Ormas Badak Banten Dorong Pemerintah Perluas Akses Legalitas Tambang Rakyat di Lebak - Media Online : www.duasatu.net

Rabu, 18 November 2026

Ormas Badak Banten Dorong Pemerintah Perluas Akses Legalitas Tambang Rakyat di Lebak

Riswan, Sekretaris Ormas Badak Banten/foto: Ist

LEBAK,DUASATU.NET- Sekretaris dewan pimpinan wilayah (DPW) Ormas Badak Banten Provinsi Banten Riswan
mengatakan, pertambangan rakyat memiliki potensi besar dalam memutar roda perekonomian, khususnya di daerah yang kaya akan cadangan mineral.

Menurut Riswan, aktivitas pertambangan rakyat tidak hanya menghidupi para penambang. Sektor ini menciptakan efek domino yang menggerakkan usaha lain di sekitarnya, mulai dari transportasi, perdagangan, warung kecil, hingga jasa angkutan material.

" Tambang rakyat bukan semata-mata soal aktivitas penggalian mineral. Di dalamnya ada kehidupan ekonomi masyarakat, ada keluarga yang menggantungkan hidup, pedagang kecil yang mencari nafkah dan perputaran ekonomi yang dirasakan langsung oleh warga sekitar,"kata Riswan.

Riswan menegaskan, pemerintah perlu memandang persoalan pertambangan rakyat secara komprehensif. Penegakan hukum harus berjalan, tetapi kebijakan yang diambil wajib memberikan solusi bagi warga yang menggantungkan hidup di sektor tersebut.

"Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban dari persoalan regulasi. Jika ada aktivitas pertambangan yang belum memenuhi ketentuan, pemerintah harus hadir memberikan pembinaan, pendampingan, dan jalan keluar agar warga bisa berusaha secara legal," tegasnya.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah memperluas akses legalitas melalui penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan penerbitan izin pertambangan rakyat (IPR) sesuai peraturan perundang-undangan.

Legalitas dinilai krusial agar aktivitas tambang punya kepastian hukum, mudah diawasi, memenuhi standar keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan.

"Kami tidak membenarkan pertambangan merusak lingkungan, memakai cara berbahaya, mengabaikan keselamatan. Namun, jangan menutup mata terhadap kebutuhan ekonomi rakyat, harus ada keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan lingkungan, dan keberlangsungan mata pencaharian warga," jelasnya.

Lebih lanjut, Riswan mengingatkan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945 agar kekayaan alam dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ia berharap warga lokal tidak tersisih di daerahnya sendiri.

"Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di tanah kelahirannya. Kekayaan alam harus memberi manfaat nyata bagi rakyat, bukan hanya dinikmati segelintir pihak. Kita ingin masyarakat punya kesempatan bekerja, berusaha, dan meningkatkan taraf hidupnya," imbuh Riswan.

Menutup keterangannya, Riswan berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat merumuskan kebijakan pertambangan yang lebih berpihak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pengawasan yang transparan.

" Tambang rakyat harus mendapatkan kepastian hukum dan pembinaan. Negara jangan hanya hadir untuk menertibkan, tetapi juga hadir memberikan solusi," pungkasnya.

Reporter
A ABDULROHIM

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda