TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Warga
tolak rencana penggunaan alat grading otomatis tandan buah segar (TBS) oleh perusahaan kelapa sawit satya kisma usaha (PT SKU) di desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi
Menurut warga, kebijakan perusahaan yang lebih dikenal dengan PT Tebora ini bukan hanya modernisasi tapi ancaman nyata bagi petani kecil dan tenaga kerja lokal.
Seorang warga setempat meminta perusahaan untuk menghentikan rencana penggunaan mesin grading otomatis dan kembali menerapkan sistem sortasi manual dengan melibatkan tenaga manusia.
“ Iya kami tegas menolak alat grading otomatis itu. Minta kembalikan ke sistem manual. Jangan sampai teknologi justru mematikan penghidupan masyarakat,” imbuhnya kepada media ini, Selasa 17 Februari 2026.
Warga menilai, kalau mesin otomatis menggunakan sensor itu diberlakukan, maka standar penerimaan buah menjadi sangat ketat dan kaku. Buah yang sebelumnya masih bisa diterima tentu akan langsung ditolak. Bahkan, buah dengan tiga brondolan pun disebut masih dikategorikan mentah oleh sistem.
“ Maka akibatnya buah petani nantinya berpotensi banyak yang tidak masuk. Kami bakal kesulitan menjual hasil panen. Kalau seperti ini terus, petani kecil bisa gulung tikar,” keluhannya.
Bukan cuma itu, warga melihat dampak terhadap lapangan kerja. Proses sortasi sebelumnya dilakukan pekerja kini di gantikan mesin, berpotensi mengurangi jumlah karyawan.
“ Kini ada tenaga kerja di bagian sortasi. Semua akan diganti dengan alat. Ini jelas mengurangi pekerjaan masyarakat sekitar.
Warga menilai kebijakan tersebut berpotensi ketimpangan, di mana buah milik masyarakat makin sulit terserap sementara perusahaan dinilai semakin dominan. Mereka mendesak ada evaluasi terbuka dan kebijakan yang berpihak ke petani serta pekerja lokal.
“ Kalau modernisasi boleh, tapi jangan sampai rakyat jadi korban,” katanya lagi.
Sementara Kades Betung Bedarah Barat, Kuspandi menegaskan, agar pihak perusahaan meninjau ulang kebijakan tersebut karena dinilai berdampak langsung ke petani kecil dan tenaga kerja lokal.
“Kami minta rencana ini dikaji lagi, jangan sampai petani dirugikan dan lapangan kerja berkurang, modernisasi harus tetap mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa.
Ungkap Kuspandi, pemerintah desa, siap memfasilitasi dialog agar ada solusi yang adil bagi semua pihak,"ucapnya meyakini. (ARDI)
