Media Online : www.duasatu.net: Kesehatan
Tampilkan postingan dengan label Kesehatan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kesehatan. Tampilkan semua postingan

Minggu, 23 Agustus 2026

Dampak Karhutla di Kab Tebo, Dinkes Imbau Terutama Penderita ISPA Gunakan Masker Saat Aktifitas di Luar

Kabid pencegahan dan pengendalian penyakit Dinkes Kab Tebo, Ari Setiawan/foto' dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET-
Kabut asap hasil dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dalam sepekan belakangan ini baunya mulai tercium apabila terhirup cukup menyesakkan terutama bagi penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). 

Kepala dinas kesehatan (Kadinkes) Kab Tebo melalui Kabid pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P) Ari Setiawan, mengungkapkan, bahwa jumlah penyakit ISPA di Kab Tebo dari tahun 2025/2026 terdapat peningkatan sebanyak 3418 kasus pada periode yang sama, Januari dan minggu kedua bulan Agustus. 

Kondisi ini apabila dibanding pada tahun sebelumnya pada 2025 terdapat 14.454 kasus, sedangkan di periode yang sama pada tahun 2026 ini sebanyak 17.872 kasus,"beber Ari Setiawan, di konfirmasi Jum'at 21 Agustus 2026.

Ari melanjutkan, Puskesmas dengan sebaran ISPA tertinggi di Kab Tebo, antara lain Pulau Temiang Kec Tebo Ulu, Tuo Pasir Mayang, Kec VII Koto Ilir dan Rimbo Bujang IX,"ungkapnya.

" Untuk ketersediaan obat sendiri dan penanganan ISPA, sampai dengan kondisi sekarang ini di akui Ari, cukup aman dan tersedia. 

Saran kami bagi masyarakat adalah untuk kesiapan maupun pencegahan ISPA, terkait dengan Karhutla dan lain sebagainya, tegas Ari, kurangi aktivitas fisik di luar ruangan terutama kelompok berisiko seperti Balita, ibu hamil (Bumil) lanjut usia (Lansia) ataupun masyarakat dengan faktor penyakit Paru. 

" Gunakan masker jika beraktivitas dengan kondisi asap meningkat atau untuk menghindari Polutan debu agar dapat menutup ventilasi ruangan apabila asap di luar pekat agar polusi tidak masuk kedalam rumah,"imbuh Ari. 

" Kepada warga sementara ini di minta untuk tidak membersihkan pekarangan atau membakar sampah supaya dihindari dulu agar tidak menambah debit Polutan di udara sekitar,"pinta Ari. 

Dikatakan Ari, perlu pengenalan gejala awal seperti batuk, pilek, iritasi, penyakit tenggorokan, perih dimata berair dan sebagainya. "Apabila ada kondisi yang lebih memburuk seperti sesak nafas dan sebagainya cepatlah mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat," ucap Ari Setiawan. 

Reporter
ARDI

Senin, 10 November 2025

Sejak Januari-November 2025 Dinkes Kab Tebo Tangani 76 Kasus DBD

Ary Setiawan, Kabid P2P Dinkes Kab Tebo/foto: dok redaksiduasatu

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Dinas kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi menegaskan, bahwa sejak Januari hingga November 2025 setidaknya terdapat 76 kasus demam berdarah dengue (DBD). 

Kepala dinas (Kadinkes) melalui kepala bidang (Kabid) pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P) Ary Setiawan mengatakan, bahwa untuk DBD di Kab Tebo sepanjang tahun 2025 ini sudah ada 76 kasus. 

" Di bandingkan dengan tahun kemarin jumlah kasus DBD tersebut hampir berimbang,"katanya, Senin 10 November 2025.

Untuk sebaran DBD terbanyak di tahun 2025 ini di Puskesmas Tebo Tengah, tapi kalau secara keseluruhan untuk per Kecamatan paling banyak di Muara Tabir karena sebarannya di Puskesmas Bangun Seranten ada 10 kasus. 

Kemudian lanjut Ary, di Puskesmas Pintas ada 7 kasus, namun dari semua kasus DBD yang ada di Kab Tebo sudah sembuh. 

" Terakhir kemarin ada 6 kasus DBD dan perhari ini sudah boleh diperkenankan pulang,"ungkap Ary. 

Ary membeberkan,sebaran DBD tersebut selain Kec Muara Tabir, paling banyak 17 kasus, Tebo Tengah 13 kasus, Rimbo Bujang ada 9 kasus. 

