Senin, 06 Oktober 2025
Minggu, 17 Agustus 2025
Kompak, Dua Orang Pimpinan DPRD Tebo Ini Ikut Upacara HUT RI Ke- 80 di Stadion Sri Maharaja Batu
Rabu, 11 Juni 2025
DPRD Gelar Rapurna Penyampaian Nota Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tebo 2024
Ketua DPRD Tebo Khalis Mustiko, SH, didampingi Waka I Ihsanuddin, SP dan Waka II Sahendra, SE penyampaian nota pengantar oleh Wabup Nazar Efendi,SE, M.Si/foto: dok redaksiduasatu
Selasa, 10 Juni 2025
100 Kinerja Gubernur Jambi
Foto: dok Diskominfo Pemprov Jambi
Oleh: Fahmi Rasid, Akademisi Universitas Muhammadiyah Jambi, Doktor Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)
JAMBI,DUASATU.NET- Provinsi Jambi, yang terletak di jantung Pulau Sumatera, terus bergerak membenahi diri di bawah kepemimpinan Gubernur saat ini. 100 hari pertama masa kepemimpinan, publik mulai menaruh harapan sekaligus menilai arah kebijakan yang dijalankan. Meski waktu ini relatif singkat untuk menuntut hasil besar, periode ini krusial sebagai penentu arah, strategi, dan komitmen. Kepemimpinan bukan sekadar jabatan administratip, ia adalah mandat sejarah yang datang dari kepercayaan rakyat. Gubernur Jambi, dalam periode kepemimpinannya, telah membawa semangat baru dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan daerah, serta pelayanan publik yang lebih merata. Dengan latar geografis yang kompleks, tantangan disparitas antar wilayah, serta dinamika sosial ekonomi yang terus berkembang, Provinsi Jambi menuntut pemimpin yang bukan hanya visioner, tetapi juga mampu mengeksekusi kebijakan secara konkret.
Melanjutkan Jambi Mantap Jilid ke-2 dengan Visi Baru yakni: JAMBI MANTAP, BERDAYA SAING dan BERKELANJUTAN Dibawah RIDHO ALLAH SWT, Gubernur Jambi, Dr. H.Al-Haris, S.Sos., M.H., periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2030, baginya 100 hari bukanlah waktu yang cukup untuk menilai keseluruhan keberhasilan kepemimpinan, namun ia cukup untuk membaca arah, niat, dan tekad. Dan dalam 100 hari itu pula, masyarakat Jambi mulai merasakan denyut langkah pemerintahan yang tetap berpijak pada kesinambungan, namun kini bergerak lebih cepat, lebih dalam, dan lebih strategis.
Periode kedua ini, dimulai tidak dari titik nol, melainkan dari fondasi yang telah dibangun pada periode pertama. Jika pada 2021–2024 fokus pembangunan terletak pada infrastruktur dasar, tata kelola pemerintahan, serta penguatan layanan publik, maka dalam 100 hari awal periode kedua ini, Gubernur Jambi menunjukkan konsistensi arah kebijakan: melanjutkan yang sudah baik, mengoreksi yang belum optimal, serta menambahkan dimensi baru dalam visi besar “JAMBI MANTAP, BERDAYA SAING dan BERKELANJUTAN”.
Dari data yang diperoleh, dalam jangka waktu 100 hari Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2025, ada 17 (tujuh belas) Program/kegiatan yang telah dilaksanakan, adalah sebagai berikut:
1. Sinergi perencanaan pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota, wujud dari sinergi ini adalah diadakannya MUSRENBANG RPJMD 2025-2029 pada beberapa waktu yang lalu;
2. Sinergi/Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dengan Kabupaten/Kota;
3. Membuka layanan pengaduan Warga melalui Aplikasi Digitalisasi “LAPOR WAKDUL” (Wo Haris dan Pak Dul);
4. Peningkatan Produktivitas Lahan Pertanian Melalui Luas Tambah Tanam Padi untuk Mendukung Lumbung Pangan Desa dan Daerah;
