Media Online : www.duasatu.net

News

Pemerintah

Hukrim

Advertorial

Video

Sabtu, 14 Juni 2025

PBJ, Tender Proyek Pasar Tanjung Bungur di Kab Tebo Sudah Sesuai Aturan

Foto: Ist

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Salah seorang aktivis anti korupsi Kabupaten Tebo mengapresiasi dan memberi ucapan bravo terhadap kinerja kejaksaan negeri (Kejari) Tebo, berhasil ungkap kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan pasar Tanjung Bungur Kecamatan Tebo Tengah.

" Saya minta Kejari Tebo jangan cuma sebatas temuan pelaksanaan pekerjaan lapangan saja, usut juga mulai dari administrasi lelang proyek tersebut saat proses di unit layanan pengadaan (ULP) Kab Tebo," lanjutnya, Jum'at 13 Juni 2025.

Menurut informasi yang saya dapat, ujar Afriansyah, dari awal proyek ini memang di duga sudah di atur pemenangnya. 

" Iya, informasi yang saya dapat diduga ada komunikasi antara Kabid yang telah di tetapkan TSK dengan Pokja dan Kepala ULP Kab Tebo untuk pengkondisian pemenang tender," tegasnya. 

Sementara itu kepala bagian (Kabag) pengadaan barang dan jasa (PBJ) pada Setda Tebo, Richi Saputra di hubungi melalui sambungan telepon, Jum'at 13 Juni 2025 menjelaskan, bahwa lelang/tender proyek pembangunan pasar Tanjung Bungur pada saat itu ada 4 perusahaan yang ikut mengajukan penawaran. 

Empat perusahaan tersebut CV Karya Putra Bungsu sebagai pemenang tender dengan penawaran Rp2.710.402.376,55 kemudian CV Putra Bintang, CV Capital Investama Sedaya dan CV Endrotama Engineering.

Meski demikian, Richi meyakini bahwa proses tender pembangunan pasar Tanjung Bungur melalui dana tugas pembantuan (TP) APBN tahun 2023 senilai Rp 2,7 milyar dari Kemendag RI sudah sesuai mekanisme dan aturan," ucapnya singkat. (ARD

Dalam Rangka Sambut HUT Bhayangkara Ke 79, Polres Lebak Bagikan Sembako Ke Warga

Foto: dok Polres Lebak Polda Banten

LEBAKBANTEN,DUASATU.NET- Dalam menyambut hari Bhayangkara ke-79, Polres Lebak dipimpin Kasihumas Iptu Aminarto, didampingi Kanit Krimum Sat Reskrim, Ipda Sutrisno melakukan bakti sosial (Baksos) membagikan paket sembako ke masyarakat kurang mampu di Kampung Citawang, Desa Narimbang Mulia, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Sabtu, (14/6/2025).

Kapolres Lebak AKBP Herfio Zaki, melalui Kasihumas Iptu Aminarto mengatakan, kegiatan ini bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Dalam rangka Hari Bhayangkara ke-79, kami ingin menunjukkan, Polri hadir di tengah masyarakat tidak hanya penegakan hukum, tapi juga dalam kegiatan sosial sebagai bentuk empati dan kepedulian kami ke warga yang membutuhkan," ujar Iptu Aminarto.

Lebih lanjut ia menambahkan, kegiatan bakti sosial ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyambut hari Bhayangkara ke-79 yang diperingati setiap tanggal 1 Juli.

"Selain kegiatan Baksos kami akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial lainnya seperti bedah rumah dan lain-lain," terangnya. 

"Kami berharap kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat secara langsung ke masyarakat yang membutuhkan,tapi dapat mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Melalui kegiatan sosial seperti ini, kami ingin menunjukan Polri hadir untuk melindungi, mengayomi, dan melayani dengan sepenuh hati," tutup Aminarto.

