Media Online : www.duasatu.net

News

Pemerintah

Hukrim

Advertorial

Video

Sabtu, 05 September 2026

Rapurna Seluruh Fraksi DPRD Tebo Kompak Kritik Tajam PT SMS, Bupati Terkesan Hindari Wawancara Wartawan

Foto: Ilustrasi

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Dalam pengesahan APBD-P tahun 2026 melalui rapat paripurna (Rapurna) penyampaian pandangan akhir (Panhir), seluruh fraksi-fraksi DPRD Tebo, memberi catatan dan kritikan tajam terhadap pembangunan jalan melalui pinjam utang pemerintah daerah (Pemda) melalui pt sarana multi infrastruktur (SMI) sebesar Rp46 milyar. 

Kritikan tajam di lontarkan oleh seluruh fraksi DPRD Tebo tersebut, partai Golkar, PDI-P, PKB, Gerindra, Demokrat, PAN, Nasdem dan PKS, Jum'at 4 September 2026.

Kritikan tajam bermula inspeksi Komisi III DPRD Tebo, Rabu 2 Sept malam bersama tim gabungan anata lain balai pengelola transportasi darat (BPTD) Jambi, DLH-Hub, Satlantas Polres Tebo, dan gerakan mahasiswa kabupaten tebo (Gemakato) ke pabrik minyak kelapa sawit (PMKS) pt selaras mitra sarimba (SMS) berlokasi di Kec Rimbo Ilir, yang berujung tak satupun truk angkutan crude palm oil (CPO) di temukan dipabrik tersebut. 

Dalam Sidak gabungan tersebut sempat terjadi adu mulut antara manajemen PT SMS, sehingga kehadiran Komisi III, ke PMKS, PT SMS terkesan mendapat penolakan, bahkan menurut kabar, informasi sudah bocor duluan sebelum Sidak. 

" Puncaknya, pada saat Panhir, seluruh fraksi DPRD Tebo, kompak melontarkan kritikan tajam ke eksekutif agar Pemda Tebo segera menindaklanjutinya supaya pembangunan peningkatan jalan yang berasal dari pinjaman utang daerah dengan angsuran selama 4 tahun tidak di lewati oleh kendaraan angkutan melebihi tonase atau over dimension overl load (ODOL). 

Namun sayangnya Bupati Tebo, Agus Rubiyanto dan Wabup Nazar Efendi, usai Rapurna terkesan sengaja berlama-lama di dalam ruang makan DPRD, sementara wartawan yang telah lama menunggu untuk wawancara terkait kritikan tajam yang di lontarkan oleh seluruh fraksi, akhirnya satu persatu membubarkan diri lebih memilih untuk menunaikan sholat Jum'at. 

Diketahui sebelumnya, Ketua DPRD Tebo, Khalis Mustiko, mengaku geram kepada sikap PT SMS, saat Komisi III Sidak bersama tim gabungan ke PMKS tidak kooperatif. 

Khalis menyatakan, DPRD tidak bakalan tinggal diam, PT SMS dinilai telah berulang kali melanggar Andalalin yang telah di buat dan disepakati. 

" Itu salah satu catatan kritis kita," tegas Khalis. 

Reporter
ARDI

DPRD Tebo Sahkan APBD-P 2026, Melalui Rapurna Panhir Fraksi Dengan Sejumlah Catatan dan Kritikan Tajam

Penandatanganan APBD-P 2026 oleh unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tebo/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Perubahan tahun 2026 di sahkan oleh DPRD Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi melalui rapat paripurna (Rapurna) dalam penyampaian pandangan akhir fraksi, Jum'at 4 September 2026.

Skors dicabut, Rapurna kembali di pimpin oleh ketua DPRD Tebo, Khalis Mustiko, di dampingi wakil ketua (Waka) I DPRD, Ihsanuddin, Waka II DPRD, Sahendra, di hadiri seluruh anggota dewan sesuai quorum, untuk mengesahkan Ranperda menjadi Perda APBD Perubahan tahun 2026.

Pada kesempatan itu, Rapurna dihadiri Bupati, wakil bupati (Wabup) Tebo, Agus Rubiyanto dan Nazar Efendi, Sekda Tebo Sindi, para staf ahli bupati, asisten, kabag pada sekretariat daerah (Setda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup pemerintah kabupaten (Pemkab) Tebo. 

