Media Online : www.duasatu.net

News

Pemerintah

Hukrim

Advertorial

Video

Sabtu, 14 Februari 2026

Bupati Labura Hadiri Paparan Jamintel, Tentang Pengawasan Dana Desa Melalui Program Jaga Desa

Foto: dok Ifnu Sungkowo

LABURASUMUT,DUASATU.NET- Bupati
Labuhanbatu Utara (Labura) Hendriyanto Sitorus, menghadiri kegiatan pelantikan dewan pimpinan daerah (DPD) asosiasi badan permusyawaratan desa nasional (ABPEDNAS) Provinsi Sumatera Utara Periode 2026-2031 di rangkai dengan pemaparan materi dari jaksa agung muda bidang intelijen (Jamintel) Reda Manthovani di Aula Raja Inal kantor Gubernur Sumatera Utara, Sabtu 14 Februari 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Jamintel memapaparkan terkait pengawasan dana desa guna mendorong optimalisasi pemanfaatan dana desa melalui program jaksa garda desa (Jaga Desa) Kejaksaan Republik Indonesia. Program ini bertujuan memberikan pendampingan hukum sekaligus pengawasan terhadap pengelolaan dana desa agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati Labura, menyambut baik paparan tersebut dan menegaskan komitmen Pemkab Labura dalam mendukung penuh implementasi program Jaga Desa. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan tata kelola dana desa yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Melalui program ini, diharapkan perangkat desa memperoleh pendampingan hukum yang komprehensif sehingga dapat meminimalisir potensi penyimpangan. Selain itu, pengawasan yang berkelanjutan di yakini mampu memperkuat kapasitas aparatur desa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

Dengan kolaborasi solid, pembangunan desa di harapkan semakin optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara luas. (IFNU SUNGKOWO

PUK KSPSI Tuding Ada Rekayasa Pekerja Disuruh Bekerja Saat Kunjungan Disnakertrans Tebo Ke PT TAL

Aksi mogok kerja di PT TAL/foto: KSPSI

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Hingga Sabtu 14 Februari 2026 aksi mogok kerja karyawan dan pekerja pt tebo alam lestari (PT TAL) Desa Semambu Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, masih berlangsung, hal ini di sampaikan oleh ketua PUK KSPSI PT TAL Adi Muslim. 

"Mogok kerja ini berlangsung selama 4 hari sampai hari ini, sejak Rabu-Sabtu," tegas Adl Muslim.
 
Selain itu Adli Muslim juga menyebutkan, ada dari pihak dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Disnakertrans) Kab Tebo masuk ke perusahaan  untuk memantau aksi mogok oleh pekerja. " Iya ada pihak Disnakertrans datang, tiba-tiba ada pernyataan dari Murad dibilangnya hanya dua afdeling yang mogok kerja dan itu tidak benar.

" Kami sampaikan disini bahwa ada 5 afdeling yang mogok kerja, kami punya absensnya, kalaupun ada yang kerja itu semua masih ada hubungannya dengan keluarga Abdul Murad, yang sengaja di setting seolah olah ada aktivitas kerja di lokasi kebun PT TAL,"tegas Adi Muslim.

Adi Muslim menegaskan, para pekerja akan terus mogok kerja hingga tuntutannya di dengar dan diakomodir oleh pihak perusahaan. 

" Iya, para pekerja akan terus mogok kerja, kami juga sudah siapkan rencana untuk aksi ke kantor DPRD Tebo apabila perusahaan dan Disnakertrans tidak mendengarkan tuntutan kami,"pungkas Adi Muslim. (ARDI

Oknum ASN Kantor Camat Sumay Terima Surat Kuasa Khusus Dari Direktur PT TAL, Camat: Saya Tidak Tau Dia Tidak Pernah Melapor

Oknum staf kantor Kecamatan Sumay, Abdul Murad, saat diwawancara salah satu wartawan di perkebunan PT TAL

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- 
Seorang oknum pegawai aparatur sipil negara (ASN) pada kantor Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, bernama Abdul Murad terlibat langsung dalam aktivitas perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai penerima surat kuasa khusus dari direktur pt tebo alam lestari (PT TAL), mewakili perusahaan di kantor Disnakertrans Kab Tebo. 

Berkaitan dengan hal itu Camat Sumay Samsuar dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu 14 Februari 2026, bahwa tindak tanduk salah seorang stafnya, Abdul Murad, mengatakan, bahwa dulu memang pernah menjadi penghubung untuk membantu perusahaan pt alam bukit tigapuluh (PT ABT). 

" Kalau sekarang saya tidak tau, tapi kalau dulu pernah di PT ABT, karena dia warga desa Muaro Sekalo, menjadi penghubung antara masyarakat dengan PT ABT waktu itu,"lanjutnya lagi. 

" Saya tidak tau kalau A Murad sebagai penerima surat kuasa dari direktur perusahaan karena tidak pernah melapor, cuma setau saya dulu waktu PT ABT masih aktif dia sebagai perantara penghubung masyarakat," ungkap Samsuar. 

" Samsuar memastikan A Murad tidak pernah melaporkan aktivitasnya di luar kantor atau jam kerja, keterlibatannya dengan salah satu perusahaan kecuali dengan PT ABT," tegasnya. 