Salah seorang warga penerima bantuan sembako Ma Marni (85) antusias dan berterima kasih kepada jajaran Polres Lebak atas bantuan yang diberikan. "Terima kasih kepada Bapak Polisi atas bantuannya. Sangat membantu kami yang sedang kesulitan," ungkapnya. (A ABDUL ROHIM) 

Manfaatkan Labor, DLH-Hub Bakal Dongkrak PAD, Eriyanto: Perlu Support Dari DPRD Tebo

Gudang laboratorium/foto: dok redaksiduasatu

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Tindak lanjuti hasil hearing dengan Komisi III DPRD Tebo, dinas lingkungan hidup dan perhubungan (DLH-Hub) Kab Tebo Provinsi Jambi bakal dongkrak pendapatan asli daerah (PAD) namun perlu dukungan dari legislatif untuk mensupportnya. 

Pelaksana tugas (Plt) Kadis LH-Hub Kab Tebo, Eriyanto mengatakan, kita akan minta support dari rekan-rekan legislatif untuk dapat memanfaatkan laboratorium yang ada dijadikan sumber PAD potensial. 

Setelah hitung-hitung secara estimasi kalau laboratorium sudah aktif pemerintah daerah (Pemda) Tebo akan menghasilkan PAD kurang lebih Rp2,5 milyar dari perusahaan yang ada itu hitungan kasarnya, belum merambah ke Puskemas nantinya," ucap Eriyanto, Jum'at 13 Juni 2025.

Pengawasan sesuai undang-undang setiap berkala di lakukan uji sampel, kita wajib melakukan pengawasan per semester, apa temuan di sampaikan, itukan perlu uji sampel baik limbah air, B3, maupun domestik,"lanjutnya.

Teknis labor kita dengan kondisi saat ini harus di perbaiki dimana semua orang tidak bisa memperbaikinya harus lembaga yang punya lisensi setelah alat-alatnya diperbaiki akan dikalibrasi. 

Kalibrasi itu kunci dari semua kegiatan produk yang dikeluarkan, betul-betul di legalkan oleh negara sesuai dengan ketentuan, selanjutnya akan masuk dalam sertifikasi, itu adalah teknis untuk mengaktifkan labor kita,"jelas Eriyanto. 

Disamping itu menyiapkan personelnya walaupun minim tapi ada dan kita juga sudah lakukan mengambil sampel-sampel usaha kecil yang ada di Kab Tebo. 

Selama ini labor kita tidak pernah di kalibrasi dan kalibrasi itu wajib supaya uji sampel yang dihasilkan atau di keluarkan betul-betul legal tidak nyalahi ketentuan, setelah dianggap oleh tim kalibrasi independen oke diajukan ke verifikasi, itu syaratnya,"kata Eriyanto. 

Eriyanto meyakini, PAD Rp 2,5 milyar itu hitungan kita dari perusahaan yang ada di Kab Tebo, usaha yang menghasilkan dampak lingkungan itu di estimasi, jadi dapat 2,5 persen, mungkin kalau digali semua potensi itu bisa lebih. 

" Di Kab Tebo bukan kita saja yang efisiensi, makanya DLH rasanya perlu dukungan dari legislatif, karena selama ini uji sampel di kirim keluar dengan biaya cukup lumayan bisa sampai 2-3 juta rupiah, kalau masuk ke kita kan lumayan belum lagi temuan-temuan apabila kita sudah terverifikasi. (ARD

Jumat, 13 Juni 2025

BPBD Jelaskan Beberapa Hal Saat Hearing Dengan Komisi III DPRD Tebo, Salah Satunya Ini..!

Plt BPBD Kab Tebo, A Rony, ST hearing dengan Komisi III DPRD/foto: dok redaksiduasatu

TEBOJAMBI,DUASATU.NET-Pelaksana tugas badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Tebo Prov Jambi, Ahmad Rony mengatakan, tindaklanjut dari hasil hearing kemarin dengan Komisi III DPRD Tebo ada beberapa hal minta penjelasan dari kami terkait dengan kegiatan di tahun 2024," ujarnya, Jum'at 13 Juni 2025.

Dijelaskan Rony bahwa secara umum pelaksanaan kegiatan di BPBD Kab Tebo tahun 2024 berjalan sesuai dengan rencana namun di akhir bulan Desember kemarin serapan anggaran hanya 18 persen dari total pagu sekitar Rp30,8 milyar,"ungkapnya.