Selain itu hadir forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), forum komunikasi pimpinan kecamatan (Forkopimcam), instasi vertikal dan undangan lainnya. 

Panhir disampaikan oleh masing-masing Fraksi yang ada di DPRD Tebo, meskipun banyak sejumlah catatan dan kritikan tajam yang harus di tindaklanjuti oleh Pemkab Tebo, namun tetap menyetujui Ranperda tersebut untuk di sahkan menjadi Perda APBD-P tahun 2026.

Reporter
ARDI

Soroti Soal CPO PT SMS dan RSUD STS, Dalam Paripurna, Fraksi PAN Tegaskan Jalan Dari Pinjaman Daerah Jangan Sampai Rusak

Anggota DPRD Tebo Fraksi PAN Yuzep Herman, S.Pd.I/foto: duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Tebo menyoroti aktivitas angkutan CPO PT Selaras Mitra Sarimba (SMS) yang dinilai melebihi tonase saat melintasi ruas Jalan Pal 12 hingga Blok E, Kecamatan Rimbo Ilir, Jum'at 4 September 2026.

Sorotan tersebut disampaikan Yuzep Herman, S.Pd.I., saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi PAN dalam Rapat Paripurna DPRD Tebo terkait Ranperda Perubahan APBD 2026, Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia serta Ranperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 

Fraksi PAN meminta Bupati Tebo melalui dinas terkait bertindak tegas menghentikan angkutan CPO PT SMS yang melebihi tonase. PAN menilai kendaraan CPO yang tidak sesuai Andalalin berpotensi merusak jalan yang baru dibangun menggunakan dana pinjaman daerah. PT SMS juga diminta menggunakan Jalan TMMD sebagai jalur alternatif angkutan CPO.

Tak hanya PT SMS, PAN turut menyoroti pelayanan RSUD STS dengan meminta optimalisasi penggunaan SILPA, penambahan dokter spesialis neurologi dan anestesi serta evaluasi SISRUTE. Pemkab juga didorong mengoptimalkan penyaluran CSR perusahaan dan mengevaluasi Forum CSR agar lebih transparan, profesional dan akuntabel. 

Di sektor pendidikan dan pemerintahan desa, PAN mendorong penambahan anggaran PIP Non-PKH, inventarisasi guru PPPK, penyelesaian persoalan 73 desa bermasalah, serta peningkatan pengawasan BUMDes.

PAN juga meminta Pemkab memaksimalkan pemberangkatan 50 orang kafilah MTQ, memenuhi dan memperbaiki LPJU yang dibutuhkan masyarakat, serta membantu memperbaiki embung persawahan tadah hujan di Desa Kuamang, Kecamatan VII Koto. 

Meski menyampaikan sederet catatan, Fraksi PAN tetap mengapresiasi kinerja Pemkab Tebo. PAN menilai roda pemerintahan Kabupaten Tebo sejauh ini berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu diperbaiki. 

Reporter
ARDI

Jumat, 04 September 2026

Rapurna DPRD Tebo, Fraksi Golkar Singgung BLUD Rp17 Miliar, Krisis Air Lubuk Mandarsah Hingga CPO PT SMS

Ahmad Ankam, SH, MM, Anggota DPRD Tebo Fraksi Golkar/foto: duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Dalam pandangan akhir (Panhir) Fraksi Golkar DPRD Tebo menegaskan penempatan dana BLUD RSUD Sultan Thaha Saifuddin (STS) Tebo, krisis air di Dusun Tanjung Beringin serta aktivitas angkutan CPO Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. Selaras Mitra Sarimba (SMS), Jum'at 4 September 2026.

Panhir disampaikan Ahmad Ankam, SH, MM, Fraksi Golkar dalam rapat paripurna (Rapurna) DPRD Tebo terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026, Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dan Ranperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 

Soal dana BLUD RSUD STS sekitar Rp17 miliar, Fraksi Golkar mendorong penempatannya difokuskan ke Bank Jambi. Pertimbangannya, Pemkab Tebo merupakan pemegang saham sehingga keuntungan dapat kembali ke daerah melalui dividen. Bank Jambi juga dinilai konsisten memberikan kontribusi CSR bagi Kabupaten Tebo.

