Media Online : www.duasatu.net

News

Pemerintah

Hukrim

Advertorial

Video

Rabu, 11 November 2026

      Comment   

Penyidik Tipikor Polres Tebo Periksa Sejumlah Saksi Terkait Dugaan Korupsi APBDes 2023/2025 Teluk Langkap

Kasat Reskrim Polres Tebo, AKP Very Prasetiawan

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Kepala desa (Kades) Teluk Langkap, Kecamatan Sumay, dilaporkan ke Satreskrim Tipikor Polres Tebo, dilaporkan warganya terkait dengan dugaan penggunaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) tahun 2023/2025.

Kapolres Tebo melalui Kasat Reskrim AKP Very Prasetiawan, membenarkan, bahwa kami telah menerima laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan penggunaan APBDes Teluk Langkap tahun anggaran 2023 s/d 2025.

Saat ini penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Polres Tebo sedang mendalami perkara tersebut dan telah melakukan penyidikan serta mengumpulkan bukti-bukti lainnya yang diperlukan,"lanjut Very, Rabu 11 November 2026, di Mapolres Tebo. 

Sementara ini sudah ada beberapa orang saksi yang kita panggil untuk dimintai klarifikasi terkait perkara yang di laporkan. 

Reporter
ARDI
      Comment   

Triwulan III 2026, Ombudsman Jambi Lampaui Target Capaian Penyelesaian Laporan hingga 115,77 Persen

Kepala Ombudsman Jambi, Saiful Roswandi

JAMBI,DUASATU.NET- Performa gemilang kembali ditunjukkan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi dalam hal pelayanan dan penyelesaian laporan masyarakat. Memasuki akhir Triwulan III tahun 2026, Ombudsman Jambi sukses melampaui target kinerja yang ditetapkan dengan persentase penyelesaian laporan mencapai 115,77 persen.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Saiful Roswandi, memaparkan bahwa secara kumulatif hingga periode Triwulan III tahun 2026, penutupan dan penyelesaian laporan masyarakat telah mencapai total 257 laporan. Angka ini melampaui target awal yang ditetapkan untuk periode tersebut, menunjukkan responsivitas yang tinggi dari jajaran pengawas pelayanan publik di Jambi.

"Secara keseluruhan, pencapaian penutupan laporan sampai dengan triwulan III 2026 ini telah mencapai 257 laporan atau 115,77 persen. Capaian ini juga didukung oleh efisiensi waktu penyelesaian laporan yang rata-rata tuntas dalam 69 hari, dari target rata-rata 74 hari yang ditetapkan," ujar Saiful pada 11 November 2026.

Selain penyelesaian laporan masyarakat, Saiful juga memaparkan progres pengawasan melalui Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS). Pada periode ini, Ombudsman Jambi fokus melakukan pengumpulan informasi serta meminta salinan data dan keterangan kepada para pihak terkait IAPS yang bersifat tematik dan selektif, salah satunya pengawasan pada program prioritas di Sekolah Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Di bidang Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik, Ombudsman Jambi juga telah tuntas melaksanakan penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di 4 Pemerintah Daerah, yakni Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun, dan Kota Sungai Penuh. Penilaian ini mencakup instansi pemerintah daerah (Dinas PUPR, Dinas Sosial, RSUD, serta sejumlah SD dan SMP) hingga instansi vertikal seperti kantor imigrasi, kantor pertanahan, polres, dan lapas/rutan.

Saiful memberikan apresiasi penuh kepada seluruh tim, mulai dari Asisten Ombudsman Jambi, Tim Penerimaan dan Verifikasi Laporan, Pemeriksa, hingga Pencegahan Maladministrasi, yang konsisten bahu-membahu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jambi.

"Kami ucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh tim yang terus berkomitmen mengawal penegakan standar pelayanan publik dan memastikan masyarakat mendapatkan hak-hak pelayanan publiknya secara adil," tutup Saiful.

