RDP diruang Komisi I DPRD Tebo/foto: redaksiduasatu
TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Ketua Komisi I DPRD Tebo Yuzeb Herman mengatakan, bahwa rapat dengar pendapat (RDP) hari ini kami kembali mengundang sekretaris daerah (Sekda) pihak Dikbud, badan keuangan daerah (Bakeuda) dan dinas kesehatan (Dinkes), terkait dengan usulan tenaga honorer yang terdata didata base untuk menjadi P3K penuh waktu,"ungkapnya, Senin 17 Februari 2025.
Hasilnya RDP sudah kami sampaikan ke pemerintah sesuai hasil dari kementerian pendayagunaan aparatur sipil negara reformasi dan birokrasi (Kemenpan RB) agar secepatnya mengusulkan penambahan kuota P3K penuh waktu, "ujar Yuzeb.
Lebih lanjut Yuzeb mengungkapkan, jumlah keseluruhan P3K yang termasuk belum terealisasi kedata base berjumlah 1193 orang termasuk tenaga teknis pendidikan dan kesehatan, kami usulkan semua meski nantinya tergantung dengan keuangan daerah.
Lanjutnya, Yuzeb membeberkan, ada surat edaran Menpan RB, memberikan peluang P3K paruh waktu dan penuh waktu tenaga guru dan kesehatan sebanyak 651 orang harus diusulkan di tahap awal dan dalam RDP tadi kita masukan juga untuk yang tenaga teknis sebanyak 542 orang total 1193.
Maka nanti diusulkan dalam dua tahun, apakah itu teknis maupun tenaga guru dan kesehatan dapat tuntas secara keseluruhan,"tegas Yuzeb.
" Tadi dalam RDP juga dibicarakan soal anggaran dan kalau dari jumlah 651 orang P3K hanya menelan biaya Rp25-36 milyar dalam setahun. Sebelumnya sudah di anggarkan sekitar Rp8 milyar untuk SK pengangkatan P3K yang kemarin,"kata Yuzeb.
" Kalau untuk pengangkatan yang baru ini kata Yuzeb, belum dibuat SK penuh waktunya, karena harus sesuai dengan persetujuan dan usulan. Sementara itu P3K penuh waktu ini harus secepatnya di usulkan oleh Bupati ke Menpan RB untuk tambahan kuota tersebut.
Anggaran yang ada saat ini sedang menunggu proses refocusing oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) memang untuk gaji P3K tidak cukup karena di potong sesuai Inpres nomor 1 tahun 2025, namun setelah ini kita akan kembali berembuk,"pungkas Yuzeb. (ARD)
