DPD Golkar Kab Tebo Serahkan Formasi Pengurus Baru

www.duasatu.net    7.6.26    Comment   

DPD Golkar Kab Tebo Serahkan Formasi Pengurus Baru

Penyerahan berkas formasi baru oleh ketua harian DPD II Golkar Kab Tebo Liga Marisa/gbr: Ist

JAMBI,DUASATU.NET- Tim Formatur hasil Musyawarah Daerah (Musda) ke VI DPD Golkar Kabupaten Tebo Tahun 2026 telah menuntaskan penyusunan dan pembahasan usulan susunan personalia pengurus DPD Golkar Kabupaten Tebo masa bakti 2026–2031.

Penyelesaian susunan kepengurusan tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Musda VI yang kembali menetapkan Khalis Mustiko (KM) sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tebo sekaligus Ketua Formatur.

Atas mandat Ketua Formatur KM, Liga Marisa mewakili Ketua Formatur menyerahkan secara resmi hasil rapat Tim Formatur terkait susunan kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Tebo periode 2026–2031 kepada DPD Partai Golkar Provinsi Jambi.

Penyerahan dokumen tersebut diterima langsung oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jambi Ir H Ivan Wirata,.ST,.MM,.MT yang didampingi oleh Kepala Sekretariat Yuskandar alias ndek di Caffe Mutiara Senja, kawasan JBC, Kota Jambi, pada Sabtu Malam (6/6/2026) pukul 19.00 WIB.

Hal tersebut disampaikan oleh Dr. (C) Asari Syafii,.MH, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jambi yang juga merupakan anggota Tim Formatur Musda VI Golkar Kabupaten Tebo utusan DPD Golkar Provinsi Jambi.

Menurut Asari Syafii, rampungnya penyusunan struktur kepengurusan ini menunjukkan komitmen dan soliditas kader Partai Golkar Kabupaten Tebo dalam menjalankan mekanisme organisasi sesuai ketentuan partai.

Selanjutnya, susunan pengurus yang telah diserahkan akan diproses oleh DPD Partai Golkar Provinsi Jambi sebelum diteruskan kepada DPP Partai Golkar untuk memperoleh pengesahan sesuai mekanisme organisasi yang berlaku.

Dengan selesainya tugas Tim Formatur, diharapkan kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Tebo periode 2026–2031 dapat segera dikukuhkan dan menjalankan program-program partai secara efektif, baik dalam penguatan organisasi, konsolidasi kader, maupun pengabdian kepada masyarakat menuju kemenangan Partai Golkar pada agenda politik mendatang.

Diberitakan sebelumnya, Musyawarah Daerah (Musda) VI DPD Partai Golkar Kabupaten Tebo yang digelar di Hotel Alya, Jumat (27/2/2026), menetapkan Khalis Mustiko (KM) kembali terpilih sebagai Ketua DPD Golkar Tebo periode 2026–2031 secara aklamasi.

Terpilihnya KM tanpa pesaing menunjukkan soliditas dan kekompakan kader Golkar di Kabupaten Tebo. Dalam sambutannya, KM menegaskan komitmennya untuk mempertahankan kejayaan partai sekaligus meningkatkan perolehan kursi pada Pemilu mendatang.

Saat ini Golkar memiliki delapan kursi di DPRD Tebo dan menargetkan bertambah menjadi sembilan kursi pada pemilu berikutnya.

Musda juga menetapkan tim formatur penyusun kepengurusan 2026–2031 yang terdiri dari Khalis Mustiko sebagai ketua formatur bersama As’ari Syafi'i, Liga Marisa, Asriyati, dan H Radi Hartono sebagai anggota.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris DPD Golkar Provinsi Jambi, Ivan Wirata, yang mewakili Ketua DPD Golkar Provinsi Jambi, Cek Endra. Golkar Tebo pun optimistis menghadapi agenda politik mendatang dengan mengandalkan konsolidasi dan soliditas kader. 