5. Menangani Kemiskinan Ekstrem Melalui Program Bedah Rumah;
6. Pelepasan/peluncuran Peserta (Pemuda Jambi) untuk Magang ke Jepang;
7. Pelatihan Life Skill Milenial dan Gen Z.
8. Program mudik gratis pada lebaran tahun 1446 H yang lalu;
9. Operasi pasar/pasar murah bagi Masyarakat Jambi;
10. Ketahanan bencana dan tanggap darurat;
11. Memfasilitasi program pusat yakni Makan Bergizi.
12. Pemberian makan bergizi gratis bagi ibu hamil, bayi dan Balita;
13. Masyarakat yang keluar dari garis kemiskinan berdasarkan data DTKS berjumlah 109.767, berkurang 1.939 orang atau 1,7 % (Graduasi PKH)
14. Memberikan pelayanan serta fasilitasi untuk para Jemaah hari asal Jambi tahun 1446 H/2025 M, dengan menerikan pelayanan Jambi – Batam, Batam – Jambi dengan Anggaran sebesar 32 Milyar;
15. Telah merealisasikan dana BKBK desa/kelurahan sebesar 30 juta atau 30% kepada 1.585 desa dan kelurahan. (1414 desa serta 171 kelurahan);
16. Peningkatan Vokasi Kompetensi Pendikan melalui Kemitraan;
17. PROGRAM “PARTISUN” = PEJABAT TIDUR di-DUSUN.
Dari 17 (tujuh belas) Program/kegiatan yang telah dilaksanakan seperti yang telah disampaikan, ada program baru yang menurut kami perlu diapresiasi serta didukung oleh semua kalangan, yaitu PROGRAM “PARTISUN” = PEJABAT TIDUR di-DUSUN. Ini fenomena baru yang sangat selaras dan sejalan dengan Karakter Gubernur Jambi saat ini, karena program ini merupakan pendekatan lapangan yang sangat tepat. Seorang pemimpin publik sekelas Gubernur maupun Wakil Gubernur tidak hanya cukup dengan data di meja kerja, pastinya harus melakukan blusukan ke desa-desa, sekolah-sekolah, dan pasar tradisional. Untuk itu, dalam kurun waktu 100 hari pertama ini saja, lebih dari 20 titik kunjungan kerja yang dilakukan, guna untuk mendengarkan secara langsung aspirasi warga, mempercepat evaluasi, dan memastikan program prioritas tepat sasaran.
FILOSOFI PROGRAM “PARTISUN” = PEJABAT TIDUR di-DUSUN
Di tengah tantangan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah, muncul satu pendekatan unik yang menarik perhatian yakni: program “Pejabat Tidur di Dusun.” program ini bukan sekadar simbolik, melainkan upaya nyata untuk membumikan kepemimpinan, mempererat hubungan sosial, dan menyusun kebijakan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Seringkali kita mendengar pejabat berbicara soal keberpihakan kepada rakyat. Namun, sayangnya, tidak sedikit di antara mereka yang mengambil keputusan dari balik meja, tanpa pernah benar-benar menyentuh kehidupan warga di pelosok. Di sinilah letak keistimewaan program Pejabat Tidur di Dusun. Dengan tinggal langsung di tengah masyarakat, para pejabat mengalami sendiri bagaimana akses air bersih, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di dusun berjalan—atau justru terhambat.
Di Dusun, ketika seorang pejabat tidur di rumah warga, ia tidak hanya tidur di ranjang yang sederhana, tetapi juga “bangun” dengan pemahaman baru tentang realitas kehidupan rakyat kecil. Empati yang tumbuh dari pengalaman langsung ini jauh lebih kuat dibandingkan sekadar membaca laporan. Pendekatan ini juga membawa dampak pada efektivitas kebijakan. Seorang pejabat yang pernah mandi di sungai yang keruh akan lebih memahami pentingnya sanitasi. Seorang yang pernah menempuh jalan berlubang menuju sekolah dasar (SD) akan lebih mudah memperjuangkan pembangunan infrastruktur yang layak. Inilah bentuk kebijakan yang tidak hanya berbasis data, tetapi juga berbasis rasa.
Kehadiran pejabat di-dusun membuka ruang dialog. Masyarakat Dusun Partisun merasa lebih nyaman menyampaikan keluhan dan harapan secara langsung, tanpa formalitas yang menegangkan. Komunikasi menjadi lebih egaliter, lebih manusiawi, dan disinilah partisipasi warga tidak sekadar diminta, tapi benar-benar dihidupkan. Dusun Partisun kini tak hanya menjadi dusun biasa. Ia menjelma menjadi laboratorium sosial yang menunjukkan bahwa kedekatan antara pemerintah dan masyarakat bukan hal mustahil. Bahkan, jika dilaksanakan secara berkelanjutan dan dengan kesungguhan, pendekatan ini bisa direplikasi ke wilayah lain sebagai model pembangunan partisipatif yang lebih manusiawi dan efektif.
Program Pejabat Tidur di Dusun menawarkan lebih dari sekadar pengalaman, ia mengusulkan transformasi budaya kepemimpinan—dari yang elitis menjadi membumi, dari yang formal menjadi empatik. Program PARTISUN dapat membuktikan bahwa ketika pejabat bersedia turun dari menara gadingnya dan masuk ke rumah-rumah rakyat, maka bukan hanya jarak sosial yang mengecil, tetapi juga harapan baru yang tumbuh.
Barangkali benar apa kata pepatah: “Jika ingin memahami rakyatmu, berjalanlah bersama mereka—atau tidurlah di rumah mereka.”
Seratus (100) hari pertama hanyalah permulaan. Namun di balik waktu yang singkat itu, tersimpan ukuran awal tentang keseriusan, kapasitas manajerial, dan kepekaan seorang pemimpin terhadap aspirasi rakyatnya. Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi masih punya banyak waktu untuk membuktikan, bahwa kepemimpinan hari ini adalah jawaban bagi tantangan masa depan. (REDAKSI)
Audiensi dengan Menkes, Gubernur Al Haris Dorong Pemerataan dan Penguatan Layanan Kesehatan Daerah
Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin,Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH/foto: dok Diskominfo Pemprov Jambi
JAKARTA,DUASATU.NET- Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH bersama para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jambi melakukan audiensi dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (05/06/2025).
Audiensi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat khususnya dalam pembangunan sektor kesehatan.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Al Haris menyampaikan berbagai isu strategis dan prioritas pembangunan kesehatan di Provinsi Jambi. Ia menyoroti pentingnya dukungan dari Kementerian Kesehatan dalam upaya peningkatan mutu layanan kesehatan, pemerataan fasilitas kesehatan, serta penguatan sumber daya manusia kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil.
"Hari ini kami bersama Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi dan jajaran beraudiensi dengan Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, terkait dengan berbagai macam persoalan yang kami hadapi di daerah, menyangkut rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya," ujar Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga berharap ada solusi konkret dari pemerintah pusat, khususnya terkait percepatan pembangunan rumah sakit daerah, pengadaan tenaga medis seperti dokter, dan pemenuhan sarana prasarana kesehatan lainnya.
"Mudah-mudahan tahun 2026 ada solusi konkret dari pemerintah pusat untuk membantu rumah sakit daerah yang sedang dalam proses pembangunan, termasuk pengadaan dokter dan seluruh sarana prasarana yang dibutuhkan," lanjutnya.
Lebih lanjut, Gubernur Al Haris menegaskan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pusat, termasuk dalam hal penyediaan lahan dan infrastruktur pendukung lainnya.
"Kita juga berbicara terkait kekurangan fasilitas yang ada di daerah. Kita tahu bahwa setiap rumah sakit memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Artinya, kita berharap pusat bisa hadir untuk membantu agar kebutuhan dasar kesehatan masyarakat bisa terpenuhi," pungkasnya.
