Media Online : www.duasatu.net

News

Pemerintah

Hukrim

Advertorial

Video

Jumat, 07 Februari 2025

Dipangkas Pemerintah Pusat, Proyek Jalan Dibiayai DAK, DAU, Dinas PUPR Tebo Tinggal Segini..!

Kadis PUPR Kab Tebo, Hendri Nora/foto: redaksiduasatu 

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Diketahui bahwa di akhir 2024 Kabupaten Tebo mengalami defisit anggaran sebesar Rp23 milyar, sejumlah proyek fisik dinas PUPR di biayai APBD dan Perubahan tahun 2024 terjadi tunda bayar ke rekanan, dan di awal 2025 pemerintah pusat melakukan efisiensi besar-besaran yang berdampak kepada semua dana Transfer Ke Daerah (TKD).

Dampak dana TKD terbesar dari pusat salah satunya di alami oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Kab Tebo, seperti dana alokasi khusus (DAK) fisik untuk jalan hilang sebesar Rp23 milyar dari total anggaran Rp28milyar," ungkap Kadis PUPR Kab Tebo Hendri Nora, Jum'at 7 Februari 2025.

Selanjutnya dana alokasi umum spesifik grand (DAU SG) untuk jalan di bidang binamarga juga hilang semua dipangkas oleh pemerintah pusat sebesar Rp22 milyar, kecuali dana bagi hasil (DBH) sawit yang tidak dipangkas," ujar Hendri Nora.

Hendri Nora melanjutkan, untuk DAU yang lainnya sementara ini belum dipangkas untuk di lakukan efisiensi karena menunggu refocusing.

Sementara itu terkait dengan tunda bayar ke rekanan tahun 2024 lalu yang akan di bayarkan tahun 2025, kami sampai sekarang masih menunggu review/tinjau di Inspektorat,"katanya.

" Untuk tunda bayar, kita inginnya cepat, tapi tunggu di review dulu, makanya kami ikuti prosesnya dan akan di bahas oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD)," tambahnya.

" Saat ini kami menunggu proses review, setelah itu mana lagi yang akan di bahas, sebut Hendri Nora kalau nanti sudah di refocusing bisa banyak lagi yang bakal dipangkas," imbuhnya.

Namun begitu Hendri Nora memastikan, kegiatan tahun 2025 yang telah di ketok palu, sampai sekarang belum berjalan, kami menunggu informasi lanjut dari TAPD," pungkasnya. (ARD)

Kamis, 06 Februari 2025

DAU, DAK Fisik 2025 Dan Tunda Bayar Terancam Imbas Efisiensi Anggaran, Begini Kata Sekda Tebo


TAPD Rakornas melalui Vicon Dengan Ditjen bina keuangan daerah/foto: redaksiduasatu

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Efisiensi anggaran atau refocusing yang diambil oleh pemerintah pusat di pastikan bakal berdampak terhadap dana transfer ke daerah (TKD). 

Sementara di ruang rapat badan keuangan daerah (Bakeuda), Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kabupaten Tebo melalui video conference (Vicon) mengikuti rapat kordinasi nasional (Rakornas) dengan Dirjen terkait pengelolaan dana transfer ke daerah (TKD) tahun 2025.

Sekretaris daerah (Sekda) Teguh Arhadi selaku ketua TAPD Kab Tebo usai Rakor di dampingi pelaksana tugas (Plt) Bakeuda Romi Candra menjelaskan, bahwa Rakornas tersebut adalah berkaitan dengan transfer dana dari pemerintah pusat atau TKD. 

" Intinya, kita di berikan penyesuaian terhadap TKD, secara umum di sampaikan bahwa untuk dana alokasi umum (DAU) efisiensinya adalah sebesar 46 persen dan dana alokasi khusus (DAK) fisik 49,6 persen itu secara umum, "beber Sekda, Kamis 6 Februari 2025.

" Secara teknis nanti, lagi dalam pembahasan lebih lanjut, "sambung Sekda.

Terkait informasi dari pemerintah pusat soal pengurangan anggaran bakal di lakukan hingga mencapai 50 persen disetiap Kab/Kota, untuk penyesuaian memang iya, benar ada, " jawab Sekda. 

Sekda Tebo tak menampik imbas dari efisiensi anggaran terhadap program yang telah di susun di APBD tahun 2025, tentunya pasti ada, nanti TAPD akan membahas persoalan ini secara khusus. 

