Kamis, 23 Juli 2026
Jumat, 17 Juli 2026
Gubernur Al Haris Dorong Sungai Penuh Jadi Destinasi Wisata Budaya Unggulan
Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH/foto: dok Diskominfo Pemprov Jambi
JAMBI,DUASATU.NET- Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., secara resmi membuka Pekan Budaya Pariwisata Jambi Elok Nian 2026 yang mengangkat tema "Menjaga Warisan Budaya, Menjemput Sungai Penuh Juara", di Taman Mini Melayu Jambi (Eks Arena MTQ), Jumat (17/7/2026) malam.
Kegiatan yang menampilkan beragam kekayaan budaya, kuliner, produk unggulan, serta potensi pariwisata dari Kota Sungai Penuh ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam memperkuat promosi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis budaya.
Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Al Haris mengapresiasi partisipasi aktif pemerintah kabupaten dan kota yang terus mendukung penyelenggaraan Pekan Budaya Pariwisata Jambi Elok Nian sebagai wadah promosi potensi daerah.
Gubernur Al Haris menekankan pentingnya penyusunan kalender event pariwisata tahunan yang terintegrasi agar masyarakat dan wisatawan dapat mengetahui jadwal pelaksanaan berbagai agenda budaya di seluruh kabupaten dan kota sejak awal tahun.
Menurutnya, kepastian jadwal akan memudahkan promosi sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan ke Provinsi Jambi.
"Tahun depan kita harus sudah memiliki kalender event yang jelas sehingga promosi bisa dilakukan lebih awal. Dengan demikian masyarakat mengetahui kapan setiap daerah menampilkan potensi terbaiknya, dan wisatawan dapat merencanakan kunjungannya ke Jambi," ujar Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga menyampaikan komitmennya untuk mengundang Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pariwisata agar turut hadir pada penyelenggaraan Jambi Elok Nian tahun mendatang sebagai upaya memperluas promosi budaya dan pariwisata Jambi di tingkat nasional.
Secara khusus, Gubernur Al Haris memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh yang dinilai berhasil menampilkan kekayaan budaya, kuliner, dan potensi wisata daerah. Menurutnya, Kota Sungai Penuh memiliki peluang besar menjadi destinasi wisata budaya yang maju apabila seluruh potensi tersebut terus dikembangkan secara profesional.
"Kota Sungai Penuh memiliki kekayaan budaya, kuliner, dan alam yang luar biasa. Potensi ini harus terus dikemas dengan baik agar menjadi daya tarik wisata yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat," katanya.
Gubernur Al Haris juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk terus melestarikan budaya lokal, termasuk mengembangkan batik khas daerah. Ia mengungkapkan bahwa kualitas batik Jambi saat ini telah berkembang sangat baik dan mampu bersaing dengan batik dari berbagai daerah di Indonesia.
"Kita harus bangga memakai batik daerah sendiri. Batik Jambi memiliki motif dan kualitas yang semakin baik sehingga menjadi identitas budaya yang patut kita lestarikan bersama," ungkapnya.
Selain budaya dan pariwisata, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa Provinsi Jambi memiliki iklim investasi yang kondusif sehingga menjadi daerah yang menarik bagi investor maupun wisatawan. Untuk itu, ia mengajak seluruh kepala daerah memperkuat sinergi dalam membangun Jambi agar semakin maju, kompetitif, dan berdaya saing.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris juga mendorong seluruh kabupaten dan kota untuk terus melengkapi pembangunan anjungan daerah di kawasan Taman Mini Melayu Jambi sebagai etalase budaya yang merepresentasikan kekayaan masing-masing daerah.
Mengakhiri sambutannya, Gubernur Al Haris secara resmi membuka Pekan Budaya Pariwisata Jambi Elok Nian 2026 dengan harapan kegiatan ini menjadi momentum memperkuat pelestarian budaya, meningkatkan kunjungan wisatawan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
"Melalui semangat kebersamaan, pelestarian budaya, dan kolaborasi seluruh daerah, kita optimistis Jambi akan semakin maju, menjadi tujuan investasi sekaligus destinasi wisata yang membanggakan," pungkas Gubernur Al Haris.