Penyebab rendahnya serapan tahun 2024 adalah masuknya dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) dari BNPB sekitar Rp24,5 persen,"terang Rony. 

" Namun dari sisi realisasi kegiatan yang bersumber dari dana APBD Tebo 2024 semua kegiatan yang kita rencanakan berjalan 100 persen dan secara akumulasi persentase serapan sebesar 98 persen. " Artinya ketika anggarannya anggaran Silva dari BNPB lewat dana itu diadakan,"ucap Rony. 

Selain serapan APBD, Komisi III DPRD Tebo minta penjelasan perusahaan pemenang tender proyek didesa Pagar Puding Kec Tebo Ulu yang di blacklist.

" Saya sampaikan, memang PT Pulau Bintan Bestari yang berkontrak di tanggal 9 Mei 2025 di blacklist oleh LKPP. "Namun untuk pelaksanaan kontrak, kami sudah berkontrak dengan perusahaan itu tanggal 5 Mei 2025 dan sesuai lampiran 2 LKPP Nomor 4/2021 poin IV mengenai sanksi hitam di nyatakan di poin A, keputusan tidak berlaku surut.

" Kemudian bagi perusahaan yang sudah berkontrak sebelum tanggal mereka ditetapkan menjadi blacklist, mereka bisa melanjutkan pekerjaan dan untuk pekerjaan selanjutnya tidak di perkenankan," jelasnya.

Komisi III DPRD Tebo memahaminya, secara legal formalnya kita punya, kecuali jika ada kemungkinan kejadian hal yang sama ketika nanti pelaksanaan pekerjaannya tidak sesuai dengan harapan,"pungkas Rony. (ARD

Kamis, 12 Juni 2025

Tindaklanjuti Rapurna, Komisi III DPRD Tebo Hearing Dengan Mitra Kerjanya

Komisi III DPRD Tebo saat hearing dengan dinas Damkar/foto: dok redaksiduasatu

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Tindak lanjuti rapat paripurna (Rapurna) penyampaian nota pengantar Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 dan 6 Ranperda Kabupaten Tebo tahun 2025, Komisi III DPRD Tebo hearing dengan mitra kerjanya dinas PUPR, Disperkim dan Bappeda, BPBD, DLH-Hub, Damkar dan PDAM. 

Usai hearing dengan mitra kerjanya Ketua Komisi III DPRD Tebo, Dimas Cahya Kusuma menjelaskan, bahwa hearing tadi berkaitan dengan masih rendahnya serapan realisasi APBD tahun 2025.

" Dari beberapa mitra kerja Komisi III penyerapan anggarannya cukup baik, tapi ada satu OPD penyerapannya masih rendah cuma 20 persen yaitu Bappeda, "kata Dimas, Kamis 12 Juni 2025.

" Kami menyarankan kepada seluruh OPD mitra kerja Komisi III agar serapan anggarannya untuk ditingkatkan lagi," pinta Dimas. 

Selain serapan anggaran supaya dapat di tingkatkan, Dimas menegaskan, kinerja OPD nya juga demikian, karena salah satu tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) kami DPRD adalah pengawasan terhadap mitra kerjanya. 

Dimas memastikan, bahwa Komisi III bakal mengawasi kinerja mitra kerjanya,"ujarnya. (ARD

Apresiasi Kinerja Kejari, Pengurus SMSI Tebo: Publik Juga Nunggu Lanjutan Kasus Dinas PUPR Rugikan Negara Rp2,1 Milyar

Gbr: Ist

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Serikat media siber indonesia (SMSI) Kabupaten Tebo mengapresiasi kinerja kejaksaan negeri (Kejari) Tebo berhasil ungkap dugaan kasus korupsi proyek pembangunan pasar Tanjung Bungur, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, yang berujung di tahannya 2 tersangka oknum pejabat dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (Perindagkop & UKM) dan 1 rekanan pelaksana peminjam bendera. 