Sementara itu Kadis Nakertrans Kab Tebo Kabid penyelesaian hubungan industrial (PHI) Hendra Gunawan, melalui sambung telpon, Sabtu 14 Februari 2026 membenarkan, A Murad ialah perwakilan perusahaan karena pernah dapat surat kuasa, perusahaan memberikan kuasa ke Murad untuk pernah datang ke kami ke Tebo. 

" Nah kemarin lanjut Hendra, pas saya kesana sampai ke PT TAL sudah jam 4 sore ketemu Murad, tapi kalau saya datangnya dibawah jam 4 saya tidak mau ketemu Murad, karena dia adalah pegawai ASN. 

Murad disitu berbicara banyak tentang perusahaan, karena cuma dia yang banyak bercakap tapi karena sudah diluar jam kerja saya tidak permasalahkan, entah apa dia wakil humas saya tidak tau, yang jelas dia mewakili perusahaan disitu. Saya tidak tau juga nama aslinya yang jelas dia pakai baju namanya Abdul," imbuh Hendra Gunawan. (ARDI

SK PAW Anggota Dewan Dari PKB Sudah di Serahkan Ke DPRD Tebo

GBT: Ist

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Surat keputusan (SK) pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dari fraksi partai kebangkitan bangsa (PKB) antara Darulqutni kepada Sipenri telah di jemput oleh kepala bagian (Kabag) pemerintahan sekretariat daerah (Setda) Tebo. 

Kabag Pem Setda Kab Tebo A Fauzi mengatakan, SK untuk PAW atas nama Sipenri dengan pengunduran diri anggota DPRD Darulqutni itu sudah di jemput dan telah kami sampaikan kepada DPC PKB, tembusannya ke pengadilan negeri, KPU, dan Bawaslu. 

Sedangkan untuk ketua DPRD Tebo, SK PAW kami sampaikan melalui sekretaris dewan (Sekwan) dalam format PDF, hal ini di karenakan rombongan Sekwan dan anggota dewan sedang melaksanakan kunjungan kerja (Kunker). 

" Namun pada tanggal 18 Februari 2026 nanti salinannya akan kami serahkan melalui Sekwan,"lanjut Fauzi, Jum'at 13 Februari 2026.

Fauzi melanjutkan, sekarang ranahnya sudah ada di sekretariat DPRD Tebo, maka tugas fungsi (Tusi) dari bagian pemerintahan sudah terlaksana," pungkasnya. (ARDI

Jumat, 13 Februari 2026

Disprindagkop UKM Kab Tebo Tegaskan Tak Ada Intervensi Terhadap KTM

Gbr: Ist

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- 
Dua kubu kepengurusan mitra perkebunan kelapa sawit, koperasi tujuan murni (KTM) pt tebo indah (PT TI) di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi yang tengah berkonflik saling klaim keabsahan pengurus tuai sorotan. 

Terkait hal itu, kepala dinas perindustrian perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah (Disprindagkop-UKM) Kab Tebo melalui Kabid koperasi-UKM, Iswandi, berujar, kepengurusan koperasi tersebut tujuan utamanya adalah mensejahterakan para anggota dan itu merupakan visi misi pengurus. 

" Kami ingin bagaimana koperasi itu menjadi aktif dan kepengurusannya jelas," lanjutnya, Jum'at 13 Februari 2026.

Untuk ke pemilihan pengurus, dengan mengadakan rapat khusus, rapat luar biasa apapun jenisnya, itu adalah kebutuhan koperasi mereka juga tau bagaimana aturan penyelenggaraannya sudah ada undang-undangnya tersebar luas dapat di download dan kami anggap mereka sudah mengetahui itu, "ucap Iswandi. 

" Kalau terjadi sesuatu di dalam intern masalah koperasi, tegas Iswandi, kami hanya ingin koperasi ini untuk sama - sama meningkatkan kesejahteraan anggota dan menciptakan menjadi aktif sehingga tidak ada lagi namanya kubu ini dan itu (dualisme)," ungkapnya. 

Tetapi disini adalah komitmen masing-masing anggota dan pengurus yang ada, apa mereka mau bersatu atau bagaimana yang penting dari kami tidak ada intervensi, Disperindagkop-UKM menginginkan ada kepengurusan yang bulat," tutupnya. (ARDI

Jambi Berlari Menuju Digitalisasi 2029, Ini Langkah Nyata Kadis Kominfo Ariansyah

Foto: dok Diskominfo Pemprov Jambi

JAKARTA,DUASATU.NET- Pemerintah Provinsi Jambi melakukan langkah strategis besar dalam upaya memutus rantai kesenjangan digital di wilayahnya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi, Drs. Ariansyah, ME, memimpin langsung rombongan audiensi dari delapan Diskominfo kabupaten/kota se-Provinsi Jambi untuk menyambangi Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI di Jakarta, Senin (9/2/2026).

​Langkah jemput bola ini bertujuan untuk mensinkronkan program daerah dengan target ambisius nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, sekaligus memastikan Jambi tidak sekadar menjadi penonton dalam transformasi digital Indonesia.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat namun progresif tersebut, Ariansyah memaparkan peta jalan digital Jambi di hadapan para petinggi kementerian. Ia menekankan bahwa Jambi siap mendukung target pusat yang mematok kecepatan internet mobile dan fixed broadband mencapai 100 Mbps pada tahun 2029.

​"Provinsi Jambi saat ini berada pada jalur yang tepat. Cakupan populasi 4G kita sudah mencapai 99,69%. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Tantangan nyata kita adalah memeratakan jaringan serat optik (Fiber Optic) ke tingkat desa yang saat ini baru menyentuh angka 0,72%," ungkap Ariansyah dengan nada optimis.

Ia menambahkan, penguatan infrastruktur ini krusial untuk mempersiapkan fondasi teknologi 5G di masa depan. Fokus utama Pemprov Jambi saat ini adalah memastikan seluruh fasilitas publik mulai dari sekolah, puskesmas, hingga kantor desa memiliki koneksi internet yang mumpuni untuk pelayanan masyarakat.

Guna mengatasi kendala geografis, Ariansyah mendorong pemanfaatan satelit multifungsi SATRIA-1. Satelit ini diproyeksikan menjangkau titik-titik yang sulit dijangkau kabel fiber optik. Saat ini, melalui dukungan BAKTI Kominfo, Jambi telah mengoperasikan 545 titik akses internet dan 7 unit BTS.

"Target kami jelas, tidak ada lagi kantor pelayanan publik di Jambi yang terisolasi secara digital. Kami juga memperluas implementasi Layanan Panggilan Darurat 112. Saat ini Kota Jambi, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur sudah menjadi pionir. Kami ingin seluruh kabupaten lain segera menyusul agar masyarakat cukup mengingat satu nomor untuk segala kondisi darurat," tegasnya.

Isu krusial yang menjadi sorotan utama dalam audiensi ini adalah masih adanya desa yang belum tersentuh sinyal (blank spot), terutama di wilayah Kabupaten Kerinci, Merangin, dan Bungo.

Ariansyah menjelaskan bahwa hambatan sinyal ini berdampak langsung pada kualitas pendidikan dan ekonomi masyarakat pedalaman.

​"Kami butuh sinergi. Pemerintah daerah siap menyediakan lahan dan mempermudah perizinan, sementara pusat dan operator seluler membangun infrastrukturnya," jelas Ariansyah.

"Masyarakat dan perangkat desa juga kami minta aktif melaporkan wilayah blank spot melalui aplikasi SIGNAL atau portal resmi Komdigi," tambahnya.

​Tidak hanya bicara infrastruktur fisik, Ariansyah juga mengusulkan program pelatihan Training of Trainers (ToT) Talent Digital khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Jambi. Langkah ini diambil untuk mendukung program Satu Data Indonesia dan memastikan layanan publik berbasis online dijalankan oleh tenaga yang kompeten.

​"Transformasi digital bukan hanya soal kabel dan antena, tapi juga soal kesiapan orang-orang yang mengoperasikannya. Kami ingin ASN Jambi menjadi motor penggerak birokrasi digital," ungkapnya.

​"Transformasi digital bukan hanya soal kabel dan antena, tapi juga soal kesiapan orang-orang yang mengoperasikannya. Kami ingin ASN Jambi menjadi motor penggerak birokrasi digital," lanjutnya.

Sementara pihak Komdigi menyatakan ​aspirasi Jambi mendapat sambutan luar biasa dari pihak kementerian. Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Politik, Arnanto Nurprabowo, menyatakan kekagumannya atas kekompakan tim Diskominfo se-Provinsi Jambi.

​"Kami akan memberikan prioritas lebih tinggi bagi Provinsi Jambi. Kunjungan serempak seperti ini menunjukkan komitmen serius dan sinergi yang luar biasa antara provinsi dan kabupaten/kota. Ini adalah contoh koordinasi daerah yang patut diapresiasi," ujar Arnanto.

​Ia memastikan bahwa Komdigi tengah mempercepat program Universal Service Obligation (USO) melalui BAKTI. Tahun ini, ribuan Vsat akan dipasang di daerah Non-3T, termasuk sekolah negeri, sekolah agama, pondok pesantren, dan puskesmas di Jambi. "Jambi masuk dalam radar utama kami karena komunikasinya yang sangat aktif ke pusat," lanjut Arnanto.

Pertemuan bersejarah ini turut dihadiri oleh para Kepala Dinas Kominfo dari berbagai kabupaten/kota, di antaranya: ​Fajar Alamsyah (Tanjung Jabung Timur), ​Joan Prayuda, (Tanjung Jabung Barat), ​Amir Hamzah (Batang Hari), ​Yosrizal (Kota Sungai Penuh), ​Yuldi Candra (Kerinci), ​Ruman Syahfudin (Tebo), ​A. Khoirudin (Merangin), dan ​Ade Yusuf Abidin (Sekretaris Diskominfo Bungo).

​Sementara itu, mendampingi Arnanto Nurprabowo dari pihak Komdigi adalah Isnaldi (Ketua Tim Pusat Pengembangan Aparatur), Anka Raharja (Plh. Dir. Pengembangan Ekosistem Digital), Handoko (PIC Supervisi Layanan BAKTI), serta sejumlah Tenaga Ahli Menteri seperti Maureethania, Sekarwati, Muhammad Safii, dan Widhi Adriansyah.