Redaksi
      Comment   

Satreskrim Polres Tebo Musnahkan Rakit Penambang Emas Ilegal di Rimbo Bujang

Pemusnahan rakit Peti dengan cara dibakar/foto: Ist

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Dipimpin Kasat Reskrim Polres Tebo, AKP Very Prasetyawan bersama tim opsnal unit Tipidter Satreskrim Polres Tebo dan Polsek Rimbo Bujang, melakukan penertiban aktivitas penambang emas tanpa izin (Peti) di jalan 5 unit 4 desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, pada Senin 10 November 2026, kemarin sore. 

Penertiban tersebut sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait aktivitas Peti yang marak di jalan 5 unit 4 desa Purwoharjo Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo.

Kasat Reskrim Polres Tebo, AKP Very Prasetiawan mengatakan, bahwa dalam penyisiran di sekitar lokasi polisi tidak menemukan pelaku yang sedang melakukan aktifitas penambangan di tempat kejadian perkara (TKP), namun hanya menemukan sisa aktivitas Peti yang ditinggal oleh pelaku berupa tiga buah rakit Dompeng di lobang bekas galian. 

Selain itu petugas juga memasang Police line di area TKP, melakukan pembakaran terhadap rakit yang di gunakan untuk aktivitas Peti.

Menindaklanjuti hasil penertiban lanjut Very, perugas meningkatkan patroli rutin di area rawan Peti di wilayah hukum Polres Tebo. 

" Kemudian melakukan pemantauan dan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi pemilik lahan maupun pemilik peralatan Peti.

Lanjutnya, memberikan himbauan Kamtibmas kepada perangkat desa dan warga agar tidak memfasilitasi atau membiarkan aktivitas Peti di wilayah mereka,"tutup Very singkat. 

Reporter
ARDI

Selasa, 10 November 2026

      Comment   

Jebol..Plafon Aula Kantor Bupati Tebo Nyaris Ambruk, Peserta TP PKK Berhamburan Acara Dialihkan

Foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Plafon aula utama kantor Bupati Tebo, nyaris ambruk disaat sedang berlangsungnya acara bimbingan teknis (Bimtek) kelompok kerja (Pokja) IV tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (TP PKK), Selasa 10 November 2026.

Salah seorang peserta TP PKK, menyebut sesaat sebelum plafon nyaris ambruk terdengar suara kami kita ada tukang sedang bekerja ternyata beberapa material gypsum runtuh. 

Kabag umum dan perlengkapan pada sekretariat daerah (Setda) Kab Tebo, Ikhwannul Fajri, mengatakan, pagi tadi terjadi accident kecil, lengkungan kecil pada plafon aula kantor bupati. 

Namun sudah di antisipasi pada saat acara sebelum mulai, kita himbau kepada PKK Pokja IV agar acara supaya dapat di padatkan kebagian depan dan bagian belakang yang terdapat lengkungan plafon untuk tidak ada aktivitas di bawahnya,"ungkap Iwan. 

" Kemudian lanjut Iwan, ditambah lagi hari ini alhamdulillah hujan asap juga sudah hilang dan musibah accident kecil ini terjadi karena memang ada lubang pada atap seng yang berakibat memperberat plafon dan akhirnya jebol. 

" Jebolnya plafon tersebut acara sedang berlangsung dan setelah kejadian akhirnya dipindahkan keruang lantai 3 kantor Bakeuda Kab Tebo. 

Pasca kejadian, ungkap Iwan, tim teknis PU sudah turun, pihak penyedia dan pelaksana survei. Menurut Iwan, saya rasa hanya bagian belakang plafon yang jebol karena ada seng melengkung dan terdapat lobang bekas bor paku atau sekrup karena cuaca panas sehingga memuai, bocor air masuk memperberat plafon. 

