DPRD dan TAPD Kab Tebo Bahas Kebijakan PMK No97/2025 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah - Media Online : www.duasatu.net

Senin, 20 Juli 2026

DPRD dan TAPD Kab Tebo Bahas Kebijakan PMK No97/2025 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Ketua DPRD Tebo, Khalis Mustiko,SH, pimpin rapat di ruang Banggar bersama TAPD/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET-
Terkait dengan peraturan menteri keuangan (PMK) No97/2025 tentang peta kapasitas fiskal daerah yang masih rendah, maka menyikapi ini pemerintah daerah (Pemda) dan DPRD bertemu bagaimana untuk meningkatkan fiskal tersebut,"ujar Sekda Tebo, Sindi kepada sejumlah wartawan, Senin 20 Juli 2026.

Sindi mengatakan, ada tiga hal pertama meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Nanti setelah rapat ini kami akan bertemu dengan teman-teman organisasi perangkat daerah (OPD) agar PAD nya tingkatkan. 

" Kemudian yang kedua, dana bagi hasil (DBH) sawit yang belum tersalur, Pemda dan DPRD Tebo akan menanyakan ke pusat untuk segera tersalur. " Ketiga sambung Sindi, peningkatan dana alokasi umum (DAU), kemarin kita sudah zoom dengan kementerian dalam negeri (Kemendagri) terkait data dan fakta yang ada di Kab Tebo. 

" Kemarin antara daerah, karena pusat itu narik datanya dari badan pusat statistik (BPS), apakah kaitan dengan jumlah data penduduk, siswa-siswi, itu sudah kita perbaiki, tinggal menunggu saja nanti. 

Ungkap Sindi, bahwa DBH sawit yang belum tersalur nilainya sekitar Rp86 milyar. Sedangkan DAU diminta supaya meningkat, karena jumlah penduduk dan siswa-siswi dari Kab Tebo ditarik Kementerian dari aplikasi yang ada. 

Sementara terkait jumlah penduduk masih ada beberapa jiwa/masyarakat yang masuk ke Tebo, mungkin dari daerah lain belum di lepaskan, makanya kita juga kerjasama dengan Disdukcapil untuk mendata supaya mereka menjadi penduduk Tebo,"kata Sindi. 

Terpisah di sampaikan ketua DPRD Tebo, Khalis Mustiko, bahwa rapat bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) tadi adalah membahas soal kebijakan PMK No97/2025 tentang peta kapasitas fiskal daerah. 

" Ditanya terkait DBH sawit yang belum tersalur, Khalis bilang, kita mengalir saja intinya soal PMK, makanya membahas tentang peningkatan PAD Kab Tebo," imbuhnya, diruang Banggar DPRD. 

Namun Khalis menyebut pembahasan belum sampai ke persoalan DAU Kab Tebo, masih ada lagi pembahasan lanjutan," ucapnya singkat. 

Reporter
ARDI

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda