Media Online : www.duasatu.net

News

Pemerintah

Hukrim

Advertorial

Video

Jumat, 13 Februari 2026

Disprindagkop UKM Kab Tebo Tegaskan Tak Ada Intervensi Terhadap KTM

Gbr: Ist

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- 
Dua kubu kepengurusan mitra perkebunan kelapa sawit, koperasi tujuan murni (KTM) pt tebo indah (PT TI) di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi yang tengah berkonflik saling klaim keabsahan pengurus tuai sorotan. 

Terkait hal itu, kepala dinas perindustrian perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah (Disprindagkop-UKM) Kab Tebo melalui Kabid koperasi-UKM, Iswandi, berujar, kepengurusan koperasi tersebut tujuan utamanya adalah mensejahterakan para anggota dan itu merupakan visi misi pengurus. 

" Kami ingin bagaimana koperasi itu menjadi aktif dan kepengurusannya jelas," lanjutnya, Jum'at 13 Februari 2026.

Untuk ke pemilihan pengurus, dengan mengadakan rapat khusus, rapat luar biasa apapun jenisnya, itu adalah kebutuhan koperasi mereka juga tau bagaimana aturan penyelenggaraannya sudah ada undang-undangnya tersebar luas dapat di download dan kami anggap mereka sudah mengetahui itu, "ucap Iswandi. 

" Kalau terjadi sesuatu di dalam intern masalah koperasi, tegas Iswandi, kami hanya ingin koperasi ini untuk sama - sama meningkatkan kesejahteraan anggota dan menciptakan menjadi aktif sehingga tidak ada lagi namanya kubu ini dan itu (dualisme)," ungkapnya. 

Tetapi disini adalah komitmen masing-masing anggota dan pengurus yang ada, apa mereka mau bersatu atau bagaimana yang penting dari kami tidak ada intervensi, Disperindagkop-UKM menginginkan ada kepengurusan yang bulat," tutupnya. (ARDI

Jambi Berlari Menuju Digitalisasi 2029, Ini Langkah Nyata Kadis Kominfo Ariansyah

Foto: dok Diskominfo Pemprov Jambi

JAKARTA,DUASATU.NET- Pemerintah Provinsi Jambi melakukan langkah strategis besar dalam upaya memutus rantai kesenjangan digital di wilayahnya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi, Drs. Ariansyah, ME, memimpin langsung rombongan audiensi dari delapan Diskominfo kabupaten/kota se-Provinsi Jambi untuk menyambangi Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI di Jakarta, Senin (9/2/2026).

​Langkah jemput bola ini bertujuan untuk mensinkronkan program daerah dengan target ambisius nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, sekaligus memastikan Jambi tidak sekadar menjadi penonton dalam transformasi digital Indonesia.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat namun progresif tersebut, Ariansyah memaparkan peta jalan digital Jambi di hadapan para petinggi kementerian. Ia menekankan bahwa Jambi siap mendukung target pusat yang mematok kecepatan internet mobile dan fixed broadband mencapai 100 Mbps pada tahun 2029.

​"Provinsi Jambi saat ini berada pada jalur yang tepat. Cakupan populasi 4G kita sudah mencapai 99,69%. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Tantangan nyata kita adalah memeratakan jaringan serat optik (Fiber Optic) ke tingkat desa yang saat ini baru menyentuh angka 0,72%," ungkap Ariansyah dengan nada optimis.

Ia menambahkan, penguatan infrastruktur ini krusial untuk mempersiapkan fondasi teknologi 5G di masa depan. Fokus utama Pemprov Jambi saat ini adalah memastikan seluruh fasilitas publik mulai dari sekolah, puskesmas, hingga kantor desa memiliki koneksi internet yang mumpuni untuk pelayanan masyarakat.

Guna mengatasi kendala geografis, Ariansyah mendorong pemanfaatan satelit multifungsi SATRIA-1. Satelit ini diproyeksikan menjangkau titik-titik yang sulit dijangkau kabel fiber optik. Saat ini, melalui dukungan BAKTI Kominfo, Jambi telah mengoperasikan 545 titik akses internet dan 7 unit BTS.

"Target kami jelas, tidak ada lagi kantor pelayanan publik di Jambi yang terisolasi secara digital. Kami juga memperluas implementasi Layanan Panggilan Darurat 112. Saat ini Kota Jambi, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur sudah menjadi pionir. Kami ingin seluruh kabupaten lain segera menyusul agar masyarakat cukup mengingat satu nomor untuk segala kondisi darurat," tegasnya.

Isu krusial yang menjadi sorotan utama dalam audiensi ini adalah masih adanya desa yang belum tersentuh sinyal (blank spot), terutama di wilayah Kabupaten Kerinci, Merangin, dan Bungo.

Ariansyah menjelaskan bahwa hambatan sinyal ini berdampak langsung pada kualitas pendidikan dan ekonomi masyarakat pedalaman.

​"Kami butuh sinergi. Pemerintah daerah siap menyediakan lahan dan mempermudah perizinan, sementara pusat dan operator seluler membangun infrastrukturnya," jelas Ariansyah.

"Masyarakat dan perangkat desa juga kami minta aktif melaporkan wilayah blank spot melalui aplikasi SIGNAL atau portal resmi Komdigi," tambahnya.

​Tidak hanya bicara infrastruktur fisik, Ariansyah juga mengusulkan program pelatihan Training of Trainers (ToT) Talent Digital khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Jambi. Langkah ini diambil untuk mendukung program Satu Data Indonesia dan memastikan layanan publik berbasis online dijalankan oleh tenaga yang kompeten.

​"Transformasi digital bukan hanya soal kabel dan antena, tapi juga soal kesiapan orang-orang yang mengoperasikannya. Kami ingin ASN Jambi menjadi motor penggerak birokrasi digital," ungkapnya.

​"Transformasi digital bukan hanya soal kabel dan antena, tapi juga soal kesiapan orang-orang yang mengoperasikannya. Kami ingin ASN Jambi menjadi motor penggerak birokrasi digital," lanjutnya.