" Kami apresiasi kinerja Kejari Tebo berhasil mengungkap dan menahan tiga tersangka kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) pembangunan proyek pembangunan pasar Tanjung Bungur dengan kerugian negara Rp 1 milyar lebih," kata Hafizan Romy Faisal, wakil ketua SMSI Kab Tebo kepada wartawan, Kamis 12 Juni 2025.

Selain itu publik saat ini juga sedang menunggu kelanjutan dugaan kasus korupsi di dinas PUPR Tebo yang merugikan negara sebesar Rp 2,1 milyar.

" Selain itu kami yakin dan percaya Kejari Tebo juga mampu mengungkap dugaan kasus korupsi di dinas PUPR Tebo, seperti kasus yang melibatkan dua oknum pejabat Disperindagkop ini,"pungkasnya. (ARD)

Rabu, 11 Juni 2025

Usai Para Tersangka Ditahan, Kajari Tebo Bilang, Kerugian Capai Rp1 Milyar Lebih

Kajari Tebo, Ridwan Ismawanta, SH, MH/foto: dok redaksiduasatu

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- 
Penyidik kejaksaan negeri (Kejari) Tebo telah menetapkan tiga orang tersangka pembangunan pasar Tanjung Bungur, Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo melalui dana tugas pembantuan anggaran tahun 2023," ujar kepala Kejari Tebo, Ridwan Ismawanta dalam keterangan persnya kepada wartawan, Rabu 11 Juni 2025.

Dana tersebut berasal dari kementerian perindustrian dan perdagangan (Kemenprindag),"Ismawanta melanjutkan. 

Ismawanta membeberkan, mungkin penyidik telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka perlu kami sampaikan bahwa dalam tindak pidana korupsi ini melakukan perbuatan mark-up anggaran, dengan kerugian satu milyar sebelas juta rupiah,"ungkapnya.

" Jadi dari anggaran Rp2,7 milyar di korupsi Rp1, 11 juta, " kata Ismawanta. 

Dipaparkan Ismawanta,tersangka atas nama N selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) kemudian tersangka ES pejabat penandatangan surat perintah membayar (PPSPM) dan tersangka S selaku pelaksana peminjam bendera. 

Disamping itu Ismawanta belum bisa sampaikan terkait dengan keterlibatan pihak lainnya karena masih dalam penyidikan, namun kami akan mengungkap kasus ini secara tuntas, saya tidak akan melindungi siapapun," tegasnya. 

Selain itu Ismawanta meyakini bakal ada penambahan tersangka baru. " Yang jelas kerugian sudah ada, para saksi belum mengungkapkan aliran kemana, tapi ada yang menjadi lebih kaya dari korupsi ini,"imbuhnya.

" Ketiga tersangka diperiksa sebagai saksi dari jam sembilan pagi kemudian tim melakukan ekspos penanganan penetapan tersangka setelah itu baru di BAP sebagai tersangka,"sebut Ismawanta. 

Sementara itu Ismawanta juga mengatakan, ada salah satu tersangka berinisial N sempat pingsan karena tekanan darahnya tinggi tapi sekarang sudah sehat kembali ditangani oleh tim dokter. 

Para tersangka dititipin di Lapas Klas II B Muara Tebo selama 20 hari kedepan dan pasal yang kenakan adalah pasal 2 UU Tipikor Junto pasal 18 Junto pasal 15 ancaman paling lama 20 penjara," pungkas Kajari Tebo Ridwan Ismawanta. (ARD

Selain Kadis dan Kabid Penyidik Kejari Tebo Tahan Satu Orang Rekanan

Kabid berinisial ES dan rekanan berinisial S saat keluar dari kantor kejari Tebo/foto: dok redaksiduasatu

TEBOJAMBI,DIASATU.NET- Penyidik
kejaksaan negeri (Kejari) tahan dua orang pejabat di lingkup pemerintah kabupaten (Pemkab) Tebo dan seorang rekanan, Rabu 11 Juni 2025. 

Penahanan dugaan tindak korupsi (Tipikor) pada proyek rehab pasar Tanjung Bungur, Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah.