​Audiensi ini menjadi momentum emas bagi Provinsi Jambi untuk berlari mengejar ketertinggalan digital. Dengan kolaborasi lintas sektor ini, visi Jambi Berkompeten menuju transformasi digital 2029 kini terasa makin nyata di depan mata. (ARD)

Gubernur Al Haris Tandatangani Perjanjian Kinerja 2026, Tegaskan Komitmen Kerja Terukur, Fokus, dan Akuntabel

Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH/foto: Diskominfo Pemprov Jambi

JAMBI,DUASATU.NET- Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH menegaskan pentingnya komitmen kerja yang terukur, fokus, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026, bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Senin (04/02/2026) siang.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh para Asisten Setda, Staf Ahli Gubernur, semua para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi serta pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Al Haris menjelaskan bahwa perjanjian kinerja merupakan amanah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang bersifat mengikat dan wajib dijalankan oleh seluruh pejabat pemerintah, mulai dari Gubernur, Sekretaris Daerah, hingga pejabat struktural pada setiap OPD.

“Perjanjian kinerja ini adalah janji kerja yang tertulis, terukur, dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Arah kerjanya jelas, mengacu pada RPJMD serta visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan,” ujar Gubernur Al Haris.

Menurutnya, perjanjian kinerja tidak boleh dipandang sebagai formalitas administratif semata, melainkan sebagai instrumen manajemen kinerja yang bertujuan memastikan seluruh program, kegiatan, dan kebijakan pemerintah berjalan secara serius, fokus, dan berorientasi pada hasil nyata.

“Dengan perjanjian kinerja ini, capaian setiap OPD dapat diukur secara objektif, dievaluasi secara transparan, dan dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada masyarakat,” tegasnya.

Gubernur Al Haris juga menekankan pentingnya pemahaman tugas dan fungsi bagi setiap pejabat sesuai dengan jenjang jabatannya. Ia meminta agar indikator kinerja utama (IKU) dijabarkan secara konkret dan realistis, sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

“Ini bukan sekadar administrasi. Ini adalah komitmen. Penugasan dari pimpinan kepada pejabat di bawahnya harus dijalankan dengan kesungguhan, disiplin, dan menghasilkan output yang nyata,” katanya.

Lebih lanjut, Gubernur Al Haris mengajak seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jambi untuk memiliki target bersama membawa Jambi masuk dalam 10 besar provinsi terbaik secara nasional pada berbagai indikator kinerja pemerintahan. 

Ia mencontohkan capaian positif yang telah diraih Provinsi Jambi, seperti peringkat pertama nasional dalam penilaian Ombudsman RI serta peningkatan signifikan pada Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Artinya kita mampu. Kalau satu bidang bisa menjadi yang terbaik, maka bidang lainnya juga harus bisa. Mulai tahun 2026, kita harus berpikir dan bekerja untuk berada di papan atas nasional,” ujarnya optimistis.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris juga menyoroti pentingnya penempatan sumber daya manusia (SDM) yang tepat dan profesional di setiap OPD. Ia meminta para pimpinan perangkat daerah untuk berani melakukan evaluasi dan penyesuaian personel demi mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

“Kalau ada SDM yang tidak sejalan atau tidak cocok dengan tugas dan tanggung jawabnya, silakan dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai. Ini prinsip kerja, bukan persoalan pribadi,” tegasnya.

Selain itu, orang nomor satu di Provinsi Jambi tersebut juga mengingatkan bahwa setiap penugasan harus memiliki output dan outcome yang jelas, bukan sekadar menghasilkan laporan administratif tanpa dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya menyiapkan regenerasi aparatur, mengingat adanya sejumlah pejabat yang akan memasuki masa pensiun dalam beberapa tahun ke depan.

“Tugas kita hari ini bukan hanya bekerja, tetapi juga menyiapkan pengganti yang memiliki kemampuan, integritas, dan kecintaan terhadap daerah. Regenerasi harus dipersiapkan sejak sekarang,” tambahnya.

Terkait pengelolaan anggaran, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh melemahkan kinerja pemerintah daerah. Sebaliknya, efisiensi harus menjadi pendorong kreativitas, inovasi, dan optimalisasi potensi daerah, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas aparatur, terutama bagi pejabat yang berperan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), agar tidak terjadi penyimpangan serta praktik korupsi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

“Kita ingin bekerja dengan tenang, aman, dan tidak bermasalah secara hukum. Karena itu, tunjuklah orang-orang yang benar-benar mampu, jujur, dan bertanggung jawab,” pesannya.

Menutup sambutan dan arahannya, Gubernur Al Haris mengajak seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jambi untuk bekerja maksimal dengan semangat pengabdian demi kepentingan bangsa dan negara, serta mendukung penuh kebijakan dan program strategis pemerintah pusat.

“Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi dan memberkahi niat baik serta kerja keras kita semua dalam membangun Provinsi Jambi yang lebih maju dan berdaya saing,” pungkas Gubernur Al Haris. (ARD)

Kadis Kominfo Provinsi Jambi Pimpin Rombongan Diskominfo Kabupaten/Kota Audiensi ke Komdigi RI

Foto: dok Diskominfo Pemprov Jambi

JAKARTA,DUASATU.NET- Dalam upaya mempercepat transformasi digital di Provinsi Jambi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi, Drs. Ariansyah, ME, memimpin rombongan audiensi dari 8 Diskominfo kabupaten/kota se-Provinsi Jambi ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Komdigi, Jakarta, Senin (9/2/2026), tampak dihadiri para Petinggi Kementerian.

