TPP ASN Tebo 2026 Bakal Dibayarkan, Hendry Nora: Duitnya Sudah Ada - Media Online : www.duasatu.net

Sabtu, 31 Januari 2026

TPP ASN Tebo 2026 Bakal Dibayarkan, Hendry Nora: Duitnya Sudah Ada

Kepala Bakeuda Kab Tebo, Hendry Nora,/foto: dok redaksiduasatu

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Dampak efisiensi anggaran dan menurunnya transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada tahun 2026 ini terjadi pengurangan drastis terhadap insentif tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemerintah kabupaten (Pemkab) Tebo, Provinsi Jambi. 

Berkaitan dengan hal itu Pemkab melalui badan keuangan daerah (Bakeuda) Kab Tebo, masih membahas proses regulasi, pasalnya pada tahun 2026 ini TPP ASN yang akan di bayarkan tidak full seperti tahun sebelumnya. 

Kepala Bakeuda Kab Tebo, Hendry Nora melalui sambungan telepon mengatakan, bahwa TPP ASN dipastikan anggarannya untuk satu tahun ini sudah ada, hanya saja regulasi dan jumlah besarannya sedang dalam proses. 

Hendry Nora menegaskan, bahwa TPP yang bakal di terima oleh ASN tidak full lagi seperti tahun lalu, tinggal 30 persen yang akan di bayarkan," ucapnya singkat, Jum'at 30 Januari 2026.

Dilansir media ini sebelumnya, terkait berkurangnya TPP ASN tersebut Bupati Tebo Agus Rubiyanto mengatakan, dengan adanya pemangkasan TKD dari pusat untuk membayar gaji P3K dan paruh waktu tentunya mengurangi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

" Otomatis ada yang di pangkas makanya banyak program di organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak menyentuh langsung di potong anggarannya, tapi kalau untuk pelayanan dasar tetap berjalan,"kata Agus Rubiyanto, Kamis 27 November 2025 di gedung DPRD Tebo. 

Sementara pelayanan dasar dari pusat juga berkurang maka harus di tomboki atau di talangi dari APBD Tebo, seperti obat-obatan, rumah sakit maupun di Puskesmas dan pendidikan. " Untuk pelayanan dasar bidang pendidikan tahun 2025 ini dapat tambahan dari pusat sebesar Rp55 miliar, tahun depan tinggal Rp4 miliar,"katanya.

" Pemangkasan TPP ASN tidak hanya di Tebo, tapi seluruh Kab/Kota di indonesia mengalami hal sama dan nanti ketika ada perubahan baru di perbaharui lagi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,"ujar Agus. (ARDI

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda