Media Online : www.duasatu.net

News

Pemerintah

Hukrim


 

Advertorial

Video

Rabu, 26 Januari 2022

Kebakaran di Ruko ICON BSD, 4 Unit Armada Damkar di Kerahkan Jinakan Api

Petugas Damkar lakukan pendinginan material bangunan/foto dokumentasi Damkar Kabupaten Tangerang

TANGERANG,DUASATU.NET- Empat unit mobil armada pemadam kebakaran (Damkar) di kerahkan untuk menangani kebakaran di Ruko ICON Horizon Broadway Blok M2/17 Desa Sampora Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang-Banten, Rabu (26/1/2022).

Kebakaran menghanguskan 1 buah rumah toko (Ruko) tersebut terjadi sekira pukul 15.30 Wib.Unit sampai di lokasi 15.50 Wib.

Kepala BPBD Kabupaten Tangerang melalui kedaruratan dan logistik, A.Munir mengatakan, beruntung dalam peristiwa kebakaran tidak ada korban jiwa, semua penghuni Ruko selamat.

" Namun begitu, untuk saat ini asal api tengah dalam penyelidikan aparat keamanan, sementara kerugian belum bisa ditaksir.

Munir menambahkan, jumlah unit yang di kerahkan 4 unit di antaranya 1 Unit pos BSD, 1 unit pos induk  BSD dan 2 Unit bantuan dari pasukan damkar Kota Tangerang Selatan (Tangsel). (EDI)

Firli Bahuri Rangkul Pers, Wujudkan Tujuan Indonesia

Foto dokumentasi JMSI

Oleh: Djono W. Oesman

JAKARTA,DUASATU.NET- Januari 2022 KPK mengungkap tiga kasus di eksekutif, satu di yudikatif. Itu kecil, kata Ketua KPK, Firli Bahuri. Pemberantasan korupsi mustahil hanya ditangani KPK. "Harus berupa orkestra," katanya.

Itu dikatakan Firli di hadapan ratusan anggota Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) pimpinan Teguh Santosa, yang CEO jaringan media massa online, Rmol, di Bandung, Jumat (21/01/2022).

Sebab, korupsi di Indonesia terlalu parah. Ratusan, bahkan ribuan koruptor ditangkap, pun korupsi tidak surut.

Orkestra Pemberantasan Korupsi, menurut Firli, ibarat orkestra musik. Peniup terompet memainkan dengan gayanya. Pemain drum menggebuk drum dengan caranya. Semua pemusik di orkestra memainkan alat musik masing-masing.

Firli: "Tapi, lagunya sama. Satu lagu dimainkan oleh pemain orkestra."

Firli mengutip Gone Theory karya Jack Bologne. Yang menyebut ada empat dasar terjadinya korupsi, begini:

1) Greed (keserakahan). Keserakahan pelaku korupsi, yang pada dasarnya ada pada semua manusia.

2) Opportunity (kesempatan). Sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi. Terkait kondisi organisasi, instansi, lembaga, yang membuka kesempatan bagi pelaku korupsi.

3) Need (kebutuhan). Sikap mental yang merasa tidak pernah cukup. Bersikap konsumerisme. Sarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai.

4) Exposure (hukuman koruptor yang ringan). Tidak menimbulkan efek jera terhadap calon koruptor. Sehingga, ada koruptor tertangkap tangan, pun masih juga banyak yang korupsi.

Itulah Gone Theory (Greed, Opportunity, Need, Expose).

"Corruption Becauso of Fail, Bad and Weak System" (Bologne, Jack, Gone Theory).

Rinciannya: Fail (gagal). Kegagalan sistem mencegah peluang korupsi. Bad (buruk). Yang berarti sistemnya butuk. Weak (lemah). Kelemahan ini membuat orang ingin korupsi.

Firli bicara itu di depan tokoh pers JMSI, sebab menurutnya, pers bisa berperan lebih besar dalam pemberantasan korupsi. Berita pers mampu membangun opini publik pembaca, membangun budaya anti-korupsi.

Ia mengutip prakata pembuka di acara JMSI itu. Yang disampaikan Ketua JMSI, Teguh Santosa. Bahwa pers anggota JMSI wajib berperan positif bagi Indonesia.

Firli lantas mengutip tujuan negara Indonesia, berdasar Alinea keempat, Pembukaan UUD 1945. Pers Indonesia harus mengacu ke situ.

1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

2) Memajukan kesejahteraan umum.

3) Mencerdaskan kehidupan bangsa.

4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Firli menegaskan pernyataan Teguh, bahwa pers JMSI seharusnya mengarah ke tujuan negara Indonesia yang sudah disepakati para founding fathers tersebut.

Firli: "Jadi, kalau ada berita pers bersifat ujaran kebencian, pecah-belah bangsa, hoaks, maka sangat jauh dari tujuan negara Indonesia." 

Pemberantasan korupsi, jelas melindungi segenap bangsa Indonesia. Sekaligus juga memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan pers, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ada empat lokasi kamar korupsi. Di eksekutif, legislatif, yudikatif, dan Partai Politik.

Di tiga kamar pertama, sudah jelas. Sangat sering koruptor dari kamar-kamar itu tertangkap tangan KPK. Terbaru, hakim di Pengadilan Negeri Surabaya.

Sedangkan, di nomor empat (Partai Politik) jarang disinggung. Padahal, di sana marak transaksional. Kader Parpol untuk bisa jadi ketua DPP, DPW, DPC, transaksional. Kader ikut pilkada, transaksional. 

Firli: "Berdasar survei kami, 82,83 persen para kader Parpol transaksional. Baik di dalam lembaga partai, maupun ke Pilkada. Ini politik biaya tinggi."

Lebih parah lagi, biaya Pemilu yang begitu besar, ditanggung sponsor. "Inilah embrio korupsi. Yang membuat penangkapan koruptor tak habis-habisnya, sekarang."

Tanpa banyak teori, Firli akan mengajak pers ikut masuk, mengawal jalannya sistem di empat kamar tersebut. "Apakah Anda siap?" tanyanya. Dijawab serentak: "Siap..."

Dikutip dari dokumen Partnership for Transparency, yang mengutip Majalah Fund for Peace and Foreign Policy, Juni 2013, korupsi parah menjadikan negara gagal.
 
Dalam indeks yang diterbitkan waktu itu, ada 10 negara gagal akibat korupsi, versi majalah tersebut. Paling parah Somalia. Disusul Kongo. Kebanyakan negara-negara Afrika dan Afghanistan. Indonesia tidak termasuk.  

Di situ disebut, negara gagal gegara korupsi, karena negara tidak mampu lagi membuat rakyat hidup sejahtera. Sebab, kekayaan negara dikorup para pejabat publik. 

Di semua urusan pelayanan publik, masyarakat harus membayar kepada petugas penyelenggara negara, yang mestinya melayani rakyat. Akhirnya, rakyat terpuruk dalam kemiskinan. Kian besar korupsi, kian parah kemiskinan rakyat.

Di Nigeria, yang terburuk dalam layanan publik. Dicatat USD 530 juta (Rp7,59 triliun) per tahun dana pemerintah untuk membayar“pekerja hantu”. Atau orang yang memasukkan nama mereka ke daftar gaji pemerintah, dan menerima gaji, tanpa bekerja.

Di Indonesia, beberapa waktu lalu terungkap, ribuan pegawai negara yang sudah mati, tetap menerima gaji. Cuma, mungkin, ini tak terpantau Partnership for Transparency, sehingga tak terpublikasi internasional.

Tapi, Majalah Fund for Peace and Foreign Policy, menyebutkan ini:

"Di Jakarta, Lima (ibukota Peru), Manila dan Nairobi, orang miskin membayar lima sampai sepuluh kali lebih banyak untuk air, dibanding rekan-rekan mereka yang kaya.”

Tidak ada rincian untuk kutipan tersebut. Bisa ditafsirkan, pemerintah Jakarta tidak mampu memberikan air minum gratis bagi seluruh warga. 

PDAM hanya (menjual) air tidak keruh. Tapi bukan air minum manusia sehat. Sedangkan di negara-negara yang tidak korup, mampu memberikan air minum gratis kepada rakyat mereka.

