Warga yang berunjuk rasa depan gedung DPRD Tebo/foto: dok redaksiduasatu
TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Berkaitan dengan aksi unjuk rasa (Unras) warga yang mengatasnamakan aliansi masyarakat pemuda dan mahasiswa Kabupaten Tebo terdiri dari 10 desa di depan gedung DPRD Tebo, menuntut dan mendesak pencabutan 7 ribu hektar hak guna usaha (HGU) PT Tebo Indah (PT TI) di tanggapi oleh pihak manajemen, Selasa 28 Oktober 2025.
Manager kemitraan corporate social responsibility (CSR) PT TI, Parlaungan Siregar menjelaskan, bahwa pada tahun 2023 lalu memang sebagian HGU di indikasikan terlantar, tapi saat ini sedang dalam proses penetapan HGU terlantar oleh BPN.
" Kita menghargai proses itu dan HGU terlantar itu tidak dikuasai oleh PT TI tapi oleh masyarakat dan bukan merupakan kebun PT TI. Kalau hitungannya, ungkap Parlaungan, HGU terindikasi terlantar itu sekitar 3 ribuan hektar dari 7038 hektar.
Parlaungan menyebutkan, kalau bicara stop operasional harus ada berkekuatan hukum tetap, disini kan investasi, PT TI ada petani dan pekerja, apapun kalau putusan pengadilan kita akan patuh. " Tapi kalau stop operasional dasarnya apa ini jadi pertanyaan kita, karena ada hak-hak orang lain dan ini berkaitan dengan UU investasi untuk keberlangsungan perusahaan dan lainnya jadi harus clear," tegasnya.
Selain itu kata Parlaungan, kita akan patuh terhadap rekomendasi apapun yang berkaitan dengan HGU terlantar, terhadap perbaikan kebun dengan pola kemitraan 75/25, karena PT TI tidak murni lahan inti ada hak-hak petani dan harus tetap beroperasional bagaimana kemitraan bisa di terima koperasi dan petani untuk keberlangsungan perusahaan,"ungkapnya.
Terhadap pencabutan HGU panjang prosesnya, tentu ada mekanisme dan aturannya, dan sedang berproses, Pemda merekomendasikan ke Prov dan pusat ketika keputusan kita harus menghargai itu. "Kalau PT TI penerima HGU, sampai sekarang kita dengan koperasi tujuan murni (KTM) tetap berjalan normal.
Berkaitan dengan perbaikan kebun pasca pailit, tahun 2025 ini baru beroperasional lagi jadi butuh waktu,salah satu masukan ke perusahaan adalah peningkatan bagi hasil, karena produktifitas rendah untuk sekarang masih Rp250 an ribu/hektar, tentu harus ditingkatkan dan ini menjadi komitmen kita bersama dengan koperasi," kata Parlaungan.
Dan berdasarkan rapat bersama koperasi salah satu rekomendasinya adalah percepatan perawatan, pemupukan, perbaikan kebun pasca pailit tahun 2024 bulan Agustus lalu dan baru aktif kembali awal Mei 2025, dengan biaya operasional mandiri yang di keluarkan manajemen PT TI sebesar lebih kurang Rp25 milyar, dan hal ini di lakukan sampai bisa berjalan normal kembali,"pungkasnya. (ARDI)
