Ketua DPRD Labura, Rimba Bertuah Sitorus, saat jelaskan permasalahan lahan sekira 929 Ha yang dikelola KTH KPLS/foto: Ifnu Sungkowo, duasatu.net
LABURASUMUT,DUASATU.NET- Rapat dengar pendapat (RDP) yang di gelar Komisi B DPRD Labura gelar terkait keberadaan lahan seluas 929 Ha yang di kelola oleh kelompok tani hutan karya prima leidong sejahtera (KTH KPLS) Desa Airhitam, Senin 19 Mei 2025 sore di skors.
Ketua Komisi B DPRD Labura, Indra Sakti Dasopang yang memimpin RDP tersebut menyebutkan, rapat diskors dan akan digelar kembali setelah di lakukan peninjauan ke lapangan dan waktu peninjauannya belum ditetapkan.
Sementara itu Ketua DPRD Labura, Rimba Bertuah Sitorus (Rimba) yang ikut hadir saat rapat meminta, pihak-pihak yang terlibat dalam RDP dapat mengambil keputusan dan pemikiran dengan sebaik-baiknya dan sehingga sama-sama dapat hasil yang menguntungkan kepada dua belah pihak.
Dua pihak yang terkait dalam rapat itu, pertama adalah pihak KTH KPLS, Desa Air Hitam yang diketuai E Rumahorbo dan kedua, anggota kelompok hutan yang telah diberhentikan, Pdt Kimhock Ambarita.
Dalam rapat itu pihak Pdt Kimhock Ambarita meminta dua hal, pertama dirinya minta untuk di aktifkan lagi menjadi anggota KTH KPLS dan kedua, pihak KTH membolehkannya melintasi jalan yang berada di lahan KTH KPLS saat mengeluarkan hasil pertaniannya.
Merespon permintaan tersebut, Rimba meminta kepada pihak KTH KPLS agar membolehkan Pdt Kimhock Ambarita melintasi jalan yang diminta untuk di lintasinya.
Usai rapat, terkait penyampaian Ketua DPRD Rimba Bertuah Sitorus Labura, E Rumahorbo, mengapresiasi atas penyampaian Ketua DPRD tersebut, apa yang disampaikan ketua DPRD sangat baik.
Namun, untuk keputusan akhir katanya lagi, ia bersama anggota KTH yang di pimpinnya akan melaksanakan rapat dahulu, apakah Pdt Kimhock Ambarita, boleh atau tidak melintasi jalan tersebut. (IFNU SUNGKOWO)