Sementara pihak Komdigi menyatakan ​aspirasi Jambi mendapat sambutan luar biasa dari pihak kementerian. Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Politik, Arnanto Nurprabowo, menyatakan kekagumannya atas kekompakan tim Diskominfo se-Provinsi Jambi.

​"Kami akan memberikan prioritas lebih tinggi bagi Provinsi Jambi. Kunjungan serempak seperti ini menunjukkan komitmen serius dan sinergi yang luar biasa antara provinsi dan kabupaten/kota. Ini adalah contoh koordinasi daerah yang patut diapresiasi," ujar Arnanto.

​Ia memastikan bahwa Komdigi tengah mempercepat program Universal Service Obligation (USO) melalui BAKTI. Tahun ini, ribuan Vsat akan dipasang di daerah Non-3T, termasuk sekolah negeri, sekolah agama, pondok pesantren, dan puskesmas di Jambi. "Jambi masuk dalam radar utama kami karena komunikasinya yang sangat aktif ke pusat," lanjut Arnanto.

Pertemuan bersejarah ini turut dihadiri oleh para Kepala Dinas Kominfo dari berbagai kabupaten/kota, di antaranya: ​Fajar Alamsyah (Tanjung Jabung Timur), ​Joan Prayuda, (Tanjung Jabung Barat), ​Amir Hamzah (Batang Hari), ​Yosrizal (Kota Sungai Penuh), ​Yuldi Candra (Kerinci), ​Ruman Syahfudin (Tebo), ​A. Khoirudin (Merangin), dan ​Ade Yusuf Abidin (Sekretaris Diskominfo Bungo).

​Sementara itu, mendampingi Arnanto Nurprabowo dari pihak Komdigi adalah Isnaldi (Ketua Tim Pusat Pengembangan Aparatur), Anka Raharja (Plh. Dir. Pengembangan Ekosistem Digital), Handoko (PIC Supervisi Layanan BAKTI), serta sejumlah Tenaga Ahli Menteri seperti Maureethania, Sekarwati, Muhammad Safii, dan Widhi Adriansyah.

​Audiensi ini menjadi momentum emas bagi Provinsi Jambi untuk berlari mengejar ketertinggalan digital. Dengan kolaborasi lintas sektor ini, visi Jambi Berkompeten menuju transformasi digital 2029 kini terasa makin nyata di depan mata. (ARD)

Gubernur Al Haris Tandatangani Perjanjian Kinerja 2026, Tegaskan Komitmen Kerja Terukur, Fokus, dan Akuntabel

Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH/foto: Diskominfo Pemprov Jambi

JAMBI,DUASATU.NET- Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH menegaskan pentingnya komitmen kerja yang terukur, fokus, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026, bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Senin (04/02/2026) siang.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh para Asisten Setda, Staf Ahli Gubernur, semua para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi serta pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Al Haris menjelaskan bahwa perjanjian kinerja merupakan amanah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang bersifat mengikat dan wajib dijalankan oleh seluruh pejabat pemerintah, mulai dari Gubernur, Sekretaris Daerah, hingga pejabat struktural pada setiap OPD.

“Perjanjian kinerja ini adalah janji kerja yang tertulis, terukur, dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Arah kerjanya jelas, mengacu pada RPJMD serta visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan,” ujar Gubernur Al Haris.

Menurutnya, perjanjian kinerja tidak boleh dipandang sebagai formalitas administratif semata, melainkan sebagai instrumen manajemen kinerja yang bertujuan memastikan seluruh program, kegiatan, dan kebijakan pemerintah berjalan secara serius, fokus, dan berorientasi pada hasil nyata.

“Dengan perjanjian kinerja ini, capaian setiap OPD dapat diukur secara objektif, dievaluasi secara transparan, dan dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada masyarakat,” tegasnya.

Gubernur Al Haris juga menekankan pentingnya pemahaman tugas dan fungsi bagi setiap pejabat sesuai dengan jenjang jabatannya. Ia meminta agar indikator kinerja utama (IKU) dijabarkan secara konkret dan realistis, sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

“Ini bukan sekadar administrasi. Ini adalah komitmen. Penugasan dari pimpinan kepada pejabat di bawahnya harus dijalankan dengan kesungguhan, disiplin, dan menghasilkan output yang nyata,” katanya.

Lebih lanjut, Gubernur Al Haris mengajak seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jambi untuk memiliki target bersama membawa Jambi masuk dalam 10 besar provinsi terbaik secara nasional pada berbagai indikator kinerja pemerintahan. 

Ia mencontohkan capaian positif yang telah diraih Provinsi Jambi, seperti peringkat pertama nasional dalam penilaian Ombudsman RI serta peningkatan signifikan pada Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Artinya kita mampu. Kalau satu bidang bisa menjadi yang terbaik, maka bidang lainnya juga harus bisa. Mulai tahun 2026, kita harus berpikir dan bekerja untuk berada di papan atas nasional,” ujarnya optimistis.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris juga menyoroti pentingnya penempatan sumber daya manusia (SDM) yang tepat dan profesional di setiap OPD. Ia meminta para pimpinan perangkat daerah untuk berani melakukan evaluasi dan penyesuaian personel demi mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

“Kalau ada SDM yang tidak sejalan atau tidak cocok dengan tugas dan tanggung jawabnya, silakan dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai. Ini prinsip kerja, bukan persoalan pribadi,” tegasnya.

Selain itu, orang nomor satu di Provinsi Jambi tersebut juga mengingatkan bahwa setiap penugasan harus memiliki output dan outcome yang jelas, bukan sekadar menghasilkan laporan administratif tanpa dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya menyiapkan regenerasi aparatur, mengingat adanya sejumlah pejabat yang akan memasuki masa pensiun dalam beberapa tahun ke depan.

“Tugas kita hari ini bukan hanya bekerja, tetapi juga menyiapkan pengganti yang memiliki kemampuan, integritas, dan kecintaan terhadap daerah. Regenerasi harus dipersiapkan sejak sekarang,” tambahnya.

