Ketua DPRD Tebo Khalis Mustiko, SH didampingi Wakil ketua DPRD Ihsanuddin,SP dan Ketua Komisi II Tibrani/foto: redaksiduasatu
RDP di pimpin oleh ketua DPRD Tebo, Khalis Mustiko, didampingi wakil ketua Ihsanuddin, ketua komisi II Tibrani dan anggota dewan lainnya.
Selain itu hadir pihak TNI, Danyonif teritorial pembangunan (TP) 844 / Ksatria Batanghari, Letkol Inf Viko Endrika Sandro, Bakesbangpol, BPN, Kepala desa (Kades) dan mantan Kades, BPD, masyarakat dan tokoh masyarakat Punti kalo.
Wakil ketua DPRD Tebo, Ihsanuddin, menjelaskan, kami telah menerima pengaduan masyarakat desa Puntikalo dan sudah kita tindaklanjuti terkait permasalahan tanah yang masuk dalam kawasan tanah TNI AD.
" Tadi disimpulkan untuk tahap ini kita menginventarisasi tanah-tanah yang di klaim oleh masyarakat masuk dalam kawasan tanah TNI tersebut," ujar Ihsanuddin kepada wartawan.
Ihsanuddin melanjutkan, pertama kita mengumpulkan data tanah yang telah diterbitkan sertipikat oleh BPN di anggap masuk dalam kawasan tersebut yaitu seluas 235 hektar. Kemudian mengumpulkan data-data masyarakat baik itu berupa segel tanah, SHM dan keterangan lainnya.
Setelah dapat data tersebut, nanti di kumpulkan oleh Kades dan diserahkan ke BPN selanjutnya akan dibentuk tim oleh Kesbangpol akan turun untuk memverifikasi tanah dilapangan.
" Kita akan mengatur waktu dulu untuk turun setelah data dikumpulkan oleh Kades baru sama-sama turun dengan pemerintah pihak TNI dan Komisi II DPRD Tebo.
Saling klaim lahan yang terjadi selama ini menurut keterangan masyarakat, mereka menggarap tanah sebelum kemerdekaan atau turun menurun dari nenek moyangnya dan di tahun 2025 ini mereka merasa terganggu karena ada patok yang tidak tau siapa yang memasangnya,"ungkap Ihsanuddin. (ARDI)
