Media Online : www.duasatu.net

News

Pemerintah

Hukrim


 

Advertorial

Video

Jumat, 23 April 2021

Kuasa Hukum, Dicabut Atau Tidak BAP Oleh Saksi, Tergantung Pertimbangan Majelis Hakim

Sidang Lanjutan PN Tebo Via Zoom Metting/Foto dokumentasi duasatu.net

DUASATU.NET- Terkait upah kerja imas tumbang lahan milik Iday di desa Pedasan Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan saksi Supan melalui transaksi Internet Banking Mandiri di bantah oleh terdakwa Syamsurizal alias Iday saat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tebo, Jum'at (23/4/2021).

Terdakwa Iday, didampingi kuasa hukumnya, Hishom P Akbar, SH, MH membantah jika saksi Tomi Dwi Rizki Customer Service Bank Mandiri itu menyebut transaksi di lakukan menggunakan Internet Banking, Iday menegaskan jika dirinya tidak memiliki Internet Banking.

Sementara itu, JPU Kejari Tebo, Yoyok Adi Saputra dalam persidangan tersebut masih menanyakan soal kesaksian Supan pada sidang sebelumnya yang menyebut saksi Supan mendapat tekanan dari penyidik kepolisian saat pemeriksaan beberapa waktu lalu.

Saksi yang dihadirkan oleh JPU, yaitu Slamet Prayitno tetangga Supan, sesama penjaga kebun, bersaksi di persidangan Pengadilan Negeri Tebo, bahwa dirinya pernah sama-sama diperiksa saat itu oleh penyidik polisi, diakui Slamet, tidak ada tekanan terhadap Supan ketika di lakukan pemeriksaan, "katanya.

" Namun demikian, kuasa hukum Iday, tidak mempermasalahkan apa yang di sampaikan oleh JPU, terkait Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tolaknya. Di cabut atau tidak oleh saksi Supan, hal tersebut tergantung pertimbangan majelis hakim, "ujarnya dalam sidang. (ARD)

JPU Kejari Tebo Hadirkan Saksi Dari CS Bank Mandiri

Sidang Lanjutan Perkara Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan/Foto dokumentasi duasatu.net

DUASATU.NET- Tiga orang saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tebo, Yoyok Adi Spautra, dalam persidangan lanjutan perkara kerusakan dan pencemaran lingkungan dengan terdakwa Syamsurizal kerap di sapa Iday, di Pengadilan Negeri Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, Jum'at (23/4/2021).

Dari tiga orang saksi, satu orang tidak bisa di tampilkan melalui zoom metting, yaitu saksi bernama Supan sedangkan saksi Tomi Dwi Rizki merupakan karyawan Bank Mandiri dengan jabatan Customer Service (CS) mengikuti sidang dari Jambi secara daring, kemudian saksi Slamet Prayitno mengikuti persidangan tatap muka, sesuai dengan Protokol kesehatan (Prokes) Covid-19.

Persidangan yang di pimpin ketua majelis hakim Armansyah Siregar, SH, MH bersama 2 orang hakim anggota dan panitera tersebut tidak begitu menjadi sorotan serius jika di banding pada sidang sebelumnya.

" Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi yang di hadirkan oleh JPU ialah terkait upah kerja imas tumbang lahan milik Iday di desa Pedasan Kecamatan Sumay dengan saksi Supan melalui transaksi internet banking Mandiri. (ARD)

Lagi, Pemkab Tebo Terima Penghargaan SAKIP

Penghargaan SAKIP

DUASATU.NET- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo Provinsi Jambi kembali memperoleh Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas prestasi dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020.

Penghargaan yang ditandatangani langsung Menpan-RB Tjahjo Kumolo pada tanggal 22 April 2021 tersebut diberikan dengan predikat nilai B.

Berdasarkan lembaran laporan yang ditandatangani oleh Plt. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Agus Uji Hantara disebutkan bahwa Pemkab Tebo menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang masih perlu diperbaiki.

Hal ini disebabkan oleh peningkatan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil sudah baik namun belum signifikan.

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan PP Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertujuan menilai tingkat akuntabilitas pertanggungjawaban atas hasil (outcoume) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berorientasi terhadap hasil. (RED)

Kamis, 22 April 2021

Pemkab Tangerang Salurkan Bantuan Untuk Pelaku Usaha Mikro

Penyaluran Bantuan Pelaku Usaha Mikro

DUASATU.NET- Sesuai dengan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKMM) Republik Indonesia No.2 tahun 2021 sebagai peganti, peraturan menteri No.6 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional.

Bantuan Pelaku Usaha Mikro yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Sebesar 1,2 juta yang akan di berikan secara langsung melalui rekening dan melalui bank penyalur yang telah di tentukan oleh kementerian.

Selain itu, untuk proses pengajuan/usulan penerima BPUM tahun ini juga berbeda dengan tahun lalu, tahun ini usulan penerima melalui satu pintu melalui dinas yang membidangi Koperasi dan UKM saja.

“ UMKM Diberikan kepada seluruh pelaku Usaha Mikro terdampak. Baik kepada yang sudah menerima tahun lalu, maupun belum menerima yang sudah diusulkan ataupun yang lagi diproses,” ujar Kepala Bidang Usaha Mikro De Enang, Kamis (22/4/2021).

yang berhak menerima bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro hanyalah Pelaku Usaha Mikro dan harus di usulkan oleh Lembaga pengusul.

"Pemerintah tahun ini telah menyiapkan anggaran BPUM 2021 sebesar Rp 15,36 triliun dengan jumlah sasaran penerima manfaat 12,8 juta pelaku usaha mikro yang akan menerima dana bantuan masing-masing sebesar Rp 1,2 juta. Besaran ini memang berkurang dari tahun sebelumnya yang senilai Rp 2,4 juta,"

" Hal tersebut lebih dikarenakan pengurangan anggaran Pemerintah yang dialokasikan untuk mendukung program vaksinasi nasional Covid-19.

Adapun syarat untuk menerima BLT UMKM ini adalah sebagai berikut:

1. Berstatus Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Memiliki Usaha Mikro
4. Bukan ASN, TNI/Polri, serta pegawai BUMN/BUMD
5. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR.
6. Bagi pelaku Usaha Mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Para pelaku usaha mikro bisa mendaftar secara daring melalui website dengan mengakses tautan https://sibamas. tangerangkab.go.id. (EDI)

Rabu, 21 April 2021

Meski Ditolak Kuasa Hukum, JPU Sebut Saksi Supan Tak Cabut BAP Dalam Persidangan

JPU Kejari Tebo, Yoyok Adi Saputra,SH, MH/Foto dokumentasi duasatu.net

DUASATU.NET- Meskipun di bawah sumpah, Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tebo, diketahui tidak bisa baca dan tulis menyampaikan kesaksiannya di persidangan dalam perkara perusakan hutan dengan terdakwa Syamsurizal kerap di sapa Iday, pada Selasa (20/4/2021) saksi Supan mengaku mendapat tekanan selama dalam penyidikan yang di lakukan oleh pihak Kepolisian.

Supan sempat menangis saat menyampaikan kesaksiannya di hadapan hakim, dirinya di paksa untuk mengakui perbuatan yang tidak di perbuatnya untuk menandatangani BAP.

" Kendati diungkap oleh Supan di dalam persidangan, dan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat Polres dan pihak JPU Kejari Tebo di tolak oleh kuasa hukum Iday.

" Namun JPU, Yoyok Adi Saputra, SH, MH tidak serta merta menerima penolakan BAP yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Iday.

JPU Yoyok, Rabu (21/4/2021) di wawancara awak media di ruang kerjanya mengatakan, meskipun kuasa hukum Iday menolak BAP, saksi Supan pada saat persidangan, Selasa (20/4/2021) kemarin tidak mencabut BAP nya, "ucapnya.

" Lanjut Yoyok, sidang berikutnya pada Jum'at (23/4/2021) mendatang masih dalam agenda keterangan saksi, "tutupnya singkat.
(ARD)

Wabup Batanghari, Gelar Rapat Sinkronisasi Pembangunan Desa


DUASATU.NET- Wakil Bupati (Wabup) Batanghari H. Bakhtiar mengajak Forkopimcam dan OPD untuk sinkronisasi penyusunan dan pembangunan desa dalam menindaklanjuti hasil rapat bersama Wakil Bupati di Ruang Kaca Pendopo Bupati (19/4/2021).

Rapat yang dipimpin Wabup Batanghari di hadiri oleh Camat Muara Tembesi, Pj Sekda dan Asisten III Bupati, Kepala Desa se Kecamatan Muara Tembesi, seluruh Sekretaris desa, pendamping desa, dan OPD terkait di ruang Serbaguna Desa Rantau Kapas Mudo Kecamatan Muara Tembesi, Rabu (21/4/2021).