Sementara itu, Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H., menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Jambi terhadap pengembangan sektor budaya dan pariwisata di Kota Sungai Penuh.
Menurutnya, Kota Sungai Penuh memiliki kekayaan adat istiadat, seni budaya, kuliner, hingga Batik Incung yang merupakan warisan budaya masyarakat Sakti Alam Kerinci. Berbagai potensi tersebut terus dilestarikan sebagai identitas daerah sekaligus menjadi kekuatan dalam mendukung pembangunan ekonomi kreatif dan industri pariwisata.
Selain kekayaan budaya, Kota Sungai Penuh juga memiliki potensi alam yang sangat menjanjikan dengan udara yang sejuk, panorama pegunungan, kawasan penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat, serta komoditas unggulan seperti kopi Arabika, kayu manis, dan hasil hortikultura yang telah dikenal hingga tingkat internasional. (ARD)
Selasa, 14 Juli 2026
Bantah Isu Raibnya Uang Rakyat Rp1,5 T, Kadis Kominfo Jambi Ariansyah : Itu Hoaks dan Akumulasi Temuan Lintas Gubernur Sejak 2002
Kadis Kominfo Prov Jambi, Ariansyah/foto: dok Diskominfo Pemprov Jambi
JAMBI,DUASATU.NET- Isu terkait raibnya uang rakyat sebesar Rp1,5 triliun di era kepemimpinan Gubernur Jambi Al Haris dibantah keras oleh Pemerintah Provinsi Jambi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Provinsi Jambi, Ariansyah, menegaskan bahwa angka triliunan yang beredar luas di media tersebut merupakan disinformasi, karena nyatanya angka itu adalah akumulasi temuan dari lintas periode gubernur sejak tahun 2002.
Klarifikasi ini merespons pemberitaan dari salah satu media daring, yang menarasikan bahwa temuan tersebut mutlak terjadi pada periode pertama kepemimpinan Gubernur Al Haris.
"Yang dikatakan oleh media tersebut 1,5 T uang rakyat raib di periode pertama Gubernur Al Haris Jambi itu adalah keliru besar, ini mengarah pada hoak," tegas Ariansyah memberikan klarifikasi pada 14/7.
Berdasarkan data resmi dari Inspektorat Provinsi Jambi, Ariansyah meluruskan bahwa temuan sebesar Rp1,5 triliun itu merupakan rekam jejak akumulatif yang diwariskan dari pemerintahan puluhan tahun silam. Ia merinci bahwa angka tersebut melibatkan masa jabatan lima gubernur secara beruntun.
"Karena yang dikatakan 1,5 T itu dari Gubernur periode 2002. Tentu dari periode Pak Zulkifli (Zulkifli Nurdin), kemudian periodenya Pak HBA (Hasan Basri Agus), kemudian periodenya Pak Zumi Zola, kemudian periode Pak Fachrori, dan sekarang periode Pak Al Haris," ungkapnya membeberkan fakta data temuan.
Dengan penjelasan ini, narasi yang menyudutkan bahwa kerugian sebesar itu hanya terjadi di era saat ini dipastikan sebagai informasi yang salah sasaran dan tidak berdasar pada pembacaan data yang utuh.
Untuk melengkapi transparansi, Ariansyah juga membuka data temuan Inspektorat yang spesifik terjadi pada masa kepemimpinan Gubernur Al Haris yang sudah berjalan kurang lebih tujuh tahun. Faktanya, jumlahnya sangat jauh dari angka Rp1,5 triliun.
"Pada periode Pak Al Haris ini, memang ada temuan yang besarnya hanya 102 miliar," jelas Ariansyah.
Ia juga menekankan bahwa dari total Rp102 miliar tersebut, tidak seluruhnya berstatus wajib dikembalikan ke kas negara. "Yang menjadi rekomendasi pengembalian keuangan hanya 82,5 miliar. Artinya, 20 miliar itu tidak merupakan pengembalian keuangan negara," tambahnya.
