Petani dan undangan yang hadir saat mediasi dengan PT WKS di kantor desa Muara Kilis/foto: dok warga
TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Mediasi penyelesaian konflik lahan yang di klaim di atas perizinan kelompok tani maju jaya tunggal ika (KT.MJTI) yang difasilitasi oleh Camat Tengah Ilir Kab Tebo, Prov Jambi antara masyarakat petani yang terdampak penggusuran dengan pt wira karya sakti (PT WKS) di kantor desa Muara Kilis berjalan kondusif, Rabu 21 Mei 2025.
Camat Tengah Ilir Ansori yang memfasilitasi mediasi tersebut melalui sambungan telepon mengatakan, setelah mendengar dari seluruh yang hadir, perwakilan petani, kelompok tani, PT WKS, HKTI, pendamping koperasi dan instansi terkait mereka menyimpulkan terdapat tiga poin.
" Yang pertama di jelaskan Ansori, yaitu masyarakat yang terdampak penggusuran lahan, mereka wajib ikut kelompok tani MJTI dan akan bermitra dengan PT WKS.
Kemudian kedua, jika masyarakat tidak setuju dengan opsi yang pertama, maka di persilahkan untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Tebo atau melakukan upaya hukum lain.
Ketiga, meminta Badan Kesbangpol Kab Tebo untuk memfasilitasi pelaksanaan RDP tersebut, itulah hasil kesepakatan mereka dalam mediasi yang berjalan aman dan kondusif," tutup Ansori.
Terpisah ketua DPC HKTI Kab Tebo Pardamean Ritonga via telpon, sesuai arahan DPN HKTI Jakarta, juga dewan pembina kita Prabowo Subiyanto, melalui HKTI Prov Jambi HR Sutan Adil Hendra, memberi pesan secara khusus bahwa HKTI bersama dengan petani harga mati, tetap setia bersama rakyat," tegasnya.
" Langkah selanjutnya, ujar Parda, akan mengikuti seperti apa kata petani kita, kalau ternyata tidak sesuai dengan keinginan petani, maka akan lanjut ke RDP dengan DPRD Tebo.
" Karena pada dasarnya sebagai HKTI, merupakan advokasi,para petani belum puas dengan pertemuan mediasi tersebut karena kerugian masyarakat tidak diakomodir, diantaranya beberapa yang sudah digusur tidak ada ganti ruginya, tentu ke tidakpuasan para petani akan kita advokasi dalam RDP nanti,"kata Parda. (ARD)