Pertemuan ini mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sistem kesehatan nasional yang inklusif dan merata hingga ke pelosok negeri. (ARD)
Makna Berkurban di Tanah Sepucuk Jambi Sembilan Lurah
Foto: dok Diskominfo Pemprov Jambi
Oleh: Fahmi RasidS, sekretaris Pusdiklat LAM Provinsi Jambi
JAMBI,DUASATU.NET- Idul Adha tahun ini telah tiba, gema takbir berkumandang dari dusun hingga kota. Di Tanah Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, semangat berkurban tidak hanya hadir dalam bentuk hewan yang disembelih, tetapi juga dalam bentuk nilai-nilai luhur yang terus hidup di tengah masyarakat kita. Di balik tradisi kurban, sesungguhnya tersimpan pesan spiritual yang kuat. Seperti yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kurban adalah simbol keikhlasan dan ketaatan pada perintah Allah. Di Provinsi Jambi Umum dan Khususnya di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, nilai ini tercermin dari gotong royong masyarakat dalam setiap pelaksanaan kurban, mulai dari penggalangan dana, pengadaan hewan, hingga pembagian daging secara merata kepada yang berhak menerimanya.
Berkurban juga adalah bentuk cinta sesama. Di kampung, di dusun, di desa, dikelurahan dan seluruh pelosok Jambi, kita masih menjumpai keluarga-keluarga yang jarang menikmati daging. Maka saat kurban tiba, daging yang dibagikan menjadi penghapus sekat antara yang mampu dan yang kekurangan. Di sinilah kurban menjadi jembatan sosial yang mempererat persaudaraan. Lebih dari itu, berkurban adalah ajakan untuk menanggalkan ego dan kerakusan pribadi. Masyarakat Jambi, yang dikenal dengan budaya ramah dan bersahaja, diingatkan kembali bahwa esensi kehidupan adalah berbagi dan berbuat baik, bukan menumpuk kekayaan atau mengejar status.
Di tengah geliat pembangunan Provinsi Jambi hari ini, mari kita jadikan semangat kurban sebagai penguat etos kerja, pengabdian, dan kepedulian terhadap sesama. Pemimpin yang berkurban adalah ia yang mendahulukan rakyatnya. Pejabat yang berkurban adalah ia yang sanggup menanggalkan kenyamanan pribadi demi melayani masyarakat. Rakyat yang berkurban adalah mereka yang sabar, tangguh, dan tetap bersyukur dalam keterbatasan.
Pemerintah Provinsi Jambi mengambil peran aktif dalam pelaksanaan ibadah kurban tahun 2025 dengan berbagai langkah strategis untuk memastikan kelancaran dan keamanan kegiatan tersebut. Dalam Upaya Pengawasan dan Kesehatan Hewan Kurban, Pemprov Jambi membentuk tim pengawas di setiap kabupaten dan kota untuk mengawasi pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Langkah ini bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit, khususnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Sebanyak 17.400 dosis vaksin PMK telah didistribusikan sebagai langkah antisipatif. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum pemotongan (antemortem) juga dilakukan dua pekan sebelum Idul Adha untuk memastikan kesehatan hewan kurban.
Alhamdulillah, pada tahun ini Bapak Presiden H. Prabowo Subianto memberikan bantuan 12 ekor sapi kurban jenis Brahman Cross (BX) kepada masyarakat di 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Sapi-sapi ini berasal dari peternak lokal, mendukung sektor peternakan daerah. Pada kesempatan lain perayaan Idul Adha tahun 2025, Gubernur Jambi, Dr.H. Al Haris, menyumbangkan dua ekor sapi kurban yang disembelih di rumah dinasnya. Daging dari hewan kurban tersebut didistribusikan kepada masyarakat sekitar dan komunitas yang membutuhkan. Selain itu, Gubernur Dr.H.Al Haris juga berperan dalam menyalurkan bantuan 12 ekor sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi, termasuk satu ekor sapi untuk tingkat provinsi. Sapi-sapi tersebut memiliki bobot antara 800 kg hingga 1,035 ton dan berasal dari peternak lokal, sebagai bentuk dukungan terhadap sektor peternakan daerah. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen Gubernur Jambi dalam mendukung pelaksanaan ibadah kurban yang aman, sehat, dan sesuai syariat Islam, serta mendukung kesejahteraan masyarakat dan peternak lokal.