Redaksi

Keterbatasan Unit dan Personil Jadi Problem Penanganan Sampah di Kab Tebo, Begini Kata Kadis DLH-Hub

www.duasatu.net    7.6.26    Comment   

Keterbatasan Unit dan Personil Jadi Problem Penanganan Sampah di Kab Tebo, Begini Kata Kadis DLH-Hub

Gambar: Ilustrasi

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Persoalan sampah merupakan permasalahan yang cukup serius di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selain unit angkut juga minimnya personil petugas kebersihan yang ada saat ini. 

Kepala dinas (Kadis) lingkungan hidup dan perhubungan (DLH-Hub) Kab Tebo, Eryanto, menjelaskan, pada sebelumnya usulan pengajuan terutama unit armada pengangkut sampah sudah di lakukan. 

Biasanya pengajuan dilakukan ke Bupati yang mekanismenya di turunkan ke tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) di tembuskan ke dewan karena kita perlu dukungannya. " Jangan sampai tidak di tembuskan, karena nanti dewan menyalahkan kita,"ujar Eryanto ditemui di kantornya, Jum'at 5 Juni 2026.

" Sebab problem kita ini keterbatasan personil dan peralatan, tapi tidak menghalangi kerja optimal kami untuk melaksanakan tugas dan fungsi (Tusi) kebersihan lingkungan hingga di dalam Kabupaten. 

" Apapun ceritanya, cuma lanjut Eryanto, kita perlu dukungan dari sisi kekurangan yang di miliki. Kerja tetap optimal, kalau kita kekurangan unit mobil, yang tadinya tidak terkejar sekali trip, bisa di lakukan dua trip dengan banyaknya volume sampah dapat di lakukan tiga trip. 

Cuma yang sering terkendala, kalau sampai banyak trip, untuk dua trip saja pengalaman kita seperti tenaga angkut yang di Kec Rimbo Bujang terkadang kerap mengeluh, kalau sopir mungkin tidak masalah,"imbuh Eryanto. 

Eryanto melanjutkan, upaya pengajuan unit armada baru sudah dilakukan, Bupati telah melakukan audensi ke kementerian untuk meminta unit, dari pengalaman lalu yang siap menyediakan unit biasanya di kementerian PU. 

Saat ini kita punya 4 mobil, 1 backup Sungai Bengkal dan Sungai Keruh yang 3 konsen di Tebo Tengah, itupun keteter sekali, kita punya Bentor tidak terkejar, makanya Bentor itu kadang kalau sudah kerja di wilayah tetapnya di perumahan, kita tarik ke lintas,"jelasnya.

" Saya tidak bosan-bosan menghimbau ke masyarakat kita Tebo Tengah, Rimbo Bujang, buanglah sampah malam hari tengah hari jangan lagi buang sampah, karena petugas ada jadwalnya. Mereka angkut jam 8.00 Wib pagi di lokasi itu, masyarakat ujug-ujug buang lagi jam 12.00 siang, apa tidak numpuk lagi disitu,"keluh Eryanto. 

Makanya saya sering mengimbau dan kasih tau Camat untuk sampaikan ke RT-RT, buanglah sampah di malam hari biar mudah diambil, supaya sampai sore biar steril dan bersih,"harapnya. Bisa dilihat di pengkolan Mataram Sakti KM7, disitu tidak ada penduduk tapi ada sampah, tapi tetap apapun ceritanya, Tusi kita harus ambil/angkut itu,"pungkasnya.

Reporter

ARDI

DPRD Tebo Bakal Pantau, Awasi Penggunaan Pinjaman Daerah, Cicilan Utang Ke PT SMI Dibahas di APBD-P 2026

www.duasatu.net    6.6.26    Comment   

DPRD Tebo Bakal Pantau, Awasi Penggunaan Pinjaman Daerah, Cicilan Utang Ke PT SMI Dibahas di APBD-P 2026

Waka I DPRD Tebo Ihsanuddin, Waka II Sahendra dan anggota Banggar, Mursalin/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Jalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasannya dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Tebo memastikan bakal pelototi penggunaan pinjaman daerah senilai Rp99, 86 milyar pasca di tandatanganinya MOU oleh pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Tebo dengan pt sarana multi infrastruktur (PT SMI). 