Iwan menambahkan, kami akan kordinasi dengan tim teknis PU Tebo, apakah aula masih dalam kondisi aman, kalau aman tetap di gunakan kalau tidak kita stop aktivitas di aula utama kantor bupati," tutup Iwan. 

Beruntung dalam peristiwa jebolnya plafon tersebut tak sampai menimbulkan korban jiwa. 

Reporter
ARDI
      Comment   

DPA Banpres 2026 Untuk BPBD, Kab Tebo, Damkarmat dan Dinkes Sudah Diteken Tinggal Pelaksanaan

Kepala Bakeuda Kab Tebo, Hendry Nora/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Badan keuangan daerah (Bakeuda) Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, memastikan proses pergeseran anggaran bantuan presiden (Banpres) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2026 senilai Rp10 milyar untuk tiga organisasi perangkat daerah (OPD) sudah rampung. 

Hal tersebut disampaikan oleh kepala Bakeuda Kabupaten Tebo, Hendry Nora, selepas mengikuti rapat bersama tim badan anggaran (Banggar) di gedung DPRD, Senin 9 November 2026.

" Kabupaten Tebo mendapatkan Banpres sebesar Rp10 milyar, dari nilai tersebut untuk tiga OPD yaitu dinas kesehatan (Dinkes), badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan (Damkarmat),"ujar Hendry Nora. 

Hendry Nora menuturkan, saat ini untuk prosesnya sudah penandatanganan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). 

Sedangkan untuk rinciannya Hendry Nora membeberkan, Dinkes sekitar Rp1 milyar, Damkarmat lebih kurang Rp2 milyar dan yang lebih adalah BPBD lebih kurang Rp6 milyar. 

" Pergeseran anggaran Banpres untuk tiga OPD sudah selesai semua dan telah di sampaikan supaya segera ditindak lanjuti pelaksanaannya," kata Hendry Nora. 

Reporter
ARDI

Senin, 09 November 2026

      Comment   

Kadis PUPR Pilih Bungkam, Sebelumnya Bupati Labura Sudah Perintahkan Evaluasi Izin ION Net

Foto: dok Ifnu Sungkowo

LABURASUMUT,DUASATU.NET- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Labuhanbatu Utara, Simon Barus memilih bungkam saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait kejanggalan izin pemasangan tiang jaringan internet PT. Parsaoran Global Datatrans (ION Global/ ION Net), Senin 9 November 2026.

Setidaknya terdapat lima pertanyaan krusial yang menyangkut kepentingan publik. Sebelumnya, Kabid Jalan Dinas PUPR Labura, Deddy Agusman, saat dikonfirmasi pada Minggu lalu, mengakui perusahaan ION Net sedang mengurus izin kepada Dinas Perizinan. 

Pengakuan ini menjadi pertanyaan besar apabila pada saat ini saja perusahaan tersebut masih mengurus izin, lalu atas dasar apa Dinas PUPR menerbitkan Surat Nomor: 600.1.1/101/DPUTR-LBU/IV/ 2026 tanggal 10 April 2026 yang menyatakan tidak keberatan atas pemasangan tiang tersebut. 

Namun diduga peraturan daerah (Perda) tentang penanaman tiang jaringan utilitas di Kab Labuhanbatu Utara belum ada.

Jika Perda sebagai dasar hukum belum ada maka apa dasar hukum PUPR menerbitkan surat izin tersebut sementara dalam lampiran surat PUPR 10 April 2026, hanya tercantum 25 ruas jalan dengan total 234 tiang. Faktanya, di Jl Pinggir Jati sudah berdiri 30 tiang, nama jalan tersebut tidak tercantum dalam lampiran izin PUPR. Pemasangan 30 tiang di Jl Pinggir Jati diduga dilakukan diluar izin yang di terbitkan PUPR. 

Sementara informasi yang berhasil di himpun, Bupati Labuhanbatu Utara pada sekitar 2 bulan lalu telah memerintahkan Kadis PUPR untuk melakukan evaluasi terhadap izin ini. Namun hingga hari ini, hasil evaluasi tersebut tidak pernah dipublikasikan. 