Keterlibatan Gubernur Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi dalam pelaksanaan ibadah kurban 2025 memiliki beberapa kaitannya secara strategis dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2025–2029, khususnya dalam aspek pembangunan sosial-keagamaan, ketahanan pangan, dan penguatan ekonomi lokal. Berikut ini adalah sedikit penjelasan keterkaitannya :
Peningkatan Ketahanan Pangan dan Peternakan Lokal;
Fakta: Pemerintah Provinsi Jambi mendorong penggunaan hewan kurban dari peternak lokal serta melakukan vaksinasi dan pengawasan terhadap kesehatan hewan. Relevansi RPJMD Provinsi Jambi 2025–2029, Hal ini selaras dengan program kemandirian pangan dan pengembangan ekonomi lokal yang umumnya tercantum dalam RPJMD. Kurban menjadi momen strategis untuk memperkuat mata rantai peternakan rakyat dan memastikan distribusi protein hewani merata.
Penguatan Fungsi Sosial dan Keagamaan;
Fakta : Gubernur dan Pemerintah Provinsi Jambi turut aktif dalam penyediaan dan distribusi hewan kurban kepada Masyarakat, terutama kelompok rentan. Relevansi RPJMD Provinsi Jambi 2025–2029, Ini sejalan dengan tujuan peningkatan kualitas kehidupan beragama dan solidaritas sosial. Ibadah kurban bukan sekadar ibadah tahunan, tetapi dimaknai sebagai sarana redistribusi gizi, penguatan ukhuwah, dan pengurangan ketimpangan sosial, yang umumnya masuk dalam pilar Indeks Pembangunan Manusia di RPJMD Provinsi Jambi 2025–2029.
Sinergi Antar-level Pemerintahan dan Kelembagaan;
Fakta : Gubernur Jambi juga menyalurkan bantuan sapi dari Presiden kepada kabupaten/kota. Relevansinya RPJMD Provinsi Jambi 2025–2029, Momen ini mencerminkan penguatan tata pemerintahan yang sinergis dan kolaboratif, salah satu prinsip dalam perencanaan daerah Provinsi Jambi 2025–2029. Ini memperlihatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjembatani program nasional dengan kebutuhan lokal.
Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Partisipasi Masyarakat;
Fakta: Aparatur Sipil Negara berkontribusi dalam pengadaan hewan kurban. Relevansinya RPJMD Provinsi Jambi 2025–2029 : Ini mencerminkan penguatan nilai-nilai integritas, gotong royong, dan partisipasi aktif dalam Pembangunan, yang bisa diperkuat melalui pendekatan sosial-keagamaan.
Dampak Jangka Panjang : Keseimbangan Ekonomi dan Spiritual;
Ibadah kurban dilihat tidak hanya dari sisi ibadah, tapi juga sebagai bagian dari ekonomi spiritual masyarakat yakni kegiatan keagamaan yang menumbuhkan ekonomi lokal, distribusi keadilan, dan pembangunan karakter.
Selain sebagai bentuk ketaatan dan kepedulian sosial, ibadah kurban memiliki beberapa makna mendalam lainnya yang dapat dimaknai secara spiritual, psikologis, dan bahkan sosiologis. Ibadah kurban bukan sekadar penyembelihan hewan, melainkan menyembelih sifat-sifat buruk dalam diri : ego, kesombongan, tamak, dan cinta dunia yang berlebihan. Dalam kehidupan Masyarakat Jambi yang dikenal beradat dan beragama, kurban menjadi momen menata niat dan memperkuat kesadaran diri untuk hidup lebih bersih hati. Kurban mengajarkan bahwa tiada keberhasilan tanpa pengorbanan. Seorang petani yang sukses harus berkorban tenaga dan waktu di sawah. Seorang pemimpin yang berhasil harus berkorban kenyamanan demi rakyat. Di Jambi, semangat pengorbanan ini hidup dalam budaya bergotong-royong, merawat ladang, memperbaiki jalan desa, dan mendirikan surau.
