TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Kepala badan kesatuan bangsa dan politik (Bakesbangpol) Kab Tebo, Sugiyarto menjelaskan, menindaklanjuti RDP Komisi II DPRD Tebo kemarin ada tiga item, pertama menyepakati untuk di lakukan inventarisasi, disinyalir lahan masyarakat beririsan dengan milik TNI," ujarnya usai rapat pembentukan tim inventarisasi lahan, Senin 22 September 2025.
Sugiyarto menyebutkan, Kesbangpol di tunjuk sebagai koordinator pelaksana (Korlak) inventarisir lapangan, kami tidak bisa berjalan sendiri makanya hari ini mendudukan stakeholder terkait untuk rencana teknis inventarisasi di lapangan.
Sesuai kesepakatan tadi, BPN minta rapat sekali lagi untuk melakukan penjelasan secara digital ada foto drone dan seterusnya, di kantor BPN," ucap Sugiyarto.
" Kita nunggu hari dan tanggal dari BPN nanti yang mengundang tetap dari Kesbangpol,"lanjutnya.
Setelah semua pihak sudah paham dengan tugas masing-masing baru kita sepakati turun ke lapangan.
Pada saat rapat di BPN nanti Kades sudah harus membawa data milik masyarakat berikut surat-surat yang berkaitan dengan lahan untuk di lakukan cross chek di lapangan, akan dikomandoi oleh BPN di dampingi Kades, BPD, tokoh masyarakat, Camat, Kapolsek, Danramil, Kesbangpo, Kabag Pem, Danyon TP 844 Kompi 142 KJ," tegas Sugiyarto.
Ditegaskan Sugiyarto, Pemkab Tebo hanya menjembatani karena itu dari masyarakat dengan aset TNI. Inginnya kita win-win solution aset TNI tetap terselamatkan, masyarakat tidak dirugikan,"ungkapnya.
Ditambahkan Sugiyarto, bahwa luas lahan yang disengketakan, dan sudah ter sertipikat menurut informasi tadi 195 hektar, makanya kita lihat nanti dari sisi dalam ada berapa.
" Tadi sudah di sampaikan kepada masyarakat, sekarang ini hanya perkiraan menurut masyarakat patoknya disini, tetapi nanti saat di lapangan kami berharap ikut apa yang di lakukan BPN,"pintanya.
" Karena instansi yang paling di percaya dan memahami soal itu adalah BPN,"kata Sugiyarto. (ARDI)