FGD TJSP Kab Tebo/foto: dok duasatu.net
TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Ketua forum tanggung jawab sosial perusahaan (FTJSP), ST Parlaungan Siregar berujar, forum grup discussion (FGD) di lakukan untuk mengevaluasi keberadaan TJSP, dan partisipasinya terkait program daerah yang tidak terserap oleh APBD Tebo, di sinkronisasi dengan program corporate social responsibility (CSR) perusahaan, Selasa 15 September 2026.
Dari 60 perusahaan yang ada di Kab Tebo, apabila prinsip perkebunan atau pertambangan banyak di sektor inti, di ring satu di desa-desa sekitar, ke depannya melompat ke sektor-sektor seperti stunting yang anggarannya tidak ada, melakukan pendampingan atau pemberdayaan atau program lain tidak terakomodir di APBD Tebo.
" Kalau bisa jangan fokus diring satu tapi kedepan bisa ke sektor lain yang tidak di akomodir APBD, agar temen-temen juga perusahaan bisa berkontribusi. Hasil evaluasi tadi lanjut Parlaungan, temen-temen perusahaan banyak belum terlapor kegiatan CSR nya, dari update tadi kita hitung ternyata banyak belum melaporkan dan kedepannya perlu di sinkronisasi atau sinergitas.
" Apapun kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat berkaitan dengan forum CSR dilaporkan dicatat di Bapperida, agar menjadi tanggungjawab bersama ke masyarakat/publik, bahwa keberadaan perusahaan ini ada berkontribusi di Pemda.
Selama ini diakui Parlaungan, banyak kelemahan dalam perjalanan forum CSR, karena kurangnya konsolidasi, kedepan harapannya bisa lebih baik lagi.
Plt badan perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah (Bapperida) Kab Tebo, Arif Budiman, menyebutkan, FTJSP ini diluar ekspektasi kami, semua perusahaan hadir, kalau dulu cuma anggota yang sudah ada sekarang mulai berkembang, juga ikut hadir perwakilan dari dealer dan waralaba.
" Mereka menaruh harapan, laporan TJSP mereka tersampaikan, tepat sasaran dan dapat diakses yang telah dilakukan.
" Beberapa perusahaan melakukan kegiatan TJSP, karena sistem manual, Bapperida memberi solusi membuat portal, tidak harus mengantar laporan, kami berikan akun agar perusahaan bisa akses cukup dari kantor mereka, website diisi sendiri apabila sudah terdaftar dari forum itu bisa menginformasikannya.
" Dalam portal diberi ruang, dokumentasi, laporan keuangan, foto dan kegiatan, website bebas bisa diakses. Dibeberapa daerah ada memeberikan sanksi secara tegas terhadap perusahaan, namun dalam undang-undang tidak memungkinkan karena dikembalikan ke daerah masing-masing,"kata Arif.
Reporter
ARDI
