Media Online : www.duasatu.net

News

Pemerintah

Hukrim

Advertorial

Video

Kamis, 22 Februari 2024

Hari Keadilan Sosial: Tantangan Keadilan Sosial di Indonesia

Oleh: Yulfi Alfikri Noer S.IP., M.AP/foto; Diskominfo Pemprov Jambi 

JAMBI,DUASATU.NET- Tenaga Ahli Gubernur Bidang Tata Kelola Pemerintahan, setiap tanggal 20 Februari, seluruh dunia merayakan Hari Keadilan Sosial untuk mengingatkan pentingnya memperjuangkan masyarakat yang adil dan merata. 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui platform resminya, mengumumkan tema Hari Keadilan Sosial Sedunia 2024 dengan slogan yang menginspirasi, yaitu Global Coalition for Social Justice: Bridging Gaps, Building Alliance (Koalisi Global untuk Keadilan Sosial: Menjembatani Kesenjangan, Membangun Aliansi).

Tema yang menekankan pentingnya kerjasama lintas negara dan lintas sektor, perlu diakui bahwa tantangan yang dihadapi dalam menangani ketidaksetaraan sosial dan ketimpangan masih memerlukan upaya bersama yang lebih kuat. 

Sebagai respons terhadap panggilan ini, perlu adanya kolaborasi yang erat antara negara-negara dan lembaga-lembaga terkait untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan akses sumber daya. 

Di Indonesia, ketidaksetaraan sosial dan ketimpangan merupakan masalah yang kompleks dan beragam. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan ekonomi yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok-kelompok penduduk tertentu. Misalnya, pendapatan dan kesempatan kerja seringkali lebih terbatas di pedesaan dibandingkan dengan di perkotaan.

Salah satu program bantuan sosial yang menjadi fokus utama pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), adalah Program Keluarga Harapan (PKH). 

Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang tergolong miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. 

Melalui PKH, penerima bantuan mendapatkan transfer tunai secara berkala serta akses ke layanan pendidikan dan kesehatan yang disubsidi.
Selain itu, Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan program yang memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin. 

Dengan KIP, anak-anak penerima bantuan mendapatkan bantuan berupa uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan pendidikan seperti biaya sekolah, buku, dan perlengkapan lainnya.
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) adalah program yang memberikan bantuan pangan kepada keluarga miskin melalui mekanisme non-tunai, yaitu berupa kartu yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di warung atau toko pangan yang telah bekerja sama dengan pemerintah.

Melalui program-program ini, diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang lebih baik untuk hidup dengan layak dan meraih potensi maksimalnya.

Selain kesenjangan ekonomi dan akses terhadap layanan dasar, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah. 

Wilayah Timur Indonesia, sering mengalami tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dan akses terhadap infrastruktur dasar yang terbatas seperti jalan, air bersih, dan listrik masih tidak merata dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. 

Begitu juga dengan akses terhadap internet dan teknologi informasi, yang cenderung lebih terbatas di daerah pedesaan dan tertinggal.

Ketimpangan gender juga merupakan masalah serius di Indonesia. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender, masih ada ketidaksetaraan dalam hal akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, dan pengambilan keputusan antara pria dan wanita.

Tidak hanya itu, Indonesia juga rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi. Bencana-bencana ini cenderung memperburuk ketidaksetaraan sosial karena dampaknya sering kali mempengaruhi kelompok-kelompok yang paling rentan secara ekonomi dan sosial.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya terkoordinasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Ini termasuk investasi dalam pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta program-program yang mendukung inklusi sosial dan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat.

Melalui kolaborasi antarbangsa dan kerja sama antarlembaga, langkah-langkah tersebut dapat mengatasi hambatan-hambatan ini dan memastikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk meraih kesejahteraan dan keadilan. 

Dengan memperkokoh aliansi global untuk keadilan sosial, kita dapat menjembatani kesenjangan yang ada dan membawa perubahan positif bagi masyarakat di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa langkah-langkah konkret dalam kolaborasi antarbangsa dan kerja sama antarlembaga:

1. Pertukaran Pengetahuan dan Pengalaman: Negara-negara dapat mengadakan pertemuan, konferensi, atau lokakarya untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam menangani masalah-masalah sosial yang ada. Ini memungkinkan negara-negara untuk belajar satu sama lain dan mengadopsi strategi yang terbukti berhasil.