Kejanggalan lainnya, surat PUPR di terbitkan atas nama PT Parsaoran Global Datatrans (ION GLOBAL). Sedangkan yang bekerja di lapangan adalah PT. Yetoya Solusi Indonesia (Ion Network). 

Sikap bungkam Kadis PUPR ini sangat disayangkan, padahal, pemasangan tiang diduga tanpa dasar hukum yang jelas ini sudah meresahkan warga, khususnya di Jl. Pinggir Jati.

Hingga berita ini ditulis, Kadis PUPR Labura maupun Kabid Jalan dan pihak PT Parsaoran Global Datatrans/PT Yetoya Solusi Indonesia belum memberikan klarifikasinya. 

Reporter
IFNU SUNGKOWO
      Comment   

Rapat Banggar Bersama TAPD, Ketua DPRD: TKDD 2027 Kab Tebo Menurun

Ketua DPRD Kab Tebo, Khalis Mustiko pimpin rapat Banggar bersama TAPD

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Badan anggaran (Banggar) dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kabupaten Tebo, telah menyelesaikan pembahasan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk tahun 2027.

Ketua DPRD Tebo Khalis Mustiko selaku pimpinan Tim Banggar, menjelaskan, bahwa dari pembahasan bersama TAPD tersebut, diprediksi terjadi penurunan pendapatan daerah untuk tahun 2027, di bandingkan tahun 2026 sebelumnya dari Rp963.925.094.54 turun menjadi Rp921.042.640.464.

Sedangkan dengan transfer kas daerah dan desa (TKDD) juga mengalami penurunan dari Rp774.287.766 jadi Rp731.405.377, kalau di total turun sekitar Rp42.822.369,"kata Khalis, Senin 9 November 2026, sore. 

" Secara akumulasi semua pendapatan daerah turun semua,"ungkap Khalis. 

Khalis menegaskan, setelah pembahasan rancangan APBD Kab Tebo 2027, akan di lanjutkan dengan rapat paripurna dalam pandangan umum fraksi DPRD pada tanggal 16 November 2026 mendatang.

Reporter
ARDI 
      Comment   

Kadis PMD Kab Tebo Lantik Sejumlah Anggota BPD PAW

Kadis PMD A Malik, lantik anggota BPD PAW/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Anggota badan permusyawaratan desa (BPD) hasil pemilihan langsung pergantian antar waktu (PAW) desa Sepakat Bersatu, Bedaro Rampak, Mangun Jayo dan Giri Purno, resmi di lantik oleh kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD) Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Abdul Malik, Senin 9 November 2026.

Kadis PMD Kab Tebo, Abdul Malik mengatakan, bahwa anggota BPD PAW tersebut dilakukan karena saat ini akan melakukan pembahasan perubahan anggaran pendapatan desa (APBDes)  tahun 2026/2027.

Malik berharap BPD sebagai mitra Kepala Desa (Kades) harus bisa bekerja sama bagaimana membangun desanya lebih baik,"ucapnya singkat. 

Reporter
ARDI

Minggu, 08 November 2026

      Comment   

Penyidik Satreskrim Polres Tebo Periksa Kades Kunangan, Pemeriksaan Motnd'Or dan Olindo Dijadwalkan Minggu Depan

Gambar: Ilustrasi

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Penyidik Satreskrim Polres Tebo, periksa kepala desa (Kades) Kunangan, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi terkait keterlibatannya terhadap dugaan penyerobotan dan pengerusakan lahan milik Marzuki dalam pemasangan pipa migas PT Motnd'Or Oil Tungkal Ltd dan PT Olindo Nusa Surya. 

Pemeriksaan terhadap Kades Kunangan di lakukan setelah sebelumnya penyidik Satreskrim Polres Tebo melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pada Selasa 3 Oktober 2026 lalu. 