" Imbauannya, kami, Dinkes Kab Tebo menginstruksikan kepada Puskesmas untuk mensosialisasikan atau menggalakan kembali pembersihan sarang nyamuk (PSN). 

" Kegiatan yang kami lakukan untuk menangani kasus ini melakukan penilikan epidemiologi sumber penularan dari mana dan ditindaklanjuti dengan fogging fokus,"tutup Ary Setiawan.  

Berikut rincian sebaran kasus DBD di Kab Tebo, Kec Tebo Tengah, Muara Tebo, Kec Sumay, Teluk Singkawang 0, Kec Tengah Ilir Mengupeh 6, Kec Muara Tabir, Pintas Tuo 7, Kec Tebo Ilir, Sungai Bengkal 0, Kec VII Sungai Abang 0, Kec Rimbo Bujang II 9, Kec Serai Serumpun, SP II Sekutur Jaya 5, Kec Tebo Ulu, Pulau Temiang 3, Kec Rimbo Ilir, Alai Ilir 5 kasus. 

Selanjutnya, Kec Rimbo Bujang IX 2, Kec VII Koto Ilir, Tuo Pasir Mayang 5, Kec VII Koto, Teluk Lancang 2, Kec Tengah Ilir, Lubuk Mandarsah 4, Tegal Arum 3, Sumber Sari 1, Kec Tebo Ilir, Teluk Rendah 0, Kec Tebo Ulu, Teluk.Kembang Jambu 0, Kec Muara Tabir Bangun Seranten 10, Kec Sumay Suo-Suo 1 kasus, total 76 kasus,"pungkas Ary Setiawan. (ARDI

Diduga Abaikan Pasien BPJS, Warga Cipanas Meninggal di RSUD Malingping, Keluarga Bawa Jenazah Pakai Mobil Losbak

Foto: dok A Abdulrohim

LEBAKBANTEN,DUASATU.NET- Seorang pasien asal Kampung Cipanas, Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUD Malingping, diduga akibat kurangnya pelayanan medis dari pihak rumah sakit.

Keluarga korban inisial SM mengaku kecewa dan menilai pihak RSUD Malingping lamban tidak tanggap dalam memberikan penanganan. Ironisnya, setelah pasien di nyatakan meninggal dunia, rumah sakit disebut enggan mengantarkan jenazah ke rumah duka dengan alasan pasien menggunakan fasilitas BPJS.

“Kami datang ke RSUD Malingping hari Minggu untuk berobat, tapi tidak dilayani dengan baik. Pasien malah dibiarkan terbaring di luar ruangan. Ketika infusan habis pun, tidak ada petugas yang menggantinya,” ujar SM keluarga korban dengan nada kesal, Senin 10 November 2025.

Menurut keluarga, kondisi pasien terus menurun tanpa mendapat perhatian yang layak hingga akhirnya meninggal dunia pada Jumat malam, yang lebih memilukan lanjutnya, pihak rumah sakit menolak mengantar jenazah, sehingga mereka terpaksa membawa pulang almarhum menggunakan mobil losbak dari RSUD Malingping ke Kampung Cipanas, Desa Sawarna.

“Kami berharap Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak segera bertindak tegas terhadap pihak RSUD Malingping yang tidak melayani pasien dengan baik,” tegas keluarga korban.

Hingga berita ini ditulis, pihak RSUD Malingping maupun Dinas Kesehatan Provinsi Banten belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan kelalaian tersebut. Wartawan masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Direktur RSUD Malingping dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. (A ABDULROHIM

Selasa, 21 Oktober 2025

Layanan Kerap Dikeluhkan Warga, SMSI Kab Tebo Minta DPRD Panggil Direktur RSUD STS

Wakil ketua II SMSI Kab Tebo, Slamet Supriyadi/foto: dok SMSI Kab Tebo

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Menanggapi klarifikasi Direktur RSUD Sultan Thaha Saifuddin (STS) Tebo terkait pelayanan dokter spesialis yang baru dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, Wakil Ketua II Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Tebo, Slamet Supriyadi menyampaikan keprihatinannya terhadap sistem pelayanan di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.

Menurut Supri, pihak RSUD STS perlu menjelaskan secara terbuka Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dokter di poliklinik agar masyarakat tidak terus-menerus dibuat bingung dengan jadwal yang tidak pasti.

