Ombudsman Jambi/foto: dok Ombudsman Jambi
JAMBI,DUASATU.NET- Ombudsman Jambi mengadakan focus group discussion (FGD), Jumat, 22 Agustus 2025 di Kantor Walikota Jambi, dengan tema Deteksi Potensi Maladministrasi pada Program Kampung Bahagia Kota Jambi.
Diskusi ini merupakan bagian dari Program Perubahan yang digagas oleh Insan Ombudsman Jambi, Indra SH MH dalam menjalankan fungsi pencegahan maladministrasi.
Pertemuan ini diikuti oleh para Koordinator, Fasilitator, dan Pokja Kampung Bahagia Kota Jambi.
Pertemuan ini dilakukan untuk menggali dan berbagi informasi terkait pelaksanaan Program Kampung Bahagia di Kota Jambi, termasuk menemukan isu-isu strategis dalam tahapan pelaksanaan program tersebut.
Kegiatan ini diikuti oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) dan Bappeda Kota Jambi.
Dalam diskusi ini, terjadi dialog penyampaian ide dan juga tanya jawab antara pihak Pemko Jambi, tim ahli yang terdiri dari Koordinator dan Pendamping, masyarakat selaku Pokja dan juga Ombudsman. Program Kampung Bahagia ini sendiri merupakan pilot project yang saat ini baru diterapkan di 67 RT di Kota Jambi.
Kabid Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan DPMPPA Jambi, Jeshi Nur Afrinda, menyampaikan bahwa pilot project program Kampung Bahagia ini menjadi acuan untuk tindak lanjut program yang sama kedepannya. Untuk itu, pelaksanaannya harus transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi.
"Jangan sampai pelaksanaannya sampai tersangkut hukum dan Kampung Bahagia berujung tidak bahagia," sebutnya.
Asisten Ombudsman Jambi, Indra, mengatakan bahwa dari diskusi tersebut ditemukan masih banyak ruang-ruang penyempurnaan agar program berjalan dengan lancar. Ia juga menekankan agar program ini dilaksanakan dengan baik dan menjadi contoh bagi program-program lanjutan.
Indra juga mengajak, khususnya masyarakat, untuk turut mengawasi jalannya program Kampung Bahagia.
"Ombudsman hadir di sini untuk mencegah terjadinya maladministrasi dalam program ini," ujarnya. (ARDI)
