Wildan koordinator PMPB/foto: dok A AbdulrohimSERANG,DUASATU.NET- Penggerak
mahasiswa pelajar banten (PMPB) soroti proses pelantikan pejabat Eselon II pemerintah provinsi (Pemprov) Banten di jadwalkan akan berlangsung besok, di duga sarat dengan praktik nepotisme dan jual beli jabatan yang mencederai prinsip meritokrasi, transparansi, dan profesionalitas birokrasi publik.
Wildan koordinator PMPB menegaskan, bahwa pelantikan tidak sepenuhnya mencerminkan penghargaan terhadap kualitas dan potensi ASN yang kompeten tapi lebih di pengaruhi oleh kedekatan personal dan kepentingan politik tertentu.
Posisi strategis yang selama ini kosong justru diisi tanpa mempertimbangkan rekam jejak kinerja dan prestasi pejabat terkait,"ujar Wildan melalui pernyataan tertulisnya, Minggu 2 November 2025.
“ Kami lihat ada indikasi kuat dan praktik tidak sehat dalam proses pengisian jabatan Eselon II. Ini bukan soal rotasi atau promosi biasa, tapi sudah mengarah dugaan jual beli jabatan dan penempatan berbasis kedekatan, bukan kompetensi,” tegas Wildan.
PMPB menilai, praktik semacam ini dapat merusak tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, memperlemah semangat reformasi birokrasi yang di gaungkan selama ini. Padahal jabatan publik harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas, pengalaman, dan rekam jejak pelayanan yang mumpuni bagi masyarakat Banten.
Selain itu PMPB mendesak KPK untuk turun tangan memeriksa dan mengusut tuntas dugaan jual beli jabatan ini. Karena langkah pengawasan dan penegakan hukum dari KPK sangat penting agar praktik curang dan elitis dalam birokrasi tidak menjadi budaya yang diwariskan.
Secara tegas Wildan, agar meminta KPK memeriksa seluruh proses seleksi dan pelantikan pejabat Eselon II di lingkup Pemprov Banten. Jangan sampai jabatan publik dijadikan komoditas transaksional. Jika terbukti, harus ada tindakan tegas tanpa pandang bulu.
Oleh karena itu PMPB akan terus kawal isu ini dan tidak segan untuk melakukan langkah-langkah advokasi maupun aksi moral turun ke jalan sebagai bentuk tanggungjawab sosial terhadap tegaknya nilai keadilan dan integritas di Banten.
Gerakan PMPB percaya, pemerintahan yang kuat lahir dari aparatur profesional, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik, bukan dari praktik kolusi, nepotisme, dan politik balas budi," kata Wildan. (AHMAD ABDULROHIM)