2. Pendanaan Bersama: Negara-negara dan lembaga-lembaga internasional dapat berkolaborasi dalam menyediakan sumber daya keuangan untuk mendukung proyek-proyek yang bertujuan mengurangi ketidaksetaraan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui dana hibah, pinjaman, atau investasi bersama.

3. Pembentukan Aliansi dan Jaringan: Negara-negara dan lembaga-lembaga dapat membentuk aliansi dan jaringan kerja sama untuk mengkoordinasikan upaya mereka dalam menangani masalah-masalah sosial tertentu. 

Ini memungkinkan mereka untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi solusi-solusi inovatif, membagi sumber daya, dan mengadvokasi kebijakan yang mendukung keadilan sosial.

4. Pengembangan Program Bersama: Negara-negara dan lembaga-lembaga dapat mengembangkan program-program bersama yang bertujuan meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan sosial lainnya.

Ini dapat mencakup program-program pelatihan, pemberian beasiswa, penyediaan layanan kesehatan dasar, dan program-program bantuan sosial lainnya.
5. Evaluasi dan Pemantauan Bersama: Negara-negara dan lembaga-lembaga dapat bekerja sama dalam melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap proyek-proyek yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tercapai dengan baik. 

Hal ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi tantangan yang muncul dan membuat perubahan yang diperlukan agar program-program tersebut lebih efektif.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah kolaborasi ini, negara-negara dan lembaga-lembaga dapat meningkatkan efektivitas upaya mereka dalam mencapai keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara global.

Pada Hari Keadilan Sosial ini, mari kita tingkatkan kesadaran akan pentingnya memperjuangkan hak-hak sosial bagi semua orang, serta membangun sistem yang inklusif dan berkelanjutan. 

Dengan menggalang dukungan bersama dan mengambil tindakan konkret, kita dapat menjembatani kesenjangan yang ada dan membangun masyarakat yang lebih adil dan merata untuk generasi masa depan. Kemensos, Hadir. Mantap. (ADL)

Wagub Sani Harap Rakor Staf Ahli Jadi Media Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Jambi

Wakil Gubernur Provinsi Jambi Drs. Abdullah Sani, M.Pd.I/foto: Diskominfo Pemprov Jambi 

JAMBI,DUASATU.NET- Wakil Gubernur Provinsi Jambi Drs. Abdullah Sani, M.Pd.I menyambut baik terselenggaranya Rapat Koordinasi (Rakor) Staf Ahli Kepala Daerah Se-Provinsi Jambi Tahun 2024 yang dinilai menjadi wadah silaturahmi dan berbagi pengalaman dan wawasan para Staf Ahli Kepala Daerah se-Provinsi Jambi dan diharapkan Rakor ini menjadi media bagi terwujudnya percepatan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jambi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 

Hal tersebut disampaikan Wagub saat membuka Rapat Koordinasi Staf Ahli Kepala Daerah Se-Provinsi Jambi Tahun 2024, bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Kamis (22 Februari 2024). 

Hadir pada kesempatan tersebut Unsur Forkopimda Provinsi Jambi dan kabupaten/kota se-Provinsi Jambi dan para Staf Ahli Kepala Daerah se-Provinsi Jambi. Kegiatan ini mengambil tema “Optimalisasi Peran dan Fungsi Staf Ahli dalam Meningkatkan Kualitas Kebijakan Kepala Daerah Menuju Jambi MANTAP”. 

“Rapat koordinasi ini memiliki arti dan makna penting dan strategis dalam upaya meningkatkan sinergisitas dan kinerja Staf Ahli Kepala Daerah Se-Provinsi Jambi. Saya berharap Rakor ini menjadi media bagi terwujudnya percepatan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jambi demi kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Jambi,” ujar Wagub Sani.

Dalam sambutan dan arahannya, Wagub Sani menyatakan bahwa para Staf Ahli Kepala Daerah se-Provinsi Jambi telah meringankan langkah dan meluangkan waktu untuk menghadiri Rapat Koordinasi ini. 

”Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya kedudukan dan peran strategis Staf Ahli, sehingga Staf Ahli Kepala Daerah se-Provinsi Jambi akan meningkatkan dan mengoptimalkan kinerjanya dalam membantu kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, demi kemakmuran masyarakat dan daerah,” kata Wagub Sani.

