TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Inspektorat Kabupaten Tebo terus berupaya menagih terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup pemerintah kabupaten (Pemkab) Tebo atas temuan laporan hasil pemeriksaan (LHP) tahun 2024 badan pemeriksa keuangan (BPK) perwakilan Jambi.
Kepala Inspektorat Kab Tebo melalui Kasubag evaluasi dan pelaporan Agustiawan mengatakan, bahwa dalam monitoring percepatan pengembalian keuangan negara atas temuan BPK tahun 2024, berangsur-angsur di antaranya sudah ada yang ditindaklanjuti oleh OPD.
Salah satunya adalah dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Kab Tebo,"ujar Agustiawan, Kamis 9 Oktober 2025.
Untuk OPD yang belum menindaklanjuti temuan BPK 2024 tersebut adalah dinas pendidikan dan kebudayaan (Dikbud) Kab Tebo dari total temuan 43 paket yang belum di tindaklanjutinya adalah denda keterlambatan pada pengadaan barang dan jasa sebesar Rp241 juta," ungkap Agustiawan.
Sementara kepala dinas (Kadis) PUPR Kab Tebo melalui Kabid Binamarga Irving Pane, menyebutkan, temuan BPK tahun 2024 di bidangnya dari Rp1,3 milyar berangsur-angsur sudah di tindak lanjuti dan tersisa tinggal berkisar Rp300 jutaan lagi.
" Kami berharap target pelunasan temuan BPK 2024 yang dilakukan melalui surat kuasa khusus (SKK) pengacara negara kejaksaan negeri (Kejari) Tebo bidang perdata tata usaha negara (datun) paling cepat akhir Oktober, selambatnya awal November 2025 sudah selesai semua di bayarkan oleh pihak ketiga,"ucap Irving. (ARDI)
