Salah satu Areal HTR Koperasi Maju Bersama dari tanaman karet beralih jadi tanaman kelapa sawit/foto: dok istimewa
TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Kejaksaan negeri (Kejari) Tebo melalui seksi tindak pidana khusus melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi dalam pembiayaan pada areal izin usaha pemanfaatan hasil kayu pada hutan tanaman rakyat (HTR) koperasi maju bersama (KMB),"ungkap Kasi Pidsus Novy Saputra, ditemui sejumlah wartawan, Kamis 29 Oktober 2026.
Saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan juga laporan. " Untuk saksi sudah cukup lumayan banyak yang kamin periksa cuma masih ada lagi yang akan dilakukan pemeriksaan,"lanjutnya.
Disampaikan Novi, sebelumya juga telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek lahan HTR, yang kami lakukan Jum'at dan Sabtu lalu, kami chek kelapangan dengan mengajak orang-orang yang memang pada waktu itu mengetahui kejadiannya.
Novy melanjutkan, saat ini kita masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi maupun keterkaitan dengan BPK RI," ucapnya singkat.
Terpisah Ketua KMB, Azri, mengatakan, KMB ini mendapat izin dari perubahan hutan produksi (HP) menjadi HTR, melalui pengurusan KMB mendapat izin seluas 2.263,74 hektar pada tahun 2010.
Lebih jauh ucap Azri, pada waktu itu ada program pembiayaan dicanangkan oleh badan layanan umum (BLU) Pusat pembiayaan pembangunan hutan (P2H) Kemenhut, waktu itu kita coba ajukan pinjaman pembiayaan kepada kementerian.
Lanjut Azri, pada waktu itu Kementerian melakukan evaluasi cek kebenaran lokasi, setelah itu BLU membuat satu perjanjian akta notaris di Muara Bungo, tentang pinjaman dana bergulir untuk luas lahan sekitar 300 hektar per hektar sekitar Rp48 juta untuk digunakan staking, pembibitan dan pemeliharaan.
Azri menyebut pada waktu itu ada 4 kali penyaluran dan itu dilakukan evaluasi oleh Kemenhut, P2H dan KLH dan Dishut Kab Tebo. Setelah dievaluasi, dan di laksanakan maka turun lagi pembiayaan.
" Kemudian pada tahun 2019 terang Azri, seharusnya kita sudah melakukan pembayaran terhadap pinjaman, tapi oleh anak buah ada masalah dilapangan tidak disetorkan ke koperasi sebanyak dua kali, lima juta dan enam juta rupiah yang di setorkan ke Kementerian,"katanya.
Namun selanjutnya timbul penagihan piutang oleh Kementrian maka kita belum sempat melakukan pembayaran. " Waktu itu bilang Azri, Kemenhut melimpahkan ke kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Prov Jambi, kita membuat kesepakatan untuk membayar utang pokok sekitar Rp1,4 milyar, kalau tidak di bayar akan disita.
Ketika kita akan menyelesaikan itu ada panggilan dari Kejari Tebo, karena adanya laporan dari masyarakat bahwa adanya indikasi dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan HTR. Diakui Azri, dia sudah dua kali dipanggil dan saya jelaskan mekanismenya, tapi saya tidak melihat dari mana mensreanya bisa lari ke korupsi, sementara ini murni utang piutang, Perdata.
Saat ini ramahnya sedang berjalan yang di lakukan proses pemeriksaan lokasi, 300 hektar yang dibangun ada atau tidak begitu juga izinnya dan ini sedang di lakukan oleh BPK RI,"imbuh Azri. Kemarin beberapa hari lalu, saya mendampingi BPK RI untuk cek lokasi, ternyata semua lokasi dan pohon karetnya pun ada, cuma kesalahan dari koperasi belum setor terkait piutang berdasarkan akta notaris No 90/2010.
Beber Azri, pinjaman yang sampai ke kita itu sekitar Rp1,4 milyar, tambah bunga total yang harus kami kembalikan sekitar Rp2,5 milyar. "Kalau saya melihat persoalan ini perdata murni karena berdasarkan akta notaris, perjanjian, tidak ada mensrea korupsinya.
Ucap Azri, kalau memang saya korupsi bersyukur juga, artinya bisa korupsi Rp2,5 milyar tapi inikan tidak ada, justru saya sampaikan ke pihak Kejari Tebo, silahkan lakukan pemeriksaan bagaimana akhirnya nanti dan mereka sudah cek lokasi, dari 300 hektar yang dibiayai cuma 150 hektar dan itu masih ada.
" Kalau perdata, ini yang sedang kita upayakan sekarang bagaimana untuk mengembalikan piutang kepada negara secepat mungkin,"pungkas Azri.
Reporter
ARDI
