Hal tersebut sebelumnya di sampaikan oleh Kejaksaan negeri (Kejari) Tebo selaku jaksa pengacara negara yang di tunjuk oleh Pemkab Tebo.
Kepala Kejari Tebo Imran Yusuf, berujar, pengelolaan ruko 44 di Kecamatan Rimbo Bujang harus disempurnakan sesuai dengan Permendagri nomor 19 tahun 2016, bahwa terhadap aset milik Pemkab yang di nikmati oleh orang perorangan tata caranya hanya dengan sewa menyewa," jelasnya.
" Sementara itu soal adanya temuan BPK, kepala Inspektorat Tebo, Hari Sugiarto melalui Kasi tindak lanjut dan pelaporan Agus menjelaskan, Pemkab Tebo harus menindaklanjuti temuan tersebut, Jum'at (28/1/2022).
Tindak lanjut yang di sampaikan oleh BPK terhadap aset milik daerah adalah Pemkab Tebo harus melengkapi dokumen dan merevisi perjanjian kerja sama ruko 44, tujuannya ialah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),"katanya.
Dan temuan BPK terhadap aset milik Pemkab Tebo berupa ruko 44 ini terjadi sejak tahun 2018 hingga saat ini,"pungkas Agus. (ARD)