Hanya dari air minum ini saja, pemerintah sudah tidak mampu memenuhi tujuan negara Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan negara. Berdasar Alinea keempat Pembukaan UUD 1945:

1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (dari muntaber akibat minum dan masak dari air tidak keruh).

2) Memajukan kesejahteraan umum (sudah cukup maju, tapi masih banyak yang miskin).

Maka, tausiah Firli di atas bagai meluruskan kondisi bangsa kita yang kini melenceng. Marak dengan ujaran kebencian, bermotif politik, meraih kekuasaan. 

Walaupun, bagi pelaku ujaran kebencian, tausiah itu bagai debu tertiup angin. Tak berbekas. (JMSI)

Penulis adalah wartawan senior, tinggal di Jakarta

PP JMSI Lakukan Silaturahim dengan Ketua Umum HIPMI, Ini Hasil Percakapannya

Foto dokumentasi JMSI

JAKARTA,DUASATU.NET- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Mahmud Marhaba, melakukan silaturahim ke Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Mardani H Maming, Selasa (26/01/2022) di kantor HIPMI Pusat di gedung Tresure SCBD District 8 Jakarta. 

Sekjen JMSI didampingi Bendahara Umum, Zaki Mubaroq dan Tim Kerja External JMSI, Nico Alpian.

Dalam percakapannya dengan Ketum HIPMI Mahmud menjelaskan terkait dengan keberadaan organisasi perusahan pers JMSI yang sejak tanggal 6 Januari 2022 telah ditetapkan sebagai konstituen dewan pers yang dibuktikan dengan SK Dewan Pers tertanggal 10 Januari 2022 yang ditandantangani langsung oleh Ketua Dewan Pers, Muhammad NUH.      

Perbincangan antara Pengurus Pusat JMSI terkait dengan rencana undangan Panitia HUT JMSI ke-2 yang akan dilakukan di Kendari Sulawesi Tenggara tanggal 8 Pebruari 2022 mendatang, dimana Ketua Umum HIPMI selaku pembicara pada acara seminar nasional. 

"Alhamdulillah Ketum HIPMI Mardani H. Maming siap menjadi pembicara pada seminar nasional tanggal 7 Pebruari mendatang. Ini merupakan waktu yang disepakati, mengingat padatnya agenda Ketum HIPMI," ungkap Mahmud Marhaba yang juga sebagai pimpinan redaksi media siber carapandang.com.  

Mardani Maming yang merupakan mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dua periode itu berharap agar kegiatan ini akan menjadi langkah awal dibangunnya sinergitas antara kedua lembaga ini hingga ke daerah masing-masing. 

"Saya menyambut baik undangan dari Panitia HUT JMSI dan siap memberi sumbangsih pemikiran ditengah-tengah para pengusaha media siber di tanah air," ungkap Maming yang memiliki visi untuk menjadikan pengusaha di bawah naungan HIPMI dapat memberikan kontribusi bagi pemerataan ekonomi.

Diakhir pertemuan antara JMSI dan HIPMI, Sekjen Mahmud menyerahkan company profile terkait sejarah perjalanan JMSI menjadi konstituen dewan pers diusia 2 tahun ini.(JMSI)

Sani Tegaskan, Kualitas Pendidikan Sangat Penting

Drs. H.Abdullah Sani, M.Pd.I, Wakil Gubernur Jambi/foto Humas Pemprov Jambi

JAMBI,DUASATU.NET- Wakil Gubernur Jambi, Drs.H.Abdullah Sani,M.Pd.I, menegaskan, kualitas pendidikan sangat penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan berakhlak mulia. 

Hal tersebut disampaikan Sani saat menghadiri Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 44 SMA Negeri 3 Kota Jambi Tahun 2022, yang berlangsung di SMA Negeri 3 Kota Jambi, Rabu (26/01/2022).

“Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada sekolah sekolah dan lembaga pendidikan yang ada di Provinsi Jambi karena pendidikan sangat menentukan dan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan berakhlak mulia,” tegas Sani.