“Masyarakat berhak tahu SOP pelayanan dokter. Kalau memang dokter spesialis baru mulai melayani pukul 10.00 WIB, seharusnya ada pemberitahuan resmi agar pasien tidak datang pagi-pagi lalu menunggu berjam-jam,” tegas Supri, Senin (20/10/2025).

Ia juga menyoroti penjelasan pihak RSUD yang menyebutkan penggunaan aplikasi JKN Mobile untuk pendaftaran dan melihat jadwal dokter. Menurutnya, tidak semua pasien memahami atau memiliki kemampuan menggunakan aplikasi digital tersebut.

“Kita harus realistis, banyak pasien di daerah yang belum paham teknologi. Jadi, jangan sampai sistem digital justru mempersulit pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat,” ujarnya.

Supri menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh oleh DPRD Kabupaten Tebo terkait kinerja dan sistem pelayanan RSUD STS Tebo.

“Kami minta DPRD Tebo memanggil Direktur RSUD untuk memberikan penjelasan terbuka. Tujuannya agar masalah pelayanan publik ini bisa diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” pungkasnya. (*)

Rabu, 15 Oktober 2025

Terima Keluhan Masyarakat, Ombudsman Jambi Ingatkan Dir RSUD STS Tebo, Begini Katanya

Masyarakat saat antri menunggu pelayanan di RSUD STS Kab Tebo/foto: dok Ombudsman RI perwakilan Jambi

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Ombudsman RI perwakilan Jambi meminta pelayanan rumah sakit umum daerah sultan thaha saifuddin (RSUD STS) Kabupaten Tebo agar dapat terus di tingkatkan, karena pelayanan kesehatan adalah hal mendasar bagi masyarakat, pernyataan tersebut di tegaskan oleh kepala Ombudsman RI Jambi Saiful Roswandi, Rabu 15 Oktober 2025.

" Saya minta pelayanan di RSUD STS Kab Tebo harus terus di tingkatkan, dewan pengawasan mesti berfungsi,"ujar Saiful Roswandi melalui pesan singkat whatsapp. 

Saiful Roswandi melanjutkan, bahwa pelayanan kesehatan adalah hal yang sangat mendasar, bila Dirut RSUD STS Kab Tebo tak mampu meningkatkan layanan kesehatan untuk masyarakat boleh mengundurkan diri, dari pada posisinya disana hanya mempersulit pelayanan publik,"kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi Saiful Roswandi.

" Kita mendapat informasi bahwa warga mengeluhkan pelayanan di RSUD Tebo, hari ini, dan sampai siang belum juga memberikan layanannya,"ungkap Saiful Roswandi. 

Menanggapi pernyataan Ombudsman RI perwakilan Jambi, direktur RSUD STS Kab Tebo, dr Oktavienni melalui pesan whatsapp, saya telusuri dulu,"tulisnya singkat. (REDAKSI

Selasa, 06 Mei 2025

Dinkes Kab Tebo: 191 CJH Telah Menjalani Vaksinasi

CJH Tebo menjalani vaksinasi/foto: dok Dinkes Kab Tebo


TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Sebanyak 191 orang calon jamaah haji (CJH) yang bakal di berangkatkan pada musim haji tahun 1446/2025 telah rampung menjalani dan menerima seluruh rangkaian vaksinasi dari dinas kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tebo. 

Kepala dinas kesehatan (Kadinkes) Kab Tebo Riana Elizabeth mengatakan, bahwa 191 CJH, telah menerima dan mendapat vaksin yang di wajibkan bagi setiap jamaah sebelum berangkat ke Arab Saudi, Makkah. 

"Vaksinasi terhadap CJH sudah selesai di laksanakan pada Jum'at 2 Mei 2025 lalu. Setiap CJH Tebo masing-masing mendapat tiga vaksin, yaitu inactivated poliovirus vaccine (IPV), vaccine influenza, dan vaccine meningitis,"ujar Riana, Selasa 6 Mei 2025.

Riana menuturkan, untuk vaksin IPV dan meningitis wajib diberikan kepada CJH sedang influenza merupakan vaksin yang anjuran atau pilihan, jadi tiga dosis sudah kita berikan kepada jamaah.