Fraksi Golkar menilai Bank Jambi perlu mendapat dukungan pascainsiden yang terjadi belum lama ini. Sebagai bank milik daerah, penguatan dan menjaga stabilitas Bank Jambi dinilai menjadi kepentingan bersama. Fraksi Golkar juga mendesak Pemkab segera mengatasi kekurangan air di Dusun Tanjung Beringin, Desa Lubuk Mandarsah Ulu, Kecamatan Tengah Ilir.

Hampir satu bulan warga kesulitan mendapatkan air, bahkan dalam tiga kali pelaksanaan Sholat Jumat masyarakat kesulitan memperoleh air untuk berwudhu.

“Pemenuhan kebutuhan air merupakan bagian dari pelayanan dasar yang harus menjadi prioritas,” tegas Fraksi Golkar.

Sementara terkait PT SMS, Fraksi Golkar mendukung pemanfaatan jalan TMMD yang tembus ke Sungai Alai sebagai jalur alternatif angkutan CPO. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ruas Pal 12–Blok E yang dibangun menggunakan dana pinjaman daerah agar tidak rusak sebelum waktunya.

Fraksi Golkar meminta Pemkab Tebo bertindak tegas terhadap angkutan CPO PT SMS yang tonasenya tidak sesuai ketentuan serta memberikan batas waktu kepada perusahaan untuk membenahi jalan TMMD agar segera dapat digunakan sebagai jalur alternatif angkutan CPO.

Selain menyampaikan sejumlah sorotan, Fraksi Partai Golkar juga mengapresiasi Bupati dan Wakil Bupati Tebo beserta jajaran serta DPRD Tebo atas sinergi dalam pembahasan tiga Ranperda tersebut.

Fraksi Golkar menyatakan menerima dan menyetujui ketiga Ranperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan harapan seluruh catatan dan rekomendasi selama pembahasan dapat ditindaklanjuti secara serius.

Golkar juga memberikan apresiasi atas penerapan E-Parking di RSUD STS Tebo sebagai langkah meningkatkan transparansi, menekan potensi kebocoran pendapatan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Apresiasi turut diberikan atas upaya Pemkab Tebo menghadirkan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Kabupaten Tebo.

Namun, Golkar mengingatkan pembangunan SNT jangan hanya berorientasi pada fisik sekolah. Kehadirannya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar melalui pemberdayaan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal. Infrastruktur pendukung juga diminta menjadi perhatian, khususnya peningkatan jalan di Dusun Rejo Sari sebagai akses penunjang kawasan SNT.

Golkar berharap SNT tidak hanya menjadi pusat pendidikan berkualitas, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat di sekitarnya.

Selain itu, sejumlah capaian daerah sepanjang 2026 turut mendapat apresiasi, di antaranya prestasi pengendalian inflasi, pembinaan BUMD, Terbaik II Pameran Jambi Elok Nian 2026 serta terpilihnya Desa Sumber Agung sebagai salah satu calon/percontohan Desa Antikorupsi.

Fraksi Golkar berharap berbagai capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat. 

Reporter
ARDI

Panhir Fraksi DPRD Tebo, APBD-P 2026, PDI-P Soroti Dana BLUD RSUD STS Rp17 Miliar dan Angkutan CPO PT SMS

Anggota DPRD Tebo, Fraksi PDIP, Dimas Cahya Kusuma, SH, MH/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tebo menyoroti penempatan dana BLUD RSUD Sultan Thaha Saifuddin (STS) sekitar Rp17 miliar serta aktivitas angkutan CPO PT SMS dalam pandangan akhir (Panhir) Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2026.

Pandangan Fraksi PDI-P tersebut dibacakan Dimas Cahya Kusuma, S.H., M.H., dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tebo, Jumat 4 September 2026.

Terkait dana BLUD RSUD STS, PDI-P menegaskan kembali rekomendasi agar dana sekitar Rp17 miliar difokuskan ditempatkan di Bank Jambi.

Pertimbangannya bukan semata keuntungan bunga, tetapi juga keberpihakan terhadap Bank Pembangunan Daerah yang sahamnya turut dimiliki Pemkab Tebo serta kontribusinya kepada masyarakat melalui program CSR. 

Fraksi PDI-P juga menyoroti PT SMS, dengan mendorong perusahaan memanfaatkan jalan TMMD sebagai jalur alternatif angkutan CPO hingga Jalan Tembus Sungai Alai sekitar 10 kilometer. 

Langkah tersebut dinilai dapat menjaga ketahanan jalan kabupaten yang dibangun menggunakan dana pinjaman daerah sekaligus membuka peluang peningkatan PAD melalui pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD).

Selain dua persoalan tersebut, PDI-P meminta peningkatan anggaran pendidikan benar-benar berdampak terhadap kualitas dan pemerataan pendidikan. Fraksi juga meminta sinkronisasi hasil reses DPRD dalam penyusunan RKPD/RAPD, peningkatan pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas dan ODGJ, serta penambahan anggaran operasional Dinas Sosial agar program sosial menjangkau masyarakat desa.

PDI-P turut meminta pembenahan penerangan jalan, mendesak perbaikan jalan rusak di Rimbo Ulu, serta penanganan gorong-gorong dan jembatan bermasalah di Jalan Jayapura Desa Mekar Sari dan Jalan Girimoyo Desa Suka Jaya.

Pada akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan tetap memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Tebo. 

Reporter
ARDI

Lahan Perkebunan Sawit PT Makin Grup di Tebo Jambi Terbakar Hebat

Kondisi lahan perkebunan kelapa sawit diduga milik PT Makin Grup yang terbakar hingga malam ini/foto: Ist

TEBOJAMBI,DUASATU.NET-
Diduga lahan perkebunan kelapa sawit PT Makin Grup yang berlokasi di Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, terbakar. Informasi kebakaran lahan milik perusahaan tersebut di ungkap oleh "HA" warga desa Teluk Rendah, Jum'at 4 September 2026.

Sekitar 300 Ha terbakar, sudah empat hari ini kebakaran melanda lahan warga dan PT MAKIN,"kata HA. 

Sementara informasi pada malam hari ini dilaporkan situasi mencekam, api terlihat masih membara. 

HA menyebutkan, helikopter pemadam telah dikerahkan ke lokasi. "Ada helikopter untuk memadamkan api, namun hingga malam ini api masih membara,"imbuh HA.

Berkaitan dengan kebakaran tersebut, kepala BPBD Kab Tebo, Joko Ardiawan, via telpon, belum bisa menyampaikan kondisi malam ini, petugas masih di lapangan.

" Sore tadi sambung Joko, kita telah mengerahkan water bombing untuk memadamkan api. Nanti kita kabarkan lebih lanjut,"tandasnya. 

Hingga berita ini ditulis, manager kebun dan manager Pabrik PT Makin dan PT PHK dihubungi belum terkonfirmasi.

Reporter
ARDI

Pasca Water Boombing, Karhutla Muara Sekalo-Semambu, Tebo Jambi Jangan Sampai Berdampak Ke Habitat Gajah

Pemadaman Karhutla diperbatasan desa Muara Sekalo-Semambu, Kec Sumay gunakan water boombing, Kamis 3 Sept 2026/foto: dok BPBD Kab Tebo

TEBOJAMBI,DUASATU.NET-
Pada Rabu 2 September 2026 malam, di desa Muara Sekalo ada terjadi kebakaran lahan dan kawasan hutan juga yang terbakar, saat ini di lokasi tersebut sudah padam,"ujar kepala badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Joko Ardiawan, Jum'at 4 Sept 2026.

Diakui Joko, memang sejak sore kemarin ada titik api di Muara Sekalo, namun setelah di chek dari titik koordinat lahan terbakar tersebut berada di area pengguna lain (APL), hampir merembet ke kawasan hutan yang berbatasan dengan pt tebo alam lestari (PT TAL). 

Kondisinya jam 8.00 Wib malam sudah padam dan api bisa di kendalikan, dari tiga regu pemadam kebakaran (RPK) PT TAL.

Esok harinya pada Kamis 3 September 2026 lanjut Joko, di lakukan pendinginan dengan water boombing dilokasi tersebut yang memang menjadi perhatian kita, atas instruksi pelaksana harian (Plh) Satgas Karhutla Prov Jambi, Danrem 042/Gapu, bahwa jangan sampai nanti berdampak ke habitat gajah yang ada di sekitar. 