Sani menuturkan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kepentingan yang sangat tinggi terhadap dunia pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena pendidikan merupakan saluran utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dan berakhlak mulia merupakan sumber daya pertama dan paling utama dalam pembangunan.

“Visi pembangunan Provinsi Jambi kita namakan Visi Jambi MANTAP (Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah, dan Profesional) di bawah Ridho Allah Subhanahu Wa Ta’ala, dengan tiga misi turunannya:

Pertama adalah Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan, kedua adalah Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, dan yang ketiga adalah Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia, sehingga Pemerintah Provinsi Jambi memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tutur Sani.

Sani mengajak tenaga pendidik, peserta didik dan semua jajaran SMA Negeri 3 Kota Jambi untuk lebih bersyukur, melakukan instrospeksi dalam meningkatkan kinerja dan kualitas sehingga bisa meraih berbagai prestasi di lingkup Kota Jambi, Provinsi Jambi dan sampai ke tingkat nasional.

“Kepada seluruh siswa dan siswi untuk belajar dan berkarya, teruslah berkembang menjadi orang yang cerdas, memiliki berbudi pekerti, berkarakter tangguh, patuh kepada orangtua, hormat kepada guru, sayang kepada teman, peduli terhadap lingkungan sekitar baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam, jadilah pembelajar yang rendah hati sepanjang hayat, serta menjadi sumber daya yang unggul bagi Provinsi Jambi dan Indonesia,” pesan Sani.

Sani juga memberikan apresiasi kepada Kepala Sekolah, seluruh guru, seluruh pegawai, dan seluruh pihak terkait yang telah melaksanakan tugas dan mengemban tanggung jawab, serta berupaya untuk meningkatkan kemajuan SMA Negeri 3 Kota Jambi.

Selama 44 tahun berkiprah dalam dunia pendidikan, tentunya SMA Negeri 3 Kota Jambi telah banyak memberikan kontribusi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, khsususnya Provinsi Jambi.

Sani mengungkapkan, keberadaan SMA Negeri 3 Kota Jambi dan sekolah-selokah lainnya serta lembaga pendidikan di Provinsi Jambi turut mendukung dan memberikan kontribusi terhadap misi ketiga yaitu Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Peringatan HUT ke 44 SMA Negeri 3 Kota Jambi ini sebagai momentum untuk bersyukur dan momentum dalam melakukan refleksi, instrospeksi serta evaluasi untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi.

“Kita harus bersyukur bahwa eksistensi SMA Negeri 3 Kota Jambi bukan karena kemampuan dan kehebatan kita sebagai manusia, tetapi karena pertolongan dan tuntunan Allah Subhanahu Wa Ta’ala pemilik alam semesta,” ungkap Sani. (ADL)

Terima Salinan Putusan PN Tebo, PMD Segera Tentukan Status Kades Medan Sri Rambahan

Kadis PMD Kabupaten Tebo, Nafri Junaidi,SH, MH/foto dokumentasi duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Salinan putusan Pengadilan Negeri (PN) Tebo atas vonis Kepala desa (Kades) Medan Sri Rambahan, Azwan dinyatakan bersalah dengan hukuman 7 bulan penjara telah di terima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Tebo.

Kepala Dinas Pemerintah Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, Nafri Junaidi Rabu (26/1/2022) membenarkan jika pihaknya telah terima salinan putusan vonis Kades Medan Sri Rambahan dari PN Tebo.

Nafri mengatakan, Kades Medan Sri Rambahan dinyatakan bersalah dan di kenakan sanksi hukuman penjara selama 7 bulan. 

Sesuai UU Desa nomor 6 tahun 2014 bahwa siapa yang tersangka dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara bisa diberhentikan dengan putusan Bupati. 

"Telah dinyatakan bersalah dengan ancaman 5 tahun walau satu hari dia masuk penjara tetap di berhentikan, "tegas Nafri. 

Status Kades Medan Sri Rambahan tetap di berhentikan melalui proses, "kata Nafri lagi.

" Begitu di tetapkan sebagai terdakwa terang Nafri, PMD sudah mengeluarkan Pjs, sampai kini tidak ada masalah di desa. 

