itu benar,"imbuh Wartono. 

Sebenarnya kalau menurut aturan kata Wartono, setiap 6 bulan sekali ada evaluasi, kinerja fraksi seperti apa laporan ke DPC, dan hari memang kita ada rapat termasuk evaluasi,"benernya.

"Tapi kalau isu-isu kemarin, saya nggak tau itu, entah dari mana, apakah ini orang dari internal sendiri atau koalisi, kita tidak tau lah, gitu kan,"tutupnya. (ARD

Gegara Ini APBDes Mangunjayo TA 2025 Belum Ditetapkan Oleh BPD

Gbr: ilustrasi

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Tidak tersalurnya dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahap 1 tahun 2025 desa Mangunjayo ternyata selama ini di tengarai perseteruan antara pemerintah desa (Pemdes) dalam hal ini Kades dengan 9 orang anggota badan permusyawaratan desa (BPD) yang telah dijatuhi sanksi tertulis oleh Bupati berupa surat peringatan (SP) 3 berujung tidak di tetapkannya rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes) menjadi (APBDes) 2025 oleh BPD. 

Berkaitan dengan itu kepala desa (Kades) Mangunjayo, Kec Tebo Tengah, Ikhsan menjelaskan, awalnya pada September 2024 lalu menyampaikan ke anggota BPD untuk melaksanakan rapat tentang perubahan APBDes, namun tidak dihiraukan sampai mendekati awal tahun 2025.

" Memasuki tahun 2025, belum juga melaksanakan rapat, maka kami Pemdes menegaskan, agar rapat bisa dilaksanakan dan dilakukanlah rapat waktu itu namun tidak ada keputusan. Dari penetapan RPJMDes 2025 sampai rapat perubahan APBDes juga tidak jadi dan tidak membuahkan hasil," ungkap Ihsan.

Kemudian lanjut Ikhsan kami mohon bantuan kepihak kecamatan, beberapa kali Camat memediasi BPD juga tidak berhasil. Setelah itu menemui dinas PMD, hasilnya sama beberapa kali BPD dipanggil tidak mau datang, alasannya lagi rapat intern. 

" Setelah apa yang disampaikan oleh BPD ke dinas PMD, sampai ke desa tidak ada, maka berlarut-larut. Dengan anggaran tersebut kami tidak bisa lagi menyampaikan proposal untuk mengeluarkan DD/ADD karena belum ada diputuskan penetapan RPJMDes sampai bulan April 2025, maka yang di rugikan oleh BPD bukan kami saja tapi masyarakat banyak. 

Ikhsan menyebut, BPD punya undang-undang, apabila tidak mau menetapkan RPJMDes maka dia sudah menabrak aturannya sendiri, sementara kami terus berupaya meminta bantuan PMD, Kejaksaan, APDESI dan PBPDSI, namun BPD sama sekali tidak di gubris,"imbuh Ikhsan. 

" Untuk langkah selanjutnya pungkas Ikhsan, kami bernohon dan menunggu kebijakan dari Bupati Tebo sebagai pihak yang dapat menengahi persoalan ini. (ARD

Senin, 14 April 2025

Tindaklanjuti LKPJ Bupati 2024, Komisi I, II, III DPRD Tebo Hearing Dengan Mitra Kerjanya

Hearing Komisi I, II dan III DPRD Tebo dengan OPD terkait/foto: dok redaksiduasatu

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Menindak lanjuti rapat paripurna penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Tebo 2024 pada Selasa 25 Maret 2025 lalu, Komisi I, II dan III DPRD menggelar hearing/rapat dengar pendapat (RDP) dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Senin 14 April 2025.

Ketua Komisi I DPRD Tebo, Yusep Herman mengatakan, hasil rapat dan masukan yang disampaikan oleh mitra kerja kami nantinya akan di bawa ke paripurna LKPJ Bupati pada 28 April 2025 mendatang. 

Yuzep Herman, S.Pdi menyebutkan, dalam RDP Komisi I dengan mitra kerja kami tadi ada beberapa catatan, seperti peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah sulthan thaha saifuddin (RSUD STS) Kab Tebo, kemudian kekurangan server pada dinas penduduk dan catatan sipil (Disdukcapil),"ujarnya.

" Termasuk silpa tahun anggaran 2024 yang tadi di bahas itu adalah badan layanan umum daerah (BLUD) RSUD STS Kab Tebo lebih kurang Rp9 miliar," ucap Yuzep singkat. 