Namun lanjut Sekda, kita menunggu petunjuk teknis (Juknis) penyesuaian, baru dibahas. Misalkan per organisasi perangkat daerah (OPD) nya berapa persennya akan dibahas bersama di TAPD. 

" Termasuk kegiatan fisik tunda bayar tahun 2024 akan dibahas nanti oleh TAPD, "kata Sekda. (ARD

Tak Ada Tanggapan Dari Kasi Sarpras, Yanto: Rehab SDN 1 Panggarangan Terindikasi Tidak Sesuai RAB

SDN 1 Situregen Kec Panggarangan, Kab Lebak Usai direhab/foto: dok A Abdulrohim 

LEBAKBANTEN,DUASATU.NET- Proyek rehabilitasi ruang kelas SDN 1 Situregen Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak dengan nomor kontak 360/BPBD/ SP/XII/2024 senilai Rp480 juta di biayai anggaran pendapatan belanja daerah,(APBD) di duga dikerjakan asal jadi oleh CV Wanara, seperti tampak material kusen dan tembok hanya di cat, begitu pun kaca jendela.

Aktivis pemerhati lingkungan Kab Lebak, Yanto menyayangkan semua kusen dan kaca tidak diganti, tembok hanya di cat, sehingga kualitas rehab bangunan di ragukan. 

Mestinya kusen kaca dan tembok harus ada perubahan setelah di rehab, tapi ini hanya di cat, pengerjaan proyek ini jelas ada indikasi tidak sesuai rencana anggaran biaya (RAB)," kata Yanto singkat, Kamis 6 Februari 2025.

Hingga berita ini di lansir, Kepala dinas pendidikan Kab Lebak melalui Kasi sarana dan prasarana (Sarpras) Sahril, di hubungi melalui sambungan telepon dan pesan singkat WhatsApp belum memberikan keterangan resminya kepada wartawan. (A ABDULROHIM)

Pasca Lapor ke Ombudsman, 14 Orang di Kab Merangin Akhirnya Lolos Seleksi PPPK

Foto: Dok Ombudsman Jambi 

JAMBI,DUASATU.NET- Setelah melalui proses yang cukup panjang, 14 orang tenaga honorer yang sebelumnya dinyatakan tidak lukus, setelah melaporkan ke Ombudsman akhirnya bisa lulus menjadi tenaga PPPK  di Kabupaten Merangin.

14 orang ini merupakan tenaga kesehatan yang sudah belasan tahun bekerja di Kabupaten Merangin.

Sebelumnya, para pegawai ini melapor ke Ombudsman Bersama dengan Komisi 1  DPRD Kabupaten Merangin pada awal Januari 2025 lalu. Laporan ini pun ditindaklanjuti dan Ombudsman terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk dengan DPRD Kabupaten Merangin.

"Setelah ditindaklanjuti, akhirnya mereka dinyatakan lulus oleh Panselnas dan mengikuti pemberkasan sebagai PPPK di Kabupaten Merangin," ujar Saiful Roswandi, Kepala Perwakilan Ombudsman Jambi.

Pada 5 Februari semua pihak terkait, yakni Panselda yang dihadiri Sekda Merangin, Komisi 1 DPRD Merangin termasuk 14 Pelapor,  dipanggil ke Kantor Ombudsman. Pemanggilan dimaksudkan kata Saiful Roswandi untuk memastikan kelulusan mereka dan tidak ada lagi kendala dalam bentuk apapun mengenai pengangkatan para pelapor menjadi PPPK di Pemda Merangin.

 "Ya. Semua pihak kami panggil selain menindaklanjuti laporan lainnya, saya juga ingin memastikan langsung tentang kelulusan para pelapor" ujar Saiful usai rapat pertemuan tadi pagi di Ombudsman. 

Selain itu, ia juga menyampaikan  agar proses seleksi ASN di daerah, khususnya di Merangin harus dilaksanakan dengan cermat. Hal ini untuk menghindari kecurangan dan kesalahan yang dapat merugikan peserta seperti yang terjadi pada 14 orang ini.

"Kita sudah mendengarkan keterangan Sekda Merangin selaku Ketua Panselda dan meminta agar ke depannya hal serupa tidak terjadi lagi," sebut Saiful.

