Sekda Sudirman Tegaskan Pemprov Berkomitmen Memperkuat Keterbukaan Informasi Publik
Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Dr. H. Sudirman, SH, MH/foto: Diskominfo Pemprov Jambi
JAMBI,DUASATU.NET- Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Dr. H. Sudirman, SH, MH secara resmi membuka kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jambi Dalam Rangka Membangun Sinergitas Guna Mewujudkan Jambi Mantap Berkelanjutan 2029 Dibawah Ridho Allah SWT. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Pola kantor Gubernur Jambi, Kamis (21/05/2026) pagi.
Hadir pada kesempatan ini Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Drs. Ariansyah, ME, Sekda kabupaten/kota, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi beserta jajaran, dan Kabid Informasi Publik dan Statistik selaku Ketua Pelaksana Amirzan, SH.
Ditemui usai acara Sekda Sudirman menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi mendukung penuh keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kegiatan Ini menjadi penting dan sangat strategis. Ini juga bagian dari komitmen kita yang sudah masuk dalam lembaga publik yang informatif. Hal ini harus terus dikuatkan, pejabat pengelolanya harus dikuatkan. Oleh karena itu, perlu kita tingkatkan lagi pemahaman para pejabat pengelola publik ini dalam memberikan informasi," ujar Sekda Sudirman.
Ia menambahkan, pada prinsipnya seluruh informasi publik wajib disampaikan kepada masyarakat, selama informasi tersebut tidak masuk dalam kategori yang dikecualikan oleh undang-undang. "Informasi publik wajib disampaikan sepanjang itu tidak dikecualikan.
Artinya, sepanjang itu tidak rahasia negara, saya pikir sah-sah saja di publikasikan.Dan selama ini sudah cukup baik, cuma perlu peningkatan lagi. Ketika ada permohonan informasi, harus segera dijawab dengan responsif dan sesuai regulasi.
Termasuk ketika menyangkut hal-hal yang tidak boleh diinformasikan (dikecualikan), itu juga harus disampaikan alasannya dengan jelas kepada pemohon," jelasnya.
“Pemerintah Provinsi Jambi mendorong semua badan publik dalam wilayah Provinsi Jambi untuk meningkatkan penerapan keterbukaan informasi publik, sekaligus menjadi upaya untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik serta pengelolaan badan publik yang baik.
Serta terus berbenah melengkapi segala kekurangan guna meningkatkan Keterbukaan Informasi sebagai wujud transparansi Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari KKN,” lanjutnya.
Sebelumnya, dalam sambutannya Sekda Sudirman menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Pengelola Komisi Informasi Provinsi Jambi dan semua pihak yang telah menorehkan penghargaan, dimana pada Tahun 2025, Provinsi Jambi berhasil meraih Predikat Informatif dengan nilai 92,41.
“Pencapaian ini merupakan pencapaian pertama selama kurun waktu hampir 12 tahun Pemerintah Provinsi Jambi mengikuti ajang Keterbukaan Informasi terhadap Badan Publik Tingkat Nasional yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat RI di Jakarta.
Prestasi ini, bukanlah sekadar untuk kebanggaan, akan tetapi memiliki impact kepada Pejabat Publik khususnya di Provinsi Jambi agar lebih memahami dan tahu akan kedudukan Pejabat Publik guna mewujudkan “Jambi Mantap Berkelanjutan 2029 dibawah Ridho Allah SWT," katanya.
Disampaikan Sekda Sudirman bahwa untuk melaksanakan keterbukaan informasi ini tantangannya sangatlah berat.
"Mengingat ada banyak persoalan yang harus kita pahami tentang Keterbukaan Informasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi disatu sisi menuntut kepada Pejabat dan Badan Publik untuk membuka informasi yang ada pada kegiatan pemerintah, disisi lain ada informasi yang disampaikan oleh Pemerintah di salahgunakan oleh ‘penikmat” informasi, sehingga menjadi bahan konsumsi tidak sehat yang mengarah kepada dugaan ujaran kebencian, penghinaan dan pencemaran nama baik.
Apakah Keterbukaan Informasi harus kita persalahkan, tentunya tidak, karena itu adalah tuntutan undang-undang, itu, Selain perkuat pemahaman terhadap aturan terkait Keterbukaan Informasi, selaku pejabat publik kita harus mampu menangkal informasi yang akan menimbulkan keresahan dan menghambat program Pembangunan,” pungkasnya. (ARD)