Sebelumnya lanjut Nafri, nota dinas sudah dinaikan, pihaknya akan di proses dengan sanksi, apa diberhentikan atau seperti apa, ada tim pemberi sanksi dari Pemda, sebav soal sanksi bukan kewenangan PMD.

Selain itu Dinas PMD menghimbau bagi desa yang akan melaksanakan Pilkades di Kabupaten Tebo, pastikan dalam kondisi bersih, tidak ada celah untuk di permasalahkan, secara pribadi atau kelompok,"pinta Nafri.

" Administrasinya di pastikan harus clear and clean, seperti Ijazah kalau merasa belum clear pihaknya meminta untuk di tinjau kembali,"tandasnya. (ARD)

Disdik Kabupaten Tangerang Perbaiki Sekolah Secara Bertahap

Foto dokumentasi Disdik Kabupaten Tangerang

TANGERANG,DUASATU.NET- Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang akan memperbaiki bangunan sekolah yang rusak secara bertahap dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia.
 
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Syaifullah mengatakan, perbaikan ruang kelas yang rusak seperti di SMPN 2 Kecamatan Kosambi sedang di lakukan.
 
"Sedang kami perbaiki tiga ruang kelas di SMPN 2 itu. Jadi semuanya itu bertahap (untuk dilakukan perbaikan), Insya Allah cepat kita selesaikan," ucapnya.
 
Ia mengatakan, perbaikan sekolah lainnya secara bertahap akan terus dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Mengingat, masih adanya sekolah lain yang membutuhkan renovasi bangunan tersebut. Agar nantinya proses pembelajaran yang dilakukan dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada siswa.

Selain itu, renovasi secara bertahap yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kerusakan bangunan dengan melihat presentase kerusakan. 

"Perbaikan akan kami lakukan juga di sekolah lain, jadi kita mencoba bersifat adil. Kita lakukan bertahap sesuai dengan kerusakan dan persentase kerusakannya, kita punya 950 sekolah jadi harus adil. Sekolah yang lain juga butuh disentuh," ujarnya. 
 
Selain itu, lanjut Syaifullah, untuk bangunan di SMPN 2 tersebut kerusakan yang terlihat tidak sampai 50 persen. Hal tersebut didapat berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi bangunan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

"Untuk sekolah lain, saya berharap kepada pihak sekolah untuk bersabar, kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan perbaikan sekolah lainnya yang ada di Kabupaten Tangerang secara bertahap," ujar Syaifullah.
 
Sebelumnya, dikabarkan sejumlah ruang kelas di SMPN 2 Desa Congklang, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang mengalami kerusakan, sehingga sebagian siswa terpaksa harus bergantian menggunakan ruang kelas untuk belajar. (EDI)

Camat Kemiri dan Indonesia Power Tanam 25 Pohon Gamal di Area PLTU

Foto dokumentasi Diskominfo Kabupaten Tangerang

TANGERANG,DUASATU.NET- Camat Kemiri bersama PT Indonesia Power melakukan penanaman perdana pohon Hutan Tanaman Energi (HTE) di area POS 1 PLTU Banten 3 Lontar OMU. Penanaman 25 pohon gamal tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mendorong penggunaan Energi Baru Terbarukan 

“Penanaman perdana ini bertujuan untuk mendorong penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT),” ujar Camat Kemiri, Hadiyanto. 

Kegiatan ini merupakan wujud dukungan pencanangan transformasi energi baru terbarukan dan akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau dan rendah karbon. 

Pohon gamal diketahui dapat di manfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik terbarukan dan fungsi bahan bakar lainnya sebagai pengganti batu bara. 

Hadiyanto menuturkan, dengan memanfaatkan bio massa yang dihasilkan dari tanaman energi tersebut untuk memenuhi kebutuhan cofiring pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai campuran batubara untuk mendorong target bauran EBT 23% pada tahun 2025. 

“Penanaman perdana HTE ini juga sekaligus sebagai eco inovasi atau sebagai inovasi sosial di masyarakat,” tuturnya. 