Selain itu Saiful juga berpesan agar para peserta yang lolos PPPK ini agar dapat bekerja dengan maksimal. Terlebih PPPK merupakan tenaga teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. "Setelah ini jangan sampai anda lagi yang dilaporkan oleh masyarakat karena memberikan pelayanan yang tidak maksimal," katanya.

Ombudsman juga menegaskan agar setiap permasalahan terkait pelayanan public hendaknya dapat diselesaikan terlebih dahulu oleh pengawas internal di daerah. Jika memang tidak menemukan solusi, barulah laporan tersebut diteruskan ke Ombudsman. Tujuannya agar penyelesaian laporan dapat lebih efektif dan efisien. (ARD)

Rabu, 05 Februari 2025

Gubernur Al Haris Dukung Penuh Peserta Pesparawi Provinsi Jambi Bertanding ke Kota Manokwari

Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH/foto: Diskominfo Pemprov Jambi 

JAMBI,DUASATU.NET- Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH menyatakan dukungan secara penuh terhadap para peserta asal Provinsi Jambi yang akan mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV tahun 2025 di Kota Manokwari Provinsi Papua Barat yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada Juni 2025 mendatang.

Pernyataan dukungan tersebut disampaikan Gubernur saat audiensi dengan panitia Pesparawi Provinsi Jambi, bertempat di rumah dinas Gubernur Jambi, Sabtu (01/02/2025). 

Turut hadir pada kesempatan tersebut Ketua Lembaga Pengembangan Paduan Suara Gerajawi Daerah (LPPD Pesparawi) Provinsi Jambi Bram Tambunan, Ketua kontingen Pesparawi Provinsi Jambi Djokas Siburian dan pejabat Pemprov terkait serta tamu undangan lainnya.

"Hari ini kita menerima teman-teman dari gereja yaitu panitia Pesparawi yang akan mengadakan lomba di Papua. Pertemuan ini merupakan semangat kita bersama, kita tentunya telah mengetahui bahwa teman-teman kita dari Pesparawi mereka sudah lama berlatih dan mereka juga membawa nama Provinsi Jambi dikancah nasional," ujar Gubernur Al Haris.

"Jadi saya support dan dukung penuh even ini dan tentunya saya berharap juga Jambi berprestasi ditingkat nasional, dan selama ini tim Pesparawi dari Provinsi Jambi mendapatkan hasil yang bagus, target kita tentu ingin menang dan mendapatkan juara,” tambahnya.

Pesta Paduan Suara Gerejawi yang selanjutnya disingkat PESPARAWI adalah bagian dari kegiatan pembinaan mental dan spiritual, moral dan etika umat Kristen, sekaligus sebagai salah satu perwujudan iman kristen dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Ketua kontingen Pesparawi DJokas Siburian memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Gubernur Jambi Al Haris yang dinilainya dapat merangkul semua agama. 

“Hari ini kita beraudiensi dengan bapak Gubernur dan dapat respon yang luar biasa dari bapak Gubernur, beliau support full dan punya komitmen untuk mendukung kita semua komunitas lintas agama di Provinsi Jambi," ungkap Djokas.

"Kami dari Pesparawi dan LPPD sangat mengapresiasi, hormat buat kepeminpinan beliau untuk merangkul semua umat beragama. 

Dalam hal ini bapak Guberur telah memberikan support yang luar biasa kepada kami dan hal ini pasti kami akan melakukan yang terbaik,” lanjutnya. 

Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Paduan Suara Gerajawi Daerah (LPPD Pesparawi) Provinsi Jambi Bram Tambunan menyatakan bahwa target dari Pesparawi Provinsi Jambi minimal 8 emas dari sepuluh nomor yang diperlombakan. 

"Tahun ini kami mengikuti Paduan suara Dewasa Campuran, Paduan Suara Dewasa Pria, Paduan Suara Wanita Dewasa, Paduan Suara Remaja/Pemuda, Musik Gereja Nusantara, Vokal Solo Anak, Vokal Solo Remaja Putra dan Vokal Solo Remaja Putri, ada 10 nomor yang kita ikuti,” kata Bram. (ARD)

Gubernur Al Haris Serahkan Bantuan Sosial Korban Kebakaran Rumah di Desa Sungai Itik

Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris,S.Sos MH/foto: Diskominfo Pemprov Jambi 

JAMBI,DUASATU.NET- Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH menyerahkan bantuan sosial kepada para korban kebakaran rumah yang terjadi di lorong Kamboja RT.02 Dusun Beringin, Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Senin (03/2/2024).