Penegasan ini disampaikan oleh wakil pimpinan dewan usai tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) di undang oleh badan anggaran (Banggar) untuk menyampaikan dan menjelaskan plafon anggaran pinjaman daerah yang telah di sahkan melalui paripurna, semula senilai Rp140 milyar menjadi Rp99, 86 milyar. 

" Kami sebagai wakil rakyat, kita tetap memantau dan awasi dalam penggunaan dana ini (pinjaman PT SMI),"kata Ihsanuddin, Rabu 3 Juni 2026.

Ihsan berharap, kami juga minta kepada teman-teman Media untuk sama-sama mengawasi biar ini bisa di rasakan manfaatnya untuk kepentingan rakyat masyarakat Kab Tebo,"tegasnya.

Selain itu terkait dengan angsuran atau cicilan utang pinjaman yang menjadi beban daerah, Waka II DPRD Tebo, Sahendra, menyatakan, sejauh ini kita belum mencapai kesitu,"ucapnya.

" Kalau itu mungkin akan kita bahas nanti di rapat Banggar dalam pemaparan anggaran perubahan nanti dengan TAPD," ujar Sahendra singkat. 

Reporter

ARDI

Kadis LH-Hub: Sesuai SE Mendagri, Pemkab Tebo Lakukan Goro Secara Berkala

www.duasatu.net    5.6.26    Comment   

Kadis LH-Hub: Sesuai SE Mendagri, Pemkab Tebo Lakukan Goro Secara Berkala

Gotong royong jum'at 29 Juni 2026 lalu/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Kemarin kita telah menjalankan surat edaran (SE) menteri dalam negeri (Mendagri) No 600.11/889/SJ terkait gerakan asri, sehat, rapi dan indah (ASRI) waktu pertemuan di Sentul, bersama presiden untuk melakukan bersih-bersih di lingkungan daerah dan masyarakat,"ujar kepala dinas lingkungan hidup dan perhubungan (DLH-Hub) Kab Tebo, Eryanto, Jum'at 5 Juni 2026.

" Bukti konkret kita Pemkab Tebo telah melaksanakan itu bersama organisasi perangkat daerah (OPD) lain dan berjalan dengan baik,"lanjutnya.

Eryanto melanjutkan, yang namanya sampah setiap hari ada, sesuai dengan harapan Pemda Tebo, kita melaksanakan gotong royong (Goro) ini secara berkala. 

Melihat dimana titik-titik yang memang kita butuhkan untuk Goro bersama, karena di Kab Tebo ini, terutama jalan protokoler merupakan konsen untuk melaksanakan Goro, kemudian jalan ke stadion, pasar Bungur, fasilitas umum, sampai kegiatan dilakukan ke Kec Rimbo Bujang,"kata Eryanto. 

" Tapi untuk kegiatannya menyesuaikan lingkungan mana yang perlu di lakukan Goro, dan manfaatnya sangat besar. 

Goro Jum'at 29 Mei 2026 kemarin dengan keterbatasan petugas kebersihan dengan adanya Goro, sangat terbantu, apalagi akan mengahadapi penilaian Adipura di tahun 2026 ini tentunya kita harus bersiap diri. 

" Untuk itu kita akan susun jadwal dengan melihat situasi dan kondisi yang mana layak dilakukan Goro. Setelah dilakukan Goro ini dua minggu kedepan kita lihat misalnya kebersihan di GOR bermasalah nanti akan disampaikan ke Bupati dan wakil bupati untuk dilaksanakan Goro. 

Karena kita mengambil kegiatan Goro waktunya di hari Jum'at, berkala tapi kegiatannya situasional,"ucap Eryanto. 

Reporter

ARDI

Audiensi Dewan Energi Mahasiswa Prov Sumut Dengan Dishub Labura Terkait PAD LPJU Tak Membuahkan Hasil

www.duasatu.net    4.6.26    Comment   

Audiensi Dewan Energi Mahasiswa Prov Sumut Dengan Dishub Labura Terkait PAD LPJU Tak Membuahkan Hasil

Audiensi Dewan Energi mahasiswa dengan Dishub Labura/foto: dok Ifnu Sungkowo

LABURASUMUT,DUASATU.NET- Audiensi yang di lakukan Pemkab Labuhanbatu Utara (Labura) terhadap dewan energi mahasiswa Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terkait klarifikasi dan somasi dalam pengelolaan anggaran belanja tagihan lampu penerangan jalan umum (PJU) Kab Labura tahun anggaran 2025, pada Rabu 3 Juni 2026 di aula kantor dinas perhubungan tak membuahkan hasil. 

Sejumlah pejabat lingkup Pemkab Labura yang di undang antara lain Kadishub, Bapenda, BKAD, Kepala PLN UP3 Rantauprapat, Manager PLN Aek Kanopan, Manager PLN Aek Kota Batu dan Dewan Energi Mahasiswa. Namun audiensi tidak sebagaimana yang di harapkan hanya di hadiri oleh Kadishub dan kepala Bapenda, yang lain abstain tanpa alasan. 

Kadishub Kab Labura,Irfan, menyambut baik apa yang menjadi atensi dari para mahasiswa tetapi hanya bisa mendengar, menampung aspirasi dan menjelaskan pengelolaan yang di lakukan oleh Dishub Labura terkait minimnya anggaran PJU hanya sekitar Rp70 juta untuk perawatan 7000an titik lampu jalan yang ada di Kab Labura. 

" Kami sudah banyak mengganti lampu di lapangan, tapi belum meng up-date datanya sampai saat ini.

Salah seorang mahasiswa, M Reza Adyan Saski sempat menanyakan selisih pembayaran lampu PJU yang sangat besar, sementara pemakaian kWh jauh dari yang di bayarkan Pemkab Labura kepada PLN. 

Belum lagi banyak lampu PJU yang padam, apabila dihitung  pembayaran lampu PJU terdapat selisih lebih kurang Rp7 milyar, kemana uangnya, belum lagi 10% yang kembali lagi ke masyarakat, seharusnya bisa menjadi PAD Pemkab Labura, sementara Kadishub tidak bisa memberi penjelasan karena ranahnya BKAD. 

Karena audiensi yang seharusnya dapat memberikan penjelasan terkait alokasi besaran pembayaran LPJU dan PAD yang di dapatkan ternyata tak membuahkan hasil.

Apabila atensinya tidak dijawab maka dewan energi mahasiswa Provinsi Sumut akan membuat laporan ke kejaksaan untuk bisa mendapat jawaban dari beberapa pertanyaan yang belum terjawab. 

Reporter

IFNU SUNGKOWO

Ini Jadwal Rencana Kepulangan Jama'ah Haji Asal Kab Tebo, Keloter 22 dan 24

www.duasatu.net    4.6.26    Comment   

Ini Jadwal Rencana Kepulangan Jama'ah Haji Asal Kab Tebo, Keloter 22 dan 24

Foto: dok Kemenhaj Kab Tebo

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Pasca rangkaian puncak ibadah haji tahun 1447H/2026 tuntas tuntas, kantor kementerian haji dan umrah (Kemenhaj) Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi telah menjadwalkan untuk kepulangan jama'ah haji kelompok terbang (Keloter) 22 dan 24 ke tanah air. 

Kepala kantor (Kakan) Kemenhaj Kab Tebo, Darmawi mengatakan, hingga saat ini kondisi 202 jama'ah haji di pastikan dalam keadaan sehat wal afiat dan saat ini sedang berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah sunah. 