Tak hanya itu, 500 pohon kaliandra ditanam di lahan PLTU lainnya. Penanaman perdana ini dilakukan serentak di seluruh PT Indonesia Power di Indonesia. 

"Semoga ke depannya penggunaan bahan baku energi yang lebih ramah lingkungan seperti ini dapat terus meningkat sehingga kualitas lingkungan kita juga meningkat,” pungkasnya. (EDI)

BPBD Kab Tangerang Evakuasi Pohon Tumbang Akibat Hujan di Sertai Angin Kencang di Mekar Baru dan Mauk

Foto dokumentasi Damkar BPBD Kabupaten Tangerang

TANGERANG,DUASATU.NET- Petugas Damkar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang evakuasi 2 pohon yang tumbang akibat hujan disertai angin kencang di wilayah Mauk dan Mekar Baru, Rabu (26/1/2022).

Peristiwa pohon tumbang tersebut terjadi 
sekira dinihari pukul 04.30 Wib, di Kp. Sura RT 05 RW 01 Ds. Mekar Baru Kec. Mekar Baru menimpa dapur rumah dan kandang bebek milik Solehudin.

“Pohon Ambon ini tumbang karena kondisi yang sudah tua dan kropos diterjang hujan lebat dan angin kencang, beruntung tidak ada korban jiwa, karena saat itu Solehudin sedang dalam rumah. Namun batang dan ranting pohon menimpa dapurnya, jelas Abdul Munir Kabid kedaruratan dan logistik BPBD Kabupaten Tangerang.

Guna merapihkan pohon tumbang, kami kerahkan 5 orang petugas Damkar Pos Kronjo dibantu relawan kebakaran dan masyarakat Desa Mekar Baru.

" Selanjutnya, peristiwa pohon tumbang di daerah Mauk. Pasukan Damkar Pos Mauk menerjunkan 5 orang personil merapihkan pohon tumbang di Jl. Raya Tanjung Kait, di depan Patekong Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk.

Munir menjelaskan kronologisnya, akibat pohon kropos, sudah tua dan angin kencang disertai hujan yang melanda wilayah Mauk dan sekitarnya, jenis pohon yang tumbang pohon Angsana. Tidak ada korban jiwa, hanya saja pohon tumbang itu menimpa bangunan POS Ormas BPKB tak berpenghuni,"pungkasnya. (EDI)

Pasca di Blokir Warga, Sukandar Bilang Jalan Betung Bedarah Dalam Waktu Dekat di Perbaiki

Warga blokir jalan Betung Bedarah beberapa waktu lalu/foto dokumentasi duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- 
Bupati Tebo telah perintahkan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk menimbun jalan Betung Bedarah yang rusak pasca di blokir oleh warga beberapa hari yang lalu.

Saya sudah panggil Kadis PU supaya kondisi jalan yang ada akan di timbun melalui anggaran perawatan, yang ada di PU," kata Sukandar, Selasa (25/1/2022).

" Dengan pertimbangan lanjut Sukandar, kondisi jalannya sudah rusak, ketika program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mulai dikerjakan, suplai material dari luar kedalam bisa dilaksanakan, "ujarnya.

Terpisah Pelaksanaan tugas (Plt) Kadis PUPR Tebo, Sardi, Rabu (26/1/2022) melalui sambungan telepon mengatakan, perbaikan jalan Betung Bedarah akan di lakukan setelah perbaikan jalan 21 Paal 12 selesai di kerjakan.

" Soal biaya menggunakan perawatan yang ada di dinas PU seperti di katakan oleh Bupati, sambung Sardi hingga saat ini belum ada anggaran khusus di dinasnya untuk penanganan jalan Betung Bedarah.

" Barangkali akan kita jajaki dulu dengan Camat, kebetulan Ketua DPRD Tebo ada di sana juga nanti seperti apa, "ungkap Sardi. (ARD)

Sopir Angkot dan Kenek Berhasil di Tangkap Satreskrim Polresta Tangerang, Ini Kasusnya

Dua tersangka yang ditangkap tim gabungan Satreskrim Polresta Tangerang/foto dokumentasi Polresta Tangerang

TANGERANG,DUASATU.NET- Satruan reserse kriminal Polresta Tangerang Polda Banten bekuk 2 orang pria berinisial IS (22) dan GG (24). IS diringkus Sabtu (22/1/2022) di Desa Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa dan GG ditangkap sehari kemudian di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang.

