Media Online : www.duasatu.net

News

Pemerintah

Hukrim

Advertorial

Video

Kamis, 13 Agustus 2026

      Comment   

Ormas Badak Banten Perjuangan Dukung Ketua Kadin Lebak Robby Sumantri Jayabaya

Foto: Ist

LEBAKBANTEN,DUASATU.NET- Ormas barisan aktivis dan advokasi keluarga (Badak) Banten perjuangan menilai tepat Roby Sumantri Jayabaya di daulat menjadi Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Lebak.

Roby Sumantri Jayabaya secara aklamasi di tetapkan dan dilantik oleh Ketua Kadin Prov Banten M Azzari Jayabaya berdasarkan musyawarah kabupaten (Muskab) VIII Kadin Lebak di Hotel Grand Keisha Rangkasbitung dengan  kepengurusan baru periode tahun 2026/2031. 

Menurut Eli Sahroni Ketum DPP Ormas Badak Banten perjuangan, Robby meneruskan kepemimpinan Kadin Lebak dari Vivi Sumantri Jayabaya yang telah habis masa baktinya.

Dalam kepengurusan barunya, Roby bersama pengurus Kadin Lebak dapat mengambil peran lebih aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui penguatan sektor UMKM dan investasi.

Robby dan rekan pengurus Kadin Lebak akan mampu  membawa organisasi yang terbuka, adaptif, profesional, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi para pelaku usaha", kata Eli Sahroni

Dikatakan Eli Sahroni , membangun organisasi sebesar Kadin itu tidak mudah karena bukan hanya mengorganisir para pelaku usaha tetapi para pengusaha dalam melakukan aktivitas bisnis perusahaanya agar lebih terbuka, adaptif, profesional, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh pelaku dan masyarakat 

" Kami mengajak kepada masyarakat lebak mari kita dukung Robby Sumantri Jayabaya dalam menjalankan peranya sebagai Lokomotif  pengusaha di Kab Lebak. Kadin juga bisa memiliki peran penting sebagai jembatan antara dunia usaha dengan pemerintah daerah", kata King Badak panggilan akrab Ketua Umum DPP Badak Banten Perjuangan

Sementara Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Barat, Moch. Nabil Jayabaya, menyambut baik kepemimpinan baru Kadin Lebak. Ia berharap organisasi dunia usaha tersebut tidak hanya menjadi wadah berkumpulnya para pengusaha, tetapi mampu mengambil peran nyata dalam pembangunan daerah.

Menurut Nabil, Kadin harus aktif membangun komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah sehingga berbagai persoalan dunia usaha dapat dicarikan solusi bersama.

“Kadin jangan hanya menjadi wadah. Kadin harus aktif bersinergi dengan pemerintah, ikut memberikan gagasan dan solusi, sehingga dunia usaha di Lebak bisa tumbuh dengan baik,” kata Nabil.

Ia menilai kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi salah satu kunci untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, meningkatkan investasi, memperkuat UMKM, sekaligus membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat.

“Kalau pemerintah dan dunia usaha bisa berjalan bersama, saya yakin akan semakin banyak peluang yang bisa dibuka. Target akhirnya tentu bagaimana dunia usaha tumbuh, masyarakat mendapatkan manfaat, dan bersama-sama mewujudkan Lebak Ruhay,” ujarnya.

Reporter
A ABDULROHIM
      Comment   

Kebakaran Lahan Milik Warga Dibelakang Kampus STIT Berhasil di Jinakan Petugas Damkarmat Pos Tebo Tengah

Kebakaran lahan milik warga di belakang kampus STIT/foto: dok Damkarmat Kab Tebo

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Kembali terjadi kebakaran lahan milik warga yang berlokasi di belakang kampus STIT, Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sekira pukul 14.22 Wib, Kamis 13 Agustus 2026.

Kepala dinas (Kadis) pemadam kebakaran dan penyelamatan (Damkarmat) Kab Tebo, melalui kepala bidang (Kabid) Damkarmat, Habibie via telpon membenarkan, bahwa sekiranya pukul 14.22 Wib siang tadi telah terjadi kebakaran lahan milik warga. 

" Lokasi kebakaran lahan warga tersebut berlokasi di belakang kampus STIT, Kec Tebo Tengah,"ujar Habibie. 

" Luas kebakaran lahan yang berhasil di padamkan oleh petugas Damkarmat, lebih kurang 1 hektar,"katanya lagi. 

Sekira pukul 14.50 Wib, ungkap Habibie, api sudah berhasil dijinakan oleh petugas Damkarmat Pos Tebo Tengah, dengan menurunkan satu unit armada Damkar. 

Penyebab kebakaran lahan warga tersebut masih dalam penyelidikan, sementara tak ada korban jiwa,"pungkas Habibie singkat. 

Reporter
ARDI
      Comment   

Kapolres Lebak Dampingi Kapolda Banten Sambut Kunker Kapolri di Bayah

Kapolres Lebak AKBP Arninsi, dampingi Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki, sambut Kunker Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo/foto: dok Polres Lebak

LEBABANTEN,DUASATU.NET- Kapolres Lebak Polda Banten AKBP Arninsi, S.H., S.I.K., M.Si. mendampingi Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki, S.I.K., M.H. dalam menyambut kunjungan kerja Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. pada kegiatan peresmian Jembatan Merah Putih Presisi di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Kamis (13/8/2026).Penegakan Hukum

Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari kegiatan peresmian 3.395 jembatan TNI-Polri dan 3.000 sumber air bersih TNI AD yang dilaksanakan secara hybrid dan diikuti oleh berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menyampaikan laporan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait perkembangan pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi.

Kapolri menjelaskan bahwa hingga saat ini sebanyak 874 jembatan telah dibangun dan direnovasi di berbagai wilayah jajaran Polda di Indonesia sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap masyarakat

Kapolres Lebak AKBP Arninsi, S.H., S.I.K., M.Si. mengatakan bahwa kehadiran Kapolri di Kabupaten Lebak menjadi sebuah kehormatan sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran Polres Lebak untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Ya, hari ini kami mendampingi Bapak Kapolda Banten dalam menyambut kunjungan kerja Bapak Kapolri di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, dalam rangka peresmian Jembatan Merah Putih Presisi. Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergitas TNI-Polri dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Arninsi.

AKBP Arninsi menambahkan, pembangunan dan revitalisasi jembatan diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar aktivitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Kami berharap keberadaan Jembatan Merah Putih Presisi dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan akses transportasi, mempercepat mobilitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Lebak,” tutupnya.

Reporter
A ABDULROHIM
      Comment   

Karhutla di Kab Tebo Mulai Meningkat Dalam Sepekan Terakhir, Terutama di Kec Sumay

Kebakaran lahan di Kec Tebo Ulu, Rabu 12 Agustus 2026 malam tadi/foto: dok BPBD Kab Tebo

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Eskalasi
kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, terus meningkat baik di area pengguna lain (APL), lahan milik masyarakat maupun konsesi perusahaan. 

Sekretaris badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), Ahmad Rony, mengatakan, di bulan Agustus 2026, kita sudah menangani sebanyak 28 kejadian titik hotspot yang tersebar di Kab Tebo. 

Rony mengungkapkan, untuk bulan Agustus, kita sudah melakukan pemadaman dan pendinginan terhadap Karhutla itu sekitar 12 hektar dari 32 hektar yang terjadi sejak Januari s/d Agustus 2026.

Informasi terakhir memang kemarin ada terjadi Karhutla di Kec Rimbo Ulu, desa Pemayungan Kec Sumay, dan Kec Tebo Ulu. Untuk tiga lokasi ini sambung Rony, tim sudah melakukan pemadaman dengan luas sekitar 3 hektar berada di pemukiman masyarakat. 

" Untuk yang di Kec Sumay, mengingat kondisi seperti saat ini kata Rony, sudah mulai terjadi eskalasi peningkatan terhadap luasan kemungkinan terjadinya Karhutla, kami lebih intens berkoordinasi dengan TNI-Polri, Manggala Agni, dan pelaku dunia usaha. 

Ungkap Rony, kemarin Rabu 12 Agustus 2026 ada dua kejadian Karhutla, pertama di APL yang berdampingan dengan pt alam bukit tigapuluh (PT ABT), telah di tangani oleh TNI-Polres dan masyarakat maupun perusahaan, karena masih berada dalam kawasan yang menjadi pengawasan PT ABT walaupun diluar konsesi. 