Terpisah Ketua komisi III DPRD Tebo, Dimas Cahya Kusuma,SH,MH berujar, hearing dengan, DLH-Hub, Bappeda, Disdamkar dan Diskominfo, adalah dalam rangka menindaklanjuti LKPJ Bupati 2024.

Salah satu yang dibahas tadi ialah Diskominfo Tebo terkait pengadaan layanan sambungan telpon dan internet kedesa desa khususnya Balai Rajo, Wana Arum unit 10 Kec Rimbo Ulu atau desa lain yang belum tersentuh jaringan dapat di prioritaskan di tahun 2025 ini," ucap Dimas. 

" Karena kita ada di era digitalisasi, dan ini juga merupakan program pemerintah pusat kita harus sama-sama membantu dan mendukungnya. 

Dimas menyebutkan, dalam hearing tadi ada beberapa catatan dari komisi lll terhadap DLH-Hub, yaitu terkait masalah masih banyaknya sampah yang menumpuk, kemudian Disdamkar untuk dapat memperbanyak pos-pos Damkar.  

" Sedangkan yang ada saat ini tuturnya, hanya di lima kecamatan, sisanya harus segera di buat khususnya pos damkar di Kec Serai Serumpun dan Muara Tabir,  karena daerah itu sulit di jangkau," ungkap Dimas. 

Kemudian catatan untuk Bappeda lanjut Dimas, agar dapat meningkatkan infrastruktur jalan, kita sama-sama tau dengan kondisi jalan 21 hingga paal 12 saat ini seperti apa, dan ini akan kita sampaikan dari beberapa fraksi yang ada di DPRD Tebo menjadi pandangan umum kami pada LKPJ 2024. (ARD

Gubernur Al Haris Jawab dan Jelaskan Pandangan Umum Fraksi DPRD

Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos. MH/foto: Diskominfo Pemprov Jambi

JAMBI,DUASATU.NET- Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos. MH menyampaikan, sebagaimana diketahui bahwa pada Rapat Paripurna DPRD pada tanggal 9 April 2025, Fraksi-fraksi Dewan telah menyampaikan Pandangan Umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jambi Tahun 2024. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat memberikan Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi-Faraksi DPRD Provinsi Jambi pada, terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jambi Tahun 2024, bertempat di Ruang Sidang Utama Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Jambi, Senin (14/04/2025) pagi.

Rapat Paripurna kali ini juga turut dihadiri Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pdi, Para Staf Ahli Gubernur dan Asisten Sekda serta Para OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Dimana kemudian Wagub Sani juga turut melanjutkan sambutan dan jawaban dari Gubernur Jambi.

“Untuk itu, izinkan saya memberikan penjelasan dan tanggapan terhadap pandangan umum tersebut,” ujar Gubernur Al Haris.

Dikatakan Gubernur Al Haris, menanggapi dari Fraksi Partai Amanat Nasional, sebelumnya atas nama Pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih atas dukungan, apresiasi, saran, dan masukan yang diberikan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2024, termasuk dukungan terhadap program lima tahun kedepan. 

"Dukungan ini sangat penting bagi Pemerintah dalam menjalankan amanah membangun Provinsi Jambi yang kita cintai ini. Terhadap realisasi anggaran Dinas Pendidikan yang tidak mencapai 100 persen, dapat kami jelaskan bahwa pada dasarnya capaian realisasi keuangan dan fisik pada Dinas Pendidikan masing-masing sebesar 97,85 persen dan 98,29 persen atau masih pada kategori sangat tinggi. 

Adapun 56 persen dari anggaran yang tidak terserap berasal dari Belanja penyediaan gaji dan belanja honorarium tenaga kependidikan yang diperuntukkan bagi PPPK pengangkatan tahun 2024, yang semula diperkirakan akan diangkat pada awal tahun, tetapi realisasi pengangkatan dilakukan pada pertengahan triwulan tiga tahun 2024, sehingga terjadi kelebihan anggaran. 

Namun demikian, kami sepakat dengan pandangan fraksi ini bahwa kedepan program/kegiatan agar disusun sesuai aturan dan kondisi sehingga dapat terlaksana, serta mengutamakan sinkronisasi antara program dan anggaran disetiap Perangkat Daerah yang berbasis profesional dan kinerja," kata Gubernur Al Haris.

"Menjawab pertanyaan fraksi ini tentang penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI Tahun 2024, dapat diinformasikan bahwa berdasarkan data BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi saat entry meeting terkait LKPD 2024 pada tanggal 18 Februari 2025 yang lalu, capaian tindak lanjut Pemerintah Provinsi Jambi sampai semester II Tahun 2024, telah mencapai 77,96 persen atau telah melewati batas capaian persentase tindak lanjut nasional yang baru mencapai 75 persen," lanjutnya.