Sampai saat ini kalau luas lahan terbakar masih dalam hitungan nanti lokasinya akan kita digit dan berapa luasan yang terdampak. Penyebab kebakaran lahan ini sumber apinya masih dalam penyelidikan, namun kita harapkan kalau masyarakat melihat titik api segera lapor ke pihak berwajib atau Satgas terdekat," imbuh Joko. 

Joko menambahkan, pasca water boombing kemarin kami dapat informasi lahan terbakar sudah padam, tim Satgas tetap dan RPK PT TAL tetap waspada dan melakukan pengawasan di titik lokasi tersebut,"katanya.

Reporter
ARDI

Karhutla di Perbatasan Desa Muara Sekalo-Semambu, Kab Tebo, Belum Berpengaruh Terhadap Pergerakan Gajah

Gambar atas lokasi pergerakan gajah, gbr bawah lahan yang terbakar di perbatasan antara desa Muara Sekalo dan Semambu, Kec Sumay/foto: Ist

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Pasca kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sekira pukul 18.30 Wib petang, Rabu 2 September 2026 lalu diperbatasan antara desa Muara Sekalo dengan Semambu, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, di pastikan belum berpengaruh terhadap satwa gajah yang berada di sekitar wilayah tersebut. 

Hal tersebut di sampaikan oleh kepala balai konservasi sumber daya alam (KSDA) Prov Jambi, Himawan Sasongko, saat di hubungi duasatu.net melalui sambungan telpon mengatakan, bahwa kebakaran lahan yang terjadi belum lama ini di desa Muara Sekalo, Kec Sumay, untuk sementara ini belum berpengaruh terhadap pergerakan gajah karena jaraknya masih cukup jauh. 

Kebakaran lahan yang terjadi kemarin di dekat pt tebo alam lestari (TAL), posisi gajah itu masih berada di pt lestari asri jaya (LAJ), jadi belum berpengaruh, tapi intinya kita tetap waspada,"tegas Himawan, Jum'at 4 September 2026.

Himawan melanjutkan, sebelumnya sudah ada kerjasama dengan tim BPBD, PT LAJ dan PT TAL sendiri, untuk sama-sama menjaga supaya kebakaran ini tidak menyebar lebih luas, waspada intinya. 

" Kalau di lihat pergerakan gajah menurut informasi dari seksi III, lokasi kebakaran masih agak jauh,"ujar Himawan. 

Namun begitu kita tetap memonitor, karena kita baca juga pergerakan gajahnya, hanya saja khawatirnya ada hotspot lainnya,"pungkas kepala BKSDA Prov Jambi, Himawan Sasongko. 

Reporter
ARDI

Kamis, 03 September 2026

Rapat Banggar DPRD dan TAPD, APBD Kab Tebo Tahun 2026 Setelah Perubahan Menurun, Ini Penyebabnya

Rapat Banggar DPRD Tebo dengan TAPD bahas APBD Perubahan 2026/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Tim badan anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tebo dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) telah merampungkan pembahasan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) perubahan tahun 2026 dan rencananya akan di paripurnakan pada Jum'at, 4 September 2026.

Ketua DPRD Tebo Khalis Mustiko di dampingi wakil ketua (Waka) I DPRD, Ihsanuddin dan kepala badan keuangan daerah (Bakeuda), Hendry Nora, menjelaskan, bahwa kita baru selesai melakukan pembahasan APBD P tahun 2026.

Disampaikan Khalis, APBD Murni tahun 2026 sebelumnya Rp1.099.246.376.678 namun setelah perubahan mengalami penurunan sebesar Rp1.093.916.979.132, 29 berkurang sebesar Rp5. 329.397.945 atau minus 0,48 persen, "bebernya. 

" Penyebab turunnya belanja daerah setelah perubahan tersebut, dikatakan Bakeuda Tebo, Hendry Nora, salah satunya adalah pinjam daerah melalui pt sarana multi infrastruktur (SMI) yang awalnya dari Rp140 miliar menjadi berkurang, begitu juga dengan dana desa (DD). 

" Berkurangnya APBD P tahun 2026 tersebut totalnya seperti di sampaikan oleh ketua DPRD tadi. "Tapi diakui Hendry Nora, ada penambahan kegiatan skala prioritas, mungkin secara global memang berkurang,"katanya singkat.