Kemudian Karhutla yang kedua berada dalam konsesi pt tebo alam lestari (PT TAL), sementara informasi kita terima kondisi sudah aman dan bisa di padamkan oleh regu pemadam PT TAL. 

" Luas lahan terbakar di konsesi PT TAL kita belum menerima info dari tim di lapangan, sedangkan luas lahan APL yang berdampingan dengan PT ABT, sekitar satu hektar,"ujar Rony. 

Ditegaskan Rony, kita telah membuat surat edaran ditandatangani Bupati Tebo, yang intinya dilarang dan tidak benarkan membuka lahan dengan cara membakar. " Kami menghimbau kepada masyarakat, untuk berhati-hati terhadap kondisi saat ini, baik yang berdampak kepada kesehatan masyarakat atau yang berhubungan dengan keselamatan diri, keluarga dan pekarangan sekitar kita," tutupnya. 

Reporter
ARDI

Rabu, 12 Agustus 2026

      Comment   

Tragedi Ponton M*ut di Tebo Ilir, UPTD Wasnaker Wilayah II Prov Jambi Panggil Manajemen PT Makin Grup

Truk dan beko loader yang tenggelam di dermaga penyeberangan PT Makin Grup di Kec Tebo Ilir/foto: Ist

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Kantor UPTD balai pengawas ketenagakerjaan (Wasnaker) Bungo-Tebo Wilayah II Provinsi Jambi bakal memanggil manajemen PT Makin Grup terkait tragedi kecelakaan maut yang menyebabkan seorang operator beko loader bernama Edi Sopan terjun ke sungai Batanghari bersama alat beratnya hingga meninggal dunia di dermaga penyebrangan Teluk Rendah Ulu, Kec Tebo Ilir, Kab Tebo, pada Minggu 9 Agustus 2026 lalu. 

Berkaitan dengan peristiwa itu kepala UPTD Wasnaker wilayah II melalui Kasi norma ketenagakerjaan Bungo Tebo, Mashuri mengatakan, pada sebelumnya kami telah mendatangi lokasi kecelakaan kerja tersebut untuk mengetahui kronologis kejadiannya. 

Setelah kami mengunjungi lokasi dan mengetahui kronologis kecelakaan kerja yang menyebabkan operator beko loader meninggal dunia, pihak manajemen perusahaan akan kita panggil untuk di ambil keterangannya, paling cepat besok pagi, Kamis 13 Agustus 2026, selambat-lambatnya, minggu depan,"tegas Mashuri di hubungi melalui sambungan telpon, Rabu 12 Agustus 2026.

Mashuri menyebutkan, bahwa menurut pengakuan pihak perusahaan juga telah mengunjungi keluarga korban sebagai wujud tanggung jawabnya. 

Sementara itu terkait dengan operator beko loader yang sebelumnya telah bekerja shift malam di lanjut bekerja hingga siang harinya, ungkap Mashuri, kerja lembur harus ada surat perintah lembur (SPL) di setujui oleh yang di kasih lembur kemudian melengkapi dokumen perintah yang ditandatangani, almarhum operator, dia setuju dan tidak ada masalah. 

" Ada SPL nya ditandatangani, selain itu juga nanti bisa di tanyakan teman kerja satu shift pada hari itu, namun kita belum sampai situ, paling cepat besok pagi pihak manajemen PT Makin kita panggil, lambatnya minggu depan,"kata Mashuri. 

Reporter
ARDI
      Comment   

Lahan Warga Tebo Ilir, Berdampingan Dengan PT Makin Grup Terbakar

Lahan milik warga yang terbakar/foto: dok Damkarmat Kab Tebo

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Telah terjadi kebakaran lahan kebun milik warga yang berdampingan dengan PT Makin Grup, di desa Kemantan, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, tepatnya di belakang stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), pada Selasa 11 Agustus 2026.

Kepala dinas (Kadis) pemadam kebakaran dan penyelamatan (Damkarmat) Kab Tebo, melalui kepala bidang (Kabid) Damkarmat, Habibie, membenarkan, berdasarkan laporan warga desa Kemantan telah terjadi kebakaran lahan di belakang Pom Bensin. 

Lanjut Habibie, kebetulan kondisi medan menuju lahan yang terbakar tidak bisa di tempuh dengan kendaraan roda empat sekitar 1 KM dari jalan lintas. 

" Lahan warga yang terbakar lebih kurang setengah hektar,"katanya, Rabu 12 Agustus 2026.

Habibie menyebutkan, dikarenakan jauhnya tempuh menuju lokasi, kami menyarankan kepada PT Makin dan kesigapan warga serta pemilik lahan, kebakaran tersebut dapat di antisipasi dengan menggunakan peralatan seadanya. 

Sementara penyebab dugaan terjadinya kebakaran lahan sampai saat ini masih dalam penyelidikan,"ujar Habibie. 

Pemkab Tebo melalui Damkarmat menghimbau kepada masyarakat di saat musim kemarau seperti ini hendaknya untuk selalu menjaga lahannya agar terhindar dari kebakaran. 

Reporter
ARDI

Selasa, 11 Agustus 2026

      Comment   

Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik di Jambi, Empati di Tengah Keterbatasan

Foto: Ist

JAMBI,DUASATU.NET- Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi sudah mulai melaksanakan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2026 pada pekan ini. Penilaian ini dilakukan di beberapa daerah di Provinsi Jambi dengan mengambil sampel pada beberapa pemerintah daerah dan juga instansi vertikal. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur kualitas pelayanan publik yang merupakan bagian dari upaya Ombudsman mencegah terjadinya maladministrasi.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Saiful Roswandi, menyampaikan bahwa penilaian ini merupakan salah satu instrumen Ombudsman untuk mendorong tata laksana pelayanan publik di Provinsi Jambi. Ia mengatakan bahwa hubungan antara pemerintah dan masyarakat sejatinya terikat dalam satu urat nadi utama, yaitu pelayanan publik. 

Namun, lanjut Saiful, seiring berjalannya tahun 2026, tantangan dalam memberikan layanan yang prima di Provinsi Jambi masih terus menjadi sorotan. Oleh karena itu, Ombudsman tetap melaksanakan Penilaian Maladmnistrasi Pelayanan Publik yang nantinya disampaikan dalam bentuk Opini Ombudsman pada tahun ini.

Saiful menegaskan dalam dialognya di RRI PRO 1 Jambi pada 11 Agustus 2026,  bahwa pelayanan publik bukan sekadar urusan administratif, melainkan keterhubungan antara pemerintah dengan warga, selayaknya urat nadi yang terhubung.

"Kita harus paham bahwa hubungan pemerintah dengan warga itu urat nadinya terhubung dalam konteks pelayanan publik. Di situ urgensinya mengapa pelayanan publik menjadi hal paling utama dari segala kebutuhan kewarganegaraan kita," ujar Saiful.

Senada dengan itu, Saiful juga menambahkan pentingnya bagi para penyelenggara negara untuk tidak menjadikan hambatan sebagai alasan untuk berhenti berinovasi dalam melayani warga.

Menanggapi persoalan tersebut, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi yang juga mengikuti Dialog di RRI PRO 1 Jambi, Hapsa, ikut memberikan pandangan kritisnya. Menurut Hapsa, meskipun isu klasik seperti keterbatasan anggaran sering menjadi alasan, akar masalahnya sebenarnya lebih kepada cara pandang dalam melayani.

"Sebenarnya bisa kita definisikan banyak tantangan dalam layanan publik, mulai dari SDM hingga anggaran yang beberapa tahun terakhir memang terasa terbatas. Tapi, tantangan itu sebenarnya bisa diatasi dengan satu hal, yaitu layanan yang humanis. Yaitu bagaimana kita memanusiakan manusia," ujar Hapsa.

Hapsa memberikan analogi yang dekat dengan keseharian, yakni di lingkungan kampus. Ia menyebut bahwa empati adalah kunci yang sering kali hilang ketika seseorang merasa terbebani oleh hak dan kewajiban.

"Walaupun orientasinya pasti ada, bagaimana kewajiban dan hak yang saya dapat seperti apa, tapi kalau memang orientasinya memanusiakan manusia, rasanya kita akan punya empati yang lebih tinggi," tambah Hapsa.