Gubernur Al Haris menjelaskan, persoalan pembagian keuntungan dari pengelolaan parkir Bandara Sultan Thaha, pengelolaan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah untuk fasilitas lapangan parkir bandara antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT. Angkasa Pura II baru kontribusi tetap setiap tahun, sedangkan kontribusi atas bagi hasil keuntungan belum dapat di lakukan perhitungan karena kesulitan atas skema rumusan perhitungan bagi hasil dalam perjanjian kerja sama, dan Pemerintah Provinsi Jambi sedang melakukan proses perubahan Addendum Perjanjian Kerja Sama tersebut. 

“Pemerintah Provinsi Jambi Bersama Pihak PT. Angkasa Pura, dengan membentuk tim evaluasi atas penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan yang anggotanya dari pihak Pemprov Jambi dan PT. Angkasa Pura yang nantinya bertugas untuk melakukan perhitungan," jelas Gubernur Al Haris.

"Saat ini sedang disusun Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang salah satunya mengatur tentang Mekanisme Pemungutan Pajak Air Permukaan, dimana didalamnya juga diatur tetang kewajiban pemasangan alat ukur volume air dan sanksi apabila tidak memasang alat ukur tersebut. 

Selain itu secara jabatan, kepala BPKPD dapat menetapkan besaran pajak terhutang berdasarkan data yang dimiliki apabila wajib pajak air permukaan tidak memenuhi aturan yang ditetapkan,” sambungnya.

"Terkait tunggakan utang pada RSUD Raden Mattaher, dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran untuk pembelian Bahan Habis Pakai atau BHP pada tahun 2024 sebagian besar harus digunakan untuk membayar utang tahun sebelumnya, sehingga pada akhir tahun 2024 RSUD Raden Mattaher menghadapi keterbatasan dalam pengadaan BHP baru melalui anggaran yang ada. 

Namun, permasalahan ini tidak mengganggu kelangsungan operasional rumah sakit secara keseluruhan karena RSUD telah melakukan langkah-langkah mitigasi risiko tersebut," imbuhnya.

Gubernur Al Haris juga menjawab Fraksi Partai Golkar terkait penyebab perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024. “Dapat kami jelaskan bahwa pertumbuhan positif pada seluruh lapangan usaha tertahan oleh kontraksi sebesar 0,87 persen (year on year) pada kinerja lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang merupakan lapangan usaha dengan pangsa terbesar kedua. 

Kontraksi ini merupakan dampak dari permintaan global yang menurun sejalan dengan harga batubara acuan yang masih mengalami penurunan sejak pertengahan tahun 2023, serta penurunan kuota produksi batubara di Jambi. Penjelasan ini sekaligus menjawab pertanyaan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa," ungkap Gubernur Al Haris.

"Selanjutnya, terkait penyebab lambannya penurunan kemiskinan di Provinsi Jambi, dapat kami jelaskan bahwa persentase penduduk miskin Provinsi Jambi pada Maret 2024 sebesar 7,1 persen merupakan persentase terendah atau capaian terbaik dalam sejarah penurunan kemiskinan di Provinsi Jambi," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga menuturkan, program unggulan DUMISAKE yang telah dilaksanakan lebih dari tiga tahun terakhir terbukti berkontribusi besar dalam penurunan kemiskinan di Provinsi Jambi. Peningkatan kembali tingkat kemiskinan pada September 2024 didorong oleh penurunan tingkat daya beli masyarakat seiring peningkatan garis kemiskinan. 

Tentunya, peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam melakukan pengendalian harga komoditas pangan terutama beras, daging ayam ras, cabai merah dan telur ayam ras yang memiliki kontribusi terbesar pada garis kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan.

"Terkait pengangkatan guru honorer menjadi PPPK, dapat disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi memiliki komitmen kuat untuk secara bertahap mengangkat PPPK khususnya guru, sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan guru dan memberikan kepastian status kepada tenaga pendidik yang telah mengabdi. 

Namun demikian, perlu kami sampaikan bahwa proses pengangkatan PPPK Guru dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, serta mengacu pada regulasi yang berlaku dari Pemerintah Pusat, termasuk kuota formasi dan ketentuan teknis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian PAN-RB. 

Sebagai informasi, untuk formasi guru telah diangkat sebanyak 3.093 orang guru. Khusus formasi tahun 2024, Pemprov Jambi akan mengangkat 1.306 orang guru pada tahun 2025 ini," tuturnya.

