Gbr: Ilustrasi
TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Serikat media siber indonesia (SMSI) dengan tegas menolak kehadiran dan aktivitas Debt Collector (DC) di wilayah Kabupaten Tebo. Penolakan ini merupakan sikap preventif untuk mencegah terulangnya konflik sosial dan kekerasan, seperti peristiwa pengeroyokan di Kalibata yang mengakibatkan dua orang DC meninggal dunia.
Wakil Ketua SMSI Kab Tebo, Supriyadi mengatakan, tragedi Kalibata di Jakarta, bukan sekadar peristiwa kriminal biasa, tapi peringatan serius akibat praktik penagihan utang yang dilakukan secara arogan, intimidatif, dan di luar koridor hukum.
Menurut Supriyadi, hubungan utang piutang adalah ranah keperdataan yang seharusnya di selesaikan lewat mekanisme hukum yang sah, bukan melalui tekanan lapangan oleh pihak ketiga yang berpotensi memancing emosi dan perlawanan masyarakat.
Penolakan kehadiran Debt Collector (DC) di Kab Tebo didasarkan pada beberapa alasan penting. Pertama, praktik penagihan yang mengedepankan intimidasi berpotensi memicu konflik terbuka. Dalam kasus Kalibata, tindakan penagihan memancing kemarahan warga berujung pengeroyokan massal hingga merenggut nyawa dua orang DC.
Peristiwa ini membuktikan penagihan dengan cara-cara kasar tidak hanya membahayakan masyarakat, tetapi juga DC itu sendiri.
Kedua, kehadiran DC, bertindak layaknya aparat penegak hukum menciptakan ketakutan dan keresahan sosial. Aktivitas penarikan kendaraan di jalan, ancaman verbal, hingga tindakan sewenang-wenang berpotensi menimbulkan reaksi spontan dari warga dan mengganggu ketertiban umum.
Ketiga, tidak ada jaminan perlindungan hukum yang jelas bagi semua pihak. Ketika penagihan dilakukan di luar mekanisme hukum, baik debitur maupun DC berada dalam posisi rawan konflik, sehingga risiko kekerasan menjadi sangat tinggi, sebagaimana yang terjadi di Kalibata-Jakarta.
“Tragedi Kalibata adalah sinyal keras bagi semua pihak. Jika penagihan utang terus dilakukan dengan cara arogan, maka benturan dengan masyarakat hanya tinggal menunggu waktu. Karena itu, kami menolak kehadiran DC di Kab Tebo demi menjaga ketertiban dan keselamatan bersama,”pungkas Supri.
SMSI Kab Tebo menilai, pencegahan jauh lebih penting daripada penindakan setelah terjadi korban jiwa. Oleh karena itu, SMSI mendesak perusahaan pembiayaan untuk menempuh jalur hukum yang sah dalam menyelesaikan kredit bermasalah serta meminta aparat penegak hukum dan Pemda untuk mengawasi dan menertibkan segala bentuk aktivitas DC yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di Kab Tebo. (REDAKSI)