Redaksi
      Comment   

Tim Banggar dan TAPD Rampungkan Pra KUAPPAS 2027, Ketua DPRD Tebo: Ada Relaksasi Tentang Belanja Pegawai

Ketua DPRD Tebo, Khalis Mustiko, SH di dampingi Wakil ketua I DPRD Ihsanuddin, SP dan Asisten III Himawan Susanto/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Tim badan anggaran (Banggar) DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi telah merampungkan pembahasan rancangan pra kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUAPPAS) tahun 2027.

Ketua DPRD Kab Tebo, Khalis Mustiko, menjelaskan, bahwa pimpinan dan anggota Banggar serta TAPD sudah menyelesaikan pembahasan KUA PPAS tahun 2027. 

Disitu beberapa kita bahas termasuk asumsi pendapatan asli daerah (PAD) kita sekitar Rp24 milyar seperti di sampaikan tadi oleh TAPD. 

" PAD tersebut sebagian besar dari opsen pajak (pungutan tambahan menurut persentase),"kata Khalis Mustiko, Selasa 11 Agustus 2026.

Terkait piutang pajak yang belum tertagih oleh pemerintah daerah (Pemda) Tebo, Khalis memastikan akan di lakukan pendalaman waktu penyampaian nota pengantar, kita akan hearing dengan organisasi perangkat daerah (OPD) mana yang belum tertagih,"kata Khalis. 

Khalis kembali menyampaikan, bahwa kalau PAD sebesar Rp24 milyar dari opsen pajak, otomatis nantinya total pendapatan kita naik dari sebelumnya Rp900 menjadi Rp970 milyar. 

Transfer ke daerah (TKD) asumsinya masih sama dengan tahun 2026 tidak ada penambahan atau pengurangan, sebesar Rp816 milyar. "Apabila di kaitkan belanja pegawai menurut perhitungan TAPD melebihi dari 30℅.

" Cuma informasi dari tiga menteri, Kemenkeu, Kemendagri dan Men-PAN RB, bahwa ada relaksasi untuk tahun 2027, sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) No198/2026 tentang belanja pegawai," ungkap Khalis. 

Selain itu Khalis memastikan asumsi tunjangan perbaikan pegawai (TPP) 2027 masih sama dengan tahun 2026, kecuali TKD kita bertambah, TPP juga akan ada perubahan. 

Terkait dengan pinjaman daerah, Khalis bilang juga di bahas dalam KUAPPAS, angsuran sesuai dengan pokok pinjaman, namun kita sesuaikan, karena proyek belum selesai, berapa angkanya belum bisa di pastikan. 

Reporter
ARDI
      Comment   

Kementerian ATR/BPN Bakal Ekspose Rencana Pengukuran Bidang Tanah PT RAU, Petani Plasma Bilang Begini

Foto: Ist

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Hasil mediasi antara petani plasma dengan pt rigunas agri utama (PT RAU) dan kantor pertanahan (Kantah) agraria tata ruang (ATR) Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, pada Kamis 30 Juli 2026 lalu, mulai di tindaklanjuti oleh Kementerian ATR BPN pusat. 

Humas PT RAU, Ahmad Bastari, di hubungi melalui sambungan telpon tak menampik, bahwa pihak Kementerian ATR/BPN akan melakukan ekspose pengukuran bidang tanah PT RAU. 

Ahmad Bastari menyebutkan, bahwa setelah nanti di lakukannya ekspose di Kementerian ATR/BPN tersebut langkah selanjutnya kita belum tau seperti apa namun yang pasti akan dilihat dulu hasil eksposenya bagaimana. 

" Kami belum tau kapan ekspose yang akan di lakukan oleh Kementrian ATR/BPN, tapi informasinya dalam minggu ini,"katanya.

Karena yang mengurus permasalahan ini langsung dari kantor PT RAU pusat,"ucap Ahmad Bastari,"Selasa 11 Agustus 2026.

Sementara itu salah satu perwakilan petani plasma PT RAU, Alya Fitriadi membenarkan, bahwa kementerian ATR/BPN pada Rabu 12 Agustus 2026 akan melakukan ekspose rencana pengukuran bidang tanah PT RAU yang bertempat di ruang rapat Kadaster direktorat pengukuran dan pemetaan kadastral, Jakarta. 

Karena sudah ada kelanjutan dan kemajuan apa yang kami minta kemarin, kita berterimakasih kepada BPN Kab Tebo dan PT RAU, karena itu yang di harapkan para petani ada tindak lanjut. 