" Dijelaskan, Bakhtiar, sesuai visi misi Bupati dan Wabup terpilih Batanghari menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Batanghari berkomitmen untuk menciptakan budaya birokrasi yang harmonis serta sinegritas pembangunan daerah dan desa.

Dengan sinkronisasi perencanaan pembangunan desa pada pasal 79 Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, ditegaskan bahwa dokumen RPJM desa dan RKP desa adalah menjadi satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan desa dan kabupaten diupayakan harus dilakukan sehingga konstruksi UU Desa yang menghendaki perencanaan pembangunan desa sebagai salah satu sumber masukan bagi perencanaan pembangunan daerah.

Kepada OPD agar mengkaji kemungkinan penetapan peraturan kepala daerah tentang daftar kewenangan desa yang bersifat asal usul dan lokal berskala desa, tentunya dengan melalui proses identifikasi program dan kegiatan OPD yang masuk ke desa.

“ Dengan penetapan itu saya meminta agar OPD terkait secara proaktif mengawal desa untuk menetapkan melalui peraturan desa tentang kewenangan desa, "ucap Wabup Batanghari.

" Lanjut Wabup dirinya berharap kepada pemerintah desa dan stakeholder desa, BPD, Lembaga Desa dan masyarakat bersama-sama melakukan inventarisasi kembali jenis-jenis hak asal yang masih diberlakukan maupun prakasa masyarakat, karena hasil inventarisasi tadi akan diusulkan ke kabupaten untuk dipilah menjadi daftar kewenangan desa ditingkat kabupaten.

Semoga upaya mensinkronkan perencanaan pembangunan desa dan kabupaten demi mewujudkan kabupaten Batanghari tangguh dapat tercapai, pungkas Wabup. (ILHAM)

Selasa, 20 April 2021

Ngaku Dapat Tekanan, Saksi Tak Bisa Baca Dan Tulis, Kuasa Hukum Iday Tolak Semua BAP

Saksi Supan Saat Bersaksi Dihadapan Majelis Hakim PN Tebo/Foto dokumentasi duasatu.net

DUASATU.NET- Lanjutan sidang dengan terdakwa Syamsurizal kerap di panggil Iday, dalam perkara perusakan hutan dengan agenda keterangan saksi yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di ruang Cakra Pengadilan Negeri Tebo Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, kembali digelar.

Saksi yang di hadirkan dalam sidang yang di gelar dan di pimpin oleh ketua majelis hakim PN Tebo Armansyah Siregar, SH, MH Selasa (20/4/2021) adalah Supan dan anaknya bernama Sumadi.

" Di bawah sumpah, Supan yang diketahui tidak bisa baca dan tulis ini,dalam fakta persidangan, mengaku mendapat tekanan selama dalam penyidikan yang di lakukan oleh pihak Kepolisian.

Supan sempat menangis saat menyampaikan kesaksiannya di hadapan hakim, dirinya di paksa untuk mengakui perbuatan yang tidak di perbuatnya untuk menandatangani BAP.

" Fakta yang terungkap saat dalam persidangan tersebut, Kuasa Hukum Iday langsung menolak secara keseluruhan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik kepolisian dan pihak JPU Kejari Tebo.

" Dua BAP yang ditolak oleh Kuasa Hukum Iday tersebut, langsung dicatat oleh pihak Panitera Pengadilan Negeri Tebo, sebagai bahan pertimbangan dalam persidangan.

" Namun demikian, JPU Yoyok Adi Saputra, SH, MH tak serta merta menerima penolakan BAP oleh Kuasa Hukum Iday.

JPU menyebutkan dalam persidangan di hadapan majelis hakim, bahwa selama dalam pemberkasan BAP, Supan selalu di dampingi oleh anaknya yakni Sumadi. (ARD)

Tekan Angka Stunting, Pemkab Tangerang Gelar Rembuk Stunting 2021

Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Tangerang

DUASATU.NET- Sebagai langkah aksi percepatan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang-Banten gelar Rembuk Stunting Tahun 2021. Acara tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Grand Sol Marina, Jatiuwung, pada Selasa (20/4/21).

10 Desa jadi prioritas penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Tangerang, hal disampaikan Wakil Bupati Tangerang H Mad Romli di acara Pembukaan Rembuk Stunting Kabupaten Tangerang Tahun 2021.