Rombongan terdiri dari Diskominfo Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Fajar Alamsyah, Tanjung Jabung Barat, Joan Prayuda, Batang Hari, Amir Hamzah, Kota Sungai Penuh, Yosrizal, Kerinci, Yuldi Candra, Tebo, Ruman Syahfudin, Merangin, A. Khoirudin dan Sekretaris Diskominfo Bungo, Ade Yusuf Abidin. 

Sementara dari Komdigi dihadiri Stafsus Menteri Bidang Komunikasi Politik, Arnanto Nurprabowo, Ketua Tim Pusat Pengembangan Aparatur Komdigi, Isnaldi, Ketua Tim Start Up Digital, Plh. Dir. Pengembangan Ekosistem Digital, Anka Raharja, PIC Supervisi Layanan BAKTI, Handoko, Staf Divisi Layanan TI Pemerintah, Direktorat Layanan TI Masyarakat dan Pemerintah, Satya Nugraha Adikara, serta sejumlah Tenaga Ahli Menteri diantaranya: Maureethania, Sekarwati, Muhammad Safii dan Widhi Adriansyah.

Isu Utama: Kesenjangan Akses Internet di Desa Jambi Dalam kesempatan tersebut Kadis Kominfo Provinsi Jambi, Ariansyah, membuka audiensi dengan menyampaikan data lapangan tentang akses internet. 
"Di Provinsi Jambi, masih banyak desa yang belum tersentuh akses internet. Hal ini menghambat pembangunan digital, pendidikan, dan pelayanan publik bagi masyarakat pedalaman," katanya.

Menurut Ariansyah, masih terdapat beberapa desa masih blank spot sinyal, terutama di Kabupaten Kerinci, Merangin, dan Bungo.

Ariansyah juga mengusulkan pelatihan Training of Trainers (ToT) Talent Digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). 
Program ini diharapkan membekali pegawai pemerintah daerah dengan keterampilan digital untuk mendukung program Satu Data Indonesia dan layanan publik berbasis online.

Respons Positif dari Komdigi RI
Stafsus Menteri Arnanto Nurprabowo menyambut baik inisiatif dari Pemerintah Provinsi Jambi. 

"Kami akan memprioritaskan Provinsi Jambi lebih tinggi daripada daerah lain. Kunjungan khusus seperti ini menunjukkan komitmen serius dalam menyampaikan kebutuhan akses internet dan pelatihan ToT Talent Digital bagi ASN," ujarnya.
Arnanto menambahkan bahwa Komdigi sedang mempercepat program Universal Service Obligation (USO) melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). 

"Tahun ini, kami targetkan penambahan ribuan Vsat di daerah Non 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang dipasang di sekolah negeri dan agama, ponpes dan puskesmas2 termasuk di  Provinsi Jambi termasuk yang diusulkan melalui Kementrian Pendidikan, Kementrian Agama dan Kementrian Kesehatan.  Khusus Provinsi Jambi akan kami utamakan dan masuk radar utama karena sinergi yang baik dengan Kementrian Komdigi," lanjutnya.

Audiensi ini menjadi momentum penting bagi Provinsi Jambi untuk segera melakukan transformasi digital hingga ketingkat digitalisasi desa dalam mengejar ketertinggalan digital ditingkat nasional. 
"Dengan dukungan Komdigi, kami optimis Jambi akan bisa segera bebas dari ketertinggalan akses dan cakupan internet," pungkas Ariansyah. (ARD)

Gubernur Al Haris Resmikan Penggunaan Mushola Al Majidi Kwarda Pramuka Jambi

Ketua Kwarda Pramuka Jambi Dr. H. Sudirman, SH., MH/foto: Diskominfo Pemprov Jambi

JAMBI,DUASATU.NET- Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH secara resmi meresmikan penggunaan Mushola Al Majidi yang berada di lingkungan Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jambi, Sabtu (7/2/2026). Peresmian tersebut di tandai dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Jambi dan dirangkai dengan kegiatan sosial berupa penyerahan bantuan sembako kepada masyarakat sekitar.

Peresmian Mushola Al Majidi turut dihadiri Ketua Kwarda Pramuka Jambi Dr. H. Sudirman, SH., MH, unsur Forkopimda, Camat, Lurah, pengurus Kwarda Pramuka Jambi, para Ketua RT, serta warga RT 15 dan RT 16 Kelurahan Handil Jaya, Kota Jambi.

Dalam sambutannya, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan rasa syukur atas selesainya pembangunan mushola yang dinilai sangat strategis dan bermanfaat, baik bagi keluarga besar Gerakan Pramuka Jambi maupun masyarakat sekitar. Ia menyebutkan bahwa lokasi Kwarda Pramuka Jambi yang berada di pusat kota dan sering dikunjungi oleh berbagai pihak, termasuk dari Kwartir Cabang se-Provinsi Jambi, membutuhkan fasilitas ibadah yang representatif.

“Mushola ini akan melengkapi fasilitas yang ada di Kwarda Pramuka Jambi. Aktivitas di sini cukup tinggi dan sering menerima kunjungan, sehingga keberadaan mushola menjadi kebutuhan penting bagi yang ingin menunaikan ibadah,” ujar Al Haris.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jambi juga menekankan pentingnya memberikan nilai edukatif melalui penamaan rumah ibadah. Menurutnya, penamaan masjid atau mushola tidak hanya bersifat simbolik, tetapi dapat menjadi sarana pembelajaran bagi generasi muda, khususnya anak-anak Pramuka.

