Rombongan Komisi III DPRD Tebo saat Sidak turap Pagar Puding, proses pembangunan rekontruksi jalan dan tanggul sungai/foto: redaksiduasatu
TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Tindak lanjuti pengaduan masyarakat, Komisi III DPRD Tebo inspeksi mendadak (Sidak) ke desa Pagar Puding Kec Tebo Ulu, Kab Tebo Prov Jambi, untuk melihat secara langsung proses pembangunan rekontruksi jalan dan tanggul sungai, dibiayai pemerintah pusat melalui dana hibah BNPB senilai lebih dari Rp20, milyar, yang dikerjakan oleh rekanan PT Pulau Bintan Bestari, Rabu 17 September 2025.
Sidak di pimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Tebo, Dimas Cahaya Kusuma, bersama anggota Komisi III. Tampak dalam Sidak, Kepala BPBD Kab Tebo di wakili oleh sekretaris, Ahmad Roni,
Anggota DPRD Tebo Mursalin yang turut mendampingi Ketua dan anggota Komisi III melalui video call menyebut, dari hasil sidak mendapati temuan di lapangan dan memang benar terkait laporan masyarakat ada pemotongan besi seetfile oleh pekerja.
Mursalin mengatakan, mereka mengakui kesalahannya dan meminta maaf soal pemotongan seetfile itu yang seharusnya masih bisa masuk ke dalam tanah, namun temuan ini tetap akan kita bawa ke DPRD untuk di RDP-kan,"ujarnya.
Pada saat dilapang, besi seetfile yang di katakan oleh pihak rekanan tidak bisa masuk kedalam tanah, ketika kita minta operator untuk mencobanya dengan sepuluh kali pukulan atau Kalendering Hammer masih bisa masuk ke tanah,"ungkap Mursalin.
" Terkait adanya temuan seetfile yang patah, kami minta untuk tidak di lanjutkan pemasangannya oleh pekerja.
Selain itu kata Mursalin saat komisi III DPRD menanyakan buku tamu kunjungan dan jumlah pekerja, rekanan tengah kelabakan mencari dokumen tersebut.
" Iya, saat Komisi III sidak tadi, mereka sibuk mencari dokumen jumlah pekerja, selain itu dilokasi juga tidak di temukan schedule pekerjaan yang di tempel ditempat.
Mereka beralasan kantornya jauh dari lokasi kerja, kita tanya jumlah pekerja saja mereka kelabakan,"timpal Mursalin.
Dengan melihat proses pembangunan turap Pagar Puding, secara lisan tadi pihak BPBD Kab Tebo tetap nyalahkan General Superintendent (GS), dari awal sudah di ingatkan agar standar operasional prosedur (SOP) dijalankan karena waktu sudah mepet bulan Oktober sudah harus selesai.
Setelah ini selain Komisi III DPRD Tebo tetap akan panggil pihak-pihak baik itu BPBD, BNPB, dan rekanan untuk RDP dalam waktu dekat, juga akan bersurat ke BPK," pungkas Mursalin.
Sementara itu dalam surat pengaduan atau keluhan masyarakat desa Pagar Puding, ke Komisi III DPRD Tebo, Bupati Tebo dan BPBD surat tersebut di tembuskan ke KPK RI dan Komisi VIII DPR RI. (ARDI)