Terkait pengelolaan anggaran, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh melemahkan kinerja pemerintah daerah. Sebaliknya, efisiensi harus menjadi pendorong kreativitas, inovasi, dan optimalisasi potensi daerah, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas aparatur, terutama bagi pejabat yang berperan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), agar tidak terjadi penyimpangan serta praktik korupsi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

“Kita ingin bekerja dengan tenang, aman, dan tidak bermasalah secara hukum. Karena itu, tunjuklah orang-orang yang benar-benar mampu, jujur, dan bertanggung jawab,” pesannya.

Menutup sambutan dan arahannya, Gubernur Al Haris mengajak seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jambi untuk bekerja maksimal dengan semangat pengabdian demi kepentingan bangsa dan negara, serta mendukung penuh kebijakan dan program strategis pemerintah pusat.

“Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi dan memberkahi niat baik serta kerja keras kita semua dalam membangun Provinsi Jambi yang lebih maju dan berdaya saing,” pungkas Gubernur Al Haris. (ARD)

Kadis Kominfo Provinsi Jambi Pimpin Rombongan Diskominfo Kabupaten/Kota Audiensi ke Komdigi RI

Foto: dok Diskominfo Pemprov Jambi

JAKARTA,DUASATU.NET- Dalam upaya mempercepat transformasi digital di Provinsi Jambi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi, Drs. Ariansyah, ME, memimpin rombongan audiensi dari 8 Diskominfo kabupaten/kota se-Provinsi Jambi ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Komdigi, Jakarta, Senin (9/2/2026), tampak dihadiri para Petinggi Kementerian.

Rombongan terdiri dari Diskominfo Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Fajar Alamsyah, Tanjung Jabung Barat, Joan Prayuda, Batang Hari, Amir Hamzah, Kota Sungai Penuh, Yosrizal, Kerinci, Yuldi Candra, Tebo, Ruman Syahfudin, Merangin, A. Khoirudin dan Sekretaris Diskominfo Bungo, Ade Yusuf Abidin. 

Sementara dari Komdigi dihadiri Stafsus Menteri Bidang Komunikasi Politik, Arnanto Nurprabowo, Ketua Tim Pusat Pengembangan Aparatur Komdigi, Isnaldi, Ketua Tim Start Up Digital, Plh. Dir. Pengembangan Ekosistem Digital, Anka Raharja, PIC Supervisi Layanan BAKTI, Handoko, Staf Divisi Layanan TI Pemerintah, Direktorat Layanan TI Masyarakat dan Pemerintah, Satya Nugraha Adikara, serta sejumlah Tenaga Ahli Menteri diantaranya: Maureethania, Sekarwati, Muhammad Safii dan Widhi Adriansyah.

Isu Utama: Kesenjangan Akses Internet di Desa Jambi Dalam kesempatan tersebut Kadis Kominfo Provinsi Jambi, Ariansyah, membuka audiensi dengan menyampaikan data lapangan tentang akses internet. 
"Di Provinsi Jambi, masih banyak desa yang belum tersentuh akses internet. Hal ini menghambat pembangunan digital, pendidikan, dan pelayanan publik bagi masyarakat pedalaman," katanya.

Menurut Ariansyah, masih terdapat beberapa desa masih blank spot sinyal, terutama di Kabupaten Kerinci, Merangin, dan Bungo.

Ariansyah juga mengusulkan pelatihan Training of Trainers (ToT) Talent Digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). 
Program ini diharapkan membekali pegawai pemerintah daerah dengan keterampilan digital untuk mendukung program Satu Data Indonesia dan layanan publik berbasis online.

Respons Positif dari Komdigi RI
Stafsus Menteri Arnanto Nurprabowo menyambut baik inisiatif dari Pemerintah Provinsi Jambi. 

"Kami akan memprioritaskan Provinsi Jambi lebih tinggi daripada daerah lain. Kunjungan khusus seperti ini menunjukkan komitmen serius dalam menyampaikan kebutuhan akses internet dan pelatihan ToT Talent Digital bagi ASN," ujarnya.
Arnanto menambahkan bahwa Komdigi sedang mempercepat program Universal Service Obligation (USO) melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). 

"Tahun ini, kami targetkan penambahan ribuan Vsat di daerah Non 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang dipasang di sekolah negeri dan agama, ponpes dan puskesmas2 termasuk di  Provinsi Jambi termasuk yang diusulkan melalui Kementrian Pendidikan, Kementrian Agama dan Kementrian Kesehatan.  Khusus Provinsi Jambi akan kami utamakan dan masuk radar utama karena sinergi yang baik dengan Kementrian Komdigi," lanjutnya.

Audiensi ini menjadi momentum penting bagi Provinsi Jambi untuk segera melakukan transformasi digital hingga ketingkat digitalisasi desa dalam mengejar ketertinggalan digital ditingkat nasional. 
"Dengan dukungan Komdigi, kami optimis Jambi akan bisa segera bebas dari ketertinggalan akses dan cakupan internet," pungkas Ariansyah. (ARD)

Gubernur Al Haris Resmikan Penggunaan Mushola Al Majidi Kwarda Pramuka Jambi

Ketua Kwarda Pramuka Jambi Dr. H. Sudirman, SH., MH/foto: Diskominfo Pemprov Jambi

JAMBI,DUASATU.NET- Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH secara resmi meresmikan penggunaan Mushola Al Majidi yang berada di lingkungan Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jambi, Sabtu (7/2/2026). Peresmian tersebut di tandai dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Jambi dan dirangkai dengan kegiatan sosial berupa penyerahan bantuan sembako kepada masyarakat sekitar.

Peresmian Mushola Al Majidi turut dihadiri Ketua Kwarda Pramuka Jambi Dr. H. Sudirman, SH., MH, unsur Forkopimda, Camat, Lurah, pengurus Kwarda Pramuka Jambi, para Ketua RT, serta warga RT 15 dan RT 16 Kelurahan Handil Jaya, Kota Jambi.