Selain itu, Wagub Sani juga berharap dengan digelarnya Rakor ini, akan terjalin sinergi dan kolaborasi antar Staf Ahli Kepala Daerah se-Provinsi Jambi untuk mengoptimalkan fungsi dan perannya dalam rangka mengakselerasi pembangunan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, perekonomian masyarakat dan daerah, serta kualitas sumber daya manusia Provinsi Jambi.

“Peserta Rakor Staf Ahli Kepala Daerah yang saya banggakan, berdasarkan Pasal 170 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis atau pertimbangan dalam perumusan kebijakan kepada Gubernur mengenai masalah urusan pemerintahan sesuai bidang keahliannya, serta mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan di tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan menyesuaikan kebutuhan dan keuangan daerah,” ucap Wagub Sani.

Wagub Sani juga menyampaikan bahwa Staf Ahli diisi oleh orang-orang yang berpengalaman dan berwawasan, yang mampu menjadi tim konseptor dan kreator yang mumpuni bagi kepala daerah, dalam memberikan kontribusi analisis kebijakan, masukan dan rekomendasi yang konstruktif untuk mengakselerasi pembangunan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. 

“Saya berharap agar bapak/ibu para Staf Ahli Kepala Daerah Se-Provinsi Jambi bangga terhadap jabatan yang diemban, berkontribusi aktif dan melaksanakan budaya kerja yang memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki, dalam memberikan kajian terkait isu-isu strategis dan terkini serta solusi terhadap permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, juga dalam pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah,” tutur Wagub Sani.

Pada kesempatan tersebut Wagub Sani berpesan kepada seluruh peserta Rakor untuk mengikuti Rakor dengan sebaik-baiknya, sehingga output Rakor ini berkontribusi besar bagi pemerintah daerah. 

“Saya berharap Staf Ahli Kepala Daerah se-Provinsi Jambi terus meningkatkan peran dan kreativitasnya dalam memberikan kajian dan tela’ah sebagai masukan bagi Kepala Daerah dalam menetapkan kebijakan terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk kemajuan daerah, yang tentunya kontributif terhadap kemajuan nasional Indonesia,” pungkas Wagub Sani.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Tema Wisman selaku Panitia Pelaksana menyatakan bahwa tujuan dari Rakor ini adalah untuk meningkatkan peran sesuai dengan kekhususan bidangnya masing-masing dalam memberikan masukan-masukan kepada Kepala Daerah berkenaan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. 

“Staf Ahli Kepala Daerah diupayakan memiliki kegiatan kajian-kajian rutin berkenaan dengan isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan daerah, kegiatan tersebut diharapkan para staf ahli dapat merumuskan dan memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis yang ada di daerah,” ujar Tema Wisman. (ADL)

BPBD: Banjir di Kec Sumay dan Tebo Tengah Berangsur Surut

Kondisi banjir di Kec Tebo Tengah berangsur surut/foto: BPBD Kab Tebo 

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Banjir susulan yang terjadi di sejumlah titik di Kecamatan Tebo Tengah dan Sumay dalam beberapa waktu terkahir ini tinggi muka air sungai Batanghari mulai berangsur surut,' ungkap A Roni, Sekretaris pada badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Tebo, Kamis (22/2/2024).

"Sampai saat ini permukaan tinggi muka air sudah surut,dari sisi volume air sudah bergeser bagian hilir", lanjutnya.

Pemerintah kabupaten (Pemkab) Tebo melalui BPBD sudah menyalurkan bantuan ke beberapa desa terdampak banjir," kata Roni.

" Bantuan tersebut berupa sembako, family kit, selimut dan matras sudah kita salurkan di beberapa desa terutama di Kec Sumay.

Roni mengatakan, bahwa banjir di dua Kecamatan ini sudah terjadi sekitar seminggu lalu, dan kondisi ketinggian air saat ini di yakini Sekban BPBD Kab Tebo sudah mulai menyurut. 

Berdasarkan data dan pantauan BPBD, warga terdampak banjir di Kec Tebo Tengah dan Sumay berjumlah 4.648 KK, sementara desa-desa di Kec lainnya tidak begitu berdampak.

Diketahui sebelumnya, sejumlah wilayah yang terendam banjir di Kec Sumay adalah desa Jati Belarik, Teluk Langkap, Tambun Arang, Punti Kalo, Lembak Bungur, Teluk Singkawang, Teriti, Tanjung Dani dan Suo Suo.

Sedangkan di Kec Tebo Tengah, Desa Semabu, Mangunjayo, Kelurahan Tebing Tinggi dan Desa Bedaro Rampak. (ARD)

Rabu, 21 Februari 2024

Lagi, Pelaku Curanmor Terekam CCTV, Gasak Motor Milik Karyawan Indomaret di KM 12 Tebo Tengah

Foto: Ist

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Lagi-lagi aksi pencurian sepeda motor (Curanmor) kembali terekam kamera pemantau CCTV, kali ini pelaku beraksi di depan Indomaret, KM 12 Jalan Lintas Tebo-Bungo, Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, pada Selasa (20/2/2024) sekira pukul 22.30 Wib.

Motor jenis Honda CRF yang dicuri oleh pelaku adalah milik seorang karyawan Indomaret.

Berawal korban tiba di Indomaret sekira pukul 17:30 Wib saat akan bekerja atau melakukan rutinitasnya.

" Saya parkir di teras Indomaret kemudian langsung kerja. Pukul 21:00 Wib masih ada motornya saya lihat, tapi pas pukul 22:30 Wib motor sudah tidak ada," ucapnya.

Kejadian itu pun langsung dilaporkan oleh korban ke Polsek Tebo Tengah.

Sementara itu Kapolsek Tebo Tengah melalui Kanit Reskrim Ipda Rey membenarkan Curanmor itu.

Pihaknya kata dia, telah melakukan olah TKP dan memeriksa CCTV, di lihat dari CCTV, pelaku mengenakan jaket biru, topi hitam dan masker hitam. 

" Terkait laporan ini sedang di proses dan korban sudah memberikan keterangan," lanjutnya.

Dikatakan Rey, ini kejadian Curanmor ketiga kalinya di wilayah hukum Tebo Tengah. Dua kejadian sebelumnya hingga kini masih diselidiki oleh polisi. (ARD)

Wagub Sani: Rakortek Dapat Percepat Terwujudnya Kota Layak Anak di Provinsi Jambi

Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I/foto: Diskominfo Pemprov Jambi 

JAMBI,DUASATU.NET- Wakil Gubernur (Wagub) Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi Teknik (Rakortek) yang dilaksanakan dapat mendorong sinergisitas dan kolaborasi antara pemerintah, stakeholder, swasta, dan masyarakat untuk mempercepat terwujudnya pembangunan Kota Layak Anak (KLA) di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi. 

Hal tersebut disampaikan Wagub saat membuka Rakortek Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah Dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Jambi Tahun 2024, sekaligus Peresmian Aplikasi Silayang dan Studio Siniar (Podcast) DP3AP2 serta Kesediaan Wagub Menjadi Bintang Tamu di Seminar DP3AP2 Provinsi Jambi, bertempat  di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi, Rabu (21/02/2024).

"Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap anak, memenuhi hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal, baik secara lahir, batin maupun sosial, sebagai sebuah investasi jangka panjang demi terjaganya kualitas kehidupan masyarakat kini dan nanti," ujar Wagub Sani.

Dikatakan Wagub Sani, permasalahan paling mendasar dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak adalah pendekatan pembangunan yang belum mengakomodir pentingnya bersama dalam pembangunan gender dan pemberdayaan gender. 

"Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender berbagai strategi dilakukan pemerintah daerah agar kesetaraan dapat dirasakan secara adil bagi semua masyarakat termasuk anak-anak," kata Wagub Sani.

Pada kesempatan tersebut Wagub Sani juga menyampaikan bahwa dirinya sangat mendukung terselenggaranya Rakortek.

"Agenda kegiatan pada hari ini sebagai upaya bersama dalam rangka peningkatan pembangunan gender dan pemberdayaan gender, demi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender melalui berbagai strategi untuk menjamin hasil pembangunan yang adil di Provinsi Jambi, termasuk bagi anak," ucap Wagub Sani.

"Besar harapan saya, Rakortek ini akan mendorong sinergisitas dan kolaborasi antara pemerintah, stakeholder, swasta dan masyarakat untuk mempercepat terwujudnya pembangunan Kota Layak Anak di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi, memberikan kepastian dan perlindungan terhadap anak, memenuhi hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal, baik secara lahir, batin maupun sosial, sebagai sebuah investasi jangka panjang demi terjaganya kualitas kehidupan masyarakat kini dan nanti," sambung Wagub Sani.

