LEBAKBANTEN,DUASATU.NET- Tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak bakal membedah 266 rumah tidak layak huni (RTLH) dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 mencapai Rp5 miliar yang diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat tidak mampu.
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Lebak, Lingga Segara menyebut, bantuan RTLH itu merupakan upaya pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan. Salah satunya dengan penanganan RTLH.
“Tahun ini 266 unit yang akan dibangun melalui program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS),”kata Lingga di Pendopo Bupati Lebak, Kamis, (25/05/2023).
Kata Lingga, bantuan RTLH yang bakal diterima masyarakat tidak mampu itu sebesar Rp20 juta diberikan dua kali alias stimulan. Oleh karena itu, bantuan bisa terus mengurangi jumlah RTLH di Bumi Multatuli
“Per unit menerima Rp 20 juta, ada dua kali pemerintah memberikan stimulan dan pemerintah dituntut swadaya", tambah Lingga. Dia juga berharap program BSRS ini dapat mengurangi beban masyarakat. Karena ini tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lebak. “Semoga bisa sedikit mengurangi beban masyarakat,”harapnya.
Adijah salah satu keluarga penghuni RTLH asal Desa Anggalan, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak berharap adanya bantuan yang disalurkan pemda bisa membantu keluarganya dalam kehidupan sehari-hari.
Selain itu Adijah juga berharap perhatian dari pemerintah mengenai kondisi salah satu anaknya yang menderita tumor di bagian mata.
"Kita berharap bantuan aja,”ucapnya.
Dia menceritakan bahwa sang suami yang berprofesi sebagai buruh serabutan hanya mendapat Rp20 hingga Rp50 ribu perhari. Uang tersebut hanya bisa menutupi kebutuhan sehari-hari. “Nggak nentu paling Rp 20-Rp 50 ribu per hari. Jadi saya harap selain bantuan rumah juga ada bantuan untuk mengobati anak saya", harapnya. (A.A.ROHIM)