Dua tersangka tersebut adalah Kadis perindustrian perdagangan koperasi usaha mikro kecil dan menengah (Disprindagkop & UMKM) berinisial N dan Kabid Prindag berinisial ES. Selain itu jaksa juga menahan 1 orang rekanan berinisial S. 

Ketiga tersangka ini sudah menjalani pemeriksaan sebelumnya sejak tadi siang. 

Pantauan di lapangan tampak dua orang keluar dari kantor kejaksaan menggunakan rompi pink yaitu Kabid ES dan seorang rekanan sekitar pukul 19.30 Wib lebih dulu langsung diangkut menggunakan mobil tahanan Kejari Tebo menuju Lapas II B Muara Tebo. 

Selanjut sekitar pukul 20.35 Wib Kadis N langsung di bawa menggunakan mobil tahanan yang sama ke Lapas Klas II B Muara Tebo. (ARD

Wabup Nazar Tanggapi Masih Rendahnya Serapan APBD Tebo 2025

Wabup Nazar Efendi, SE,M.Si/foto: dok redaksiduasatu

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Wakil bupati (Wabup) Tebo Nazar Efendi tanggapi soal masih rendahnya serapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2025 sebesar 21,04 persen, memang tahun ini kita terkendala dengan intruksi presiden (Inpres) No 1/2025 tentang efisiensi dsn penyesalan,"ujarnya usai menghadiri rapat paripurna DPRD Tebo, Rabu 11 Juni 2025.

" Jadi yang berjalan sekarang baru kegiatan rutin sementara kegiatan baru mulai berjalan, serapannya masih rendah,"lanjutnya.

" Harapan kami organisasi perangkat daerah (OPD) tentu sekarang segera di laksanakan kegiatan dan serapan sesuai dengan rencana dan anggaran yang ada,"ungkap Nazar. 

Sementara itu isu soal adanya efisiensi lagi, Nazar menjelaskan, yang ada hanya Inpres No 1/2025, kalau ada istilah efisiensi dan sebagainya kami belum menerima aturan. Tetapi yang perlu di antisipasi adalah pelaksanaan anggaran 2026 sudah diwanti-wanti fokus pemerintah masih pada ketahanan pangan kemudian belum kepada infrastruktur cuma itu,"bilang Nazar. 

" Kalau ada istilah efisiensi tahap-tahap kami tidak mengenal itu, tapi Inpres No 1/2025, itu dasarnya,"tutupnya.

Dilansir duasatu.net sebelumnya, Selasa 10 Juni 2025, pelaksana tugas (Plt) badan keuangan daerah (Bakeuda) Kabupaten Tebo, Hendry Nora memaparkan, serapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2025 Kabupaten Tebo triwulan II per tanggal 10 Juni 2025 baru mencapai Rp264.816.011.489,02 atau 21,04 persen,"ujarnya, Selasa 10 Juni 2025.

Serapan APBD Tebo dari target belanja, setelah di lakukan penyesuaian dan mengikuti kementerian keuangan (Kemenkeu) No 29 tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi transfer kedaerah menurut Provinsi Kab/Kota dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan APBD tahun anggaran 2025,"lanjutnya. (ARD

DPRD Gelar Rapurna Penyampaian Nota Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tebo 2024

Ketua DPRD Tebo Khalis Mustiko, SH, didampingi Waka I Ihsanuddin, SP dan Waka II Sahendra, SE penyampaian nota pengantar oleh Wabup Nazar Efendi,SE, M.Si/foto: dok redaksiduasatu


TEBOJAMBI,DUASATU.NET- 
Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Tebo Provinsi Jambi rapat paripurna (Rapurna) penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 dan 6 Ranperda Kab Tebo tahun 2025.

Rapurna di pimpin oleh Ketua DPRD Tebo Khalis Mustiko, SH, di dampingi wakil ketua (Waka) I DPRD Ihsanuddin, SP, Waka II DPRD Sahendra, SE, sekretaris dewan (Sekwan) Arif Haryoko, dan di hadiri seluruh anggota dewan sesuai quorum. 