Ia menjelaskan bahwa penamaan masjid atau mushola dengan nama tokoh-tokoh Islam maupun tokoh Pramuka dapat menumbuhkan rasa ingin tahu anak-anak terhadap sejarah dan keteladanan tokoh tersebut. Dengan demikian, rumah ibadah tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah, tetapi juga menjadi media pendidikan karakter.

“Ketika anak-anak bertanya tentang nama mushola atau masjid, di situlah proses pendidikan dimulai. Mereka akan belajar tentang siapa tokoh tersebut, apa perjuangannya, dan nilai-nilai yang bisa diteladani,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Kwarda Pramuka Jambi Dr. H. Sudirman, SH., MH dalam laporannya menyampaikan bahwa pembangunan Mushola Al Majidi merupakan hasil kerja bersama yang memakan waktu kurang lebih dua tahun. Pembangunan dimulai dengan peletakan batu pertama pada 29 Juni 2024 dan rampung pada 2025, dengan beberapa penyempurnaan pada awal 2026.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan mushola tersebut menelan anggaran lebih dari Rp600 juta yang bersumber dari dana Kwarda Pramuka Jambi serta dukungan sejumlah pihak, termasuk badan usaha milik Kwarda dan para donatur. Mushola ini dirancang mampu menampung sekitar 100 jamaah, baik di area dalam maupun luar ruangan.

“Mushola ini bukan hanya untuk keluarga besar Pramuka, tetapi juga terbuka untuk masyarakat sekitar. Kami berharap warga RT 15 dan RT 16 dapat bersama-sama memakmurkan mushola ini,” kata Sudirman.

Ketua Kwarda juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan pemakmuran mushola, terutama dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ia menegaskan bahwa membangun fisik mushola relatif lebih mudah dibandingkan menjaga keberlanjutan fungsi dan kemakmurannya.

Sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan peresmian Mushola Al Majidi juga dirangkai dengan penyerahan bantuan sembako kepada sekitar 50 warga fakir miskin dan anak yatim di lingkungan sekitar Kwarda Pramuka Jambi. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris.

Dengan diresmikannya Mushola Al Majidi, diharapkan fasilitas ini dapat menjadi pusat ibadah yang nyaman, memperkuat nilai spiritual, serta mempererat hubungan antara Gerakan Pramuka Jambi dan masyarakat sekitar, sejalan dengan semangat pengabdian dan kepedulian sosial.(ARD)

Perkuat Konektivitas Daerah, Diskominfo se-Provinsi Jambi Ikuti Sosialisasi Satelit Nasional Merah Putih

Foto: dok Diskominfo Pemprov Jambi

JAKARTA,DUASATU.NET- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi bersama Diskominfo Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi mengikuti kegiatan Sosialisasi Transformasi Digital melalui pemanfaatan Satelit Nasional Merah Putih. Kegiatan tersebut berlangsung di Lantai 21 Gedung Telkom Landmark Tower, Jakarta, Selasa (10/02/2026).

Kehadiran jajaran Diskominfo se-Jambi dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat konektivitas digital di wilayah Jambi, khususnya dalam mengatasi persoalan blank spot di daerah-daerah terpencil yang masih sulit terjangkau jaringan internet.

Rombongan Diskominfo Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota diterima langsung oleh manajemen PT Telkomsel dan PT Telkomsat. Dalam pertemuan tersebut hadir Vice President LBCC Telkomsel Philipus Nanang, General Manager Telkomsat Widi Sulistyanto, Account Manager PT Telkom Nabila, serta Vidiyan selaku Presales Engineer.

Dalam audiensi tersebut, PT Telkomsat memaparkan solusi layanan Internet Merah Putih, yaitu layanan internet berbasis satelit broadband unlimited yang didukung teknologi High Throughput Satellite (HTS). Layanan ini dirancang untuk menghadirkan koneksi internet cepat dan stabil tanpa batas kuota, sehingga mampu menjangkau hingga wilayah pelosok di Provinsi Jambi.

GM Telkomsat, Widi Sulistyanto menjelaskan bahwa layanan Internet Merah Putih dapat menjadi solusi efektif bagi pemerintah daerah dalam memperluas akses internet.

“Layanan ini sangat cocok diterapkan di wilayah-wilayah yang belum terjangkau jaringan fiber optik maupun seluler. Dengan teknologi satelit nasional, konektivitas dapat tetap hadir hingga ke daerah terluar dan terpencil di Provinsi Jambi,” ungkapnya.

Selain Internet Merah Putih, dalam sosialisasi tersebut juga diperkenalkan beberapa solusi lain seperti layanan Starlink Business Service (SBS) serta solusi femtocell yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas jaringan komunikasi di daerah.

Kepala Diskominfo Provinsi Jambi, Ariansyah menyambut positif sosialisasi ini dan menilai bahwa pemanfaatan teknologi satelit merupakan langkah strategis dalam mendukung percepatan transformasi digital daerah.

“Kegiatan ini sangat penting bagi kami di Jambi. Masih banyak wilayah yang mengalami keterbatasan akses internet. Dengan adanya solusi dari Telkomsat, diharapkan persoalan blank spot di kabupaten/kota dapat segera teratasi,” ujar Kepala Diskominfo Provinsi Jambi.