Dalam sambutannya, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan rasa syukur atas selesainya pembangunan mushola yang dinilai sangat strategis dan bermanfaat, baik bagi keluarga besar Gerakan Pramuka Jambi maupun masyarakat sekitar. Ia menyebutkan bahwa lokasi Kwarda Pramuka Jambi yang berada di pusat kota dan sering dikunjungi oleh berbagai pihak, termasuk dari Kwartir Cabang se-Provinsi Jambi, membutuhkan fasilitas ibadah yang representatif.

“Mushola ini akan melengkapi fasilitas yang ada di Kwarda Pramuka Jambi. Aktivitas di sini cukup tinggi dan sering menerima kunjungan, sehingga keberadaan mushola menjadi kebutuhan penting bagi yang ingin menunaikan ibadah,” ujar Al Haris.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jambi juga menekankan pentingnya memberikan nilai edukatif melalui penamaan rumah ibadah. Menurutnya, penamaan masjid atau mushola tidak hanya bersifat simbolik, tetapi dapat menjadi sarana pembelajaran bagi generasi muda, khususnya anak-anak Pramuka.

Ia menjelaskan bahwa penamaan masjid atau mushola dengan nama tokoh-tokoh Islam maupun tokoh Pramuka dapat menumbuhkan rasa ingin tahu anak-anak terhadap sejarah dan keteladanan tokoh tersebut. Dengan demikian, rumah ibadah tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah, tetapi juga menjadi media pendidikan karakter.

“Ketika anak-anak bertanya tentang nama mushola atau masjid, di situlah proses pendidikan dimulai. Mereka akan belajar tentang siapa tokoh tersebut, apa perjuangannya, dan nilai-nilai yang bisa diteladani,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Kwarda Pramuka Jambi Dr. H. Sudirman, SH., MH dalam laporannya menyampaikan bahwa pembangunan Mushola Al Majidi merupakan hasil kerja bersama yang memakan waktu kurang lebih dua tahun. Pembangunan dimulai dengan peletakan batu pertama pada 29 Juni 2024 dan rampung pada 2025, dengan beberapa penyempurnaan pada awal 2026.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan mushola tersebut menelan anggaran lebih dari Rp600 juta yang bersumber dari dana Kwarda Pramuka Jambi serta dukungan sejumlah pihak, termasuk badan usaha milik Kwarda dan para donatur. Mushola ini dirancang mampu menampung sekitar 100 jamaah, baik di area dalam maupun luar ruangan.

“Mushola ini bukan hanya untuk keluarga besar Pramuka, tetapi juga terbuka untuk masyarakat sekitar. Kami berharap warga RT 15 dan RT 16 dapat bersama-sama memakmurkan mushola ini,” kata Sudirman.

Ketua Kwarda juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan pemakmuran mushola, terutama dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ia menegaskan bahwa membangun fisik mushola relatif lebih mudah dibandingkan menjaga keberlanjutan fungsi dan kemakmurannya.

Sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan peresmian Mushola Al Majidi juga dirangkai dengan penyerahan bantuan sembako kepada sekitar 50 warga fakir miskin dan anak yatim di lingkungan sekitar Kwarda Pramuka Jambi. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris.

Dengan diresmikannya Mushola Al Majidi, diharapkan fasilitas ini dapat menjadi pusat ibadah yang nyaman, memperkuat nilai spiritual, serta mempererat hubungan antara Gerakan Pramuka Jambi dan masyarakat sekitar, sejalan dengan semangat pengabdian dan kepedulian sosial.(ARD)

Perkuat Konektivitas Daerah, Diskominfo se-Provinsi Jambi Ikuti Sosialisasi Satelit Nasional Merah Putih

Foto: dok Diskominfo Pemprov Jambi

JAKARTA,DUASATU.NET- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi bersama Diskominfo Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi mengikuti kegiatan Sosialisasi Transformasi Digital melalui pemanfaatan Satelit Nasional Merah Putih. Kegiatan tersebut berlangsung di Lantai 21 Gedung Telkom Landmark Tower, Jakarta, Selasa (10/02/2026).

Kehadiran jajaran Diskominfo se-Jambi dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat konektivitas digital di wilayah Jambi, khususnya dalam mengatasi persoalan blank spot di daerah-daerah terpencil yang masih sulit terjangkau jaringan internet.

Rombongan Diskominfo Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota diterima langsung oleh manajemen PT Telkomsel dan PT Telkomsat. Dalam pertemuan tersebut hadir Vice President LBCC Telkomsel Philipus Nanang, General Manager Telkomsat Widi Sulistyanto, Account Manager PT Telkom Nabila, serta Vidiyan selaku Presales Engineer.

Dalam audiensi tersebut, PT Telkomsat memaparkan solusi layanan Internet Merah Putih, yaitu layanan internet berbasis satelit broadband unlimited yang didukung teknologi High Throughput Satellite (HTS). Layanan ini dirancang untuk menghadirkan koneksi internet cepat dan stabil tanpa batas kuota, sehingga mampu menjangkau hingga wilayah pelosok di Provinsi Jambi.

GM Telkomsat, Widi Sulistyanto menjelaskan bahwa layanan Internet Merah Putih dapat menjadi solusi efektif bagi pemerintah daerah dalam memperluas akses internet.

“Layanan ini sangat cocok diterapkan di wilayah-wilayah yang belum terjangkau jaringan fiber optik maupun seluler. Dengan teknologi satelit nasional, konektivitas dapat tetap hadir hingga ke daerah terluar dan terpencil di Provinsi Jambi,” ungkapnya.

Selain Internet Merah Putih, dalam sosialisasi tersebut juga diperkenalkan beberapa solusi lain seperti layanan Starlink Business Service (SBS) serta solusi femtocell yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas jaringan komunikasi di daerah.

Kepala Diskominfo Provinsi Jambi, Ariansyah menyambut positif sosialisasi ini dan menilai bahwa pemanfaatan teknologi satelit merupakan langkah strategis dalam mendukung percepatan transformasi digital daerah.