Kasat Reskrim Polres Tebo melalui Kanit pidana umum (Pidum), Ipda Sumarlin, kepada sejumlah wartawan menjelaskan, terkait dugaan penyerobotan tanah yang dilaporkan oleh Marzuki, di desa Kunangan, Kecamatan Tebo Ilir, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap Kades Kunangan dan satu orang saksi dari pihak pelapor. 

Setelah proses pemeriksaan terhadap Kades Kunangan dan saksi pelapor, pihak penyidik menjadwalkan pemeriksaan untuk pihak perusahaan yang akan di lakukan pada minggu depan," jelas Marlin, Jum'at 6 November 2026.

" Sementara itu pembuktian terhadap dugaan penyerobotan dan pengerusakan lahan milik Marzuki di lakukan untuk keperluan proses penyelidikan,"ujar Marlin singkat.

Reporter
ARDI
      Comment   

Wajib KTP di Kab Tebo Mencapai 380 Ribuan Jiwa, Belum Rekam Sekitar 6 Ribu Rata-Rata Pemula

Foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Pada pertengahan bulan Oktober 2026, dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, telah mengajukan hibah enam ribu keping blanko kartu tanda penduduk elektronik (KTP-EL) untuk persediaan kebutuhan menjelang akhir tahun 2026.

Kepala dinas (Kadis) Dukcapil Kab Tebo, Sardi, mengatakan, bahwa stok blanko KTP, terakhir kemarin pada pertengahan Oktober 2026 kita mengajukan hibah dan mendapatkan enam ribuan keping. Saat ini masih ada kurang lebih sekitar empat ribu enam ratusan keping blanko KTP. 

Ungkap Sardi, sebenarnya pengadaan blanko KTP tersebut dari pusat, hanya saja terkadang pihak Provinsi mengambil ke pusat kemudian kita mengambilnya ke Provinsi. Pas kondisi terakhir kemarin bulan Oktober blanko kita habis, sempat minjam dengan Kab Bungo, karena di Provinsi stoknya juga tidak ada maka kami langsung mengajukan ke Dirjen Dukcapil,"kata Sardi, ditemui dikantornya, Jum'at 6 Nov 2026.

" Alhamdulilah kita dapat hibah enam ribu keping blanko KTP dari pusat,"ucapnya. 

Dikatakan Sardi, untuk wajib KTP kita di Kab Tebo saat ini secara total kurang lebih 380 ribuan jiwa, yang belum rekam masih ada sekitar enam ribuan, Rata-rata mereka wajib KTP pemula yang berusia menjelang 17 tahun. 

Selain itu terang Sardi, kami kemarin sudah menjalin komunikasi dengan beberapa sekolah, cuma rata-rata mereka sedang ada kegiatan tes kemampuan akademik (TKA), jadi yang kelas II libur kemudian untuk kelas III tidak bisa di ganggu karena lagi TKA. 

Sedang untuk anak-anak yang SMK, ujar Sardi, rata-rata kelas II dan III sedang magang tidak berada ditempat, kami akan mengagendakan dalam waktu dekat ini untukmengulang kembali ke sekolah-sekolah disamping ada kegiatan yang bersamaan di Kecamatan Rimbo Ilir untuk pelayanan diminta oleh desa," imbuhnya. 

Reporter
ARDI

Sabtu, 07 November 2026

      Comment   

Tahun 2027, Warga Penerima Bansos Dari Pemerintah Wajib Terdaftar di IKD, Begini Penjelasan Kadis Dukcapil Tebo

Gambar: Istimewa

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Kami terus melakukan percepatan, ini menjadi salah satu yang terakhir di genjot karena tahun 2027, kita akan meluncurkan aplikasi perlindungan sosial (Perlinsos), nantinya semua masyarakat yang akan mendapat bantuan sosial (Bansos), seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT) harus terdaftar di portal Perlinsos,"ujar Kadis Dukcapil Kab Tebo, Sardi. 