Dikatakan Ariansyah, terkait maraknya penyebaran isu ini di media sosial tanpa konfirmasi yang berimbang, Kadis Kominfo menyayangkan adanya media yang abai terhadap kaidah jurnalistik dan justru lebih mengedepankan informasi keliru yang berpotensi menjadi ujaran kebencian. (ARD)
Kamis, 02 Juli 2026
BPK Temukan Kelebihan Bayar Pada Dinas Damkarmat Kab Tebo Diduga Digunakan Untuk Kepentingan Pribadi
Foto: dok duasatu.net
Sabtu, 27 Juni 2026
Dinas PUPR Tebo Belum Izinkan Pemakaian Jalan TMMD Oleh PT Montd'Or
TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, tanggapi soal pinjam pakai aset daerah tentang jalan jalan TMMD di Kecamatan Tebo Ilir, oleh PT Montd'Or.
Tiga Tahun Berturut-Turut, PT SRA Kuasai Proyek Besar di Kab Tebo, Tahun 2026 Ini Nilainya Capai Rp46 Milyar
Rabu, 24 Juni 2026
Tinjau 10 Program Pokok PKK di Desa Pondok Agung, Hj. Hesti Haris Apresiasi Kreativitas Ibu-Ibu
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Hj. Hesnidar Haris SE/foto: dok diskominfo Pemprov Jambi
JAMBI,DUASATU.NET- Usai menghadiri Sosialisasi Gerakan Jambi Bersholawat dan kegiatan Supervisi dan Evaluasi Gerakan PKK, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Hj. Hesnidar Haris SE (Hesti Haris) dengan didampingi Ketua TP PKK Kota Sungai Penuh Sri Kartini Alfin, S.Kep., Ns., meninjau pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di Desa Pondok Tinggi, bertempat di SD Negeri 010/XI Desa Pondok Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Rabu (24/06/2026).
Kedatangan Ketua TP PKK Provinsi Jambi dan rombongan disambut langsung Camat Pondok Tinggi, para OPD dan Kepala Desa Pondok Agung berserta para ibu anggota PKK Kecamatan Pondok Tinggi yang kemudian dilanjutkan dengan menyaksikan penampilan sholawatan busro oleh ibu ibu lansia.
Dalam kunjungannya ini Ketua TP PKK Provinsi Jambi tersebut juga menyerahkan bantuan berupa buku panduan Belajar Mandiri 30 Menit Bisa Membaca Al-Qur’an kepada PKK Desa Pondok Agung.
Pada sesi wawancaranya Hj. Hesti Haris menyampaikan bahwa pada kunjungannya ke Desa Pondok Agung ini dirinya sangat mengapresiasi seluruh anggota PKK dan mak-mak nya yang penuh semangat dan terlihat sekali kekompakannya.
“Disini ada sekolah lansia, ini sangat terinspirasi sekali, bahwa orang tua kita disini masih mau belajar, artinya kegiatan supervisi evaluasi PKK sudah sampai disini. Tadi kita disambut dengan sholawat busro, artinya program Gerakan Jambi Bersholawat sudah sampai disini. Apa yang kita lakukan hendaknya dapat dirasakan oleh masyarakat di seluruh Provinsi Jambi,” ujarnya.
"Kami sangat mengapresiasi kreativitas ibu-ibu PKK Desa Pondok Agung. Produknya sudah sangat bagus, kemasannya menarik, dan punya nilai jual tinggi. Ini bukti nyata bahwa PKK mampu menggerakkan ekonomi keluarga,” pungkasnya. (ARD)
Al Haris Tinjau SAMSAT Tebo: Tekankan Pelayanan Nyaman, Inovasi Pajak, dan Integritas Petugas
Senin, 22 Juni 2026
Gubernur Al Haris Apresiasi Bhayangkara Presisi Job Fair dan Bazaar UMKM Polda Jambi, Dorong Pengurangan Pengangguran dan Kemiskinan
JAMBI,DUASATU.NET- Gubernur Provinsi Jambi, Al Haris menghadiri pembukaan Bhayangkara Presisi Job Fair dan Bazaar UMKM Polda Jambi Tahun 2026 yang berlangsung di Lippo Mall Jambi, Senin (22/06/2026). Kegiatan tersebut dibuka bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Afriansyah Noor dan Kapolda Jambi, Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Provinsi Jambi, diantaranya Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Hariadi, Danrem 042/Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin, Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz, Wakapolda Jambi Brigjen Pol. Benny Ali, serta para kepala daerah dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.
Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi kepada Polda Jambi atas inisiatif penyelenggaraan Bhayangkara Presisi Job Fair dan Bazaar UMKM yang dinilai menjadi langkah nyata dalam membantu mengatasi persoalan pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Jambi.
Menurut Al Haris, berdasarkan data Februari 2026, jumlah pengangguran di Provinsi Jambi masih mencapai sekitar 74 ribu orang dari total penduduk sekitar 3,8 juta jiwa. Selain itu, angka kemiskinan masih menjadi tantangan yang harus dihadapi secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Persoalan pengangguran dan kemiskinan merupakan akar dari berbagai persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Karena itu, kegiatan seperti Job Fair ini sangat penting sebagai upaya membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Al Haris.
Gubernur Al Haris menjelaskan, setiap tahun terdapat sekitar 41 ribu lulusan baru dari berbagai jenjang pendidikan yang memasuki dunia kerja. “Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di dunia usaha dan industri,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung berbagai program nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Pemerintah Pusat untuk membantu masyarakat miskin dan miskin ekstrem memperoleh akses pendidikan yang lebih baik.
Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Afriansyah Noor mengapresiasi sinergi antara Polda Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan peluang kerja bagi masyarakat.
Menurutnya, kegiatan Job Fair yang diikuti sekitar 100 perusahaan dengan lebih dari 1.000 lowongan pekerjaan merupakan bentuk kolaborasi yang sangat positif dalam mempertemukan kebutuhan tenaga kerja dengan dunia industri.
Afriansyah Noor menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan sertifikasi profesi bagi pencari kerja agar lebih mudah terserap oleh dunia usaha.
“Ke depan yang menjadi kebutuhan bukan hanya ijazah, tetapi juga kompetensi dan sertifikasi profesi. Karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan terus mendorong program pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi agar tenaga kerja Indonesia semakin siap menghadapi kebutuhan industri,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus menjalankan Program Pelatihan Vokasi Nasional dan Program Magang Nasional yang pada tahun 2026 menargetkan ratusan ribu peserta di seluruh Indonesia untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja.
Pada kesempatan yang sama, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar menyampaikan bahwa kegiatan Bhayangkara Presisi Job Fair dan Bazaar UMKM merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026.
Menurut Kapolda, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat. Tidak hanya membuka akses terhadap kesempatan kerja, tetapi juga memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan dan mengembangkan usahanya,” ujar Kapolda.
Kapolda menjelaskan, kegiatan Job Fair tahun ini diikuti oleh 100 perusahaan dari berbagai sektor usaha yang menyediakan 188 formasi jabatan dengan lebih dari 1.000 lowongan pekerjaan. Selain itu, sebanyak 36 pelaku UMKM turut ambil bagian memamerkan produk unggulan daerah.
“Selain Job Fair dan Bazaar UMKM, masyarakat juga dapat memanfaatkan berbagai layanan publik yang tersedia selama kegiatan berlangsung, seperti layanan kesehatan gratis, pelayanan SIM keliling, dan Samsat keliling,” jelas Kapolda.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Jambi bersama Polda Jambi dan seluruh pemangku kepentingan berharap dapat memperkuat sinergi dalam menekan angka pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (ARD)
Minggu, 14 Juni 2026
Bapanas Kembali Salurkan Bantuan Ke Masyarakat Tebo, Berupa Beras dan Minyak Goreng
Gambar: Ilustrasi
Jumat, 12 Juni 2026
Nuzran Joher Dorong Pembenahan Sistem Pengaduan WNA di Tiap Kantor Imigrasi
Dok: Ombudsman RI
JAKARTA,DUASATU.NET- Pimpinan Ombudsman RI, Nuzran Joher, menyoroti persoalan yang terjadi di tubuh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. Setelah sebelumnya KPK menahan Wamen Imipas, ia mengatakan bahwa sebelumnya Ombudsman pernah menyampaikan tindakan korektif dan saran perbaikan ke lembaga tersebut.