“Kegiatan ini sangat penting bagi kami di Jambi. Masih banyak wilayah yang mengalami keterbatasan akses internet. Dengan adanya solusi dari Telkomsat, diharapkan persoalan blank spot di kabupaten/kota dapat segera teratasi,” ujar Kepala Diskominfo Provinsi Jambi.

Lebih lanjut disampaikan bahwa konektivitas digital yang merata akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan publik, pengembangan ekonomi digital, sektor pendidikan, kesehatan, serta tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di Provinsi Jambi.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Diskominfo Provinsi Jambi bersama seluruh Diskominfo Kabupaten/Kota berkomitmen untuk terus bersinergi dengan PT Telkom Group dalam mewujudkan pemerataan akses internet. Diharapkan, implementasi layanan Satelit Nasional Merah Putih dapat segera direalisasikan sehingga transformasi digital di Provinsi Jambi dapat berjalan lebih cepat dan merata.

Dengan dukungan konektivitas yang semakin baik, Provinsi Jambi optimistis mampu mempercepat terwujudnya ekosistem digital yang inklusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.(ARD)

Wagub Sani Kukuhkan Pengurus FPRB Provinsi Jambi

Wagub Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I/foto: Diskominfo Pemprov Jambi

 JAMBI,DUASATU.NET- Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I secara resmi mengukuhkan pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi Jambi periode 2025-2028, bertempat di Ruang Bulian, Grand  Hotel Jambi, Selasa (10/2/2026).
Dalam sambutan dan arahannya, ‎Wagub Sani menyampaikan bahwa pembentukan Forum Pengurangan ‎Risiko Bencana Provinsi Jambi yang dilaksanakan pengukuhan kepengurusannya ini merupakan upaya dan langkah yang sangat tepat, apalagi dengan berbagai permasalahan lingkungan, potensi untuk terjadinya bencana semakin besar. 
‎"Melihat kondisi dari tiga provinsi di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami 
‎bancana banjir bandang dan tanah longsor dengan dampak yang sangat besar, baik korban jiwa maupun materi, serta dampak psikologis.  

Pada Januari 2026, terjadi banjir dan longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Selain itu, beberapa daerah juga mengalami bencana. Bencana-bencana yang sangat memilukan tersebut menjadi pengingat dan pembelajaran bagi kita semua bahwa mitigasi dan pengurangan dan risiko bencana amat penting kita 
‎pahami dan lakukan secara kolaboratif," ungkap Wagub Sani.
‎Dikatakan Wagub Sani, Provinsi Jambi merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, baik bencana alam, non alam maupun bencana sosial.

"Kondisi geografis dan demografis ini menuntut kita semua untuk tidak hanya bersikap reaktif saat terjadi bencana, akan tetapi menuntut kita juga proaktif dalam upaya pengurangan risiko bencana," kata Wagub Sani.
‎"Untuk itu forum ini memiliki peran yang sangat strategis sebagai wadah kolaborasi lintas sektor/pentahelix, Pemerintah, Akademisi, Dunia usaha, Media, dan Masyarakat dalam membangun ketangguhan daerah. 

Forum juga diharapkan menjadi motor penggerak dalam edukasi, advokasi, perencanaan serta penguatan kapasitas 
‎masyarakat dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Provinsi Jambi," lanjutnya.
‎Wagub Sani berharap pengurus forum FPRB juga menjadi penggerak utama dalam membangun budaya sadar risiko bencana, menguatkan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan, mengedepankan pendekatan partisipatif dan berbasis kearifan lokal serta menghasilkan program-program nyata yang berdampak langsung terhadap masyarakat. 
‎Wagub Sani menambahkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana adalah investasi jangka panjang, keberhasilannya tidak selalu terlihat secara instan, namun manfaatnya akan sangat besar dalam melindungi kedidupan, harta benda, dan 
‎keberlanjutan pembangunan.
‎"Akhir kata, marilah kita bersama-sama mendukung keberadaan dan kinerja forum ini, agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal," pungkasnya.
‎Sementara itu, Ketua Umum FPRB Provinsi Jambi Kurniawan Gotama menyampaikan bahwa FPRB memiliki peran strategis sebagai wadah koordinasi kolaborasi sinergi lintas sektor yang akan menghasilkan utusan-utusan yang aplikatif, realistis, yang berdampak langsung terhadap pencegahan mitigasi maupun pemulihan pasca bencana terhadap suatu daerah.
‎"Jadi mohon bimbingan dan arahan, mari bekerjasama, berkolaborasi, dalam pencegahan bencana di Provinsi Jambi," ujarnya.(ARD)

Wagub Sani: Pemprov Jambi Dukung Penataan KCBN Muaro Jambi Jadi Warisan Dunia UNESCO

Wagub Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I/foto: Diskominfo Pemprov Jambi

MUAROJAMBI,DUASATU.NET- Wakil Gubernur (Wagub) Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I mengemukakan, Pemerintah Provinsi Jambi bersama Pemerintah Pusat dan semua pihak terkait terus melakukan upaya intensif untuk menjadikan Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi sebagai Warisan Dunia UNESCO, dengan target pengusulan  transformasi besar-besaran tengah dilakukan, menjadikan situs purbakala terbesar di Asia Tenggara ini tidak hanya sebagai ruang pelestarian, tetapi juga destinasi wisata sejarah dan spiritual. 

Hal tersebut dikemukakannya saat kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pelestarian Cagar Budaya Komisi X DPR RI khususnya terkait Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi, salah satu warisan budaya penting bangsa Indonesia, bertempat di Pelataran Candi Muaro Jambi Kedaton (Lesehan - Outdoor) Kabupaten Muaro Jambi, Rabu (11/02/2026).

Pada kesempatan ini juga diadakan tanya jawab dan diskusi, yang intinya untuk membahas upaya pengembangan penataan KCBN Muaro Jambi yang bertujuan menampung masukan-masukan dari perwakilan pelaku budaya, tokoh adat, arkeolog, dan masyarakat setempat.
Dalam sambutan dan arahannya, Wagub Sani menyampaikan ucapan selamat datang di Provinsi Jambi kepada Panja Komisi X DPR RI beserta rombongan ke Provinsi Jambi. 

" Atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Panja Komisi X DPR RI beserta rombongan. Kehadiran Komisi X DPR RI  merupakan wujud perhatian nyata negara terhadap pelestarian warisan budaya nasional, sekaligus menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Masyarakat," ucap Wagub Sani.

"Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi bukan hanya menyimpan nilai sejarah dan arkeologis yang luar biasa, tetapi juga merepresentasikan identitas, peradaban, serta kebanggaan bangsa, upaya pelestarian cagar budaya masih menghadapi berbagai tantangan mendasar," lanjutnya.

Dikatakan Wagub Sani, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia telah melakukan Proses revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi yang merupakan upaya pelestarian situs Buddha terluas di Asia Tenggara (3.981 hektare). 

"Revitalisasi KCBN Muaro Jambi merupakan sebuah langkah tindak lanjut Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, terdapat dua hal yang dituju, diantarannya berkaitan dengan ketahanan budaya serta kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia," kata Wagub Sani.

"Pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung pelestarian dan pemajuan budaya KCBN Muaro Jambi untuk manfaat budaya, ekonomi, dan ekologi.  

Pengembangan Kawasan dan Infrastruktur Sektor Pertanian, Perdagangan, Industri, dan Pariwisata, (Kawasan Ujung Jabung, KCBN Muaro Jambi, KSPN Danau Kerinci, dan Geopark Merangin). Pelestarian KCBN Muaro Jambi tidak hanya berfokus pada cagar budaya, tetapi juga mengembangkan pelindungan alam dan lingkungan, karena kearifan lokal nusantara tidak pernah lepas dari apa yang alam berikan untuk dimanfaatkan para leluhur. 

KCBN Muaro Jambi diharapkan bisa kembali menjadi pusat peradaban, menjadi pusat pembelajaran sejarah nusantara dan berkontribusi menjaga alam Indonesia dimasa yang akan datang," tambahnya.

Lebih lanjut Wagub Sani menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya melakukan pengembangan kawasan disekitar KCBN Muaro Jambi dengan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan Candi Muaro Jambi dan memperkuat pengembangan Desa Wisata di Kawasan Candi Muaro Jambi. 

"Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya mendorong KCBN Muaro Jambi sebagai warisan dunia UNESCO. Peluang mewujudkan KCBN Muaro Jambi menuju warisan dunia disertai sejumlah tantangan, pengembangan kawasan tersebut untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat sekitarnya. 

Untuk itu Pelestarian KCBN Muaro Jambi harus memiliki kerangka kebijakan nasional yang kuat, dukungan anggaran yang memadai, serta penguatan regulasi dan pengawasan lintas sektor. Disinilah peran strategis DPR RI, khususnya Komisi X yang sangat kami harapkan dapat mendorong kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan pelestarian KCBN Muaro Jambi," jelas Wagub Sani.

"Sebagai penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi, kami memandang penting adanya pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, pelaku budaya, dunia usaha, serta masyarakat lokal. Pelestarian cagar budaya harus mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat sekitar, tanpa mengorbankan nilai dan keaslian warisan budaya itu sendiri," imbuhnya.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan komitmen Panja Komisi X DPR RI atas kunjungan kerja ini, kami berharap dapat terbangun pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi riil dilapangan, sekaligus lahirnya rekomendasi kebijakan yang konkret dan implementatif, guna memperkuat pelestarian Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi sebagai warisan budaya bangsa dan dunia," pungkasnya. 

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.PP dalam sambutannya menyampaikan bahwa komisi X DPR RI berfungsi sebagai panja pelestarian cagar budaya, terus melakukan fungsi pengawasan melalui Panja Cagar Budaya, yang dibentuk untuk mengawasi perlindungan dan pemanfaatan situs-situs bersejarah berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2010 dan UU Nomor 5 Tahun 2017. 

"Cagar budaya Candi Muaro Jambi sangat luar biasa dan harus dilestarikan, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, kita harus dukung bersama untuk dikelola demi untuk memberikan kesejahteraan bagi Masyarakat. Untuk itu kami mendorong komitmen pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk serius dalam melestarikan cagar budaya sebagai warisan nasional," ungkapnya. 

"Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muaro Jambi, situs purbakala peninggalan dari abad ke-6 wajib dilestarikan karena nilai sejarahnya sebagai pusat Pendidikan Buddha terbesar di Asia Tenggara. 

Sebagai warisan berskala internasional sangat perlu dilestarikan, dan juga kita butuh SDM yang kuat juga pendanaan baik pemerintah provinsi dan kabupaten, kita mendorong pemerintah pusat dari dana pelestarian cagar budaya 35 persen untuk melestarikan cagar budaya Candi Muaro Jambi. Bersama kita perjuangkan, karena Candi Muaro Jambi sangat luar biasa," tambahnya. (ARD)

Wagub Sani Apresiasi Terbentuknya Program Dokter Spesialis UNJA

Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I/foto: Diskominfo Pemprov Jambi

JAMBI,DUASATU.NET- Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I  mengapresiasi dibentuknya program dokter spesialis Universitas Jambi (UNJA). Momentum ini dinilainya sebagai langkah strategis dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang kesehatan, guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Provinsi Jambi. 

Apresiasi tersebut disampaikannya saat Peresmian Program Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Jambi, bertempat di Auditorium Lt.6 Gedung FKIK Universitas Jambi, Rabu (11/2/2026) pagi. 

Hadir pada kesempatan ini Dekan FKIK UNJA Dr. dr. Humaryanto dan jajarannya, Perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi yang hadir secara virtual serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutan dan arahannya Wagub Sani menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, menyebutkan bahwa kesehatan untuk semua merupakan landasan utama pembangunan manusia yang berkualitas dan produktif. Akses yang merata terhadap layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan berdaya. 