" Agar bisa terdaftar di portal Perlinsos syaratnya adalah identitas kependudukan digital (IKD) harus aktif, jika tidak aktif dia harus di daftarkan oleh Agen. Untuk bisa menjadi Agen Perlinsos ucap Sardi, IKD nya juga harus aktif. 

Satu-satunya cara untuk bisa mengakses portal Perlinsos adalah kita harus punya IKD,"lanjut Sardi, ditemui dikantornya, Jum'at 6 November 2026.

Sardi menyebutkan, bahwa kami terus mengupayakan dari berbagai tempat di setiap kesempatan turun kelapangan untuk mempercepat proses IKD. "Kami ajak masyarakat secara keseluruhan yang sudah memiliki KTP untuk dapat mengaktifkan IKD," teganya. 

Hingga saat ini Sardi membeberkan, IKD kita yang sudah aktif kurang lebih 12 ribu delapan ratusan. Sebenarnya untuk semua wajib KTP yang 280an ini secara bertahap karena tidak semua warga memiliki Smartphone dan masih banyak lagi lainnya, karena tetap yang diminta mereka fisik KTP belum bisa digantikan IKD. 

" Memang pemerintah menargetkan IKD untuk setiap daerah setidaknya 30 persen, sementara dari wajib KTP kita di Kab Tebo, baru 9,5 persen,"kata Sardi. 

Reporter
ARDI

Jumat, 06 November 2026

      Comment   

Disdukcapil Tebo, IKD dan Manfaatnya, Semua Layanan Kependudukan Cukup Dalam Genggaman Handphone

Gbr: Istimewa

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Seiring berkembangnya program digitalisasi, identitas kependudukan terus mengalami perkembangan mulai dari berupa fisik kartu tanda penduduk elektronik (KTP-EL) yang dimiliki setiap orang kini hanya cukup membawa smartphone semua berkaitan dengan layanan administrasi dalam genggaman yaitu identitas kependudukan digital (IKD). 

Kepala dinas (Kadis) kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) Kab Tebo, Sardi, ditemui dikantornya, Jum'at 6 November 2026, mengatakan, bahwa memang masih banyak orang yang belum mengetahui pentingnya IKD.

" IKD terus berkembang karena ada beberapa layanan bisa di akses melalui IKD. Misalnya kita akan mengubah pekerjaan atau golongan darah harus mengubah kartu keluarga (KK), namun sebenarnya untuk mengubah itu kita cukup dari IKD tanpa harus kekantor Disdukcapil, bisa diselesaikan di IKD," kata Sardi. 

Lanjutnya IKD akan terus dikembangkan dan ada beberapa layanan sudah bisa dilakukan untuk pelayanan administrasi kependudukan bisa diakses langsung melalui IKD. 

Ungkap Sardi, bagi masyarakat yang belum memiliki IKD tapi mereka terdaftar sebagai penerima bantuan nanti akan hilang dari daftarnya, oleh karena itu harus terdaftar di IKD. 

" Caranya beber Sardi, ada dua misalnya memang benar-benar tidak memiliki Handphone atau akses Smartphone bisa melalui Agen. Sekarang didorong untuk itu makanya rekan-rekan dari Babinsa, Babinkamtibmas mereka daftar untuk menjadi Agen perlindungan sosial (Perlinsos), tujuannya untuk membantu masyarakat yang tidak punya akses ke Handphone dan IKD untuk bisa di daftarkan. 

Sardi menegaskan, pemerintah pusat sebenarnya mendorong kita semua mulai dari pegawai ASN, TNI-Polri, Aparat Desa untuk mengaktifkan IKD kemudian mendaftar menjadi Agen Perlinsos untuk dapat membantu warga miskin di sekeliling kita yang memang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses IKD,"ucapnya.

Reporter
ARDI

 









Ad Placement

Politik

Pendidikan

Nasional