IS dan GG ditangkap diduga sebagai pelaku pemerkosaan dan percobaan pembunuhan terhadap seorang karyawati berusia 24 tahun di dalam sebuah mobil angkot di wilayah Desa Gembong, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Kamis (20/1/2022) lalu.

Kapolresta Tangerang Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, Selasa (25/1/2022) menjelaskan, kedua pelaku terbilang sadis, selain perkosa korban, kedua pelaku menganiaya dalam angkot dan melakukan percobaan pembunuhan.

“Korban dibuang ke Sungai Ciujung oleh kedua pelaku,"sambung Zain.

Kronologis peristiwanya dijelaskan Zain, berawal korban akan menjenguk orang tuanya yang baru datang dari Lampung ke daerah Cikande. Korban berangkat dari kontrakannya di daerah Balaraja menaiki angkot. Di dalam angkot, hanya ada sopir, kenek dan korban. 

Di SPBU Gembong, angkot berhenti sekitar 10 menit, detelah kembali jalan, kenek menutup pintu kendaraan, dan seketika kenek menganiaya korban.

“Kenek memukuli dan menendang korban berulang kali ke bagian dada dan punggung hingga mencekik leher, tidak cuma itu kenek angkot menimpahkan ban serep yang berada di bawah kursi penumpang,” ungkap Zain.

Setelah korban mengalami kekerasan, sopir menyerahkan kendali angkotnya kepada kenek. Selanjutnya sopir angkot membuka celana korban dan memperkosanya. Setelah diperkosa, angkot berhenti, para pelaku melakukan pemukulan kembali dan mencekik untuk membunuh korban dan sempat memastikan kematian korban dengan cara memukul korban, setelah itu di buang ke Sungai Ciujung.

‘Korban berhasil menyelamakan diri dengan cara berenang ke tepi sungai selanjutnya korban meminta bantuan kepada orang yang berada di sekitar sungai,”kata Zain.

Selanjutnya korban melapor ke polisi. Petugas pun melakukan serangkaian penyelidikan oleh Tim gabungan yang dipimpin Kasat Reskrim Polresta Tangerang Kompol Dadi Perdana Putra, dan berhasil mengidentifikasi pelaku dan di lakukan penangkapan.

" Diketahui tersangka IS adalah residivis sudah pernah 2 kali ditahan untuk kasus pemerkosaan anak di bawah umur dan kasus pencurian dengan pemberatan. Begitu juga tersangka GG seorang residivis kasus curanmor.

“Para pelaku dijerat Pasal 365 KUHP dan Pasal 285 KUHP dan/atau Pasal 340 juncto 53 KUHP dan/atau Pasal 338 juncto 53 KUHP dengan ancaman pidana hukuman mati,” tegas Zain. (EDI)

Selasa, 25 Januari 2022

Kecamatan Balaraja Canangkan 45 Usulan Dalam Program 2023

Foto dokumentasi Diskominfo Kabupaten Tangerang

TANGERANG,DUASATU.NET- Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2023 tingkat Kecamatan Balaraja yang digelar pada Selasa (25/01/2022), fokus pada peningkatan di sektor pendidikan dan penurunan angka kemiskinan serta pengangguran.

Camat Balaraja, Yayat Rohiman menjelaskan, program pembangunan tahun 2023, terdapat 45 usulan, baik kegiatan fisik dan nonfisik yang dihimpun melalui Musrenbang tingkat kelurahan dan desa. Dari usulan berbagai kegiatan fisik atau pembangunan sarana dan prasarana masyarakat, pemugaran gedung sekolah dan peningkatan pelayanan Puskesmas menjadi program prioritas. 