“Oleh karena itu, penguatan sistem pelayanan kesehatan perlu dilakukan secara menyeluruh, mencakup ketersediaan fasilitas, tenaga medis serta pembiayaan kesehatan yang berkeadilan. 

Selain itu, upaya promotif dan preventif juga harus diutamakan untuk menurunkan beban penyakit dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam hal ini, kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi kesehatan serta peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat menjadi tujuan pembangunan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan,” ujar Wagub Sani.

Menurut Wagub Sani, pembangunan kesehatan tidak bisa dilepaskan dari bidang pendidikan. Kebijakan bidang pendidikan yang bermutu, berkualitas, dan merata dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan hidup kesehatan masyarakat dan memfasilitasi akses terhadap layanan kesehatan. 

“Pemerintah Provinsi Jambi mendukung upaya pemerintah pusat dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan melalui Program Hasil Cepat Terbaik di bidang pendidikan. 

Program Hasil Cepat Terbaik di bidang pendidikan, khususnya terkait dengan Program Pendidikan Dokter Spesialis, diharapkan dapat semakin mendekatkan akses pendidikan kedokteran spesialis di Provinsi Jambi sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan yang inklusif dan merata,” ungkapnya.

Wagub Sani juga menambahkan bahwa launching Program Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Jambi ini menjadi kabar baik bagi pemerataan tenaga kesehatan ahli di Provinsi Jambi.

“Kita semua memahami bahwa pendidikan dokter spesialis memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sekaligus menjawab kebutuhan spesifik masyarakat akan layanan medis yang lebih mendalam dan berfokus,” tambhanya.

“Besar harapan kita bersama keberadaan Program Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Jambi dapat memenuhi pemerataan dokter spesialis hingga di daerah 3T Provinsi Jambi serta berkontribusi dalam peningkatan layanan kesehatan di Provinsi Jambi,” tambahnya

“Dan peresmian Program Pendidikan Dokter Spesialis ini tidak hanya menjadi salah satu upaya transformasi FKIK Universitas Jambi, melainkan hendaknya dapat dioptimalkan untuk menciptakan dokter spesialis andal di masa depan,” imbuhnya.

“Evaluasi berkala harus dilaksanakan untuk memastikan pencapaian komptensi yang sesuai dengan standar.  Pihak terkait dan pemangku kepentingan harus memastikan agar peserta didik tidak hanya menguasai materi secara teoritis, tetapi juga memiliki keterampilan klinis yang cukup untuk menangani berbagai kasus medis,” pungkasnya.

Sementara itu, Dekan FKIK UNJA Dr. dr. Humaryanto menyatakan bahwa hari ini bukan sekadar sampai akademik melainkan tonggak transformasi masyarakat Provinsi Jambi Fakultas Kedokteran UNJA dalam menyiapkan pemenuhan tenaga dokter spesialis yang kompeten, professional dan berdaya saing untuk menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan baik secara regional dalam daerah maupun nasional. 

”Pada kesempatan ini Alhamdulillah sejak proses  di Kementerian, dimana disitu dihadiri langsung oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kementerian Kesehatan serta beberapa gubernur termasuk gubernur kita untuk percepatan launching percepatan pemenuhan tenaga kesehatan dokter spesialis. 

Dan hari ini di enam bulan tepatnya dengan dukungan penuh dari stakeholder utamanya manajemen pengelola direksi, Direktur Rumah Sakit Raden Mattaher dan tentunya dokter-dokter spesialis berhasil menyusun sehingga kemarin sudah keluar  izinnya dari Kementerian,” kata Dekan FKIK UNJA.

“Kami menyadari bahwa pendidikan dokter ini tidak mungkin berjalan sendiri. Hal ini tentunya membutuhkan saarana prasarana yang memadai, peralatan medis modern dan tentunya pembiayaan pendidikan. 

Oleh karena itu, pada saat ini kami mengundang seluruh pimpinan daerah, Kepala Dinas dan Kepala Rumah Sakit karena berdasarakan arahan dari Kementrian program ini dibuka untuk pemenuhan diprioritaskan untuk peserta didik kiriman dari pemerintah kabupaten/kota untuk pemenuhan tenaga dokter spesialis. 

Karena itu tentunya kami berharap kehadiran dan peran serta dari stakeholder Pemprov termasuk Bank Jambi untuk istilahnya ada skema untuk beasiswa peserta ini karena kami menyadari proses pendidikan dokter maupun dokter spesialis amat mahal, namun tidak berarti pembiayaan itu kita bebankan kepada peserta didik ini. Oleh karena itu, dukungan dari Pemprov, dukungan dari pemerintah kabupaten/kota, Bank Jambi, BPJS, kami sangat mengharapkan. 

Karena komitmennya nantinya peserta didiknya ini akan kita tempatkan didaerah, mengabdi di wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dan berkolaborasi,” lanjutnya. (ARDI)

Kamis, 12 Februari 2026

Gakkum DLHP Kab Tebo Verifikasi Dugaan Pengalihan Sungai Dilahan Milik Setiardi

Gakkum DLHP Kab Tebo di lokasi sungai yang dialihkan/foto: Ist

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Dinas lingkungan hidup dan perhubungan (DLHP) Kabupaten Tebo Provinsi Jambi melalui tim penegak hukum (Gakkum) penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)  melakukan verifikasi faktual dugaan pengalihan sungai di desa Sido Rukun Kecamatan Rimbo Ulu, Kamis 12 Februari 2026.

Gakkum DLHP Kab Tebo menindaklanjuti laporan pemerhati lingkungan dan sosial terhadap dugaan pengalihan sungai di lahan pribadi milik Setiardi alias Bagong, turun langsung di pimpin Kabid penataan dan penaatan (KP2), Arif Budiman dan didampingi pemerhati lingkungan dan sosial, Slamet Supriyadi, staf kantor Camat Rimbo Bujang, Kades Sido Rukun dan kuasa hukum Setiardi alias Bagong, pemilik lahan.

Verifikasi lapangan atas laporan dugaan pengalihan sungai di lahan pribadi milik mas Bagong, hasilnya nanti kita laporkan dulu ke atasan,"kata Arif Budiman.

