DUASATU.NET- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang bersama Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI menyelenggarakan rapat evaluatif pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Stunting Tahun 2021 yang di gelar di lantai 2 ruang sinergi, gedung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Selasa (5/3/2021).
Kegiatan di hadiri oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Sosial (Dinsos) Bappeda, dan lintas sektor terkait dengan menggunakan Protokol kesehatan (Prokes) yang ketat.
Kooordinasi Reviu DAK Stunting dari Bappenas, Muhammad Zulfikar Arifi mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk membahas sudah sejauh mana efektivitas intervensi stunting dari level desa hingga ketingkat Rumah Tangga (RT).
Zulfikar menjelaskan, terdapat beberapa usulan yaitu penyediaan tambahan makanan bergizi untuk ibu hamil, makanan untuk balita yang mengalami gizi buruk, dan penyedian akses sanitasi.
“ Untuk usulan tersebut sebenarnya Pemkab Tangerang sudah menyiapkan, namun Pemkab perlu menindak lanjuti usulan secara formal melalui sistem, dan itu mungkin akan terus kami perhatikan selama data yang disajikan tepat dan lokasi yang diusulkan Pemkab sesuai dengan yang di rencanakan dalam aksi terkonvergensi stunting, "ujar Zulfikar.
Selain itu Zulfikar menambahkan, kegiatan stunting di daerah terutama dalam penyerapan anggaran stunting pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat dilaksanakan dan di pertanggungjawabkan. Dari hasil evaluasi Tim DAK Bappenas RI, bahwa Kabupaten Tangerang dinilai patut menjadi sample stunting Program Strategis Nasional (PSN) dengan lokus stuntingnya "ungkap Zulfikar.
Sementara itu, Plt Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, dr. Sri Indriani menyatakan, arah Kebijakan DAK fisik penugasan Sub bidang Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR) dan BOKB tahun anggaran 2021 terkait upaya mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan pencegahan stunting melalui penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan penguatan pengasuhan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).
" Usai Diskusi tim dari Bappenas dan Kemenkes mengunjungi Puskesmas Desa Rajeg. (EDI)
