Gudang laboratorium/foto: dok redaksiduasatu
TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Tindak lanjuti hasil hearing dengan Komisi III DPRD Tebo, dinas lingkungan hidup dan perhubungan (DLH-Hub) Kab Tebo Provinsi Jambi bakal dongkrak pendapatan asli daerah (PAD) namun perlu dukungan dari legislatif untuk mensupportnya.
Pelaksana tugas (Plt) Kadis LH-Hub Kab Tebo, Eriyanto mengatakan, kita akan minta support dari rekan-rekan legislatif untuk dapat memanfaatkan laboratorium yang ada dijadikan sumber PAD potensial.
Setelah hitung-hitung secara estimasi kalau laboratorium sudah aktif pemerintah daerah (Pemda) Tebo akan menghasilkan PAD kurang lebih Rp2,5 milyar dari perusahaan yang ada itu hitungan kasarnya, belum merambah ke Puskemas nantinya," ucap Eriyanto, Jum'at 13 Juni 2025.
Pengawasan sesuai undang-undang setiap berkala di lakukan uji sampel, kita wajib melakukan pengawasan per semester, apa temuan di sampaikan, itukan perlu uji sampel baik limbah air, B3, maupun domestik,"lanjutnya.
Teknis labor kita dengan kondisi saat ini harus di perbaiki dimana semua orang tidak bisa memperbaikinya harus lembaga yang punya lisensi setelah alat-alatnya diperbaiki akan dikalibrasi.
Kalibrasi itu kunci dari semua kegiatan produk yang dikeluarkan, betul-betul di legalkan oleh negara sesuai dengan ketentuan, selanjutnya akan masuk dalam sertifikasi, itu adalah teknis untuk mengaktifkan labor kita,"jelas Eriyanto.
Disamping itu menyiapkan personelnya walaupun minim tapi ada dan kita juga sudah lakukan mengambil sampel-sampel usaha kecil yang ada di Kab Tebo.
Selama ini labor kita tidak pernah di kalibrasi dan kalibrasi itu wajib supaya uji sampel yang dihasilkan atau di keluarkan betul-betul legal tidak nyalahi ketentuan, setelah dianggap oleh tim kalibrasi independen oke diajukan ke verifikasi, itu syaratnya,"kata Eriyanto.
Eriyanto meyakini, PAD Rp 2,5 milyar itu hitungan kita dari perusahaan yang ada di Kab Tebo, usaha yang menghasilkan dampak lingkungan itu di estimasi, jadi dapat 2,5 persen, mungkin kalau digali semua potensi itu bisa lebih.
" Di Kab Tebo bukan kita saja yang efisiensi, makanya DLH rasanya perlu dukungan dari legislatif, karena selama ini uji sampel di kirim keluar dengan biaya cukup lumayan bisa sampai 2-3 juta rupiah, kalau masuk ke kita kan lumayan belum lagi temuan-temuan apabila kita sudah terverifikasi. (ARD)