“ Pelaksanaan Rembuk Stunting ini merupakan langkah strategis dalam mencanangkan dan mendeklarasikan komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan para pemangku kepentingan mengenai rencana intervensi penurunan stunting yang terintegrasi,” ucap Wakil Bupati Mad Romli yang sekaligus membuka acara tersebut.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Tangerang H Mad Romli mengatakan, Pelaksanaan Rembuk Stunting merupakan langkah strategis dalam mencanangkan dan mendeklarasikan komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan para pemangku kepentingan tentang rencana intervensi penurunan stunting yang terintegrasi. 

Lanjutnya, Untuk mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Tangerang, Pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 16 tahun 2020, tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Tangerang dan Surat Keputusan Bupati No.050/Kep.403-Huk/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Tangerang.

" Saya berharap tim konvergensi percepatan penurunan dan pencegahan stunting dapat merumuskan rencana aksi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tangerang, " ucap Wabup.

Hal tersebut tertuang pada ketetapan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Tangerang.

Di Kabupaten Tangerang sendiri masih terdapat beberapa desa yang memiliki angka stunting yang cukup tinggi dan upaya penurunan stunting diprioritaskan pada 10 desa lokus.

Sepuluh desa lokus tersebut yaitu Desa Tegal Angus (Tegal Angus), Desa Muara (Tegal Angus), Desa Rajeg Mulya (Rajeg), Desa Pondok Jaya (Sepatan), Desa Tanjung Pasir (Tegal Angus), Desa Sukasari (Rajeg), Desa Sasak (Mauk), Desa Banyuasih (Mauk), Desa Tanjakan (Rajeg) dan Desa Rancaliat (Kresek).

Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang Taufik Emil mengatakan berdasarkan data yang diperoleh, prevalensi balita stunting pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. 

“ Pada tahun 2019, prevalensi balita stunting di wilayah Kabupaten Tangerang sebesar 12% dan pada tahun 2020 sebesar 8,5% sekitar 15.318 balita.

Stunting sendiri merupakan kekurangan gizi buruk pada anak dalam 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK).

Taufik Emil juga mengatakan Pemkab Tangerang berkomitmen pada tahun 2021-2022 untuk menanggulangi dan menurunkan angka stunting serta menggelontorkan sejumlah dana.

“ Targetnya pada 2024, angka stunting menurun hingga 14% dan kami (Pemkab Tangerang) menganggarkan biaya sebesar Rp 45 milyar yang tersebar di beberapa PD dan termasuk alokasi dana desa,” ujar Taufik Emil.

Ia juga menjelaskan bahwa makanan, pengasuhan, kesehatan dan lingkungan merupakan faktor penting yang memengaruhi kasus stunting, dan hal ini terus diupayakan oleh pemerintah daerah. Kegiatan sosialisasi dan kegiatan-kegiatan lainnya diharapkan tetap konsisten dan masyarakat pun harus aktif.

Eppy Lugiarti selaku perwakilan Kementerian Desa yang juga menjadi narasumber menyambut baik dan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang yang berkomitmen dalam menekan angka stunting di wilayahnya.

“ Harapannya dari kegiatan Rembuk Stunting ini dapat disarikan apa yang menjadi kebutuhan desa dan apa yang perlu dilakukan oleh perangkat daerah terkait di Kabupaten Tangerang,” ujar Eppy Lugiarti. (EDI)

Babinsa Cikasungka Komsos Dengan Kepala Stasiun Tigaraksa Imbau Prokes

Babinsa Cikasungka Komsos Bersama KAI Tigaraksa

DUASATU.NET- Sebagai bagian tugas Binter untuk menjaga kondusifitas wilayah, Babinsa Desa Cikasungka Koramil 13/Cisoka Kodim 0510/Trs mengadakan Komunikasi Sosial (Komsos) dengan Kepala Stasiun Kereta Api (KA) Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Selasa (20/04/2021).

Kegiatan tersebut disambut positif oleh Kepala Stasiun Tigaraksa, dalam membicarakan Protokol Kesehatan dan kegiatan larangan antisipasi mudik lebaran.

Dandim 0510/Trs Letkol Inf Bangun I E Siregar melalui Danramil 13/Cisoka Kapten Inf Jefriansen Siapyung menjelaskan, dalam kesempatan tersebut Babinsa menyampaikan dan mengajak kepada masyarakat memperkokoh kemanunggalan TNI dengan Rakyat.

" Mari kita sama-sama menjalin rasa persatuan dan kesatuan guna menjaga kondusifitas wilayah demi tetap tegaknya NKRI dan bersama-sama melawan dengan mentaati peraturan pemerintah jangan mudik lebaran," katanya.