Hadir dalam Rapurna tersebut wakil bupati (Wabup) Tebo Nazar Efendi, staf ahli, asisten dan Kepala bagian (Kabag) pada sekretariat daerah (Setda) Tebo, Forkopimda, Forkopimcam, instansi vertikal, Pj Sekda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Tebo dan undangan lainnya, Rabu 11 Juni 2025.

Wabup Nazar selepas Rapurna, mengatakan, Pemkab Tebo telah menyampaikan laporan keuangan ke DPRD, Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024,"ujarnya singkat. 

Rapurna akan kembali dilanjutkan setelah dilakukan hearing komisi bersama OPD tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2024 dan 6 Ranperda Kab Tebo. (ARD

Selasa, 10 Juni 2025

100 Kinerja Gubernur Jambi

Foto: dok Diskominfo Pemprov Jambi

Oleh: Fahmi Rasid, Akademisi Universitas Muhammadiyah Jambi, Doktor Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

JAMBI,DUASATU.NET- Provinsi Jambi, yang terletak di jantung Pulau Sumatera, terus bergerak membenahi diri di bawah kepemimpinan Gubernur saat ini. 100 hari pertama masa kepemimpinan, publik mulai menaruh harapan sekaligus menilai arah kebijakan yang dijalankan. Meski waktu ini relatif singkat untuk menuntut hasil besar, periode ini krusial sebagai penentu arah, strategi, dan komitmen. Kepemimpinan bukan sekadar jabatan administratip, ia adalah mandat sejarah yang datang dari kepercayaan rakyat. Gubernur Jambi, dalam periode kepemimpinannya, telah membawa semangat baru dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan daerah, serta pelayanan publik yang lebih merata. Dengan latar geografis yang kompleks, tantangan disparitas antar wilayah, serta dinamika sosial ekonomi yang terus berkembang, Provinsi Jambi menuntut pemimpin yang bukan hanya visioner, tetapi juga mampu mengeksekusi kebijakan secara konkret.

Melanjutkan Jambi Mantap Jilid ke-2 dengan Visi Baru yakni: JAMBI MANTAP, BERDAYA SAING dan BERKELANJUTAN Dibawah RIDHO ALLAH SWT, Gubernur Jambi, Dr. H.Al-Haris, S.Sos., M.H., periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2030, baginya 100 hari bukanlah waktu yang cukup untuk menilai keseluruhan keberhasilan kepemimpinan, namun ia cukup untuk membaca arah, niat, dan tekad. Dan dalam 100 hari itu pula, masyarakat Jambi mulai merasakan denyut langkah pemerintahan yang tetap berpijak pada kesinambungan, namun kini bergerak lebih cepat, lebih dalam, dan lebih strategis.

Periode kedua ini, dimulai tidak dari titik nol, melainkan dari fondasi yang telah dibangun pada periode pertama. Jika pada 2021–2024 fokus pembangunan terletak pada infrastruktur dasar, tata kelola pemerintahan, serta penguatan layanan publik, maka dalam 100 hari awal periode kedua ini, Gubernur Jambi menunjukkan konsistensi arah kebijakan: melanjutkan yang sudah baik, mengoreksi yang belum optimal, serta menambahkan dimensi baru dalam visi besar “JAMBI MANTAP, BERDAYA SAING dan BERKELANJUTAN”. 

Dari data yang diperoleh, dalam jangka waktu 100 hari Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2025, ada 17 (tujuh belas) Program/kegiatan yang telah dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

1. Sinergi perencanaan pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota, wujud dari sinergi ini adalah diadakannya MUSRENBANG RPJMD 2025-2029 pada beberapa waktu yang lalu;

2. Sinergi/Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dengan Kabupaten/Kota;

3. Membuka layanan pengaduan Warga melalui Aplikasi Digitalisasi “LAPOR WAKDUL” (Wo Haris dan Pak Dul);

4. Peningkatan Produktivitas Lahan Pertanian Melalui Luas Tambah Tanam Padi untuk Mendukung Lumbung Pangan Desa dan Daerah;