Orang nomor satu di Provinsi Jambi ini menyampaikan rasa prihatin mendalam atas musibah yang menimpa warga tersebut.

"Pertama, kehidupan kita diuji Allah SWT, mulai dari ujian kecil hingga besar, termasuk musibah kebakaran yang mengakibatkan korban jiwa. Oleh karena itu, kewaspadaan dan komunikasi yang baik sangat penting. Meskipun kita telah berhati-hati dan waspada, musibah tetap dapat terjadi karena semua berasal dari dan kembali kepada Allah SWT," ujar Gubernur Al Haris.

"Dengan demikian, kami memohon maaf atas keterlambatan kehadiran kami dan menyampaikan komitmen untuk memberikan bantuan guna meringankan beban Bapak/Ibu yang terdampak musibah, sehingga proses pembangunan kembali rumah dapat segera dilakukan," lanjutnya.

Gubernur Al Haris menuturkan bahwa trauma yang dialami para korban perlu mendapat perhatian serius. Kehilangan nyawa menuntut pemantauan kesehatan menyeluruh bagi warga terdampak, khususnya mereka yang menghirup asap tebal saat kebakaran. 

"Untuk itu kami meminta Tim kesehatan perlu memantau kesehatan pernafasan dan memastikan kebutuhan nutrisi terpenuhi, termasuk penyediaan makanan, pakaian, dan selimut. Bantuan berupa makanan siap saji, beras, pakaian, dan selimut telah disalurkan, serta bantuan tunai untuk membantu perbaikan rumah. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban dan mempercepat pemulihan," tuturnya. 

"Atas musibah ini, kami menyampaikan duka cita mendalam dan mengajak semua pihak untuk bersabar, karena segala sesuatu berasal dan kembali kepada Allah SWT," tutupnya.

Sebelumnya, Camat Sadu Faisyal, SH melaporkan bahwa kejadian kebakaran terjadi pada 29 Januari 2025 pada pukul 23.45 WIB dini hari, dimana rumah yang hangus teebakar sebanyak 15 rumah dengan jumlah 22 KK berjumlah 72 jiwa serta satu korban meninggal.

Pada penutupan acara, Gubernur Al Haris menyerahkan bantuan Baznas Provinsi Jambi melalui program Jambi Peduli senilai Rp.50.000.000. Selain itu, disalurkan pula bantuan dari Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Jambi berupa 33 paket sembako, 100 paket makanan siap saji, 10 lembar tenda gulung, 10 paket Family Kit, dan 8 paket Kids Ware. Selain itu Gubernur Al Haris juga menyalurkan bantuan dari BPBD yang terdiri dari 22 paket logistik, 22 paket kesehatan, dan 22 lembar matras. (ARD)

DKPP Kab Tebo Siap Fasilitasi Bumdes Untuk Dukung Program MBG

Kadis DKPP Kab Tebo Riswan Pasaribu/foto: redaksiduasatu 

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Dinas ketahanan pangan dan perikanan (DKPP) Kabupaten Tebo Prov Jambi siap memfasilitasi badan usaha milik desa (Bumdes) dalam mendukung program perioritas makan bergizi gratis (MBG) program perioritas Presiden RI Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Hal tersebut disampaikan oleh kepala dinas (Kadis) DKPP Kab Tebo Riswan Pasaribu, usai mengikuti rapat dengan kejaksaan negeri membahas MBG," ujarnya, Senin 5 Februari 2025.

Dijelaskan Riswan, bahwa sumber pengadaan untuk MBG memang harus dari Bumdes, namun DKPP hanya memfasilitasi pengadaannya seperti  beras akan kami fasilitasi ke Bulog supaya ada memori of understanding (MOU) nya.

Begitu juga dengan pengadaan lainnya yang ada di DKPP, seperti benih ikan, dan ternak ayam kita fasilitasi jadi Bumdes-Bumdes yang ada di Kab Tebo mereka tinggal menyiapkan kolamnya dan kami yang mengontrol, mengawasi serta membinanya,"ungkap Riswan.

Karena produksi perikanan budidaya kita apabila bercermin tahun lalu memang tidak mencukupi makanya didorong oleh kejaksaan melalui dana desa (DD), agar Bumdes untuk bisa mencukupi program ketahanan pangan,"kata Riswan.