Sementara adakah catatan atau kritikan dari Banggar DPRD Tebo terhadap TAPD, tentunya kekurangan yang namanya manusia pasti ada, namun catatan dari setiap komisi nanti akan disampaikan di pandangan fraksi,"imbuh Waka I DPRD Tebo, Ihsanuddin. 

Selain itu soal pokok pikiran (Pokir) anggota dewan hasil reses, menyerap aspirasi masyarakat yang di akomodir oleh TAPD di APBD P 2026, menurut Ihsanuddin, untuk saat ini belum ter akomodir. 

Meski demikian, Ketua DPRD Tebo Khalis Mustiko, memastikan pembahasan APBD P 2026 telah di sepakati dan akan dibawa ke Paripurna dalam pandangan akhir fraksi. 

Reporter
ARDI

Sidak Komisi III Tak Diindahkan, Ketua DPRD Tebo, Khalis Mustiko Tegaskan PT SMS Bakal Kita Tindak Secepatnya

Ketua DPRD Tebo, Khalis Mustiko didampingi Wakil ketua DPRD Ihsanuddin/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Pasca inspeksi mendadak (Sidak) gabungan ke lokasi pabrik minyak kelapa sawit (PMKS) pt selaras mitra sarimba (SMS) pada Rabu 2 Sept 2026 malam, di tanggapi tegas oleh ketua DPRD Tebo, Khalis Mustiko, usai rapat Banggar, Kamis 3 Sept 2026.

Khalis mengaku geram Sidak yang di pimpin oleh ketua Komisi III DPRD Tebo Dimas Cahya Kusuma ke PT SMS berujung zonk. Sidak Komisi III yang melibatkan DLH-Hub, PPNS BPTD Jambi, Satlantas Polres Tebo dan Gemakato, tidak menemukan satu pun truk angkutan CPO di lokasi pabrik.

Selain itu Khalis menyatakan, DPRD tidak bakalan tinggal diam. PT SMS dinilai telah berulang kali melanggar Andalalin yang telah di buat dan di sepakati. 

" Itu salah satu catatan kritis kita,” tegas Khalis. 

Pelanggaran PT SMS sudah sangat jelas, angkutan CPO dengan muatan 15 ton di paksakan melintas di jalan Kabupaten Blok E - Paal 12 yang maksimalnya 8 ton. Saat ini jalan tersebut sedang tahap rekonstruksi oleh dinas PUPR yang di biayai Pemkab Tebo melalui utang pt sarana multi infrastruktur (SMI) senilai Rp 46 Miliar.

Belum lagi perizinan PT SMS beroperasi sejak 2019, Andalalin baru diurus 30 Januari 2025, belum memiliki izin penggunaan jalan (IPJ) Perda Nomor 9 Tahun 2002.

Ungkap Khalis, laporan dari Komisi III di lapangan, sempat terjadi ketegangan karena pihak perusahaan dinilai bandel dan tidak kooperatif saat Sidak.

“ Kami secara kelembagaan sudah turun ke lapangan, sudah Sidak. Nanti secepatnya kita carikan solusi bersama pimpinan,”tegas Khalis.

DPRD memerintahkan Komisi III untuk tidak main-main dan mendorong Pemkab serta aparat penegak hukum bertindak tegas.

“Jangan main-main. Kalau masih bandel, harus kita tindak secepatnya. Kita carikan solusi tegas bersama Bupati,”ujar Khalis Mustiko Ketua DPRD Tebo.

Sementara DPRD Tebo memastikan bakal kembali memanggi manajemen PT SMS dan mendorong sanksi hingga penghentian operasional jika terus mengabaikan kesepakatan. 

Reporter
ARDI

Diduga Informasi Bocor Duluan Sebelum Tim Gabungan Sidak Ke PT SMS, Truk CPO Pada Ngilang

Sidak Tim Gabungan bersama Komisi III  DPRD Tebo ke PT SMS/foto: dok Ist

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Diduga informasi telah bocor duluan, inspeksi mendadak (sidak) gabungan ke lokasi pabrik minyak kelapa sawit (PMKS) PT SMS, pada Rabu malam 2 Sept 2026 malam, tak satu pun ditemukan truk pengangkut crude palm oil (CPO). 