Wagub Sani juga berharap melalui Rakortek dapat mengintegrasikan komitmen dan sumber daya manusia pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin sistem pembangunan yang berkesetaraan gender demi terpenuhinya hak dan perlindungan bagi seluruh kelompok masyarakat.

Wagub Sani juga menyampaikan ucapkan selamat atas peresmian Aplikasi Silayang dan Studio Siniar (Podcast) DP3P2 Provinsi Jambi. "Saya ucapkan selamat atas peresmian Aplikasi Silayang dan Studio Siniar (Podcast) DP3P2 Provinsi Jambi. 

Pemanfaatan kemajuan teknologi ini menjadi bentuk komitmen dan langkah nyata Pemerintah Provinsi Jambi dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik secara fisik, verbal maupun dalam bentuk diskriminasi," tutur Wagub Sani.

"Saya berharap melalui aplikasi Silayang, masyarakat kian terbuka aksesnya dan memudahkan mereka untuk melaporkan kasus kekerasan maupun diskriminasi terhadap perempuan dan anak, baik yang mereka lihat, dengar maupun alami sendiri. Saya meminta kepada dinas terkait untuk menjalin kolaborasi dengan pemangku kepentingan, sehingga setiap pengaduan yang masuk melalui aplikasi Silayang dapat segera ditindaklanjuti.

Kasus yang masuk harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya, begitupun dengan korban harus didampingi," lanjut Wagub Sani.

Wagub Sani  berharap Studio Siniar DP3P2 Provinsi Jambi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang berbagai isu dan permasalahan terkait kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak. 

"Studio Siniar DP3P2 Provinsi Jambi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang berbagai isu dan permasalahan terkait kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak, sehingga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk bahu membahu dan mendukung pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan dan diskriminatif terhadap setiap kelompok masyarakat di Provinsi Jambi," harap Wagub Sani.

"Masyarakat yang teredukasi dengan baik terkait isu tersebut akan menjadi mitra strategi pemerintah yang tangguh untuk meminimalisir bahkan menghapus angka kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok marjinal, sebagai salah satu langkah nyata untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan di Provinsi Jambi yang kita banggakan ini," pungkas Wagub Sani.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi  Raden Najmi dalam laporannya menyampaikan, strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG).

"Melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan,” ujar Raden Najmi.

“Tujuannya, dalam rangka menyiapkan dan mengevaluasi seluruh kinerja serta menyamakan persepsi diseluruh kabupaten/kota untuk dijadikan sebagai acuan pembangunan yang lebih baik lagi,” tambah Raden Najmi.

Rakortek ini turut dihadiri para Sekretaris Daerah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi atau yang mewakili, para Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, para Kepala Bappeda kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, para OPD Provinsi Jambi terkait serta para tamu undangan lainnya. (ADL)

Begini Kata Pj Bupati Tebo Terkait Unras Warga Ma Tabir, Aspan Juga Pastikan Bakal Usut Pemalsuan Disposisi Surat

Penjabat Bupati Tebo H Aspan, ST/foto: redaksi duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Penjabat (Pj) Bupati Tebo H Aspan yang saat ini sedang bertugas keluar kota di Jakarta melalui sambungan telepon menanggapi aksi unjuk rasa (Unras) yang di lakukan oleh masyarakat Kecamatan Muara Tabir, Rabu (21/2/2024) di halaman kantor Bupati komplek pemerintah kabupaten (Pemkab) Tebo dan kantor kejaksaan negeri (Kejari) Tebo. 

Menanggapi permintaan masyarakat dalam aksi Unras agar Pemda mencabut izin PT APN, di sampaikan Aspan, bahwa kami selaku Pemkab Tebo tidak ada kewenangan untuk mencabutnya. 

" Namun upaya yang di lakukan Pemkab Tebo ialah mengirim surat permohonan atau petunjuk kekementrian agraria tata ruang (ATR) dan kepada Gubernur Jambi," lanjutnya.

Aspan menerangkan, tindaklanjut surat itu, Gubernur Jambi sudah memanggil Bupati Tebo bersama Kepala desa (Kades), Camat dan tokoh masyarakat Muara Tabir, bahwa izin PT APN tidak bisa dicabut sebelum 3 tahun.

" Apabila setelah 3 tahun, tidak ada realisasi dan progres dari pemohon maka izin baru dapat dicabut", ujar Aspan.