"Ombudsman telah menyampaikan tindakan korektif dan saran perbaikan kepada dua lembaga tersebut dan terus memonitor tindak lanjut pelaksanaannya," sebut Nuzran pada Kamis, 11 Juni 2026.
Lebih lanjut, Nuzran menyoroti terkait adanya kerentanan maladministrasi pada layanan izin tinggal bagi warga negara asing (WNI) di Kementerian Imipas. Hal ini sebenanrnya bulan hal baru bagi Ombudsman dan sebelumnya suda pernah dilakukan kajian.
"Ombudsman telah mendeteksi celah administratif sistemik serta menerbitkan hasil kajian dan saran perbaikan," jelas Nuzran.
Ombudsman juga menyoroti salah satu akar masalah pelayanan keimigrasian di lapangan adalah minimnya sarana prasarana (sarpras) pengaduan bagi WNA. Hal ini berpeluang menutup akses bagi pengawasan publik serta membuka ruang terjadinya intimidasi, tindakan tidak kompeten, hingga pungutan tidak resmi. Untuk itu, Nuzran mendesak Kementerian Imipas untuk menyediakan sarpras pengaduan yang terbuka, aksesibel, dan transparan bagi WNA di seluruh kantor imigrasi di Indonesia.
Nuzran kembali mengingatkan seluruh instansi pemerintah bahwa kepatuhan terhadap pengawasan pelayanan publik adalah instrumen utama untuk memastikan program-program prioritas negara berjalan secara transparan dan akuntabel. "Ombudsman akan terus menjalankan menjalan tugas dan fungsinha guna memastikan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia bersih," tutupnya.
Redaksi
Rabu, 10 Juni 2026
Cegah Pelanggaran Maladministrasi Yang Berulang, Ombudsman Dorong Perbaikan Tata Kelola Mendasar di BGN
Ombudsman RI asal Jambi, Nuzran Joher/foto: dok Ombudsman
JAKARTA,DUASATU.NET- Menanggapi banyaknya perbincangan di tengah masyarakat terkait penengakkan hukum dan pembenahan tata kelola penyelenggaraan program strategis Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional, menjadi perhatian serius Ombudsman RI. Terlebih program ini merupakan bentuk pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat luas.
Pimpinan Ombudsman RI asal Jambi, Nuzran Joher, menyampaikan apresiasinya atas penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana di BGN tersebut. "Momentum ini juga harus menjadi langkah lanjutan untuk melakukan evaluasi total terhadap program strategis negara tersebut," sebutnya di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Nuzran juga menegaskan bahwa fungsi pengawasan lembaganya bersifat independen. Ombudsman RI tetap konsisten menjalankan fungsi pengawasan substantifnya secara independen. Ia menyebutkan bahwa pada September 2025, Ombudsman RI telah menyampaikan hasil kajian Rapid Assessment mengenai tata kelola Program MBG kepada pihak BGN.
Anggota Ombudsman RI ini juga menyatakan bahwa scara sistem organisasi, fungsi deteksi dini pencegahan tetap berjalan penuh. Ombudsman telah menyampaikan hasil kajian yang berisi potensi maladministrasi kepada pimpinan BGN terdahulu. "Namun, sangat disayangkan saran-saran perbaikan tata kelola dan mitigasi konflik kepentingan dalam pengadaan tersebut tidak diindahkan secara maksimal di lapangan," jelas Nuzran
Nuzran mengingatkan seluruh instansi pemerintah bahwa kepatuhan terhadap pengawasan pelayanan publik adalah instrumen utama untuk memastikan program-program prioritas negara berjalan secara transparan dan akuntabel. Ombudsman RI akan terus menjalankan mandat undang-undang secara objektif tanpa kompromi, guna memastikan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia bersih dari praktik maladministrasi demi kepentingan masyarakat luas.
Dalam waktu dekat, Ombudsman akan menggelar rapat koordinasi tatap muka bersama BGN untuk mendapatkan pembaruan (update) perkembangan tata kelola terkini, berkoordinasi langsung dengan pimpinan baru, serta memetakan secara komprehensif butir-butir saran perbaikan Ombudsman RI yang dapat dilaksanakan sesuai skala prioritas.
Redaksi