Riswan mengungkapkan, dari DKPP stok beras kita tahun kemarin mengalami kekurangan 20 ton oleh karena itu tujuan Asta Cita untuk swasembada pangan kita sampai bukan April dan tidak adalagi mengharapkan dari daerah lain untuk memasok bahan pangan yang kekurangan tersebut terkecuali bahan pangan tertentu,"pungkasnya. (ARD)

Jaringan Wifi Ilegal Ganggu Aktifitas Petugas PLN dan Warga, Aktivis Banten Angkat Bicara

Gbr: Ilustrasi 

LEBAKBANTEN,DUASATU.NET- Marak perusahaan wifi di Kabupaten Lebak tapi tidak serta merta tiang penyangga kabel jaringannya agar tidak semerawut dan frekuensinya bagus sebagai modal dasar luasnya pemasaran. Namun beberapa perusahaan wifi, kabelnya terpasang di tiang listrik milik PLN.

Beberapa perusahaan/provider tersebut, Nusha Net dan wifi miliki BUMN PT Telkom kabelnya nempel ditiang listrik di duga tanpa izin pihak PLN membuat resah masyarakat di Kab Lebak yang tersebar di beberapa Kecamatan.

Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Umum DPP LSM GPBB Ifan Febriyanto, bahwa banyaknya kabel jaringan wifi provider menggunakan tiang perusahaan Indihome miliki PT Telkom melalui sambungan telepon, Rabu 5 Februari 2025.

Menurutnya itu adalah bentuk perbuatan melawan hukum yang di lakukan pemilik perusahaan wifi jaringannya numpang di tiang miliki PT Telkom perusahaan Wi-Fi Indihome, secara ilegal ada sanksinya," tegas Ifan.

" Berdasarkan Pasal 38 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, setiap orang yang melakukan perbuatan dapat mengganggu penyelenggaraan telekomunikasi secara fisik dan elektromagnetik dapat dikenakan pidana. Ancaman adalah penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp600 juta",tegas Ifan.

Sementara itu salah seorang petugas jaringan wifi Nusha Net menolak di konfirmasi untuk memberikan komentarnya. (A ABDULROHIM)

Selasa, 04 Februari 2025

Komisi I DPRD Tebo Agendakan RDP, Terkait Pengangkatan PPPK, Catat Tanggalnya


Ketua Komisi I DPRD Kab Tebo, Yuzeb Herman/foto: redaksiduasatu

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Komisi I DPRD Kabupaten mengagendakan rapat dengar pendapat membahas banyaknya laporan terhadap persoalan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) paruh waktu dan penuh waktu. 

Agenda RDP yang akan di laksanakan pada Senin 9 Februari mendatang tersebut di sampaikan langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kab Tebo Yuzeb Herman. 

" Kami akan memanggil perwakilan honorer dari 12 Kecamatan se Kab Tebo untuk hearing bersama Komisi I DPRD,"lanjut Yuzeb, Selasa 4 Februari 2025.

Dalam RDP nanti, Komisi I belum melibatkan pihak badan kepegawaian pelatihan dan sumber daya manusia (BKPSDM) karena ini berkaitan dengan laporan para honorer,"ucap politisi partai amanat nasional (PAN) Yuzeb. 

" Laporannya kepada kami, ada tenaga honorer yang lebih dari 5-10 tahun tidak di angkat, dia mengikuti tes seleksi sesuai dengan peraturan menteri pendayagunaan aparatur sipil negara reformasi dan birokrasi (Menpan RB) harus ikut tes. 

Meskipun demikian, kita juga akan sharing informasi dengan kawan-kawan di BKPSDM bagaimana caranya yang lebih dulu di dahulukan yang di belakang tentu harus belakangan, kira-kira seperti itu nanti dalam RDP, "tegas Yuzeb. (ARD

Instruksi Pusat Soal Refocusing APBD 2025, Sekda Tebo: Mau Tak Mau Harus Siap Kencangkan Ikat Pinggang

Sekretaris daerah Kab Tebo, Drs Teguh Arhadi, MM/foto: redaksiduasatu 

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Sekretaris daerah (Sekda) Tebo Teguh Arhadi tanggapi terkait dengan efisiensi atau refocusing anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) oleh pemerintah pusat.

Teguh Arhadi menjelaskan, tanggal 6 Februari ini baru ada rapat dengan menteri dalam negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kemendagri Jakarta untuk membahas mengenai efisiensi anggaran," ujarnya, Selasa 4 Februari 2025.