" Kemudian soal pemberhentian Kades Tanah Garo, dikatakan Aspan, sampai hari ini kami belum menerima surat itu. " Kalau surat itu sudah sampai, kami akan pelajari, apa yang disampaikan  memenuhi persyaratan untuk memberhentikan seorang Kades.

Selanjutnya terkait surat yang masuk yang katanya sudah di disposisi tanggal (3/1) ke dinas lingkungan hidup (DLH) hal ini tidak pernah kami lakukan, Aspan memastikan bakal menelusuri siapa yang memalsukan disposisi tersebut.

Atas disposisi yang tidak pernah di lakukannya itu, Aspan memastikan bakal di tindaklanjuti dan mengusutnya sampai tuntas. (ARD)

Gubernur Al Haris Hadiri Puncak HPN 2024 Digedung Ecovension Ancol Jakarta

Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH hadiri HPN 2024 di Jakarta/foto: Diskominfo Pemprov Jambi 

JAKARTA,DUASATU.NET- Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) yang dilaksanakan di Kawasan Ancol yaitu di Gedung Ecopark, DKI Jakarta, Selasa (20/02/2024).

Hadirnya Gubernur Al Haris ini sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan bagi seluruh insan pers yang telah berkontribusi dalam memajukan dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia.

HPN yang diperingati setiap tanggal 09 Februari ini menjadi pijakan jurnalisme ditanah air. Peringatan ini sekaligus merayakan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia (HUT PWI) yang dibentuk sejak 1946.

Peringatan HPN menjadi salah satu hasil dari Kongres PWI ke-28 yang berlangsung di Padang pada 1978. Awalnya, hal ini tercetus dari keinginan tokoh-tokoh pers untuk memperingati eksistensi dan peran pers Indonesia dalam lingkup nasional.

Acara HPN ke-78 ini bertema "Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Menjaga Keutuhan Bangsa" yang dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo.

Dalam sambutan dan arahannya Presiden Jokowi mengapresiasi insan pers yang selalu konsisten memberikan informasi kepada masyarakat dan juga mengawal proses demokrasi yang telah berlalu ini.

"Saya sampaikan selamat Hari Pers Nasional 2024, saya juga mengucapkan terima kasih kepada insan pers yang terus konsisten menemani masyarakat dalam mengendalikan demokrasi. Terima kasih insan pers sudah mengawal Pemilu 2024 yang baru saja kita jalani," ujar Presiden Jokowi.

Kemudian Presiden Jokowi mengungkapkan telah menandatangani Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Platform Digital yang mendukung Jurnalisme yang berkualitas. 

Jokowi juga mengungkapkan telah menandatangani Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme yang Berkualitas. Dimana sebelumnya telah mendengarkan aspirasi dari rekan-rekan pers baik itu media konvensional maupun digital.

Selain Presiden RI, turut hadir Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, beserta jajaran tokoh penting pers seperti Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dan Ketua PWI Hendry Ch Bangun, juga seluruh pimpinan daerah se-Indonesia. Pada puncak HPN kali ini, untuk Provinsi Jambi, selain dihadiri Gubernur Jambi H. Al Haris, juga turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Drs. Ariansyah, ME, Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik Diskominfo Provinsi Jambi Havid Dwiril, S.Kom beserta rekan-rekan pers Provinsi Jambi.  (ADL)

Selasa, 20 Februari 2024

Ngaku Sakit, Pelaku Diduga Hindari Jerat Hukum Terkait Pengeroyokan Wartawan

Foto: Ilustrasi 

LEBAKBANTEN,DUASATU.NET- Viral nya pemberitaan terkait salah satu jurnalis media PejuangHukum45.Com dikeroyok hingga terkena pukulan oleh oknum penambang liar pasir pantai di Kampung Cikumpay Desa Panggarangan pada Minggu (18/2/2024) belum menemui titik terang. 

Wakil Pemimpin redaksi PH45.Com, Ifan Trisa mengatakan, dirinya menemani jurnalis Sumardi alias Opang selaku korban untuk membuat laporan dan di terima oleh Kanit Reskrim Polsek Panggarangan.

Ifan Trisa menjelaskan, usai melapor, korban dibawa ke Puskesmas oleh Kanit Reskrim dan anggotanya untuk menjalani visum.

Keesokan harinya, Selasa (20/2/2024) lanjut Ifan, kita mencoba menghubungi Kanit Reskrim Polsek Panggarangan via telpon menanyakan perkembangan atas laporan korban Sumardi.