Selain itu, Yayat menyampaikan pada tahun 2022 ini terdapat 37 kegiatan yang akan dijalankan, seperti bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembangunan pada wisata religi yang berada di Desa Tobat, pembangunan saluran air, dan juga pembangunan jalan serta pemasangan paving blok di setiap desa. Untuk menunjang perekonomian warga, Kecamatan Balaraja akan membangun kampung tematik di Desa Gembong.

"Usulan ini merupakan usulan yang kami kumpulkan dari musyawarah tingkat desa dan kelurahan, dan ini semua sudah disepakati bersama untuk kita bahas di tingkat Kecamatan," ujarnya.

Dia mengatakan, untuk beberapa usulan dari Musrenbang terdahulu yang belum sempat direalisasikan, Yayat juga akan kembali memasukan usulan tersebut pada Musrenbang tahun 2023.

"Walaupun di tahun lalu ada beberapa (usulan) yang belum terealisasi mengingat anggaran yang kita dapat sangat terbatas, kami akan terus berusaha dan terus berupaya. Mudah-mudahan akan terealisasi semuanya," ujarnya.

Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Balaraja, Kosasih mengatakan, terdapat beberapa isu strategis yang perlu menjadi fokus utama dalam musrenbang kali ini. Di antaranya perihal kemacetan yang sering terjadi di wilayah Kecamatan Balaraja, penataan pasar, pembangunan jalan, dan kesejahteraan para petani yang ada di wilayah Kecamatan Balaraja.

Ia berharap pembangunan infrastruktur untuk masyarakat menjadi program dalam Musrenbang Kecamatan untuk pembangunan 2023. Selain itu, pembangunan jalan segera direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.

"Kami berharap isu strategis dimasyarakat ini dapat cepat terealisasikan pada tahun anggaran yang mendatang," ujar Kosasih.

Sebagai informasi, kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan Balaraja ini dihadiri oleh enam anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang yang masuk dalam Dapil 1, perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang, perwakilan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, dan juga seluruh unsur Forkopimcam Balaraja. (EDI)

Demi Kepastian Hukum Sukandar Sengaja Sarankan Penyewa Ruko 44 Gugat Pemkab Tebo

Bupati Tebo, DR.H Sukandar/foto dokumentasi duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- 
Bupati Tebo H.Sukandar mengatakan, terkait proses Ruko 44 di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, sudah lama di lakukan melalui dialog.

Bahkan sudah mengundang perwakilan warga yang menempati ruko, ketemu langsung bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan jaksa pengacara negara Kejaksaan negeri (Kejari) Tebo, "ungkap Sukandar. 

" Namun dalam pertemuan itu warga tidak berkenan, Sukandar menyarankan agar melakukan gugatan ke pengadilan, supaya ada kepastian hukum," katanya.

" Lanjut Sukandar, kalau nanti dalam putusannya Pemda boleh mengeluarkan Hak Guna Bangunan (HGB), akan saya keluarkan. "Tapi kalau di putuskan harus pola sewa, warga harus ikuti keputusan nya,"pungkas Sukandar.

Sukandar mengaku, bahwa dirinya lah yang sarankan agar warga melakukan gugatan itu, bukan saya berseberangan dan ingin mempersulit penyewa ruko 44, tapi untuk mencari kepastian hukum.

Pegangan kami adalah audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, peraturan Kementerian keuangan (Kemenkeu) dan Peraturan menteri dalam negeri (Permendagri), namun sekarang pola itu tidak adalagi tapi yang ada Build Operate Transfer (BOT), Sewa dan seterusnya," ucap Sukandar.

Justru Sukandar meyakinkan, dirinya yang menyarankan hal itu agar ada kepastian hukum, kalau memang Pengadilan nanti memutuskan boleh HGB di terbitkan akan di tandatangani.

" Jika pengadilan mengatakan yang berlaku pola sewa sesuai dengan aturan Kemenkeu dan Kemendagri, saya minta masyarakat tolong di pahami karena zaman dan aturan sudah berubah,"imbuh Sukandar.

" Sejauh ini Sukandar mengaku sudah mendapat tembusan, supaya Badan keuangan daerah (Bakeuda) dan dinas Perindag menunda pola yang sekarang di putuskan. (ARD)

Ad Placement

Politik

Pendidikan

Nasional