Lebih lanjut dijelaskan Riana, bagi CJH Kab Tebo yang telah divaksinasi,secara otomatis datanya terinput pada sistem kesehatan haji, tidak seperti dulu menggunakan kartu vaksin secara manual, semua terintegrasi ketika keimigrasian melakukan pengecekan," katanya. (ARD

Jumat, 25 April 2025

Kesehatan Warga Sekitar Terancam Limbah B3, Ini Terungkap Saat DPRD Sidak di RSSB Rimbo Bujang

Komisi III DPRD Tebo saat Sidak bersama DLH/foto: redaksiduasatu

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Diketahui sebelumnya pada saat Komisi III DPRD Kabupaten Tebo bersama dinas lingkungan hidup (DLH) inspeksi mendadak (Sidak) terdapat beberapa temuan menjadi catatan serius, terkait limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari sisa kegiatan rumah sakit setia budi (RSSB) Rimbo Bujang, Selasa 22 April 2025 lalu. 

Catatan serius Komisi III DPRD Kab Tebo dan DLHP tersebut adalah limbah padat B3, RSSB yang terlalu lama menumpuk di gudang penyimpanan belum di angkut oleh jasa pengelola limbah, sehingga dapat mengancam kesehatan dan keselamatan manusia. 

Hal ini terungkap ketika rombongan Komisi III DPRD Tebo dan DLH Sidak  dan menanyakan kepada manajemen RSSB, dr Eko, berapa lama limbah B3 di di gudang penyimpanan sebelum di angkut ke lokasi pemusnahan milik jasa pengelola limbah. 

Eko menerangkan, pengangkutan limbah B3 RSSB, dilakukan satu kali dalam satu bulan oleh jasa pengelola, 
PT Universal Eco Pasicif yang berkantor di Palembang,"katanya.

Selain itu catatan Komisi III DPRD Tebo lainnya adalah Cold Storage tidak berfungsi yang berada di gudang penyimpanan limbah B3 RSSB. Lalu catatan terakhir tentang ruang gizi untuk menyiapkan makanan pasien yang aktifitasnya terlalu dekat dengan ruang Laundry dimana dua ruangan itu bersebalahan, dengan pintu terbuka.

Sementara Kadis LH Kab Tebo melalui Kabid pengendalian, pencamaran dan kerusakan lingkungan, Deriansyah menjelaskan, terkait RSSB, ada yang tidak memenuhi prosedur tentang pengolahan limbah B3, di ketahui saat Sidak, sudah kita laporkan ke Sekwan untuk ditindaklanjuti bersama Komisi III DPRD Tebo,"ujarnya, Jumat 25 April 2025.

Ketua Komisi III DPRD Tebo, Dimas Cahya Kusuma berujar, bahwa ada beberapa hal menjadi catatan kami saat Sidak terkait IPAL yang harus segera dibenahi oleh pihak RSSB. " Apalagi kalau sudah menyangkut persoalan limbah B3 rumah dakit yang berbahaya dan beracun bisa mengancam kesehatan dan lingkungan. (ARD)

Rabu, 23 April 2025

Dinkes Tebo: Sebelum Berangkat Ke Arab Saudi, CJH Wajib Menjalani Vaksinasi IPV dan Maningitis

Foto: Istimewa

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Dinas kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tebo Provinsi Jambi mulai melaksanakan vaksinasi kepada calon jemaah haji (CJH) reguler sebelum di berangkatkan ke Arab Saudi, tanah suci Mekkah pada musim haji tahun 1446/2025.

Kepala dinas kesehatan (Kadinkes) Kab Tebo, Riana Elizabeth menuturkan, bahwa para CJH sebelum berangkat ke Arab Saudi tanah Suci Mekkah, wajib menjalankan vaksinasi Inactivated Poliovirus Vaccine (IPV) dan vaksin Maningitis. 

Untuk vaksinasi IPV sudah mulai kita jalankan untuk diberikan kepada CJH Kab Tebo. Sedangkan untuk vaksin Maningitis baru di jemput ke Provinsi," ujar Kadinkes, Riana Elizabeth, Rabu 13 April 2025.

Total CJH Tebo, reguler dan cadangan sementara ini yang akan menjalankan untuk mendapatkan vaksinasi tersebut sebanyak 191 orang,"ucap Riana Elizabeth. 

Terpisah Kabid pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P) Dinkes Kab Tebo, Ari Setiawan mengatakan, vaksin Maningitis saat ini sudah siap untuk di berikan kepada CJH pada minggu depan di masing-masing/per wilayah Puskesmas kecamatan," ujarnya. 

" Vaksinasi yang di berikan kepada CJH masing-masing satu dosis IPV dan satu dosis Maningitis,"kata Ari. 

Dinkes Kab Tebo juga mengimbau bagi CJH yang punya historis penyakit dan dinyatakan Istathoah dalam pendampingan agar tetap menjaga pola hidup sehat dan pola makannya. 

" Untuk CJH yang mengkonsumsi obat harus secara rutin mengkontrol obatnya, dan jangan lupa membawa obat yang di perlukan selama di Arab Saudi," pungkas Ari. (ARD

Jumat, 14 Maret 2025

Terganggu Kerumunan Lalat dan Bau Dari Ternak Ayam Potong, Warga Surati DLH Labura

Foto: Ilustrasi

LABURASUMUT,DUASATU.NET-Kerumunan lalat disertai bau tak sedap yang di duga berasal dari usaha peternakan ayam potong milik orang luar daerah dan salah satu warga setempat di keluhkan warga dusun 3 b pinggir jati desa Parpaudangan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura). 

Atas keluhan tersebut warga ramai-ramai kumpulkan tanda tangan surat keberatan dengan adanya peternakan dekat permukiman, di tujukan kepada Bupati cq dinas lingkungan hidup (DLH) Kab Labura, Camat Kualuh Hulu dan kepala desa (Kades) Parpaudangan. 

Dalam surat tersebut ada beberapa poin di minta warga yaitu keberatan adanya peternakan ayam potong yang berdampak terhadap kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. 

Selain itu banyaknya lalat warga takut berkembangnya virus flu burung maka meminta dinas lingkungan hidup dan instansi terkait dapat menindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menghindari wabah lalat dan potensi gangguan kesehatan warga.

Selanjutnya warga minta pengusaha  mentaati standard operasignal prosedur (SOP) dalam mengelola usahanya yang berdampak terhadap lingkungan dan mentaati aturan yang di tetapkan oleh dinas terkait.

Surat keberatan yang di dasari atas kesepakatan bersama tersebut, warga meminta kepada dinas lingkungan
hidup dan pihak terkait lainnya untuk menindaklanjuti dan mencari solusi atas persoalan yang timbul karena usaha peternakan ayam potong itu. 

Wak Tardi seorang warga setempat berucap, ampun mas, lalatnya sampai masuk ke rumah hinggapi makanan dan apa saja yang ada, kami takut warga kena flu burung,"imbuhnya, Jum'at 14 Maret 2025.

Sementara warga lain mengeluhkan bau busuk, kami takut kena penyakit gangguan pernapasan karena setiap hari terhirup,"pungkasnya. (IFNU SUNGKOWO

Kamis, 06 Maret 2025

Kadinkes Imbau, Masyarakat Kab Tebo Segera Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis

Kadinkes Kab Tebo, dr Riana Elizabeth, MKM, SpKKLP/foto: redaksiduasatu

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Hingga kini program layanan cek kesehatan gratis (CKG) bagi masyarakat di tingkat Puskesmas belum memenuhi harapan pemerintah, sejak diluncurkan pada 20 Februari hingga 5 Maret 2025 dan baru terdata sebanyak 284 orang yang memanfaatkan CKG.

Kepala dinas kesehatan Kab Tebo, dr. Riana Elizabeth menuturkan, bahwa program CKG sangat baik untuk bayi baru lahir, balita, dewasa maupun lansia. Dan program ini bisa nikmati di seluruh Puskesmas di Kab Tebo dengan berbagai jenis screning untuk pemeriksaan kesehatan.

" CKG, pemeriksaannya meliputi screning awal, seperti gula darah, kolesterol, tekanan darah juga pemeriksaan gigi. Riana memastikan jika ditemukan hal serius maka akan di lakukan pemeriksaan laboratorium dan elektrokardiografi (EKG),"ucapnya.

Tak hanya pemeriksaan kesehatan gratis sebagai kado ulang tahunnya, warga masyarakat juga mendapatkan edukasi kesehatan dari para petugas Puskesmas. Untuk materi penyuluhan yang disampaikan terkait makanan sehat dan mengatur pola makan," lanjutnya. 

