Kepala BPBD Kab Tebo, Joko Ardiawan/foto: dok duasatu.net
TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Kabupaten Tebo menerima bantuan dari presiden (Banpres) sebesar Rp10 milyar pada Oktober 2026, untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla)
Banpres tersebut merupakan bagian alokasi tahap kedua senilai Rp40 milyar yang dikucurkan pemerintah pusat untuk empat Kabupaten di Prov Jambi, Selasa 27 Oktober 2026, dikutip dari Antara.
Sementara itu penyaluran tahap kedua ditujukan kepada empat Kabupaten lainnya yakni, Kab Merangin, Muaro Jambi, Tebo dan Bungo.
Diketahui sebelumnya wakil gubernur (Wagub) Jambi H Abdullah Sani juga pernah menyampaikan walaupun tidak merinci secara detail kepada sejumlah wartawan usai mengikuti rapat paripurna istimewa hari ulang tahun (HUT) Kab Tebo ke 27, pada Senin 13 Oktober 2026, bahwa Tebo mendapat bantuan dari pusat untuk penanganan Karhutla.
Meski enggan menyampaikan secara terbuka, kepala badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kab Tebo, Joko Ardiawan, kepada sejumlah wartawan, Jum'at 30 Oktober 2026, mengatakan, berdasarkan hasil rapat koordinasi (Rakor) Karhutla yang kami ikuti kemarin dengan wakil bupati (Wabup) Tebo, beberapa hari lalu di Jambi, memang untuk penanganan di Kab Tebo masih menunggu petunjuk dan arahan dari Pusat, adanya Banpres.
Joko melanjutkan, kami tetap berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk dapat melakukan penyerapan seluruhnya dan digunakan untuk penanganan Karhutla di wilayah Kab Tebo,"imbuhnya.
Ditanya soal Banpres tersebut berupa apa, Joko bilang, kami tetap menunggu aturan lebih lanjut dan surat edaran yang ada, apabila nanti kami diminta untuk melakukan penganggaran kami siap melakukan itu, dan sekarang masih berproses terkait dengan itu, melaksanakan sesuai dengan petunjuk yang ada.
" Pasca Rakor Karhutla di Prov Jambi, di akui Joko, sudah ada Rakor di Kab Tebo, karena ini menyesuaikan dengan petunjuk yang sudah diterima dan tetap berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait seperti badan keuangan daerah (Bakeuda), dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan (Damkarmat) dan OPD terkait yang menggunakan atau di alokasikan dana tersebut,"pungkasnya.
Reporter
ARDI