5. Menangani Kemiskinan Ekstrem Melalui Program Bedah Rumah;

6. Pelepasan/peluncuran Peserta (Pemuda Jambi) untuk Magang ke Jepang;

7. Pelatihan Life Skill Milenial dan Gen Z.

8. Program mudik gratis pada lebaran tahun 1446 H yang lalu;

9. Operasi pasar/pasar murah bagi Masyarakat Jambi;

10. Ketahanan bencana dan tanggap darurat;

11. Memfasilitasi program pusat yakni Makan Bergizi.

12. Pemberian makan bergizi gratis bagi ibu hamil, bayi dan Balita;

13. Masyarakat yang keluar dari garis kemiskinan berdasarkan data DTKS berjumlah 109.767, berkurang 1.939 orang atau 1,7 % (Graduasi PKH)

14. Memberikan pelayanan serta fasilitasi untuk para Jemaah hari asal Jambi tahun 1446 H/2025 M, dengan menerikan pelayanan Jambi – Batam, Batam – Jambi dengan Anggaran sebesar 32 Milyar;

15. Telah merealisasikan dana BKBK desa/kelurahan sebesar 30 juta atau 30% kepada 1.585 desa dan kelurahan. (1414 desa serta 171 kelurahan);

16. Peningkatan Vokasi Kompetensi Pendikan melalui Kemitraan;

17. PROGRAM “PARTISUN” = PEJABAT TIDUR di-DUSUN.

Dari 17 (tujuh belas) Program/kegiatan yang telah dilaksanakan seperti yang telah disampaikan, ada program baru yang menurut kami perlu diapresiasi serta didukung oleh semua kalangan, yaitu PROGRAM “PARTISUN” = PEJABAT TIDUR di-DUSUN. Ini fenomena baru yang sangat selaras dan sejalan dengan Karakter Gubernur Jambi saat ini, karena program ini merupakan pendekatan lapangan yang sangat tepat. Seorang pemimpin publik sekelas Gubernur maupun Wakil Gubernur tidak hanya cukup dengan data di meja kerja, pastinya harus melakukan blusukan ke desa-desa, sekolah-sekolah, dan pasar tradisional. Untuk itu, dalam kurun waktu 100 hari pertama ini saja, lebih dari 20 titik kunjungan kerja yang dilakukan, guna untuk mendengarkan secara langsung aspirasi warga, mempercepat evaluasi, dan memastikan program prioritas tepat sasaran.

FILOSOFI  PROGRAM “PARTISUN” = PEJABAT TIDUR di-DUSUN

Di tengah tantangan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah, muncul satu pendekatan unik yang menarik perhatian yakni: program “Pejabat Tidur di Dusun.” program ini bukan sekadar simbolik, melainkan upaya nyata untuk membumikan kepemimpinan, mempererat hubungan sosial, dan menyusun kebijakan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Seringkali kita mendengar pejabat berbicara soal keberpihakan kepada rakyat. Namun, sayangnya, tidak sedikit di antara mereka yang mengambil keputusan dari balik meja, tanpa pernah benar-benar menyentuh kehidupan warga di pelosok. Di sinilah letak keistimewaan program Pejabat Tidur di Dusun. Dengan tinggal langsung di tengah masyarakat, para pejabat mengalami sendiri bagaimana akses air bersih, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di dusun berjalan—atau justru terhambat.

Di Dusun, ketika seorang pejabat tidur di rumah warga, ia tidak hanya tidur di ranjang yang sederhana, tetapi juga “bangun” dengan pemahaman baru tentang realitas kehidupan rakyat kecil. Empati yang tumbuh dari pengalaman langsung ini jauh lebih kuat dibandingkan sekadar membaca laporan. Pendekatan ini juga membawa dampak pada efektivitas kebijakan. Seorang pejabat yang pernah mandi di sungai yang keruh akan lebih memahami pentingnya sanitasi. Seorang yang pernah menempuh jalan berlubang menuju sekolah dasar (SD) akan lebih mudah memperjuangkan pembangunan infrastruktur yang layak. Inilah bentuk kebijakan yang tidak hanya berbasis data, tetapi juga berbasis rasa.