Kurban mengajarkan bahwa dalam setiap rezeki yang kita terima, ada hak orang lain yang harus disampaikan. Agar bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jambi, semangat kurban menjadi pengingat agar kita tak lupa berbagi dengan saudara-saudara kita yang belum seberuntung kita—baik di kota maupun di desa-desa terpencil. Melalui pembagian daging kurban, kita diajak untuk merasakan rasa bahagia. Orang kaya dan miskin sama-sama makan daging dalam hari yang sama. Ini adalah wujud keadilan sosial yang nyata, sesuatu yang sangat penting dalam membangun Provinsi Jambi yang inklusif dan harmonis.
Idul Adha bukan sekadar ritual. Ia adalah ajakan untuk menyucikan niat, memperkuat persatuan, dan memperluas manfaat di Jambi yang kita cintai ini, semoga semangat berkurban terus tumbuh dan menjadi Motivasi bagi masa depan yang lebih adil dan Sejahtera. (ARD)
Tertibkan PKL Pasar Talang Banjar, Gubernur Al Haris: Ini Bentuk Kecintaan Terhadap Kota Jambi
Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos. MH/foto: Dok Diskominfo Pemprov Jambi
JAMBI,DUASATU.NET- Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos. MH menegaskan pentingnya ketertiban kota sebagai bentuk kecintaan terhadap Jambi, penertiban PKL yang dilakukan ini bukan bentuk pengusiran, melainkan pengaturan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengganggu fungsi jalan dan saluran air yang ada. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri penertiban PKL bersama Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, MKM dan tim terpadu melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Talang Banjar, Selasa (10/06/2025) pagi.
Sebelum penertiban dilaksanakan, kegiatan ini diawali dengan apel bersama oleh Gubernur Jambi, Al Haris, Wali Kota Jambi, Maulana dan tim terpadu penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).
Gubernur Al Haris dalam sambutan dan arahannya menegaskan pentingnya ketertiban kota sebagai bentuk kecintaan terhadap Jambi.
"Bukan mengusir, tapi menata dan mengatur pedagang. Jangan sampai ada air yang tergenang, karena semua harus tertib. Kalau cinta Kota Jambi, maka harus mau diatur,” ujar Gubernur Al Haris.
"Tujuan kita juga agar menata PKL dapat membantu meningkatkan ketertiban dan kerapian kota, juga meningkatkan keamanan, juga membantu keselamatan bagi pedagang dan masyarakat dalam jual beli di pasar," lanjutnya.
"Penataan PKL ini dapat membantu meningkatkan estetika kota dan membuat lingkungan lebih nyaman, juga dapat meningkatkan pendapatan para pedagang dengan menyediakan tempat yang lebih nyaman dan strategis," imbuhnya.
Selain itu, Gubernur Al Haris juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi siap membantu dan berkolaborasi bersama pemerintah kabupaten/kota untuk bersama pedagang dengan mensosialisasikan. "Kita tidak bisa bekerja sendiri. Provinsi siap memback-up dan berkolaborasi bersama-sama pemerintah kota dan kabupaten yang ada di provinsi Jambi," tegas Gubernur Al Haris.
"Penertiban PKL ini akan dilakukan secara bertahap dan disertai dengan sosialisasi serta relokasi yang humanis, agar para pedagang tetap bisa berjualan di lokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah," pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan bahwa penertiban ini merupakan bagian dari proyek pembangunan infrastruktur di sepanjang Jalan Orang Kayo Pingai. "Kawasan ini akan dibangun saluran drainase tertutup, pedestrian, serta median jalan untuk mendukung kenyamanan dan keindahan kota Jambi," kata Maulana.
“Ini bukan semata penertiban, tetapi langkah awal dalam pembangunan fasilitas publik yang lebih baik. Kami ingin menciptakan ruang kota yang tertib, aman, dan nyaman bagi semua,” tambah Maulana. (ARD)
Teken Komitmen SPMB Berintegritas Tahun Ajaran 2025/2026, Gubernur Al Haris: Tak Ada Titipan
Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH/foto: dok Diskominfo Pemprov Jambi
JAMBI,DUASATU.NET- Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi menandatangani komitmen bersama pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang berintegritas untuk tahun ajaran 2025/2026. Penandatanganan komitmen bersama ini diselenggarakan di SMKN 1 Kota Jambi, Selasa (10/06/2025) pagi.