Sementara itu, S.Supriyadi berujar, bahwa pengalihan sungai adalah salah satu bentuk perbuatan yang melawan hukum. Pasal 36 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 yang isinya setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL, wajib memiliki persetujuan lingkungan.

Kemudian, Pasal 109 UU 32/2009 yang mengatur tentang setiap orang melakukan usaha/kegiatan tanpa persetujuan lingkungan dipidana dengan Penjara 1-3 tahun dan denda Rp 1 Miliar - Rp 3 Miliar.

"Apabila terbukti pemilik lahan tidak memiliki dokumen UKL-UPL, melakukan pemindahan sungai, maka kegiatan tersebut melanggar UU 32 Tahun 2009, UU 17 Tahun 2019 dan PP 38 Tahun 2011, konsekuensi sanksi administratif berupa penghentian kegiatan dan pemulihan lingkungan, serta sanksi pidana," jelas Slamet Supriyadi.(ARDI)

Pengajuan Dana Hibah Pemda Tahun 2026 Untuk 9 Parpol di Kab Tebo, Tunggu LHP BPK RI

Kepala Kesbangpol Kab Tebo, Sugiyarto, SP/foto: dok redaksiduasatu

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, 9 partai politik (Parpol) di Kabupaten Tebo, bakal menerima hibah bantuan dari pemerintah daerah (Pemda) sesuai dengan jumlah suara masing-masing partai. 

Kepala badan kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) Kab Tebo, Sugiyarto menjelaskan, bahwa untuk dana bantuan Parpol tahun 2026 tidak mengalami perubahan maupun terkendala efisiensi anggaran. 

Sugiyarto menyebutkan, biasanya sebelum Parpol mengajukan pencairan mereka harus menunggu laporan hasil pemeriksaan (LHP) badan pemeriksa keuangan republik indonesia (BPK RI)," katanya, Kamis 12 Februari 2026.

Setelah LHP BPK RI baru selanjutnya 9 Parpol yang ada di Kab Tebo bisa melakukan pengajuan untuk pencairan dana hibah dari Pemda," lanjutnya. 

Besaran jumlah dana bantuan Parpol yang di terima sesuai jumlah perolehan suara pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2024, persuara jumlahnya adalah Rp5.671, 39,"jelas Sugiyarto. 

Sembilan Parpol penerima hibah bantuan Pemda sesuai kursi dan jumlah suara tersebut adalah:

1. Golkar 8 kursi jumlah perolehan suara 51.521, bantuan yang diterima senilai Rp292.195.684

2. PDIP 5 kursi jumlah perolehan suara 32.363, bantuan yang diterima senilai Rp183.543.195

3. Demokrat 4 kursi jumlah perolehan suara 17.919, bantuan yang diterima senilai Rp101.625.637

4. PKS 3 kursi jumlah perolehan suara 16.118, bantuan yang diterima senilai Rp91.411.464

5. PAN 4 kursi jumlah perolehan suara 18.318, bantuan yang diterima senilai Rp103.888.522

6. Nasdem 3 kursi jumlah perolehan suara 17.059, bantuan yang diterima senilai Rp96.748.242

7. PKB 4 kursi jumlah perolehan suara 26.946, bantuan yang diterima senilai Rp152.821.275

8. Gerindra 3 kursi jumlah perolehan suara 19.703, bantuan yang diterima senilai Rp111.743.397

9.  PPP 1 kursi jumlah perolehan suara 8.095, bantuan yang diterima senilai Rp45.909.902

(ARDI

SAH Apresiasi Kontingen SMSI Provinsi Jambi Ikuti Rangkaian HPN 2026 di Banten

Foto: dok SMSI Prov Jambi

JAMBI,DUASATU.NET- Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Jambi DR. Ir H.A.R Sutan Adil Hendra MM (SAH) mengapresiasi keikutsertaan SMSI Provinsi pada Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Banten. 
Menurut SAH, SMSI Jambi dibawah Ketua Mukhtadi Putranusa menunjukkan antusiasme yang luar biasa dengan mengirim 18 kontingen ke Provinsi Jambi dan mengikuti seluruh rangkaian 5-9 Februari 2026.

"Saya mengapresiasi SMSI Provinsi Jambi, yang tidak pernah absen mengirimkan kotingennya dalam Hadi Pers Nasional (HPN) setiap tahunnya," sebut mantan Anggota DPR RI dua periode 2014 hingga 2024 ini. 

SAH yang bergelar adat Jambi : Datuk Bandar Mulio Utamo ini menyampaikan dengan tema HPN 2026 Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat memiliki makna mendalam untuk di implementasikan awak media yang tergabung dalam SMSI. 

Selaku organisasi perusahaan media siber terbesar di Indonesia, SMSI Jambi ia harapkan selalu meningkatkan wawasan dan pembinaan perusahaan siber anggotanya. 

Ditambahkan SAH, ia juga mengapresiasi pengurus SMSI Jambi yang telah menancapkan sejarah ikut menghadiri langsung peresmian Monumen Media Siber di Kota Cilegon, yang menjadi tugu media siber pertama di Indonesia. 

"Dengan simbol itu tentu akan menjadi Legacy yang akan diingat untuk evaluasi diri, mawas diri demi tujuan pers mencerdaskan kehidupan rakyat dan menjadi kontrol sosial,” paparnya.

SAH selama ini memang dikenal sebagai salah seorang tokoh Jambi yang berkiprah di tingkat nasional, sangat dekat dengan kalangan media. Ini diketahui cukup memberi perhatian khusus terhadap perkembangan media di Provinsi Jambi.

Atas kedekatan itulah, ia diganjar penghargaan "Sahabat Pers Indonesia" dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat. Penghargaan ini diberikan pada Malam Anugerah SMSI Jumat, 11 Agustus 2023 di Jakarta atas kontribusinya dalam mengayomi insan siber dan kedekatan profesionalnya dengan awak media. (REDAKSI)

 


Ad Placement

Politik

Pendidikan

Nasional