TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Usulan pengajuan pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Tebo, Provinsi jambi terhadap pinjaman dana ke PT Sarana multimedia infrastruktur (SMI) mendapat kritik tajam dari gerakan mahasiswa kabupaten tebo (Gemakato).
Semula di setujui senilai Rp140 milyar untuk membiayai penanganan infrastruktur jalan pada dinas pekerjaan umum dan untuk membiayai sarana prasarana rumah sakit umum daerah sultan thaha saifudin (RSUD STS) ternyata setelah dievaluasi berkurang dari Rp100 miliar.
Ketua umum Gemakato, Rengki Delfika menyayangkan memaksakan pinjaman dana ke PT SMI. Menurutnya Bupati Tebo Agus Rubiyanto mengajukan hutang namun tidak mencapai output dari peminjaman dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang, berpotensi merugikan keuangan daerah.
Pemda Tebo punya kewajiban untuk mengelola utang secara transparan dan akuntabel, serta memastikan pinjaman di gunakan untuk membiayai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“ Saya sangat menyayangkan hal sedemikian tetap dipaksakan, karena tidak mencapai output dari pinjaman tersebut. Seharusnya ditengah efesiensi Bupati harus memikirkan bagaimana cara meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa melalui proses hutang agar tidak menjadi beban bagi keuangan daerah,"kata Rengki, Kamis 26 Maret 2026.
Rengki menegaskan, Kab Tebo sampai hari ini masih menanggung beban hutang pinjaman lama di periode Sukandar-Sahlan, jika bertambahnya hutang lagi di periode Agus-Nazar ini akan menambah beban APBD selanjutnya.
“ Bayangkan saja hari ini APBD kita masih menanggung hutang lama sekitar Rp28 miliar setiap tahun, jika di periode Agus-Nazar mengajukan pinjaman lagi artinya di tengah efisiensi ini beban APBD Tebo akan bertambah. Sementara pinjaman di pastikan tidak akan mempengaruhi PAD yang akan membantu bayar hutang bila tetap di paksakan, maka keuangan Kab Tebo di 2027 akan keos,"ujar Rengki.
Gemakato melalui media ini mengecam keras kebijakan Bupati Tebo agar segera membatalkan pinjaman ke PT SMI," tegasnya.
“ Kami mengecam keras, kebijakan ini karena dinilai merugikan keuangan daerah dan masyarakat Kab Tebo. Ini hanya akan jadi keuntungan beberapa oknum, jalan akan tetap rusak namun kami harus membayar hutang setiap tahunnya, jika ini tetap di paksakan maka kami akan gelar RDP, tidak menutup kemungkinan bakal melakukan aksi demo," pungkas Rengki.
Reporter
ARDI