Dalam sambutan dan arahannya Gubernur Al Haris menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan dalam proses penerimaan siswa baru. Meski sistem yang ada dinilai cukup baik, menurut Gubernur Al Haris masih perlu pembenahan agar lebih adil dan transparan.
"Setiap tahun kita terus berupaya memperbaiki proses penerimaan siswa baru. Kita ingin SPMB ini berintegritas agar hasilnya berkualitas. Tujuannya adalah meningkatkan mutu pendidikan secara konsisten," ujar Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga menyoroti pentingnya koordinasi antara sekolah dan masyarakat dalam proses pendaftaran. Untuk itu, orang nomor satu di Provinsi Jambi ini mendorong agar semua anak didaftarkan ke berbagai sekolah untuk memperluas peluang diterima, serta menghindari praktik ‘titipan’ yang mencederai keadilan.
“Kita harus pastikan tidak ada anak dari keluarga kurang mampu yang tidak bersekolah. Jika ada anak yang tinggal dekat dengan sekolah, saya minta tolong agar mereka diterima,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur Al Haris mengimbau agar orang tua tidak memaksakan anak masuk ke sekolah yang dianggap unggulan, jika kemampuan akademiknya belum memadai.
“Memaksakan anak ke sekolah dengan standar tinggi, padahal kemampuannya belum cukup, itu sama saja menyiksa mereka,” pungkasnya.
Adapun isi komitmen bersama tersebut adalah: 1. Memastikan pelaksanaan SPMB yang berintegritas dengan mengutamakan prinsip objektif, transparan, akuntabel, bermartabat dan tanpa diskriminasi. 2. Memastikan pelaksanaan SPMB berbasis teknologi informasi yang bersih dan berkualitas, tepat waktu, bebas pungutan liar dan gratifikasi. 3. Memastikan pelaksanaan SPMB berjalan kondusif, aman dan tertib, bebas intervensi yang menimbulkan konflik kepentingan dan bertentangan dengan peraturan dan kode etik. (ARD)
Senin, 28 April 2025
Rapurna, DPRD Sampaikan Rekomendasi LKPJ Bupati Tebo TA 2024
Selasa, 22 April 2025
Komisi III DPRD Tebo dan DLH Bakal Tindaklanjuti Hasil Sidak di RSSB dan Puskesmas Rimbo Bujang
Komisi III DPRD Tebo dan DLH saat Sidak di Kec Rimbo Bujang/foto: redaksisuasatu
Selasa, 25 Maret 2025
DPRD Gelar Rapurna LKPJ Bupati Tebo Tahun Anggaran 2024
Jumat, 14 Maret 2025
Khawatir Kondisi Masyarakat, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Minta Forkompinda Kota Jambi Siaga 24 Jam
Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly/foto: dok DPRD Kota
Jambi - Dalam kondisi siaga dua banjir dengan tingkat ketinggian air di sungai Batanghari mencapai 14,88 meter ini, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly meminta Pemerintah Kota Jambi untuk siap siaga dalam membantu masyarakat.
Pada kegiatan apel persiapan siaga bencana Kota Jambi 2025, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly hadir dan memberikan dorongan agar Pemerintah Kota Jambi selalu siaga juga status siaga dua menjadi siaga satu.
"Kami sudah diskusikan dengan Wali Kota agar siaga 24 jam, jika dibutuhkan seluruh Forkompinda di Kota Jambi ini siap membantu masyarakat," ungkap Kemas Faried Alfarelly, Jumat (14/3/2025).
Berdasarkan data terbaru, sebanyak 107 rumah warga telah terendam banjir akibat intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Untuk membantu warga terdampak, Pemerintah Kota Jambi akan mulai menyalurkan bantuan pada sore ini.
Dengan kondisi cuaca yang masih berpotensi hujan lebat, masyarakat diminta tetap waspada dan melaporkan setiap perkembangan situasi kepada pihak terkait agar dapat segera ditangani. (RMD)















