Bupati Lebak Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya/foto: dok A Abdurohim
LEBAKBANTEN,DUASATU.NET- Bupati
Lebak Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya melantik dan mengambil sumpah jabatan 192 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.
Kegiatan tersebut digelar di Pendopo Kabupaten Lebak, Senin, 27 April 2026, dari jumlah yang di lantik sebanyak 103 orang tersebut merupakan pejabat administrator dan 89 pejabat pengawas. Pelantikan ini menjadi yang pertama dalam kurun waktu satu tahun dua bulan masa kepemimpinan Bupati Lebak.
Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, dalam sambutannya menegaskan, jabatan bukanlah sebuah hak, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.
“Jabatan ini bukan hak, melainkan amanah yang harus dilaksanakan. ASN adalah pelayan publik,” ujarnya.
Dia menekankan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bekerja secara bersih, profesional, serta memiliki sinergi yang kuat dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Selain itu, Bupati juga mendorong lahirnya inovasi di kalangan ASN. Menurutnya, ide dan gagasan yang konstruktif sangat dibutuhkan dalam mendukung pembangunan daerah.
“ Apabila ASN memiliki inovasi yang bersifat membangun Lebak, harap dikoordinasikan dengan pimpinan agar dapat diimplementasikan,”jelasnya.
Kepada para pejabat yang dilantik, khususnya yang bertugas di wilayah, Bupati menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah di tengah masyarakat serta menjaga kondusivitas daerah.
“ Harus mampu hadir di tengah masyarakat, menjaga kondusivitas, serta merangkul seluruh unsur masyarakat,” tegasnya.
Pada kesempatan itu Bupati juga menyoroti persoalan pungutan liar (pungli) yang masih menjadi perhatian. Ia menegaskan tidak akan mentoleransi praktik tersebut di lingkungan pemerintahan.
Jika ada pungli dan terbukti, saya akan perintahkan Inspektorat untuk memeriksa. Ini merupakan pelanggaran berat sesuai aturan disiplin ASN,” katanya.
Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Lebak berharap kualitas pelayanan publik semakin meningkat serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah terus terjaga. Selain itu, birokrasi diharapkan berjalan secara transparan, akuntabel, profesional, dan bersih.
Reporter
A ABDULROHIM