Lebih lanjut disampaikan bahwa konektivitas digital yang merata akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan publik, pengembangan ekonomi digital, sektor pendidikan, kesehatan, serta tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di Provinsi Jambi.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Diskominfo Provinsi Jambi bersama seluruh Diskominfo Kabupaten/Kota berkomitmen untuk terus bersinergi dengan PT Telkom Group dalam mewujudkan pemerataan akses internet. Diharapkan, implementasi layanan Satelit Nasional Merah Putih dapat segera direalisasikan sehingga transformasi digital di Provinsi Jambi dapat berjalan lebih cepat dan merata.

Dengan dukungan konektivitas yang semakin baik, Provinsi Jambi optimistis mampu mempercepat terwujudnya ekosistem digital yang inklusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.(ARD)

Wagub Sani Kukuhkan Pengurus FPRB Provinsi Jambi

Wagub Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I/foto: Diskominfo Pemprov Jambi

 JAMBI,DUASATU.NET- Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I secara resmi mengukuhkan pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi Jambi periode 2025-2028, bertempat di Ruang Bulian, Grand  Hotel Jambi, Selasa (10/2/2026).
Dalam sambutan dan arahannya, ‎Wagub Sani menyampaikan bahwa pembentukan Forum Pengurangan ‎Risiko Bencana Provinsi Jambi yang dilaksanakan pengukuhan kepengurusannya ini merupakan upaya dan langkah yang sangat tepat, apalagi dengan berbagai permasalahan lingkungan, potensi untuk terjadinya bencana semakin besar. 
‎"Melihat kondisi dari tiga provinsi di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami 
‎bancana banjir bandang dan tanah longsor dengan dampak yang sangat besar, baik korban jiwa maupun materi, serta dampak psikologis.  

Pada Januari 2026, terjadi banjir dan longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Selain itu, beberapa daerah juga mengalami bencana. Bencana-bencana yang sangat memilukan tersebut menjadi pengingat dan pembelajaran bagi kita semua bahwa mitigasi dan pengurangan dan risiko bencana amat penting kita 
‎pahami dan lakukan secara kolaboratif," ungkap Wagub Sani.
‎Dikatakan Wagub Sani, Provinsi Jambi merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, baik bencana alam, non alam maupun bencana sosial.

"Kondisi geografis dan demografis ini menuntut kita semua untuk tidak hanya bersikap reaktif saat terjadi bencana, akan tetapi menuntut kita juga proaktif dalam upaya pengurangan risiko bencana," kata Wagub Sani.
‎"Untuk itu forum ini memiliki peran yang sangat strategis sebagai wadah kolaborasi lintas sektor/pentahelix, Pemerintah, Akademisi, Dunia usaha, Media, dan Masyarakat dalam membangun ketangguhan daerah. 

Forum juga diharapkan menjadi motor penggerak dalam edukasi, advokasi, perencanaan serta penguatan kapasitas 
‎masyarakat dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Provinsi Jambi," lanjutnya.
‎Wagub Sani berharap pengurus forum FPRB juga menjadi penggerak utama dalam membangun budaya sadar risiko bencana, menguatkan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan, mengedepankan pendekatan partisipatif dan berbasis kearifan lokal serta menghasilkan program-program nyata yang berdampak langsung terhadap masyarakat. 
‎Wagub Sani menambahkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana adalah investasi jangka panjang, keberhasilannya tidak selalu terlihat secara instan, namun manfaatnya akan sangat besar dalam melindungi kedidupan, harta benda, dan 
‎keberlanjutan pembangunan.
‎"Akhir kata, marilah kita bersama-sama mendukung keberadaan dan kinerja forum ini, agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal," pungkasnya.
‎Sementara itu, Ketua Umum FPRB Provinsi Jambi Kurniawan Gotama menyampaikan bahwa FPRB memiliki peran strategis sebagai wadah koordinasi kolaborasi sinergi lintas sektor yang akan menghasilkan utusan-utusan yang aplikatif, realistis, yang berdampak langsung terhadap pencegahan mitigasi maupun pemulihan pasca bencana terhadap suatu daerah.
‎"Jadi mohon bimbingan dan arahan, mari bekerjasama, berkolaborasi, dalam pencegahan bencana di Provinsi Jambi," ujarnya.(ARD)

Wagub Sani: Pemprov Jambi Dukung Penataan KCBN Muaro Jambi Jadi Warisan Dunia UNESCO

Wagub Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I/foto: Diskominfo Pemprov Jambi

MUAROJAMBI,DUASATU.NET- Wakil Gubernur (Wagub) Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I mengemukakan, Pemerintah Provinsi Jambi bersama Pemerintah Pusat dan semua pihak terkait terus melakukan upaya intensif untuk menjadikan Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi sebagai Warisan Dunia UNESCO, dengan target pengusulan  transformasi besar-besaran tengah dilakukan, menjadikan situs purbakala terbesar di Asia Tenggara ini tidak hanya sebagai ruang pelestarian, tetapi juga destinasi wisata sejarah dan spiritual. 

Hal tersebut dikemukakannya saat kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pelestarian Cagar Budaya Komisi X DPR RI khususnya terkait Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi, salah satu warisan budaya penting bangsa Indonesia, bertempat di Pelataran Candi Muaro Jambi Kedaton (Lesehan - Outdoor) Kabupaten Muaro Jambi, Rabu (11/02/2026).

Pada kesempatan ini juga diadakan tanya jawab dan diskusi, yang intinya untuk membahas upaya pengembangan penataan KCBN Muaro Jambi yang bertujuan menampung masukan-masukan dari perwakilan pelaku budaya, tokoh adat, arkeolog, dan masyarakat setempat.
Dalam sambutan dan arahannya, Wagub Sani menyampaikan ucapan selamat datang di Provinsi Jambi kepada Panja Komisi X DPR RI beserta rombongan ke Provinsi Jambi. 

" Atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Panja Komisi X DPR RI beserta rombongan. Kehadiran Komisi X DPR RI  merupakan wujud perhatian nyata negara terhadap pelestarian warisan budaya nasional, sekaligus menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Masyarakat," ucap Wagub Sani.

"Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi bukan hanya menyimpan nilai sejarah dan arkeologis yang luar biasa, tetapi juga merepresentasikan identitas, peradaban, serta kebanggaan bangsa, upaya pelestarian cagar budaya masih menghadapi berbagai tantangan mendasar," lanjutnya.

Dikatakan Wagub Sani, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia telah melakukan Proses revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi yang merupakan upaya pelestarian situs Buddha terluas di Asia Tenggara (3.981 hektare). 

"Revitalisasi KCBN Muaro Jambi merupakan sebuah langkah tindak lanjut Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, terdapat dua hal yang dituju, diantarannya berkaitan dengan ketahanan budaya serta kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia," kata Wagub Sani.

"Pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung pelestarian dan pemajuan budaya KCBN Muaro Jambi untuk manfaat budaya, ekonomi, dan ekologi.  

Pengembangan Kawasan dan Infrastruktur Sektor Pertanian, Perdagangan, Industri, dan Pariwisata, (Kawasan Ujung Jabung, KCBN Muaro Jambi, KSPN Danau Kerinci, dan Geopark Merangin). Pelestarian KCBN Muaro Jambi tidak hanya berfokus pada cagar budaya, tetapi juga mengembangkan pelindungan alam dan lingkungan, karena kearifan lokal nusantara tidak pernah lepas dari apa yang alam berikan untuk dimanfaatkan para leluhur. 

KCBN Muaro Jambi diharapkan bisa kembali menjadi pusat peradaban, menjadi pusat pembelajaran sejarah nusantara dan berkontribusi menjaga alam Indonesia dimasa yang akan datang," tambahnya.

Lebih lanjut Wagub Sani menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya melakukan pengembangan kawasan disekitar KCBN Muaro Jambi dengan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan Candi Muaro Jambi dan memperkuat pengembangan Desa Wisata di Kawasan Candi Muaro Jambi. 

"Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya mendorong KCBN Muaro Jambi sebagai warisan dunia UNESCO. Peluang mewujudkan KCBN Muaro Jambi menuju warisan dunia disertai sejumlah tantangan, pengembangan kawasan tersebut untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat sekitarnya. 

Untuk itu Pelestarian KCBN Muaro Jambi harus memiliki kerangka kebijakan nasional yang kuat, dukungan anggaran yang memadai, serta penguatan regulasi dan pengawasan lintas sektor. Disinilah peran strategis DPR RI, khususnya Komisi X yang sangat kami harapkan dapat mendorong kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan pelestarian KCBN Muaro Jambi," jelas Wagub Sani.

"Sebagai penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi, kami memandang penting adanya pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, pelaku budaya, dunia usaha, serta masyarakat lokal. Pelestarian cagar budaya harus mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat sekitar, tanpa mengorbankan nilai dan keaslian warisan budaya itu sendiri," imbuhnya.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan komitmen Panja Komisi X DPR RI atas kunjungan kerja ini, kami berharap dapat terbangun pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi riil dilapangan, sekaligus lahirnya rekomendasi kebijakan yang konkret dan implementatif, guna memperkuat pelestarian Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi sebagai warisan budaya bangsa dan dunia," pungkasnya. 

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.PP dalam sambutannya menyampaikan bahwa komisi X DPR RI berfungsi sebagai panja pelestarian cagar budaya, terus melakukan fungsi pengawasan melalui Panja Cagar Budaya, yang dibentuk untuk mengawasi perlindungan dan pemanfaatan situs-situs bersejarah berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2010 dan UU Nomor 5 Tahun 2017. 

"Cagar budaya Candi Muaro Jambi sangat luar biasa dan harus dilestarikan, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, kita harus dukung bersama untuk dikelola demi untuk memberikan kesejahteraan bagi Masyarakat. Untuk itu kami mendorong komitmen pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk serius dalam melestarikan cagar budaya sebagai warisan nasional," ungkapnya. 

"Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muaro Jambi, situs purbakala peninggalan dari abad ke-6 wajib dilestarikan karena nilai sejarahnya sebagai pusat Pendidikan Buddha terbesar di Asia Tenggara. 

Sebagai warisan berskala internasional sangat perlu dilestarikan, dan juga kita butuh SDM yang kuat juga pendanaan baik pemerintah provinsi dan kabupaten, kita mendorong pemerintah pusat dari dana pelestarian cagar budaya 35 persen untuk melestarikan cagar budaya Candi Muaro Jambi. Bersama kita perjuangkan, karena Candi Muaro Jambi sangat luar biasa," tambahnya. (ARD)

 


Ad Placement

Politik

Pendidikan

Nasional