Sidak dilakukan sekitar pukul 22.50 Wib malam tersebut melibatkan PPNS balai pengelola transportasi darat (BPTD) Jambi, Komisi III DPRD, DLH-Hub, Satlantas Polres Tebo dan gerakan mahasiswa kabupaten tebo (Gemakato) ProvJambi. Kegiatan ini tindaklanjut hasil RDP terkait dugaan kendaraan over dimension over load (ODOL) yang melintasi jalan kabupaten.

“Malam ini menindaklanjuti hasil RDP dan aduan terkait ODOL. Sangat disayangkan, kami tidak menemukan satu pun truk pengangkut CPO untuk diperiksa dan di timbang,” ujar tim Sidak di lokasi.

Ketua Umum Gemakato Jambi, David Jaya, menduga Sidak telah bocor.

“Sidak malam ini zonk. Kami menduga informasi Sidak telah bocor karena tidak ditemukan satu pun truk CPO yang beraktivitas. Padahal pemeriksaan ini penting untuk membuktikan apakah angkutan tersebut mematuhi aturan sekaligus untuk melindungi jalan Kab Tebo,”ucapnya.

Ketua Komisi III DPRD Tebo, Dimas Cahya Kusuma,memastikan pihaknya mendorong PT SMS menggunakan jalur khusus untuk operasional angkutan CPO, sehingga tidak mengganggu masyarakat maupun berpotensi merusak ruas jalan Kab Blok E - Pal 12.

Dalam Sidak, pihak PT SMS juga disebut tidak memberikan informasi mengenai kontrak angkutan CPO.

Manajer Operasional PT SMS menyatakan angkutan tersebut bukan armada perusahaan, melainkan pihak buyer. Saat ditanya kapan truk CPO kembali beroperasi, ia mengaku tidak mengetahui karena pengangkutan bergantung pesanan buyer dan tidak berlangsung setiap hari.

Sidak tersebut merupakan tindak lanjut hasil RDP Komisi III DPRD Tebo bersama Gemakato, OPD terkait dan pihak PT SMS sebelumnya, terkait aktivitas angkutan CPO yang diduga melanggar ketentuan tonase saat melintasi jalan Kabupaten Tebo. 

Reporter
ARDI

Rabu, 02 September 2026

Kebakaran Lahan di Semambu Terjadi Lagi, Sementara di KM 9 Tebo Tengah Sudah Dilakukan Pemadaman

Pemadaman lahan di desa Semambu, Kec Sumay/foto: Ist

TEBOJAMBI,DUASATU.NET-
Sekira pukul 2.00 Wib siang tadi mendapat laporan terdapat dua titik api yang pertama di desa Semambu, Kecamatan Sumay, kedua di desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah,"ujar kepala badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Joko Ardiawan, Rabu 2 September 2026.

Ungkap Joko, untuk di Semambu sudah ada upaya dari regu pemadam kebakaran (RPK) PT TAL, berupaya melakukan pemadaman, namun lokasinya yang cukup sulit juga sumber airnya, kemarin sudah kita laporkan kepada Satgas Udara meminta bantuan water boombing dan sudah dilaporkan ke Jambi. 

Laporan sudah diterima, nanti akan dicek kembali lokasi tersebut melalui satelit untuk dianalisis dan segera dilakukan bantuan apabila diperlukan,"sambung Joko. 

Sementara RPK PT TAL, sudah berupaya melalui darat untuk pemadaman dan melokalisir sekaligus mengendalikan api yang ada dilapangan. 

" Kemudian di desa Sungai Alai, KM 9, sudah dilakukan pemadaman sekaligus pendinginan dari TRC BPBD dan regu Damkarmat Kab Tebo. 

Untuk dua titik itu belum diketahui karena tengah dalam pemadaman. Namun untuk di Kab Tebo sendiri, kata Joko, s/d tanggal 1 September 2026, luas lahan yang terbakar sudah mencapai 179,46 hektar. 

Terakhir kemarin ada 4 hektar yang dil akukan pemadaman juga di Teluk Pandak, di luar 40 hektar, kurang lebih seluas 4 hektar. 

" Yang di Teluk Pandak baru kemarin sudah padam dan tetap dilakukan pendinginan, kami tetap monitor semoga tidak ada titik api muncul lagi,"imbuh Joko. 

Reporter
ARDI

 









Ad Placement

Politik

Pendidikan

Nasional