"Kanit Reskrim Polsek Panggarangan mangaku, sudah mengundang terduga pelaku namun beralasan sakit," katanya singkat.

Sementara itu pimpinan perusahaan Media PH45.Com, Joko Rahman yang notabene seorang advokat nasional mengatakan, pengeroyokan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang mengakibatkan rasa sakit pada tubuh, luka pada tubuh, dan merugikan kesehatan tubuh. 

Apalagi sudah ada hasil visual Visum et repertum hasil tertulis atau laporan yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan dokter terhadap korban kekerasan," ungkap Joko Rahman.

"Laporan ini dapat menjadi salah satu bukti sah di mata hukum. Tes visum adalah salah satu upaya penegakan keadilan bagi korban tindak kekerasan apalagi seorang jurnalis atau wartawan yang sedang menjalankan tugas," terang Joko. 

Joko berharap Polsek Panggarangan dapat bertindak tegas menjemput paksa dan hanya mendengar alasan sedang sakit si terduga pelaku, apakah ada pernyataan dokter jika benar terduga pelaku sakit," tegasnya. 

Banjir Lagi, Pj Bupati Tebo Langsung Turun Kelokasi Serahkan Bantuan di Triti

Penjabat Bupati Tebo H Aspan, ST serahkan bantuan di desa Triti Kec Sumay/foto: redaksi duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Kepala Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) melalui Kepala bidang (Kabid) kedaruratan dan logistik Hamdani Firdaus mengatakan, bahwa bencana banjir kembali di sejumlah titik di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

Dijelaskan Hamdani, sejumlah wilayah yang terendam banjir adalah Kecamatan Sumay meliputi desa Jati Belarik, Teluk Langkap, Tambun Arang, Punti Kalo, Lembak Bungur, Teluk Singkawang, Teriti, Tanjung Dani dan Suo Suo.

Sedangkan di Kecamatan Tebo Tengah, Desa Semabu, Mangunjayo, Kelurahan Muara Tebo, Kelurahan Tebing Tinggi dan Desa Bedaro Rampak", ungkap Hamdani, Selasa (20/2/2024).

Banjir yang terjadi sejak kemarin di beberapa titik itu diakui Hamdani saat ini kondisi sedikit naik dari kemarin. Rata-rata dengan ketinggian 1 meter", lanjutnya.

" Dari pantauan BPBD, untuk didesa Triti ada sekitar 100 kepala keluarga (KK) yang terdampak banjir, rumah dan akses jalan sekitarnya turut terendam",ujar Hamdani.

" Pemerintah telah memberikan bantuan ke warga, yang di serahkan langsung oleh Pj Bupati Tebo H Aspan, untuk 100 KK korban terdampak banjir di desa Triti Kec Sumay",kata Hamdani. (ARD)

PPP Amankan 3 Kursi di DPRD Kota Jambi

Foto: Ramadani 

JAMBI,DUASATU.NET- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Jambi telah mengamankan tiga (3) Kursi di DPRD Kota Jambi.

3 kursi tersebut berasal dari wilayah yang berbeda, yakni Dapil 2,3 dan 5.

Hal itu disampaikan pendatang dan penantang baru, Gusfa Wendri, SH, yang menyatakan berdasarkan hasil  rekapan data internal PPP, pihaknya telah meraih 3 kursi di DPRD Kota Jambi.

"Data yang kita kumpulkan dari seluruh formulir C1, kita mendapatkan 3 kursi di DPRD Kota Jambi," ungkapnya, Selasa (20/2/2024).

Dari 3 kursi itu diperoleh mendapat suara minimal, yakni 4.500 suara.

"Posisi aman sudah 3 dapil, namun yang sudah dipastikan dapil 3 Kec. Telnaipura, Danau sipin dan danau teluk melenggang ke DPRD," sambungnya.


"Sedangkan dapil 2 Kec. Alam Barajo dan dapil 5 Kec. Jambi selatan dan Pall merah, masih dalam proses," tandasnya.

Ia juga menargetkan, dari setiap dapil dapat kursi di DPRD Kota Jambi.