Riana meyakini bahwa program ini bagus untuk mengetahui kekurangan atau sakit apa, sedini mungkin, dengan CKG, pemerintah ingin merubah paradigma layanan kesehatan dari pendekatan kuratif (mengobati setelah sakit) menjadi preventif (pencegahan). Deteksi dini penyakit dapat membantu penanganan lebih cepat mengurangi beban biaya kesehatan.

Harapannya masyarakat dapat segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat dengan domisilinya untuk proses CKG dihari ulang tahunnya,"ungkap Riana. 

" Ayo lakukan CKG agar kita selalu hidup sehat. Buat teman - teman yang ulang tahunnya, sudah lewat pada bulan Januari - Februari jangan khawatir karena cek kesehatannya bisa dilakukan hingga akhir April. 

" Jangan lupa lakukan cek kesehatan gratis agar kita selalu hidup sehat," imbau Kadinkes Kab Tebo Riana Elizabeth, Kamis 6 Maret 2025. (ARD

Kamis, 13 Februari 2025

Sosialisasi Serentak di Puskesmas Se- Kab Tebo, Launching CKG di Puskesmas Rimbo Bujang II

Kadinkes Kab Tebo dr Riana Elizabeth bersama petugas Puskesmas Rimbo Bujang II/foto: Ist


TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Dinas
kesehatan Kabupaten Tebo sosialisasikan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai kado ulang tahun kepada masyarakat dilakukan serentak, Kamis, 13 Februari 2025. 

Sosialisasi serentak dilaksanakan di 20 Puskesmas di Kab Tebo dan Launching di Puskesmas Rimbo Buiang II, dihadiri Pj Bupati, Varial Adhi Putra, kepala OPD, Kadinkes, Forkopimcam Rimbo Bujang, tokoh masyarakat dan agama serta warga.

" Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya Kab Tebo dan mengurangi beban penyakit yang bisa dicegah,"kata Varial Adhi Putra. 

Varial mengimbau kepada para Camat, Kades/Lurah untuk mensosialisasikan kegiatan ini di wilayah masing-masing, sehingga masyarakat mau periksakan kesehatannya secara dini. "Mencegah lebih baik dari pada mengobati, periksa hari ini, sehat dimasa depan,"ucapnya.

Sementara itu Kadinkes Tebo, Dr Riana Elizabeth menuturkan, program CKG hadir sebagai upaya preventif terhadap berbagai penyakit yang banyak terjadi dan sebagai hadiah ulang tahun untuk masyarakat, program CKG ini di harapkan bisa memberikan pemeriksaan kesehatan bagi lapisan masyarakat, mulai dari bayi hingga lansia.

Pemeriksaan kesehatan ini akan membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya,”lanjutnya, Kamis 13 Februari 2025.

Dikatakan Riana, pemeriksaan kesehatan mencakup berbagai jenis penyakit yang bisa di cegah melalui deteksi dini. Program ini menjawab kebutuhan mendesak terkait tingginya angka kematian akibat penyakit yang seharusnya bisa dicegah.

CKG akan dilaksanakan berdasarkan siklus hidup masyarakat, dengan fokus utama, di tiga momentum pelaksanaan yaitu, CKG ulang tahun, CKG sekolah, dan CKG khusus untuk ibu hamil dan balita.

Kegiatan pemeriksaan untuk anak usia 0-6 tahun dan masyarakat usia 18 tahun ke atas. Pemeriksaan kesehatan ini akan dilakukan di seluruh Puskesmas. 

Selanjutnya CKG sekolah akan di laksanakan mulai Juli 2025 bertepatan dengan tahun ajaran baru. Pemeriksaan menyasar anak usia 7-17 tahun yang berada di sekolah-sekolah.

Kemudian CKG khusus diperuntukkan bagi ibu hamil dan balita dengan jadwal pemeriksaan di Puskesmas dan Posyandu.

Riana berujar, jangan tunggu sampai merasa sakit, datanglah dan periksakan kesehatan. Program ini tidak hanya untuk yang sakit, tetapi untuk semua kalangan agar dapat menjaga kesehatan sejak dini,”katanya. 

" Untuk mempermudah mendaftar CKG, pemerintah telah menyediakan aplikasi Satu Sehat Mobile sehingga tidak antre lagi di Puskesmas. Caranya tinggal mengunduh setelah selesai akan menemukan fitur CKG yang aktif mulai besok. Sebelum menggunakan fitur ini, pastikan untuk mengisi profil di aplikasi tersebut,”jelas Riana. (AD)

Minggu, 02 Februari 2025

Ombudsman RI Soroti Potensi Maladministrasi pada Pending Claim BPJS Kesehatan, Ini 5 Poin Perbaikannya

Pimpinan Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng/foto: dok Ombudsman RI 

JAKARTA,DUASATU.NET- Sengketa klaim pembiayaan antara ratusan rumah sakit di Jawa Timur dengan BPJS Kesehatan merupakan masalah krusial pelayanan publik. Terkait hal tersebut, Pimpinan Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng memberi pernyataan pubik sebagai bagian dari tugas pengawasan. Pending claim pembayaran layanan kesehatan patut dilihat dari segi potensi maladministrasi yang ditimbulkan. 

“ Rumah sakit dan BPJS Kesehatan merupakan pranata layanan publik yang amat vital dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. Pending claim bisa menghambat penyediaan alat kesehatan dan kefarmasian, logistik penunjang dan jasa layanan medis terstandarisasi.

Muaranya terjadi penundaan berlarut atau bahkan tidak diberikannya layanan kesehatan oleh pihak rumah sakit kepada pasien yang dapat mengancam keselamatan jiwa”, ucapnya di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan pada Sabtu (01/2/2025). 

Untuk itu, Robert manyampaikan beberapa hal yang harus diperbaiki. Pertama, Pemerintah wajib mengantisipasi sengketa klaim agar tidak menimbulkan maladministrasi layanan kepada pasien.

“ Pemerintah harus memastikan semua pihak sungguh menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak, merujuk Permenkes No 3 Tahun 2023. 

Rumah sakit mengajukan klaim sesuai ketentuan, lalu berdasarkan administrasi yang benar dan lengkap maka pihak BPJS melakukan verifikasi dan membayarkan klaim layanan kesehatan tepat waktu,” terangnya. 

Kedua, BPJS Kesehatan mesti lebih transparan ke pihak pemda dan membangun komunikasi dengan organisasi perhimpunan rumah sakit apabila ada potensi hambatan klaim rumah sakit.

 Harus diakui, pihak BPJS saat ini cenderung pasif, kurang persuasif dan membiarkan masalah sengketa klaim ini terus menumpuk, padahal berlarutnya pembayaran klaim jelas berdampak terhadap merosotnya kualitas pelayanan kesehatan. 

Ketiga, Rumah sakit mesti lebih akuntabel dan terus diawasi agar tidak melakukan fraud dalam klaim tarif INA-CBGs.

“ Pembayaran klaim itu hak setiap fasyankes yang telah melaksanakan kewajiban pelayanannya. Namun, rumah sakit juga wajib memastikan laporan administrasi layanan sudah sesuai standar dan bebas dari tindak kecurangan seperti klaim fiktif, manipulasi diagnosis dan praktik fraud lainnya,” tegas Robert. 

Keempat, Pemda diminta untuk lebih proaktif dalam merespon pending claim ini.

“ Pemerintah tidak semata hanya berperan sebagai mediator saat sengketa sudah terjadi. Peran sebagai pemadam kebakaran tersebut harus dilapisi dengan upaya-upaya preventif. 

Untuk itu, pada ranah kebijakan, kami minta Pemda memitigasi potensi sengketa dengan membuat Perkada ihwal sanksi terhadap pihak yang tidak memenuhi kewajibannya. Selanjutnya pada ranah pengawasan pihak Pemda perlu melakukan pemantauan terhadap proses klaim secara rutin”. 

Kelima, klaim pembayaran pelayanan kesehatan harus bebas maladministrasi dan terlaksana sesuai dengan standar tata kelola yang akuntabel. 

Kasus di Jatim ditengarai juga terjadi di daerah-daerah lain. Ombudsman minta Kementerian Kesehatan lakukan evaluasi tuntas atas klaim fasyankes ke BPJS sejak laporan pelaksanaan layanan hingga penetapan status klaim. Selanjutnya dapat lebih tegas melakukan penegakan hukum dan pemberian sanksi bagi para pihak yang melakukan maladministrasi. 

Akhirnya, Ombudsman RI menghimbau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan/laporan jika mengalami atau menyaksikan tindakan maladministrasi pada klaim pembayaran layanan kesehatan melalui berbagai kanal resmi Ombudsman yang tersedia di pusat dan kantor-kantor perwakilan di 34 Provinsi. (REDAKSI)

 









Ad Placement

Politik

Pendidikan

Nasional