Darmawi menuturkan, pasca rangkaian puncak ibadah haji selesai semua dan selanjutnya untuk jadwal kepulangan jama'ah haji Kab Tebo yang masuk dalam Keloter 22 rencananya akan di pulangkan ke tanah pada Jum'at 26 Juni 2026 mendatang. 

" Sedangkan kepulangan bagi jama'ah haji Keloter 24 ketanah air di jadwalkan pada Senin 29 Juni 2029 mendatang," ujarnya singkat, Kamis 4 Juni 2026.

Reporter

ARDI

Rakor SPMB 2026/2027 Provinsi Jambi, Ombudsman Jambi Dorong Pelaksanaan Lebih Berintegritas

www.duasatu.net    4.6.26    Comment   

Rakor SPMB 2026/2027 Provinsi Jambi, Ombudsman Jambi Dorong Pelaksanaan Lebih Berintegritas

Foto: dok Ombudsman Jambi

JAMBI,DUASATU.NET- Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) Tahun Ajaran 2026/2027 di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tanggal 3 Juni 2026. 

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Provinsi Jambi, Panitia SPMB seluruh SMA/SMK/SLB se-Provinsi Jambi dan stakeholder lainnya.

Dalam kegiatan ini, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Jambi, Abdul Rokhim, memberikan pengarahan kepada seluruh peserta terkait pelaksanaan SPMB tahun ini di Provinsi Jambi. Ia menyampaikan bahwa Ombudsman secara nasional selalu memberikan atensi khusus pada pelaksanaan SPMB tiap tahunnya.

"Ombudsman Pusat selalu meminta perwakilan untuk mengawasi SPMB di daerah masing-masing. Karena pelaksanaan program ini langsung bersinggungan dengan masyarakat banyak dan hak asasi manusia," jelas Rokhim.

Selain itu, Rokhim juga menyampaikan apresiasinya kepada Disdik Provinsi Jambi yang menyelenggarakn SPMB secara digital, khususnya di wilayah Kota Jambi. Dengan pelaksanaan SPMB secara digital akan membuat pelaksanaannya lebih transparan dan akuntabel.

Lebih lanjut, Ombudsman Jambi juga membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang mengikut proses SPMB ini. Jika ada dugaan maladministrasi terhadap pelaksanaannya, silahkan lapor ke Ombudsman Jambi.

"Kita akan menggunakan sistem RCO atau Reaksi Cepat Ombudsman untuk menyelesaikan laporan tersebut. Artinya laporan akan diselesaikan hari itu juga," sebut Rokhim.

Untuk mendukung program RCO tersebut, Rokhim juga meminta kerja sama Dinas Pendidikan dan juga panitia di sekolah untuk menjalin komunikasi yang baik. "Jadi kita akan bentuk focal point khusus menyelasaikan laporan SPMB. Karena pelaksanaannya singkat, proses penyelesaian laporannya juga kita percepat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Disdik Provinsi Jambi M Umar MY mengatakan bahwa pelaksanaan SPMB akan dilaksanakan 8 Juni mendatang. Tahap pertama akan dibuka dulu jalur afirmasi dan juga mutasi.

Untuk jalur afirmasi, Umar mengatakan bahwa ini dibuka untuk mengakomodir siswa yang putus sekolah dan kurang mampu. Ini menjadi salah satu perhatian Pemprov Jambi agar tidak ada lagi anak yang tidak sekolah.

"Kami juga berharap SPMB ini menjadi gerbang untuk melanjutkan pendidikan yang berkualitas bagi generasi muda Jambi. Kita juga berharap pihak terkait ikut menyukseskan pelaksanaannya," tutup Umar.

Redaksi

DPRD Tebo Ungkap Regulasi Plafon, Item Yang Tidak Dapat Dibiayai PT SMI Diakomodir di APBD-P 2026

www.duasatu.net    4.6.26    Comment   

DPRD Tebo Ungkap Regulasi Plafon, Item Yang Tidak Dapat Dibiayai PT SMI Diakomodir di APBD-P 2026

Rapat Banggar DPRD Tebo dengan TAPD/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Ketua DPRD Tebo melalui wakil ketua I, Ihsanuddin di dampingi Waka II Sahendra dan anggota badan anggaran (Banggar) dari fraksi Nasdem, Mursalin, menyatakan bahwa penjelasan telah di sampaikan oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) terkait dengan berkurangnya plafon pinjaman daerah yang awalnya Rp140 milyar bekurang menjadi sekitar Rp100 milyar pasca di tekennya MOU antara Pemda dan PT SMI. 

Ihsanuddin menjelaskan, bahwa kemarin yang menjadi pertanyaan temen-temen dewan adalah awalnya pinjaman daerah dari pt sarana multi infrastruktur (PT SMI) senilai Rp140 milyar, cuma di realisasikan kurang dari Rp100 milyar. 

" Sudah kami pertanyakan regulasinya dengan TAPD, awalnya pinjaman daerah senilai Rp140 milyar telah di tetapkan di paripurna DPRD Tebo namun berkurang menjadi Rp100 milyar, dan ternyata semua nilainya kembali kepada pihak PT SMI termasuk penggunaan anggaran yang menentukan PT SMI," ujar Ihsan, Rabu 3 Juni 2026 di ruang kerjanya. . 

" Terkait pinjaman Rp140 milyar yang telah di sepakati menjadi Rp100 milyar tersebut, nilainya di dalam APBD tahun 2026 tidak di kurangi tetap pada angka Rp140 milyar, "kata Ihsan. 

Namun untuk menutupi itu kami sudah paksakan kepada TAPD, kalau memang harus di ubah, kita ubah, menurut TAPD akan di carikan dari sumber dana lain untuk mengakomodir dari beberapa item yang di biayai PT SMI tapi tidak dapat di biayai atau dipenuhi,"lanjutnya.

" Kalau tidak dapat terpenuhi maka akan di laksanakan di APBD Perubahan tahun 2026 ini,"ucap Ihsan meyakini. 

Reporter

ARDI

Bung Karno, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Tebo Dukung Sikap Tegas Presiden Copot Kepala BGN

www.duasatu.net    3.6.26    Comment   

Bung Karno, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Tebo Dukung Sikap Tegas Presiden Copot Kepala BGN

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Tebo, Karno, A.Md/foto: Ist

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi Karno, yang kerap di panggil Bung Karno, mendukung penuh sikap tegas Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan pergantian pucuk pimpinan badan gizi nasional (BGN) Dadan Hindayana," ujarnya saat di temui di gedung DPRD Tebo, Rabu 3 Juni 2026.

Bung Karno mengatakan, bahwa Bapak Presiden selalu monitoring, kinerja seluruh kabinetnya termasuk BGN pada akhirnya pimpinan BGN dan beberapa wakilnya di ganti. 

Langkah tersebut membuktikan bahwa Presiden selalu mendengarkan masukan dari berbagai pihak, Kementerian terkait maupun masyarakat termasuk penerima manfaat maka  bergizi gratis (MBG),"ucap Bung Karno. 

Semoga dengan kepemimpinan baru BGN dapat melaksanakan program prioritas, serta perbaikan di seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), serta menghadirkan mafaat nyata terutama dalam hal peningkatan kualitas gizi bagi masyarakat,"kata Bung Karno singkat. 

Reporter

ARDI

Rapat Banggar, TAPD Jelaskan Soal Pinjaman Daerah, Ke DPRD Tebo Pasca Pemda Teken MOU Dengan PT SMI

www.duasatu.net    3.6.26    Comment   

Rapat Banggar, TAPD Jelaskan Soal Pinjaman Daerah, Ke DPRD Tebo Pasca Pemda Teken MOU Dengan PT SMI

Ketua DPRD Tebo, Khalis Mustiko di dampingi Waka I dan Waka II DPRD Tebo pimpin rapat diruang Banggar/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Tim badan anggaran (Banggar) dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, menggelar rapat untuk meminta penjelasan dan klarifikasi tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) terkait pinjaman daerah ke pt sarana multi infrastruktur (PT SMI) pasca MOU di tandatangani oleh pemerintah daerah (Pemda). 

Rapat di pimpin oleh Ketua DPRD Tebo, Khalis Mustiko, di dampingi wakil ketua (Waka) I Ihsanuddin dan Waka II Sahendra yang dihadiri seluruh anggota Banggar, Rabu 3 Juni 2026.

Sementara TAPD Kab Tebo di hadiri oleh assisten III Himawan Susanto, Plt kepala Bapperida, Arif Budiman dan kepala badan keuangan daerah (Bakeuda) Hendry Nora bersama staf. 

Kepala Bakeuda, Hendry Nora usai rapat menjelaskan, kita telah menyampaikan dan menjelaskan kegiatan proyek fisik yang di biayai melalui pinjaman daerah kepada DPRD pasca ditanda tanganinya MOU PT SMI dengan Pemkab Tebo. 

" Kami juga menjelaskan, MOU yang telah dilaksanakan senilai lebih kurang Rp99, 86 milyar, sudah ditandatangani, dan di saksikan oleh Ketua bersama Wakil Ketua DPRD serta Bupati dan Wabup Tebo," lanjutnya..

Hendry Nora memastikan, kegiatan di biayai PT SMI yang telah disahkan dalam APBD 2026 tidak berubah, masih di anggaran Rp140 milyar. " Namun proyek yang tidak terakomodir melalui PT SMI di akomodir melalui sumber dana lain, itu sudah kita sampaikan dalam rapat Banggar tadi. 

Proyek di biayai PT SMI sudah bisa kita laksanakan, kontraknya setelah MOU. Hendry Nora menambahkan, bahwa proyek pekerjaan fisik yang didanai oleh PT SMI akan di biayai setelah progres di laksanakan. 

Reporter

ARDI

Ini Yang Disampaikan Wabup Tebo Dalam Deklarasi Kampanye Damai Pilkades Serentak 2026

www.duasatu.net    2.6.26    Comment   

Ini Yang Disampaikan Wabup Tebo Dalam Deklarasi Kampanye Damai Pilkades Serentak 2026

Wabup Tebo Nazar Efendi dalam sambutan Deklarasi Kampanye Damai Pilkades Serentak 2026

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Kampanye damai calon kepala desa (Cakades) di 54 desa pemilihan kepala desa (Pilkades) Serentak tahun 2026, resmi di gelar pendopo rumah dinas Bupati Tebo,  Selasa 2 Juni 2026.

Dalam kampanye damai, hadir wakil bupati (Wabup) Tebo, Nazar Efendi, di ikuti Kapolres Tebo, Dandim, Wakil Ketua DPRD Tebo, perwakilan Kejaksaan Negeri Tebo, organisasi perangkat daerah (OPD), para Kapolsek, Camat, Danramil se-Kab Tebo, Cakades dan panitia pelaksana Pilkades. 

‎

Wabup Tebo Nazar Efendi mengatakan, deklarasi kampanye damai adalah bagian dari tahapan Pilkades Serentak tahun 2026 yang bertujuan menciptakan suasana aman, tertib, dan kondusif selama proses pemilihan berlangsung.

‎

Pilkades Serentak Tahun 2026 di Kab Tebo di ikuti oleh 54 desa dengan total 143 Cakades yang akan memperebutkan kursi Kades,"ujar Nazar.

‎

Harapannya seluruh tahapan Pilkades hingga hari pemungutan suara pada 10 Juni 2026 hingga penetapan pemenang dapat berjalan dengan aman tanpa menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

‎

" Sampai hari ini situasi di Kab Tebo berjalan lancar. Apabila ada riak-riak kecil, semuanya dapat diselesaikan di tingkat bawah dengan baik,"lanjutnya.

‎

Kepada seluruh Cakades, tim sukses, dan panitia agar senantiasa menjaga sportivitas, netralitas, bersama-sama menciptakan kondisi yang kondusif selama proses Pilkades berlangsung," pintanya.

‎

Nazar menegaskan, pentingnya netralitas seluruh aparatur pemerintah, mulai dari perangkat daerah hingga perangkat desa.

‎

Selain itu Nazar berharap perangkat daerah sampai ke jajaran bawah, perangkat desa dan unsur lainnya, benar-benar menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkades Serentak tahun 2026," tegasnya.

Reporter

ARDI

Hasil RDP Komisi I DPRD Tebo Dengan Disdikbud Diantaranya Meminta Penyelesaian Melalui RJ

www.duasatu.net    2.6.26    Comment   

Hasil RDP Komisi I DPRD Tebo Dengan Disdikbud Diantaranya Meminta Penyelesaian Melalui RJ

RDP Komisi I DPRD Tebo dengan Disdikbud, Kepsek SMP 22 dan sejumlah guru-guru/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- DPRD Tebo memfasilitasi rapat dengar pendapat umum (RDPU), menindaklanjuti hasil assesment kunjungan Komisi I ke SMPN 22 Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. 

RDPU dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Tebo, Yuzep Herman didampingi anggota dewan lainnya, di hadiri oleh kepala dinas (Kadis) pendidikan dan kebudayaan (Dikbud) Tebo, Haryadi, pengawas sekolah Plt Kepala SMPN 22 dan majelis guru, guru bimbingan konseling sekolah tersebut. 

Ketua Komisi I DPRD Tebo, Yuzep Herman mengatakan, bahwa RDP ini terkait permasalahan pada tanggal 13 Mei 2026 lalu tentang selisih paham yang terjadi dengan beberapa murid sekolah. 

Dalam RDP ibu korban memang tidak di undang, karena untuk kita mencari titik temu, apa nanti perlu di tindaklanjuti melalui rekomendasi DPRD atau seperti apa kami siap,"ujar Yuzep, Selasa 2 Juni 2026.

Yuzep menilai persoalan ini sesuai dalam berita acara maupun surat perjanjian dan lain sebagainya, sudah selesai, hanya saja masalahnya cuma satu, belum di tandatangani oleh pihak korban, sehingga terjadi pelaporan ke pihak aparat penegak hukum atau kepolisian. 

" Sehingga sampai saat ini sambung Yuzep, belum ada penyelesaiannya, oleh karena itu kami merujuk dengan cara melakukan pendekatan terlebih dahulu. 

Tambah Yuzep, hari ini Disdikbud dan pihak terkait lainnya berupaya menemui Polres Tebo untuk mengetahui laporan tersebut ditindaklanjuti atau tidak. 

Selain itu Komisi I juga melakukan penekanan pengawasan terhadap guru SMPN 22 yang perlu di awasi agar setiap hari harus adanya koordinasi,"kata Yuzep. 

Mengingat ini tahun ajaran baru, Yuzep menekankan, tata tertib sekolah harus di tandatangani oleh wali murid sementara selama ini tidak ada. Dalam keputusan rapat ini nanti baru kita simpulkan, bila di perlukan mengajukan restorasi justice (RJ). 

Sekarang kita menunggu laporan dari Disdikbud setelaI hasil pertemuan dengan Polres Tebo, dnas selanjutnya akan memanggil pihak korban secara keseluruhan, baru dilaporkan ke Komisi I. 

Sementara Kadis Dikbud Kab Tebo, Haryadi menjelaskan, hasil dari RDP tadi kita tetap memediasi, sebenarnya sudah menginginkan damai, hanya ada satu dari sekian orang meneruskan ke pihak berwajib. 

" Kami dan Komisi I tadi akan memediasi lagi ke pihak-pihak secara keseluruhan, yang jelas secepatnya jangan sampai hal ini berlarut-larut. Intinya bagaimana kedua belah pihak bisa secepatnya berdamai,"tegas Haryadi. 

Reporter

ARDI