"Mengenai belum tercapainya target jalan mantap, hal ini disebabkan oleh perubahan SK Status Jalan Provinsi Jambi pada tahun 2023, yang semula Jalan Provinsi sepanjang 1.032,484 Kilometer bertambah menjadi 1.183,787 Kilometer, atau bertambah sepanjang 151,303 Km. 

Adapun jumlah Ruas Jalan Kabupaten yang dinaikkan statusnya menjadi Jalan Provinsi sebanyak delapan ruas jalan yang umumnya dalam kondisi rusak berat, sehingga kinerja meningkatkan persentase jalan mantap menjadi agak tertahan," pungkasnya. (ARD)

Wagub Sani Apresiasi Peran IKA PMII Membangun Provinsi Jambi

Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I/foto: Diskominfo Pemprov Jambi

JAMBI,DUASATU.NET- Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I melaksanakan Halal Bihalal bersama Keluarga Besar Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Provinsi Jambi, bertempat di Rumah Dinas Wakil Gubernur Jambi, Senin (14/04/2025). 

Wagub Sani memberikan apresiasi kepada para keluarga IKA PMII yang turut berperan serta dalam membangun Provinsi Jambi. Acara dihadiri oleh pengurus dan anggota IKA PMII, juga diisi dengan ceramah dari Imam Mesjid Agung Al Falah, Dr. H. Umar Yusuf.

Dalam sambutan dan arahannya Wagub Sani menyampaikan bahwa Halal Bihalal bukan sekadar ajang seremonial, melainkan sebuah budaya yang menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. 

"Halal Bihalal menjadi jembatan untuk memperkuat kohesi sosial dengan menciptakan ruang dialog yang inklusif, merawat kebhinekaan dan sebagai simbol persatuan, mencegah erosi nilai gotong royong, dengan mengingatkan kita pada pentingnya solidaritas komunal," ujar Wagub Sani.

Dalam kesempatan tersebut Wagub Sani mengatakan, Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk mendukung, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas sumber sumber daya manusia, sumber daya alam serta pembangunan daerah. 

"Hal ini terangkum dalam Rancangan awal (Ranwal) RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029 dengan visi Mewujudkan Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 di Bawah Ridho Allah SWT, melalui misi kedua, yakni Memantapkan daya saing daerah dan produktivitas bidang pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata, serta misi ketiga yakni memantapkan keberlanjutan pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia, yang menjadi fondasi kemajuan pembangunan masyarakat dan daerah," katanya.

"Halal Bihalal ini menjadi ajang berkumpulnya keluarga besar Alumni PMII Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi, sebagai mitra yang dapat saling mendukung dan memperkuat sinergi dalam merawat nilai kebersamaan dan harmoni sosial, serta memajukan program-program organisasi dan pemerintah, demi kepentingan masyarakat dan daerah," lanjutnya.

Wagub Sani juga menyampaikan bahwa dukungan serta doa para hadirin sekalian sangat dibutuhkan, agar setiap tantangan dapat dilalui, dan setiap kebijakan yang diambil guna meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan dapat berjalan lancar dalam rangka mewujudkan visi Provinsi Jambi.

Pada akhir sambutannya Wagub Sani mengucapkan terima kasih kepada seluruh Keluarga Besar Alumni PMII Provinsi Jambi atas kontribusinya untuk daerah dan masyarakat. 

"Teruslah berinovasi, bekerja keras, dan bersinergi demi kemajuan dan kesejahteraan kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap langkah dan upaya kita, demi pembangunan, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat dan daerah Provinsi Jambi," pungkasnya. (ARD)

Dampingi Komisi V DPR RI, Gubernur Al Haris Bantu 25 Milyar Pembebasan Lahan Pintu Air Sungai Asam

Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH bersama rombongan Anggota Komisi V DPR RI/foto: Diskominfo Pemprov Jambi

KOTAJAMBI,DUASATU.NET- Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH akan membantu pembebasan lahan disekitar pintu air Sungai Asam sebesar 25 Milyar dalam meengatasi permasalahan banjir di Kota Jambi. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Al Haris saat Kunjungan Reses Komisi V DPR RI dalam meninjau Stasiun Pompa Air Sungai Asam, Kota Jambi, Senin (14/04/2025) pagi.