" Kita tidak mau lagi dijanjikan dengan kata-kata manis, maunya kita seperti ini ada aktion tindakan nyata dan sudah terbukti makanya untuk di follow up terus,"ungkap Alya. 

" Apapun yang sudah dilakukan oleh BPN Kab Tebo dan PT RAU, kami berterima kasih, karena sudah dilakukan ekspose dan di beritahu dengan petani,"pungkas Alya Fitriadi. 

Redaksi
ARDI
      Comment   

Banggar DPRD Tebo dan TAPD Tepis Isu Ada Pengurangan TKD Tahun 2027, Sekda: Masih Aman

Ketua DPRD Tebo, Khalis Mustiko, pimpin rapat pra KUAPPAS 2027/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Beredar kabar bahwa transfer ke daerah (TKD) dari pusat untuk tahun 2027, bakal mengalami pengurangan dari tahun lalu, namun hal itu di tepis oleh ketua DPRD dan sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Tebo, usai menindaklanjuti rapat pembahasan pra kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) 2027 di ruang badan anggaran DPRD, Senin 10 Agustus 2026.

Ketua DPRD Tebo, Khalis Mustiko merupakan ketua badan anggaran (Banggar) mengatakan, Pra KUAPPAS tahun 2027 akan di lanjutkan besok Selasa 11 Agustus 2026, pembahasan belum semua dilakukan karena masih banyak yang akan di bahas. 

Dalam rapat tadi banyak yang kita bahas, ada pengurangan TKD, dan banyak lagi yang harus kita bahas, akan di lanjutkan besok,"katanya lagi. 

Meski Khalis enggan mengungkapkan soal pengurangan TKD yang dimaksud, dia bilang besok kita dibahas lagi secara global. 

Selain itu Khalis juga enggan menyebut berapa perkiraan angka KUAPPAS tahun 2027, apakah meningkat atau berkurang dari tahun sebelumnya, belum, belum di bahas nanti kalau sudah selesai kita sampaikan,"imbuhnya singkat. 

Sementara itu Sekda Tebo, selaku ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) menjelaskan, ini adalah pembahasan KUAPPAS dengan Banggar DPRD, pada prinsipnya sampai hari ini kita belum selesai pembahasan karena detail sekali. 

" Untuk mencapai visi misi Tebo cerdas sehat dan sejahtera, kata Sindi, banyak sekali parameternya, salah satunya dari anggota dewan. Hari ini pembahasan belum clear angkanya kita lihat besok. 

Sindi melanjutkan, prinsipnya Pemda dengan DPRD Tebo  seiring dan sejalan dalam pembahasannya. Makanya besok kita baru dapat angkanya, karena ini baru KUAPPAS. 

Namun begitu Sindi menepis adanya pengurangan TKD tahun 2027 daripada sebelumnya, karena dari pemerintah pusat sudah menjelaskan, bahwa untuk tahun ini masih sama seperti tahun kemarin. 

" Nggak ada pengurangan TKD, masih aman," bilang Sindi meyakini. 

Reporter
ARDI

Senin, 10 Agustus 2026

      Comment   

Sekda Kab Tebo Lantik 43 Orang Pejabat Kades

Sekda Kab Tebo, Sindi/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Sebanyak 43 orang pejabat (Pj) kepala desa (Kades) resmi di lantik oleh Bupati Tebo, melalui sekretaris daerah (Sekda), Senin 10 Agustus 2026. " Dari 43 Pj yang di lantik teridiri Kades pemilihan pergantian antar waktu (PAW), kemudian Pj Kades, anggota badan permusyawaratan desa (BPD) hasil pemilihan langsung dan anggota BPD PAW,"ujar Sekda Sindi kepada sejumlah wartawan. 

Pj Kades yang baru saja di lantik itu bisa dari sekretaris desa (Sekdes) yang bersangkutan, maupun aparatur sipil negara (ASN) juga bisa,"lanjutnya.

Sindi mengatakan, dalam pelantikan tersebut kedua belah pihak harus sinergi, antara Kades dengan anggota BPD, mitra kerjasama ini harus melakukan regulasi yang tupoksinya Kades, dan anggota BPD. " Anggota BPD itu membawa aspirasi dan di musyawarahkan di dusun, baru musyawarah desa (Musdes). 

" Kades dalam melaksanakan tugasnya ada empat hal, pertama melakukan pembangunan desa, kedua pembinaan, ketiga pemberdayaan dan ke empat pelayanan umum, karena kepentingan pelayanan masyarakat adalah segalanya," kata Sindi. 

" Kita sadar Kades dan BPD menjadi pelayan masyarakat. Untuk keberhasilan pembangunan desa harus koordinasi kepada lintas sektor karena di desa ada ketua adat, MUI, RT, komunitas- komunitas yang harus di rangkul selain itu ada juga Babinsa, Bhabinkamtibmas untuk diajak bicara,"ungkap Sindi. 

" Ketika itu sudah dilaksanakan sambung Sekda, pembangunan di desa itu bisa aman dan lancar. 

Selain itu Sindi juga menambahkan, bahwa masa Pj Kades yang baru ini akan berakhir sampai di lantiknya Kades hasil pemilihan serentak tanggal 15 Desember 2026," tutupnya. 

Reporter
ARDI
      Comment   

Dinilai Laporan Sepihak, Kades Sungai Rambai Pertanyakan Isi SP3 Yang Diterbitkan Pemkab Tebo

Kades Sungai Rambai, Hayatul Azmi didampingi tokoh masyarakat dan sejumlah warga/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Kepala desa (Kades) Sungai Rambai Hayatul Azmi, bersama sejumlah perangkat desa dan masyarakat mendatangi gedung DPRD Tebo untuk menanyakan terkait surat peringatan ketiga (SP) yang di terbitkan oleh pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo. Kedatangan rombongan Kades Sungai Rambai di terima Komisi I Yuzep Herman, Senin 10 Agustus 2026.

Hayatul Azmi kepada sejumlah wartawan menegaskan, kedatangannya ke DPRD Tebo, meminta kejelasan diterbitkannya SP3 yang ditujukan kepadanya. Selain itu menurutnya pelaporan dari DPRD dan Pemda Tebo itu sepihak. 

" Saya selaku Kades Sungai Rambai tidak pernah dimintai keterangan dan dipanggil terhadap laporan tersebut, makanya hari ini kami datang ke DPRD dengan tujuan menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di desa Sungai Rambai. 

Menurut Hayatul Azmi, dasar SP3 isinya menyebut Kades Sungai Rambai tidak bisa menjaga kondusifitas, keamanan dan ketertiban di desa. Sedangkan fakta dilapangan yang sebenarnya desa aman-aman semua berjalan dengan baik, pembangunan berjalan,"katanya.

" Kemarin ada kunjungan Bupati dan Danrem Jambi berjalan terlaksana dengan baik, jadi kata Kades ada sesuatu yang kontras tidak sesuai fakta yang di sampaikan. " Jadi tegas Kades, kami minta ke DPRD untuk menyelesaikan permasalahan ini. 

Awalnya persoalan ini ujar Hayatul, RDP di DPRD, berdasarkan informasi yang kami dapat, Pemda Tebo mengeluarkan rekomendasi SP3 dari DPRD. SP3 sudah ungkap Hayatul, saya terima langsung hari Jum'at 7Agustus 2026 dan DPRD besok katanya akan memanggil dinas PMD. 

" Upaya kami terang Hayatul, pertama datang ke DPRD dan minta penjelasan dinas PMD karena yang menyerahkan SP3, adalah PMD,"tutupnya.

Sementara itu tokoh adat masyarakat Sungai Rambai, Hamdani, berujar, yang jelas kami mengantar surat sanggahan terbuka atas diterbitkannya SP3 Kades.

" Kami tokoh masyarakat melalui sambung lidah Komisi I DPRD Tebo, menyampaikan dan mempertanyakan isi dalam SP3 tersebut, ada dua hal yaitu tidak bisa menjaga kondusifitas didalam desa Sungai Rambai, itu alasannya. 

Sementara didalam desa Sungai Rambai jelas Hamdani,kami tidak terjadi apa-apa, apapun dalam pemerintahan dan adat maupun syara tetap berjalan,"imbuhnya.

Reporter
ARDI

 






Ad Placement

Politik

Pendidikan

Nasional