" Arahan-arahan anggaran apa saja dari Mendagri yang bakal dikurang-kurangi nanti," sambung Sekda.

Lanjut Sekda, setelah di ketahui hasil pada rapat tanggal 6 Februari 2025 dengan Mendagri tersebut baru kita akan menindaklanjutinya bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kab Tebo apa saja yang harus kita kurangi," katanya.

Berpengaruh tidaknya terhadap anggaran seperti dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH) dan lainnya Teguh Arhadi mengatakan, akan kita pelajari dulu arahan dari pemerintah pusat yang harus di kurangi nanti untuk di refocusing, jadi belum bisa diputuskan sekarang.

" Dengan adanya efisiensi anggaran yang di lakukan oleh pemerintah pusat, tentu mau tidak mau harus kita refocusing, karena instruksinya dari pusat harus mengencangkan ikat pinggang,"ujar Sekda Tebo Teguh Arhadi. (ARD)

Senin, 03 Februari 2025

Soal Efisiensi APBD 2025, Bakeuda Tebo, Tunggu Penyesuaian TKD Dari Menkeu

Gbr: Ist

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Badan keuangan daerah (Bakeuda) Kabupaten Tebo membenarkan terkait bakal adanya pembatalan kegiatan-kegiatan yang di anggap tidak relevan agar dapat di tunda atau terkena efisiensi anggaran atau refocusing anggaran di tahun 2025.

Pelaksana tugas (Plt) Bakeuda Kab Tebo Romi Candra mengatakan, memang tahun 2025 ini akan ada refocusing anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), namun untuk saat ini kita masih menunggu penyesuaian transfer ke daerah (TKD) dari menteri keuangan (Menkeu).

"Belum bisa dilakukan karena menunggu peraturan menteri keuangan (PMK) lanjutan dari instruksi presiden (Inpres) selagi belum ada informasi itu kita belum berani melakukan refocusing," ungkap Romi Candra, Senin 3 Februari 2025.

Romi menyebutkan, PMK tersebut adalah untuk menyesuaikan TKD dan kita harus mengikuti itu seandainya penerimaan dari pusat mengalami penurunan atau mungkin di hapus maupun bertambah seperti di dana desa (DD) untuk ketahanan pangan harus di sesuaikan dengan PMK,"jelasnya.

" Berpengaruh tidaknya semua anggaran keuangan seperti DAK, DAU, DBH dan lainnya yang ada di pemerintah kabupaten (Pemkab) Tebo, bilang Romi, kita lihat nanti waktu TKD penyesuaian yang disusun oleh Menkeu apa saja yang berpengaruh," ucap Romi.

" Yang jelas tegas Romi, kalau dari Inpres itu terkait dengan dana infrastruktur atau kegiatan yang ada di PUPR terkena efisiensi anggaran, apakah DBH sawit atau yang lain kita lihat dulu nanti PMK nya," tandasnya. (ARD)

2025 Kec Rimbo Ilir Dapat Lagi Kucuran DBH Sawit Rp5 Milyar Untuk Reged Beton

Pembangunan jalan dibiayai DBH sawit tahun 2024 lalu/foto: redaksiduasatu 


TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Ruas jalan Blok E dan Blok C Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi pada tahun 2025 kembali mendapat kucuran dana bagi hasil (DBH) sawit sebesar Rp5 milyar. 

Hal tersebut di sampaikan oleh kepala dinas (Kadis) pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Kab Tebo melalui kepala bidang (Kabid) Bina Marga Irving Pane, Senin 3 Februari 2025.

Irving mengatakan, bahwa penggunaan DBH sawit yang di kucurkan kembali di tahun 2025 ini tidak boleh di pindahkan ke tempat lain sebelum pelaksanaannya tuntas,"katanya.

DBH sawit 2025 tersebut di fokuskan untuk melanjutkan pembangunan reged beton dari simpang tugu lewat kantor Camat Rimbo Ilir menuju jembatan Sungai Alai arah ke pabrik kelapa sawit (PKS) PT SMS," ujar Irving.

" Adapun panjang pembangunan jalan reged beton di biayai DBH 2025 tersebut tambah Irving, 500 meter," tutupnya. (ARD)

 


 


Ad Placement

Politik

Pendidikan

Nasional