Ketua DPC partai Gerindra Pardamaean Ritonga kemeja merah maron, latar belakang pemeriksaan setempat objek sengketa tanah oleh hakim PN Tebo/foto: redaksiduasatu
TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Politisi partai Gerindra besutan dan pemenang Pilpres 2024-2029, Prabowo Subianto melalui DPC Kabupaten Tebo Provinsi Jambi turut menyoroti polemik yang terjadi antara pemerintah desa (Pemdes) Sukadamai, Kecamatan Rimbo Ulu dengan warganya sendiri.
Ketua DPC Partai Gerindra Kab Tebo, Pardamaean Ritonga/Parda menegaskan, bahwa kami beberapa hari yang lalu kami di utus dari DPP Gerindra untuk meninjau desa Sukadamai yang sudah menjadi bagian opini publik atau pemberitaan dan kami langsung ke lokasi.
Parda mengungkapkan, seharusnya pemerintah menaungi rakyatnya dan kurang etis kalau pemerintah menggugat rakyat,"tegasnya, Senin 13 Oktober 2025 usai mengikuti paripurna HUT Kab Tebo ke 26 di gedung DPRD.
Oleh karena itu ujar Parda, kami mengimbau melalui Fraksi Gerindra yang ada di DPRD Tebo, untuk menyampaikan ke pemerintah jangan hal ini menjadi sesuatu yang imagenya sangat negatif di tengah-tengah masyarakat dan memberikan ketidaknyamanan bagi masyarakat itu sendiri.
" Dalam waktu dekat saya akan serahkan persoalan ini kepada Ketua Fraksi Gerindra yang ada di DPRD Tebo.
" Karena kita Gerindra ini berjuang tiada akhir, artinya Pak Prabowo berpesan, jangan sampai ada rakyatnya yang terzolimi. Maka Inshaallah Gerindra akan mempertanyakannya kepada pemerintah.
Diungkapkan Parda, setelah kita kemarin turun ke lokasi, dan membaca sebagian daripada berita acaranya, memang benar sebelum desa itu ada, yang di gugat itu sudah memiliki lahan/tanah dan tinggal disana sebelum kemerdekaan bahkan semua bisa di buktikan dengan surat lengkap.
" Makanya kita agak heran, dan jangan sampai kita tidak menzolimi dan menghakimi, tapi selayaknya. Karena ini paradoks yang seharusnya pemerintah mengayomi kok jadi menzolimi dan menghakimi rakyatnya, itu tidak boleh," sebut Parda.
" Jadi nanti dari Fraksi Gerindra yang ada di DPRD Tebo, saya perintahkan untuk mempertanyakan langsung kepada pemerintah,"ucapnya. (ARDI)