Danramil mengatakan dengan hadirnya Babinsa di tengah-tengah masyarakat, diharapkan "Saling memberikan informasi terkait situasi Kamtibmas yang terjadi di wilayah dan sebagai aparat pemerintah agar pelayanan yang baik kepada masyarakat," tegasnya. (EDI)

Tangerang Zona Orange Penyebaran Covid-19, Pemkab : Ada Kesalahan Data


DUASATU.NET- Terkait zona orange (waspada) di wilayah Kabupaten Tangerang, Juru Bicara (Jubir) COVID-19 Kabupaten Tangerang dr. Hendra Tarmizi menjelaskan ada kesalahan penarikan data, Senin (19/04/2021).

Jubir COVID-19 itu pun menerangkan, data tersebut merupakan data beberapa pekan lalu saat Kabupaten Tangerang masih menjadi zona orange, hal itu menyebabkan data penyebaran COVID-19 di Kabupaten Tangerang terhitung seperti kasus meningkat.

"Sebenarnya itu adalah data-data lama yang mungkin baru di sinkron-kan oleh provinsi kepada Kementerian Kesehatan, makanya tercatat atau terdata di aplikasi Kementerian Kesehatan sebagai zona orange," pungkas Hendra saat diwawancarai oleh tim Diskominfo.

Hendra juga menambahkan, status penyebaran COVID-19 di Kabupaten Tangerang semakin lama kasusnya semakin menurun, kasus yang dirawat dan juga angka kematian menurun, sedangkan untuk tingkat kesembuhan relatif meningkat.

Kendati demikian, untuk menghentikan penularan COVID-19, Pemkab Tangerang melalui Dinas Kesehatan terus melakukan vaksinasi secara bertahap, vaksinasi ini tetap berjalan dibulan ramadhan dan dilakukan di 44 Puskesmas serta 24 rumah sakit.

"Saat ini kita masih terus berjalan vaksinasi, walaupun memang vaksinasi secara bertahap dari provinsi sudah kita habiskan tahap satu, tetapi masih berjalan tahap dua sampai nanti setelah lebaran masih ada jadwal vaksinasi untuk tahap kedua," ucap Hendra.

Hendra selaku Jubir COVID-19 juga mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Tangerang, untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan serta tetap melakukan 4M (memakai masker, mencuci tangan memakai sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan), kemudian ia juga selalu mengingatkan untuk mengikuti vaksinasi untuk mencegah terjadinya penularan dari virus COVID-19 tersebut. (EDI)

Satpol PP Edukasi Prokes Pedagang Di Perum Sudirman Indah Tigaraksa

Pol PP Edukasi Prokes Covid-19 Kepada Pedagang

DUASATU.NET- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang memberikan edukasi protokol kesehatan kepada para pengunjung dan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Perum Sudirman Indah, Kelurahan Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Senin (19/4/2021).

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, Fachrul Rozi, S.Sos, M.Si mengatakan, bahwa pedagang yang ingin berdagang takjil saat bulan puasa ini, harus menerapkan protokol kesehatan (prokes), dengan ketat. Pasalnya, saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir.

"Ini sudah kegiatan tahunan, selama dia tidak melanggar ketertiban umum, tidak melanggar Perda, dan berjualan ditempat yang diperbolehkan tidak masalah tetapi tetap patuhi protokol kesehatannya," terang Kasatpol PP Kabupaten Tangerang.

Pihaknya (Satpol PP) menghimbau masyarakat agar tetap menghindari kerumunan selama Ramadhan dan tidak melakukan kerumunan di kondisi COVID-19.

Fachrul mengingatkan, pihaknya masih terus menerapkan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan dan PPKM Mikro. “Kami berharap seluruh jajaran masyarakat sama-sama menjaga protokol kesehatan dan tidak berkerumun melebihi batas waktu yang ditentukan,” katanya.

Pihak Satpol PP Kabupaten Tangerang sendiri, akan tegas membubarkan para pengunjung dan pedagang yang berkerumun secara persuasif, karena itu kami mengimbau kepada PKL di Wilayah Sudirman Indah untuk tidak berkerumun.

"Saat ini kami Giat monitoring dan patroli dulu ke pedagang yang ada di Sudirman Indah, akan kita evaluasi hasil dari kegiatan ini untuk dilakukan penegakan," tegas Ozi mantan Camat Kosambi ini. 

Sekretaris RW.06 Kelurahan Tigaraksa 
M Ahmad Susetio yang mendampingi tim Satpol PP dilokasi menjelaskan pihaknya 
dari Satgas COVID-19 tingkat RW dan RT di RW 06 Kelurahan Tigaraksa dan RW 12 Desa Pasir Nangka melakukan gerakan pencegahan COVID-19 di wilayah Perum Sudirman, pencegahan kerumunan dengan Cara Penyekatan Penduduk Dari Luar Sudirman.

"Satgas COVID RW 06 dan RW 12 selalu memberikan edukasi protokol kesehatan kepada warga demi mengatisipasi pencegahan COVID-19 di wilayah Perum Sudirman," ucapnya.

Sebagian para pedagang yang berada di Perum Sudirman Indah, sudah mendapatkan ijin dari pihak Perum Sudirman indah, terkecuali warga yang di luar Perum Sudirman Indah.

"Untuk warga yang dari luar Perum Sudirman Indah, tidak diperbolehkan untuk berjualan di lokasi dalam Perum Sudirman Indah dan yang di perbolehkan untuk berjualan hanya warga dari Sudirman Indah, yang telah di berikan sejenis kartu tanda pengenal," tuturnya.

Total semua pedagang yang berjualan dan didata oleh Sekretaris RW.06 sekitar 80 pedagang baik pedagang warga Sudirman Indah dan dari luar wilayah perumahan. 

" Kami ucapkan terima kasih kepada Satpol PP Kabupaten Tangerang yang sudah terjun langsung berikan edukasi kepada pedagang terkait Prokes COVID-19, di wilayah kami dan ada penegakan yang tegas ke pedagang yang dari luar Sudirman Indah," ujarnya. (EDI)

Senin, 19 April 2021

Pengakuan Kades Dan Cuitan Iday, 4 Dari 2 Orang Anggota DPR Tebo Ngaku Punya Lahan Berstatus HTR Dan HP

Kades Suo-Suo Saat Berikan Kesaksian Di PN Tebo/Foto dokumentasi duasatu.net

DUASATU.NET- Terkuaknya 4 orang nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, satu di antaranya mantan anggota dewan pasca di beberkan dalam sidang oleh Kepala desa Suo-Suo Kecamatan Sumay dan cuitan terdakwa Wakil Ketua DPR Syamsurizal kerap di panggil Iday dalam sidang perkara perusakan hutan di Pengadilan Negeri Tebo bakal berbuntut panjang.

Dua orang dari 4 nama tersebut adalah Mantan Ketua DPR Tebo Agus Rubiyanto, Radi Hartono, Fahri dan M.Ridwan.

Agus Rubiyanto dan Radi Hartono saat ini sebagai anggota DPR aktif Fraksi Golkar sedangkan Fahri adalah anggota Fraksi PDIP dan M.Ridwan mantan anggota DPR Tebo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Empat dari nama tersebut, Radi Hartono di temui sejumlah awak media di gedung DPR, Senin (19/4/2021) tak menampik memiliki lahan di desa Suo-Suo, seluas lebih dari 50 Hektar. " Namun di katakannya lahan tersebut bukanlah di dalam status Kawasan Hutan Produksi (HP) milik negara tapi berstatus Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

" Lahan itu lanjut Radi Hartono, kondisinya sudah lama di garap dan sudah ada hasilnya yaitu berupa kebun sawit dan karet, "ungkapnya.

Radi Hartono juga mengklaim jika lahan miliknya, sebagian merupakan pelepasan dari Presiden RI Joko Widodo seluas 6 ribu Hektar berstatus HTR yang terbagi di dua desa, yaitu Suo-Suo dan desa Triti Kecamatan Sumay.

" Terpisah, Fahri kerap disapa Pendek ini, pun mengaku memiliki lahan di desa Suo-Suo sebagaimana dalam cuitannya Iday baru-baru ini pasca sidang di PN Tebo.

Pendek menyebut lahan seluas lebih kurang 7 hektar tersebut dimiliki atau digarapnya sejak tahun 2004 lalu, sebelum dirinya menjadi anggota dewan, bahkan dia meyakini di lokasi sekitar lahannya mungkin ada ratusan orang yang memilikinya, "pungkasnya.

" Sejauh ini lanjut Pendek, dirinya mengaku pada Jumat lalu mendapat surat panggilan untuk hadir pada hari Selasa (20/4/2021) dari pihak Tipidter dalam rangka memenuhi undangan Polres Tebo terkait perkara yang menyeret sejumlah nama pejabat maupun DPRD Tebo yang sedang di jalani oleh Iday. (ARD)

Ad Placement

Politik

Pendidikan

Nasional