TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Dalam penyampaian pendapat pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap pelaksanaan laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD Kabupaten Tebo tahun 2022 yang dibacakan oleh Ketua DPRD Kab Tebo Mazlan S.Kom, ME, terdapat sejumlah catatan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) jadi sorotan dewan, Senin (3/7/2023) lalu.
Catatan tersebut disampaikan oleh fraksi PDIP terhadap postur APBD ada beberapa substansi yang seharusnya belanja modal lebih besar dari belanja pegawai dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan multi efek dari belanja APBN, mendesak Pj Bupati Tebo agar mengevaluasi kinerja kepala dinas terkait beberapa temuan BPK terutama Dinas PUPR Kab Tebo.
Sedangkan fraksi Demokrat dalam pandangan akhirnya menyoroti kinerja Kadis PUPR Tebo yang dianggap tak mampu menyerap anggaran secara penuh, mempertanyakan kepada Dinas PUPR "dimana serapan anggaran hanya mencapai 93.21 persen padahal jika mencapai 100 persen akan banyak lagi hal yang bisa dikerjakan oleh Dinas PUPR Tebo," demikian disampaikan dalam pandangan fraksi Demokrat terhadap pelaksanaan APBD tahun 2022.(ARD)