Sementara itu, berdasarkan pantauan situs resmi KPU, pemilu2024.kpu.go.id, untuk PPP Dapil 3 mendapatkan total suara partai dan calon 1.179, dapil 2 sebanyak1.921 dan dapil 5 sebanyak 2.123. (RMD)

Gubernur Jambi Lantik 117 Pejabat Eselon III dan IV

Pejabat eselon III-IV yang dilantik/foto: Diskominfo Pemprov Jambi 

JAMBI,DUASATU.NET- Bertempat di auditorium Rumad dinas  Gubernur Jambi, berlangsung pelatikan117 Pejabat Administrator dan Pejabat pengawas di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Pelantikan ini langsung dilakukan oleh Gubernur Jambi pada  (19/2/2024) sore.

Dari pelantikan itu terdiri dari 46 pejabat eselon III atau pada pemegang jabatan Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian ataupun Kepala UPTD. Sedangkan selebihnya ada pejabat eselon IV dan fungsional. 

Gubernur Haris meminta pejabat eselon III dan IV yang baru dilantik, menjalankan tanggung jawab sesuai tugas yang diberikan.

Dalam sambutannya, Al Haris menyampaikan "pelantikan ini merupakan realisasai dari jadwal pelantikan pada 3 Februari  lalu yang tertunda karena banyak yang tak hadir dan juga tak dipertimbangkan. "Jabatan itu amanah tambahan untuk bekerja lebih serius fokus dan menguji memimpin sebuah bagian dan bidang," sampainya.

Haris berpesan jabatan bisa berubah kapanpun. Ada eselon yang lama naik tingkat dan ini proses alami dari Allah SWT. "Bekerja dengan sebaiknya dan sesungguhnya, tak perlu loyal dg seorang haris namun kepada bangsa,"  ucapnya.

Ditambahkan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman pelantikan dalam rangka penyegaran dan hal yang biasa. "Dimana pak gubernur saat pelantikan juga mengatakan kinerja sangat penting ukurannya manakala menduduki jabatan, karena jabatan adalah amanah," ujarnya.

Sekda mengakui ada sejumlah pejabat yang belum hadir pada pelantikan Senin sore. Tindak lanjutnya, akan dijadwalkan pelantikan ulang pada Jumat mendatang oleh sekda. "Informasi tak datang, seperti karena terlambat, juga karena sedang melakukan perjalanan dinas, jumlahnya sedang dinventalisir," ucapnya. (ADL)

Senin, 19 Februari 2024

Pasca Terdakwa Budi Kasus Asusila di Tebo-Jambi Ajukan Kasasi, JPU Pun Kasasi

Kajari Tebo Ridwan Ismawanta,SH, MH/foto: redaksi duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan negeri (Kejari) Tebo turut menyatakan kasasi kasus asusila anak di Tebo. Hal itu di lakukan pasca pernyataan terdakwa Budi tidak menerima putusan banding di tingkat pengadilan tinggi (PT) Jambi dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Menanggapi itu Kajari Tebo, Ridwan Ismawanta berujar, putusan banding yang diajukan JPU ke PT Jambi telah mengakomodir poin keberatan jaksa.

Ridwan menyebut, sebenarnya dalam aturan kalau sudah diakomodir dan lebih dari 2/3 tuntutan kita bisa terima", lanjutnya.

Terdakwa sudah diputus 5 tahun penjara 3 bulan. Karena dia mengajukan kasasi kita juga kasasi," sambung Ridwan, Senin (19/2/2024).

" Diketahui terdakwa Budi, divonis ringan oleh hakim Pengadilan Negeri Tebo di hukuman 3 bulan penjara dan denda Rp10 juta.

Vonis ringan tersebut, JPU mengajukan banding dan divonis 5 tahun 3 bulan penjara.

Namun begitu, disampaikan Ridwan, pihaknya menghargai upaya hukum terdakwa Budi. 

"Ditegaskan Ridwan, "kita siap menghadapi di Mahkamah Agung, semoga sama dengan putusan banding," harapnya.

Dikasus ini, terdakwa Budi dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan asusila kepada anak di bawah umur berusia 13 tahun.

Sementara Anang Setiawan, ayah korban telah melakukan berbagai upaya untuk keadilan anaknya.

Anang merupakan warga Desa Balai Rajo, Kec VII Koto Ilir ini sempat ikut unjuk rasa di depan PN Tebo. Dan terakhir dia berencana berjalan kaki ke Jakarta untuk memperjuangkan keadilan untuk anaknya. (ARD)

 


Ad Placement

Politik

Pendidikan

Nasional