Rombongan Kunjungan Kerja Reses Anggota Komisi V DPR RI tiba di Bandara Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada pukul 10.40 WIB, menandai dimulainya kegiatan. Adapun rombongan Kunjungan Kerja Reses Komisi yang diketua oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ir. Ridwan Bae dan Robert Rouw diantaranya Edi Purwanto, Adian Napitupulu, H. Bakrie, Musa Rajekshah, Hamka Baco Kady, H. Haryanto, Sofwan Dedy Ardiyanto, H. Ilham Pangestu, Zigo Rolanda, H. Daniel Mutaqien Syaffiuddin, Ade Ginanjar, Marlyn Maisarah, H. Tamanuri, H. Syarief Abdullah Alkadrie, H. Irmawan, H. Ruslan M. Daud, H. Syafiuddin, H. Syahrul Aidi Maazat, Abdul Hadi, Athari Ghauthi Ardi, H. Ishak Mekki.

Selain Gubernur Jambi Al Haris, tampak pula sejumlah pejabat penting Provinsi Jambi lainnya yang menunggu di ruang VIP Bandara, diantaranya Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah beserta anggota, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Dr. H. Sudirman, SH, MH, Wali Kota Jambi Maulana beserta Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Farid serta pejabat lainnya dari mitra kerja Komisi V.

Dalam kunjungan pertamanya, rombongan Komisi V DPR RI telah meninjau Pintu Air Sungai Asam untuk menindaklanjuti permasalahan banjir yang akhir-akhir ini melanda Kota Jambi.

Gubernur Al Haris menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk mendukung penanggulangan banjir di wilayah Provinsi Jambi.

"Kami Pemprov Jambi akan berkolaborasi dengan Pemkot dan Kementrian Pekerjaan Umum (PU) untuk mengalokasikan dana pembebasan lahan tersebut. Untuk itu kami dari Provinsi Jambi sekitar 25 Milyar lah," sebut Gubernur Al Haris.

Sementara itu, Ketua Tim yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan Bae, menyatakan bahwa kunjungan Komisi V DPR RI ke Jambi bertujuan meninjau permasalahan banjir yang berulang di Kota Jambi. Dirinya menjelaskan beberapa permasalahan tersebut belum teratasi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) karena membutuhkan anggaran yang sangat signifikan.

“Ternyata yang ditemukan adalah persoalan ganti rugi lahan yang belum dituntaskan. Kemudian kolam retensi yang belum,” ungkap Ridwan.

Selanjutnya, Anggota DPR RI Dapil Jambi, H. A. Bakri, HM., SE., juga meminta Pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan konflik lahan di sekitar pintu air Sungai Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi.

“Perencanaan di Pintu Air ini telah disusun dengan baik. Namun, kendala pertanahan telah berlangsung sejak tahun 2016 hingga saat ini. Oleh karena itu, kami memohon agar permasalahan ini segera diselesaikan,” pungkasnya. (ARD)

Disprindagkop-UMKM Kab Tebo Bakal Temui Pertamina Jambi Bahas Soal Ini..!

Foto: Istimewa

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Pasca lebaran Idul Fitri 1446/2025 warga tidak lagi sulit mencari gas melon subsidi 3Kg di tingkat pangkalan dan pengecer, tapi kondisinya sekarang harganya terlalu tinggi diluar jangkauan harga eceran tertinggi (HET)," tegas Kepala dinas (Kadis) Prindagkop-UMKM melalui Kabid perdagangan Edi Sofyan, Senin 14 April 2025.

" Menurut informasi di lapangan tapi belum saya tanya ya, harga gas subsidi 3Kg mencapai Rp30 hingga 35 ribu/tabung, sebenarnya ini tidak wajar, seharusnya di pangkalan seperti di Kab Tebo Rp19 ribu/tabung, kalau sudah seperti ini kan sudah kelewatan,"ungkapnya.

Edi Sofyan melanjutkan, tingginya harga gas 3 Kg tersebut hanya terjadi di beberapa Kecamatan, untuk Rimbo Bujang tidak, namun dapat informasi justru pengecer di Tebo Tengah dan Tebo Ilir Sungai Bengkal, sebenarnya harga gas murah, ini yang akan kita cari solusinya kenapa bisa tinggi," katanya.

Sementara di pangkalan ada informasi yang menjual di atas HET, seharusnya hal ini jangan sampai terjadi karena pasca lebaran tidak di perlukan lagi oleh banyak orang yang menggunakan gas seharusnya bisa kembali normal. 

Berkaitan dengan hal ini Edi Sofyan, mengaku pada Selasa 14 April 2025 besok akan menemui pihak Pertamina Jambi untuk menindaklanjuti persoalan yang terjadi seperti gas 3 Kg dan salah satunya terkait stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang ada di Kab Tebo,"ucapnya. (ARD

 


 






Ad Placement

Politik

Pendidikan

Nasional