Kehadiran pejabat di-dusun membuka ruang dialog. Masyarakat Dusun Partisun merasa lebih nyaman menyampaikan keluhan dan harapan secara langsung, tanpa formalitas yang menegangkan. Komunikasi menjadi lebih egaliter, lebih manusiawi, dan disinilah partisipasi warga tidak sekadar diminta, tapi benar-benar dihidupkan. Dusun Partisun kini tak hanya menjadi dusun biasa. Ia menjelma menjadi laboratorium sosial yang menunjukkan bahwa kedekatan antara pemerintah dan masyarakat bukan hal mustahil. Bahkan, jika dilaksanakan secara berkelanjutan dan dengan kesungguhan, pendekatan ini bisa direplikasi ke wilayah lain sebagai model pembangunan partisipatif yang lebih manusiawi dan efektif.

Program Pejabat Tidur di Dusun menawarkan lebih dari sekadar pengalaman, ia mengusulkan transformasi budaya kepemimpinan—dari yang elitis menjadi membumi, dari yang formal menjadi empatik. Program PARTISUN dapat membuktikan bahwa ketika pejabat bersedia turun dari menara gadingnya dan masuk ke rumah-rumah rakyat, maka bukan hanya jarak sosial yang mengecil, tetapi juga harapan baru yang tumbuh.

Barangkali benar apa kata pepatah: “Jika ingin memahami rakyatmu, berjalanlah bersama mereka—atau tidurlah di rumah mereka.”

Seratus (100) hari pertama hanyalah permulaan. Namun di balik waktu yang singkat itu, tersimpan ukuran awal tentang keseriusan, kapasitas manajerial, dan kepekaan seorang pemimpin terhadap aspirasi rakyatnya. Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi masih punya banyak waktu untuk membuktikan, bahwa kepemimpinan hari ini adalah jawaban bagi tantangan masa depan. (REDAKSI)

Audiensi dengan Menkes, Gubernur Al Haris Dorong Pemerataan dan Penguatan Layanan Kesehatan Daerah

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin,Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH/foto: dok Diskominfo Pemprov Jambi

JAKARTA,DUASATU.NET- Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH bersama para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jambi melakukan audiensi dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (05/06/2025). 

Audiensi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat khususnya dalam pembangunan sektor kesehatan.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Al Haris menyampaikan berbagai isu strategis dan prioritas pembangunan kesehatan di Provinsi Jambi. Ia menyoroti pentingnya dukungan dari Kementerian Kesehatan dalam upaya peningkatan mutu layanan kesehatan, pemerataan fasilitas kesehatan, serta penguatan sumber daya manusia kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil.

"Hari ini kami bersama Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi dan jajaran beraudiensi dengan Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, terkait dengan berbagai macam persoalan yang kami hadapi di daerah, menyangkut rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya," ujar Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris juga berharap ada solusi konkret dari pemerintah pusat, khususnya terkait percepatan pembangunan rumah sakit daerah, pengadaan tenaga medis seperti dokter, dan pemenuhan sarana prasarana kesehatan lainnya.

"Mudah-mudahan tahun 2026 ada solusi konkret dari pemerintah pusat untuk membantu rumah sakit daerah yang sedang dalam proses pembangunan, termasuk pengadaan dokter dan seluruh sarana prasarana yang dibutuhkan," lanjutnya.

Lebih lanjut, Gubernur Al Haris menegaskan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pusat, termasuk dalam hal penyediaan lahan dan infrastruktur pendukung lainnya.

"Kita juga berbicara terkait kekurangan fasilitas yang ada di daerah. Kita tahu bahwa setiap rumah sakit memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Artinya, kita berharap pusat bisa hadir untuk membantu agar kebutuhan dasar kesehatan masyarakat bisa terpenuhi," pungkasnya.

Pertemuan ini mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sistem kesehatan nasional yang inklusif dan merata hingga ke pelosok negeri. (ARD)


 



Ad Placement

Politik

Pendidikan

Nasional